<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/Toyota-innova-zenix-677602423.jpg" alt="Kijang Innova Zenix, medium MPV andalan Toyota" width="100%">
<figcaption>Kijang Innova Zenix, medium MPV andalan Toyota</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid resmi mendapatkan insentif dari pemerintah berupa penurunan tarif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP). Kebijakan ini diberikan karena kedua model tersebut telah memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Mulai Januari 2025, tarif PPnBM untuk Kijang Innova Zenix Hybrid turun dari 7&nbsp;persen menjadi 4&nbsp;persen, sedangkan untuk Yaris Cross Hybrid, tarifnya turun dari 6&nbsp;persen menjadi 3&nbsp;persen. Konversi insentif ini berdampak pada penurunan harga jual sebesar Rp 10 juta hingga Rp 13 juta, memberikan keuntungan langsung bagi konsumen. Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto, menyatakan apresiasinya terhadap langkah pemerintah ini. &ldquo;Toyota sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Selain memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat, langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar kendaraan elektrifikasi di Indonesia dan berkontribusi pada pencapaian target net zero emission pemerintah pada 2060,&rdquo; ujar Henry dalam suatu kesempatan. Pertumbuhan Pasar EV dan Dominasi Toyota Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), pasar kendaraan elektrifikasi (EV) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Market share EV terhadap total penjualan mobil nasional meningkat dari 0,36&nbsp;persen pada 2021, menjadi 1,97&nbsp;persen di 2022, dan mencapai 7,09&nbsp;persen pada 2023. Sepanjang 2024, dengan penjualan sebesar 103.227 unit, market share EV kini mencapai 11,92&nbsp;persen. Mayoritas penjualan EV tahun 2024 didominasi oleh kendaraan hybrid (HEV) sebanyak 59.903 unit (58,03&nbsp;persen), diikuti kendaraan listrik baterai (BEV) sebanyak 43.188 unit (41,84&nbsp;persen), dan plug-in hybrid (PHEV) sebanyak 136 unit (0,135&nbsp;persen). Data ini menunjukkan bahwa minat konsumen Indonesia masih cenderung lebih besar terhadap mobil hybrid dibandingkan BEV dan PHEV. Toyota memegang peran penting dalam pertumbuhan ini, dengan kontribusi penjualan EV sebesar 35.245 unit atau 35,3&nbsp;persen dari total penjualan EV nasional pada 2024. Khusus di segmen hybrid, Toyota berhasil menguasai pangsa pasar hingga 62,30&nbsp;persen. Adapun penjualan hybrid Toyota pada 2024 didominasi oleh Kijang Innova Zenix Hybrid dengan penjualan 26.470 unit (75,12&nbsp;persen), diikuti Yaris Cross Hybrid sebanyak 4.144 unit (11,67&nbsp;persen). Produk hybrid Toyota lainnya juga berkontribusi, seperti Alphard Hybrid (3.838 unit), Vellfire Hybrid (510 unit), Camry Hybrid (152 unit), dan Corolla Cross Hybrid (109 unit). Keberhasilan Toyota dalam pasar kendaraan hybrid tidak terlepas dari sejarah panjang pengembangan teknologi ramah lingkungan. Sejak meluncurkan Toyota Prius pada 1997, Toyota telah menjadi pionir dalam pengembangan teknologi hybrid. Saat ini, teknologi Toyota Hybrid System (THS) telah mencapai generasi kelima. Powertrain hybrid generasi ke-5 ini menawarkan motor listrik yang lebih ringan, ringkas, dan bertenaga lebih tinggi, meningkatkan rasio penggerak listrik dalam sistem hybrid. Mesin 1,8 liter terbaru memiliki total daya sistem sebesar 140 hp, mempercepat akselerasi 0-100 km/jam hingga 9,2 detik&nbsp;- 1,7 detik lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Efisiensi bahan bakar dan emisi CO2 juga semakin baik. Komitmen Toyota terhadap Kendaraan Ramah Lingkungan Langkah ini sejalan dengan komitmen global Toyota yang tertuang dalam Toyota Environmental Challenge 2050. Dicanangkan sejak 2015, program ini bertujuan mencapai net zero emission pada 2050 melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kendaraan elektrifikasi dan teknologi ramah lingkungan. Dengan dukungan pemerintah berupa insentif PPnBM DTP, Toyota optimis bisa semakin memperkuat posisi pasar hybrid di Indonesia. &ldquo;Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dan menawarkan kendaraan ramah lingkungan yang dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat,&rdquo; tutup Henry Tanoto. Melalui kolaborasi erat antara Toyota, pemerintah, dan konsumen, diharapkan target net zero emission 2060 bisa dicapai lebih cepat. Dengan hadirnya Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid yang semakin terjangkau, transisi menuju era elektrifikasi kendaraan di Indonesia kian nyata.

Konversi insentif ini berdampak pada penurunan harga jual sebesar Rp 10 juta hingga Rp 13 juta, memberikan keuntungan langsung bagi konsumen

Penuhi Persyaratan TKDN, Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid Dapat Insentif PPnBM DTP Sebesar 3 Persen, Harga Turun hingga Rp 13 Juta 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/Toyota-Yaris-Cross-hybrid-1183697409.jpg" alt="Toyota Yaris Cross hybrid yang dipamerkan di GJAW menunggu insentif dari pemerintah tahun depan." width="100%">
<figcaption>Toyota Yaris Cross hybrid yang dipamerkan di GJAW menunggu insentif dari pemerintah tahun depan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah secara resmi akan memberikan insentif berupa Pajak Penjualan Barang Mewah yang Ditanggung Pemerintah atau PPnBM DTP sebesar 3 persen. Insentif ini menjadi salah satu stimulus yang diberikan pemerintah di tengah kenaikan PPN 12 persen. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Senin (16/12). "Yang terbaru pemberian PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid. Nah ini untuk PPN hybrid pemerintah memberikan diskon atau memberikan pajak ditanggung pemerintah sebesar 3 persen," ujar Airlangga. Tak hanya untuk hybrid, insentif juga masih berlaku untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa PPN DTP sebesar 10 persen untuk mobil listrik completely knock down atau CKD yang dirakit di Indonesia. Kemudian, PPNBM DTP sebesar 15 persen untuk KBLBB impor jenis Completely Built Up (CBU) dan CKD serta Bea Masuk (BM) sebesar 0 persen untuk KBLBB CBU alias mobil listrik yang diimpor langsung dari negara asal dalam kondisi utuh dan lengkap. "Pemerintah juga akan memberikan insentif pembebasan bea masuk EV CBU sebesar 0 persen," jelasnya. Sebelumnya, Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil listrik dan bus listrik. Hal itu dilakukan dengan tujuan mempercepat transformasi kendaraan listrik di Indonesia. PPN mobil listrik yang tadinya 11 persen akan turun menjadi 10 persen dari harga jual mobil, yang berlaku hingga tahun ini. &ldquo;Pemberian insentif PPN DTP ini diberikan dalam rangka transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya tarik investasi ekosistem kendaraan listrik dan peralihan dari energi fosil ke energi listrik,&rdquo; kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti. Insentif tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai tahun anggaran 2024. Namun, ada regulasi terkait mobil listrik apa yang bisa mendapat insentif tersebut, yaitu memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen. &nbsp;

"Untuk PPN hybrid pemerintah memberikan diskon atau memberikan pajak ditanggung pemerintah sebesar 3 persen," ujar Airlangga.

Mobil Hybrid Resmi Dapat Insentif PPnBM DTP 3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/DXW05407JPG-3285653419.jpg" alt="PT Finnet Indonesia (Finnet) meluncurkan Digital Touch Point di Grand Mercure Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>PT Finnet Indonesia (Finnet) meluncurkan Digital Touch Point di Grand Mercure Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kebutuhan akan informasi dan teknologi di era industri 4.0 ini semakin tinggi. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus berkembang mengikuti tren yang ada. Menyikapi hal itu, PT Finnet Indonesia (Finnet) memahami kebutuhan market akan kecepatan informasi maupun tindakan yang cepat. Bertepatan dengan momen bersejarah di Acara Employee Gathering Finnet, perusahaan tersebut&nbsp;meluncurkan Digital Touch Point (DTP).&nbsp; Direktur Utama Finnet, Rakhmad Tunggal Afifuddin dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan kebanggaannya atas inovasi ini. &ldquo;Kami sangat senang memperkenalkan Digital Touch Point sebagai perubahan besar dalam proses onboarding merchant. Platform inovatif ini mencerminkan komitmen kami untuk menggunakan teknologi guna memberikan kenyamanan dan efisiensi yang tidak tertandingi kepada mitra-mitra kami," katanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014468003/utang-puasa-tahun-lalu-belum-terbayar-ramadhan-tahun-ini-begini-solusi-menurut-ustad-abdul-somad">Utang Puasa Tahun Lalu Belum Terbayar Ramadhan Tahun Ini? Begini Solusi Menurut Ustad Abdul Somad</a> DTP merupakan sebuah portal dan website yang menawarkan rangkaian layanan digital komprehensif untuk mempermudah proses onboarding merchant B2B (Business 2 Business) secara mandiri. Fitur-fitur inovatifnya mampu mempercepat proses seperti registrasi merchant, verifikasi KYC (Know Your Customer), kontrak digital, dokumentasi online, dan contoh messaging API.&nbsp; DTP juga menyediakan DTP Tools Online seperti Sandbox, Simulator Payment, Postman Collection, dan Bill Test Number. Fitur Self Integration Process juga dapat dilakukan oleh Merchant secara langsung. Hal ini juga didukung dengan Single Dashboard untuk development maupun production.&nbsp; &ldquo;Saat ini sudah ada 45 biller code untuk Finpay Billing dan 31 SOF (Source of Fund) code untuk Finpay Payment Gateway. Selain itu DTP juga menyediakan layanan Finpay Link untuk merchant yang tidak memiliki kemampuan integrasi teknis atau untuk merchant yang belum memiliki aplikasi sendiri&rdquo; tambah Rakhmad. Sebagai informasi, Finpay Link memberikan kemudahan kepada merchant sehingga merchant dapat melakukan penagihan atau pengiriman invoice ke pelanggannya melalui media WhatsApp dan pelanggan dapat langsung melakukan pembayaran menggunakan SOF Finpay Payment Gateway. Invoice dapat dikirim satu persatu (single invoice) mapupun dikirim secara massal (bulk invoice). &ldquo;DTP dapat menjadi sumber informasi dan titik awal bagi mitra bisnis yang ingin memanfaatkan layanan pembayaran digital Finpay untuk kemudahan transaksi dengan pelanggan. Calon mitra dapat mengetahui informasi terkait produk yang dimiliki FInnet dan dapat melakukan self-integration,&rdquo; tutupnya. Platform revolusioner ini dipercaya tidak hanya mempercepat perjalanan onboarding merchant tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi selama proses tersebut. Peluncuran DTP merupakan tonggak penting dalam misi Finnet untuk mendorong transformasi digital dan mendorong pertumbuhan inklusi keuangan digital di Indonesia.

Bertepatan dengan momen bersejarah di Acara Employee Gathering Finnet, perusahaan tersebut meluncurkan Digital Touch Point (DTP).

Luncurkan Solusi Baru untuk Mempercepat Koneksi ke Gerbang Pembayaran Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/gula-pasir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menambah insentif perpajakan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi Covid-19. Insentif tersebut berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10 persen. Insentif ini diberikan ke sektor usaha perdagangan eceran.  Pemberian insentif ini tertuang dalam PMK Nomor 102/PMK.10/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tanggal 30 Juli 2021.  "Tambahan insentif ini adalah bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan akan diberikan selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2021. Pemerintah berharap insentif ini dapat semakin membantu beban sektor ritel selama pandemi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Rabu (4/8).  Menurutnya, peningkatan kasus Covid-19 akibat merebaknya varian Delta direspons cepat oleh pemerintah dengan menginjak rem pengetatan restriksi dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. Implikasinya, aktivitas masyarakat menurun selama bulan Juli 2021.  "Pemerintah menyadari pentingnya pengendalian Covid-19 untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Meninjak rem restriksi aktivitas adalah pilihan yang harus dilakukan untuk menghambat penyebaran penularan," tuturnya.  Febrio menjelaskan, kebijakan PPKM Level 4 adalah langkah agar penularan Covid-19 tidak eskalatif dan kurva pandemi dapat kembali menurun. Kebijakan restriksi mobilitas ini sifatnya sementara dan terus dievaluasi secara periodik untuk disesuaikan level restriksinya sesuai perkembangan parameter pengendalian pandemi.  "Kebijakan restriksi mobilitas juga disertai kebijakan komplementer yang dibutuhkan untuk pengendalian pandemi," imbuhnya.  Ia melanjutkan, pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan tes, lacak, isolasi, serta terus mengakselerasi tingkat vaksinasi. Pemerintah pun terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, karena kerja sama mengendalikan pandemi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk mendorong kinerja pemulihan ekonomi.  Sebagai informasi, insentif PPN DTP Sewa Ruangan ini akan membantu pelaku sektor ritel yang sangat terdampak PPKM, khususnya pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.  Peruntukan insentif ini tidak terbatas pada pedagang eceran yang berada di pusat perbelanjaan saja, tetapi juga yang berada di pasar rakyat, komplek pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan fasilitas transportasi publik sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara luas.  Sektor perdagangan sendiri mempekerjakan 25,16 juta pekerja. Dukungan pada sektor ritel ini juga pada gilirannya juga akan membantu pengusaha di sektor ini mempertahankan keberlangsungan bisnisnya dan tenaga kerjanya.  "Diharapkan, PPN DTP atas sewa ruangan dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi pelengkap bebagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan pemulihan ekonomi secara nasional," pungkasnya.  Sebelumnya pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk dunia usaha seperti PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP Properti, dan PPnBM mobil. Saat ini, total alokasi APBN 2021 untuk insentif perpajakan bagi dunia usaha dalam program PEN adalah sebesar Rp 62,83 triliun.

Bantu Pedagang Eceran, Pemerintah Tanggung PPN Ruang Sewa 10 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DTP

Berita Terkini

Penuhi Persyaratan TKDN, Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid Dapat Insentif PPnBM DTP Sebesar 3 Persen, Harga Turun hingga Rp 13 Juta

Mobil Hybrid Resmi Dapat Insentif PPnBM DTP 3 Persen

Luncurkan Solusi Baru untuk Mempercepat Koneksi ke Gerbang Pembayaran Online

Bantu Pedagang Eceran, Pemerintah Tanggung PPN Ruang Sewa 10 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com