<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/adetu-670593607.jpg" alt="Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (Sabik/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (Sabik/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipedeksus) Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi dalam kasus fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Para saksi berasal dari berbagai klaster. Mulai lender, borrower, sampai pihak DSI. Pemeriksaan tersebut dilakukan seiring naiknya status penyelidikan dalam kasus itu menjadi penyidikan. &rdquo;Jadi, saya sampaikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi di tahap penyidikan. Terdiri atas klaster borrower, lender, maupun pihak DSI,&rdquo; ungkap Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri. Dari total 28 saksi yang sudah menjalani pemeriksaan dalam tahap penyidikan, 18 diantaranya merupakan para pejabat dan pegawai DSI. Mereka adalah orang-orang yang berada di balik pengelolaan perusahaan tersebut. Ade Safri memastikan, pemeriksaan akan terus dilakukan terhadap semua pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. &rdquo;Selanjutnya, di tahap penyidikan ini juga penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti. Baik itu merupakan barang bukti elektronik, dokumen, maupun surat berkaitan dengan pencatatan laporan palsu pada pembukuan ataupun laporan keuangan yang dibuat oleh PT DSI,&rdquo; jelas dia. Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa Bareskrim Polri telah mendapat informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan jumlah korban dalam kasus tersebut. Bila merunut dari pertama kali DSI beroperasi pada 2018-2025, jumlah korban dalam kasus itu mencapai 15 ribu orang. Seluruhnya merupakan para lender. Uang yang dititipkan oleh lender kepada DSI disalurkan ke proyek-proyek fiktif yang diduga secara sengaja dibuat oleh perusahaan tersebut. Modusnya itu dilancarkan menggunakan data atau informasi existing borrower, yakni para peminjam aktif yang masih dalam ikatan perjanjian dan melakukan angsuran dimanfaatkan oleh DSI. &rdquo;Tanpa sepengetahuan borrower itu kemudian digunakan kembali oleh PT DSI untuk dilekatkan pada proyek-proyek yang fiktif, atau diduga fiktif,&rdquo; kata Ade. Para peminjam aktif itu juga tidak dikonfirmasi dan diverifikasi oleh DSI. Mereka digunakan untuk proyek fiktif dalam platform digital. Dalam platform itu, DSI menghubungkan lender atau pemilik modal dengan borrower yang membutuhkan pinjaman. &rdquo;Itulah yang kemudian membuat para lender tertarik, bahwa ada proyek-proyek yang membutuhkan pembiayaan dan mereka masuk untuk melakukan investasi,&rdquo; ujarnya. Saat para lender hendak melakukan penarikan dana modal dan imbal hasil yang dijanjikan oleh DSI pada Juni 2025, dana tersebut tidak bisa ditarik atau sudah tidak ada. Padahal penarikan dilakukan setelah memasuki masa jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. &rdquo;Ketika jatuh temponya, (lender) tidak bisa melakukan penarikan. Baik modal pokok maupun imbal hasil yang dijanjikan oleh PT DSI sekitar 16 sampai 18 persen.&rdquo; terang dia. &nbsp;

Bareskrim Polri periksa 28 saksi kasus fraud Dana Syariah Indonesia. Dittipedeksus dalami klaster lender, borrower.

Bareskrim Polri Sudah Periksa 28 Saksi dalam Kasus Fraud Dana Syariah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/Screenshot_2024-02-27-22-45-03-745_comgoogleandroidgm-edit-244172534.jpg" alt="Dude Harlino" width="100%">
<figcaption>Dude Harlino</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktor Dude Harlino menyesal pernah menjadi brand ambassador (BA) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang belakangan diketahui melakukan penipuan terhadap ribuan pemberi pinjaman (lender) dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,4 triliun. Dia menyesalkan tindakan DSI diduga melakukan proyek fiktif. Dude Harlino merasa telah dihianati atau ditipu atas kepercayaan yang sempat dia berikan terhadap perusahaan ini selama dia menjadi BA. Dude Harlino sama sekali tidak menyangka DSI akan setega itu kepada para lender yang menjadi korbannya. Apalagi, ada lender yang sampai memasukkan semua dana masa depannya ke sana. Menurut Dude Harlino, dirinya berhati-hati sebelum memutuskan menerima tawaran sebagai brand ambassador sebuah perusahaan. Hal itu juga dilakukan Dude saat mendapat tawaran sebagai BA dari DSI. "Sebelum menerima sebagai BA, melakukan screening terlebih dahulu. Dicek legalitas secara hukum perusahaan ini bagaimana,"kata Dude Harlino kepada JawaPos.com. Dude sempat yakin DSI merupakan perusahaan yang aman karena dia diberikan data bahwa DSI sudah memiliki izin dan mendapat pengawawan langsung dari Otoritas Jasa Kuangan (OJK). "Saya diberikan data DSI sudah izin OJK, diawasi langsung oleh OJK. Mereka ini ada di bawah lembaga negara yang memang mengawasi kinerja perusahaan yang kaitannya dengan sektor keuangan," kata Dude Harlino. "Saya melihatnya, ada lembaga negara yang mengawasi secara berkala. DSI memang melakukan laporan secara berkala ke OJK," imbuh suami Alyssa Soebandono itu. Pertimbangan lainnya, Dude Harlino juga merasa aman dan nyaman untuk menerima tawaran menjadi brand ambassador dari DSI karena memiliki Dewan Pengawas Syariah. "Artinya, lembaga ini diawasi kinerja dan sistemnya sesuai dengan hukum syariat Islam. Semua yang mereka buat dari dari proyeknya, imbal hasil, sistem, sudah sesuai persetujuan Dewan Pengawas Syariah," papar Dude Harlino. Dude juga percaya ke DSI sehingga bersedia menjadi brand ambassador karena sektor yang dibidik bergerak di bidang properti yang memiliki aset berupa tanah. "DSI mengatakan, kalau terjadi keterlambatan dari yang meminjam uang, maka aset itu bisa menjadi agunan. Ada barangnya," papar Dude Harlino.

Aktor Dude Harlino menyesal pernah menjadi brand ambassador (BA) PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang belakangan diketahui lakukan penipuan.

DSI Menipu Rp 2,4 Triliun, Sejumlah Alasan Dude Harlino Mau Jadi BA, Salah Satunya Diawasi OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/WN7i6fBF36wNtDPHcZYNgzHiyaOanHf9yreG257i-1973647986.jpg" alt="Dude Harlino sudah mengakhiri kerja sama dengan DSI. (Shafa Nadia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dude Harlino sudah mengakhiri kerja sama dengan DSI. (Shafa Nadia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Dana Syariah Indonesia (DSI) diduga melakukan penipuan kepada ribuan pemberi pinjaman (lender). Nilai kerugian mereka pun diperkirakan mencapai Rp 2,4 triliun. Kasus tersebut kini sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Perkaranya sudah masuk ke tahap penyidikan setelah ditemukan unsur pidana di dalamnya. Dude Harlino selaku mantan brand ambassador DSI merasa ditipu atau menjadi korban atas tindakan yang sangat tidak terpuji dari DSI. Pasalnya, DSI dinilai telah mengkhianati janji dan komitmen kepada dirinya. "Saya juga termasuk korbannya. Saya jadi korban karena apa yang disampaikan DSI tidak komit kepada saya. Karena dalam rapat di Komisi 3 DPR, dijelaskan PPATK, ternyata ada proyek tidak sesuai fakta, kok begini DSI?," kata Dude Harlino kepada JawaPos.com. Informasi yang disampaikan, DSI melakukan pembiayaan di sektor properti dan ada tanah yang bisa menjadi jaminan seandaiya pihak pemimjam mengalami permasalahan keuangan. Belakangan, Dude Harlino mengetahui bahwa ternyata ada proyek properti dari DSI yan tidak sesuai fakta atau diduga ada proyek fiktif. Dude kecewa sekali atas tindakan yang telah dilakukan DSI. Dude Harlino menegaskan bahwa dirinya berdri bersama korban. Dude Harlino menaruh harapan agar permasalahan ini dapat diselesaikan oleh DSI dengan cara mengembalikan semua dana para lender supaya mereka mendapatkan haknya kembali. "Saya berharapnya pihak DSI benar-benar komit sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati untuk menyelesaikan, dana para lender dikembalikan secara tuntas," ungkap Dude Harlino. Dia juga berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membantu memberikan saran dan masukan agar DSI dapat menunaikan kewajibannya mengembalikan dana milik para lender 100 persen. Karena bagaimana pun juga, DSI terdaftar di OJK dan berada di bawah pengawasannya. Lembaga negara ini harus ikut bertanggung jawab atas kasus penipuan yang diduga dilakukan DSI. Dude Harlino juga berharap Bareskrim Polri dapat memfasilitasi pihak DSI agar dapat mengembalikan semua dana dari para korban. "Semua prosesnya harus berjalan karena para lender, kasihan mereka keuangannya tertahan," tutur Dude Harlino.

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) diduga melakukan penipuan kepada ribuan pemberi pinjaman (lender). Nilai kerugian mereka mencapai Rp 2,4 T.

Pernah Jadi Brand Ambassador dan DSI Lakukan Penipuan, Dude Harlino: Saya Termasuk Korbannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bareskrim-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Gedung Bareskrim. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Bareskrim. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan banyak pemberi pinjaman atau lender kini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kini tengah mencari barang bukti untuk menemukan tersangka, dalam kasus yang diduga merugikan para korban dengan nilai mencapai Rp 2,4 triliun tersebut. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri menyampaikan, pihaknya sudah menemukan peristiwa pidana dalam kasus tersebut. Sebagai langkah tindak lanjut, para penyidik akan terus memeriksa para saksi dan mengumpulkan barang bukti sebelum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. &rdquo;Di tahap penyidikan ini, penyidik Subdit Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga upaya penyidikan lainnya dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya,&rdquo; ungkap dia dikutip pada Senin (19/1). Menurut Brigjen Ade, angka Rp 2,4 triliun adalah hasil identifikasi sementara. Tidak menutup kemungkinan nilainya bisa naik. Sebab, DSI sudah berdiri sejak 2017 dan beroperasi mulai 2018. Sementara izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk DSI baru keluar pada 2021. Dari data itu tampak bahwa ada gap selama 3-4 tahun sejak usaha berdiri dan beroperasi sampai mendapat izin. &rdquo;Jadi, hasil identifikasi awal kami di periode 2021-2025 yang juga sudah dilakukan pengawasan atau pemeriksaan dari OJK itu di periode 2021-2025, ketika PT DSI sudah mengantongi izin atau memperoleh izin usaha dari OJK,&rdquo; jelasnya. Namun demikian, berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri, DSI sudah lama menghimpun dana dari para lender. Sejauh ini, pihaknya melakukan proses hukum atas laporan yang dibuat di Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Laporan di Polda Metro Jaya juga sudah ditarik agar proses hukumnya terpusat di Bareskrim Polri. &rdquo;Terlapor dalam laporan 3 orang. Tapi, nanti dalam proses berjalannya penyidikan ini, dimana penyidikan itu untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang dan menentukan tersangkanya, Itu melalui mekanisme gelar perkara, atas minimal 2 alat bukti yang sah,&rdquo; imbuhnya. Menurut Ade, pihaknya melaksanakan proses hukum sejak Oktober tahun lalu. Hasilnya, penyidik menemukan adanya fraud dalam usaha yang dijalankan oleh DSI. Diantaranya dengan proyek-proyek fiktif yang sengaja diciptakan oleh perusahaan tersebut. Jumlahnya mencapai 99 proyek fiktif dari total 100 proyek yang diklaim oleh DSI. &nbsp;

Bareskrim Polri pastikan masih terus cari barang bukti dan tersangka kasus fraud Rp 2, 4. triliun dalam kasus Dana Syariah Indonesia

Bareskrim Polri Pastikan Ada Peristiwa Pidana dalam Kasus Dana Syariah Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dsi

Berita Terkini

Bareskrim Polri Sudah Periksa 28 Saksi dalam Kasus Fraud Dana Syariah Indonesia

DSI Menipu Rp 2,4 Triliun, Sejumlah Alasan Dude Harlino Mau Jadi BA, Salah Satunya Diawasi OJK

Pernah Jadi Brand Ambassador dan DSI Lakukan Penipuan, Dude Harlino: Saya Termasuk Korbannya

Bareskrim Polri Pastikan Ada Peristiwa Pidana dalam Kasus Dana Syariah Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com