<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/KSAU-1-994946570.jpg" alt="KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono meninjau perkembangan pengembangan drone Elang Hitam. (PTDI)" width="100%">
<figcaption>KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono meninjau perkembangan pengembangan drone Elang Hitam. (PTDI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengembangan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau Drone Elang Hitam terus berlanjut. PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menunjukkan progres pengembangan tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono pada Selasa (11/3).&nbsp; Tonny yang juga komisaris utama PTDI mengunjungi salah satu produsen alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri yang berbasis di Bandung, Jawa Barat itu bersama sejumlah pejabat. Dalam kesempatan tersebut, perwira tinggi bintang empat TNI AU itu mendapat penjelasan mengenai progres pembangunan Drone Elang Hitam.&nbsp; Drone yang dikembangkan oleh tangan-tangan terampil anak bangsa tersebut akan menjadi drone jenis Medium Altitude Long Endurance (MALE). Rencananya, dalam waktu dekat Elang Hitam bakal menjalani uji terbang lanjutan di Nusawiru, Pangandaran. Dalam uji terbang tersebut, Elang Hitam akan diuji coba bermanuver di langit Pangandaran.&nbsp; &rdquo;Saya akan support dan komitmen untuk mensukseskan program Elang Hitam ini. Selain itu, baru kemarin saya juga bicara dengan pak menhan dan dapat arahan dari pak presiden terkait the next defense kita akan seperti apa,&rdquo; terang Tonny.&nbsp; Penegasan tersebut disampaikan oleh Tonny, baik dalam kapasitas sebagai sebagai komisaris utama PTDI maupun KSAU. Dia mengakui sudah berbicara banyak dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berkenaan dengan rencana pemerintah untuk terus memperkuat TNI dengan produk-produk buatan dalam negeri, termasuk produk buatan PTDI.&nbsp; &rdquo;Bahkan pak menhan ingin memberikan pesawat CN235 ke setiap Angkatan Darat, Laut, Udara, (masing-masing) 20 pesawat, disesuaikan dengan kemampuan PTDI,&rdquo; kata dia.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Tonny dan jajaran juga meninjau beberapa fasilitas produksi milik PTDI. Di antaranya Hanggar FAL CN235-NC212, Hanggar KFX/IFX, Hanggar Aircraft Services (ACS), Hanggar Helikopter, Hanggar N219, dan Hanggar Detail Part Manufacturing (DPM). Mereka juga membahas perkembangan bisnis perusahaan dan evaluasi kinerja PTDI.&nbsp; &nbsp;

Drone yang dikembangkan oleh tangan-tangan terampil anak bangsa tersebut akan menjadi drone jenis Medium Altitude Long Endurance (MALE).

Kunjungi PTDI, KSAU Tonny Harjono Dukung Pengembangan Drone Elang Hitam, Bakal Uji Terbang Lanjutan di Langit Pangandaran Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/drone-elang-hitam.jpg" alt="NIRAWAK: Drone Elang Hitam saat roll-out di hanggar PT DI akhir 2019 lalu. (BPPT FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>NIRAWAK: Drone Elang Hitam saat roll-out di hanggar PT DI akhir 2019 lalu. (BPPT FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menargetkan produksi massal drone Elang Hitam tahun depan. Pesawat nirawak itu bakal dipersenjatai untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.  ’’Secara khusus tahun ini kita dapat amanah menerbangkan drone Elang Hitam,’’ kata Kepala BPPT Hammam Riza dalam rangkaian rapat kerja nasional (rakernas) BPPT di Jakarta kemarin (8/3).  Elang Hitam dirancang untuk keperluan militer. Setelah dipersenjatai, pada tahapan selanjutnya akan diurus sertifikat tipe supaya bisa masuk ke tahapan produksi massal. Hammam mengatakan, jika semua lancar, drone Elang Hitam bisa diproduksi massal tahun depan.  Drone Elang Hitam digarap keroyokan. Selain BPPT, ada keterlibatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) serta PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Selain itu, ada keterlibatan TNI-AU, ITB, PT Len Industri, dan lainnya.  Hammam berharap uji terbang drone Elang Hitam dapat berjalan lancar. "Insya Allah terbang perdana dahulu di Oktober (tahun ini) atau lebih cepat," jelasnya.  Setelah itu, tim akan mulai menjalani rangkaian uji terbang serta type certificate oleh Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA). Kabar soal drone Elang Hitam sempat mencuat Desember 2019 lalu.  Melalui kegiatan roll-out di hanggar PT DI, untuk kali pertama drone Elang Hitam diperkenalkan ke masyarakat. Penampakannya terlihat bongsor. Sebab, panjangnya mencapai 8,3 meter dengan bentang sayap 16 meteran.  Saat itu Hammam menuturkan bahwa drone tersebut merupakan salah satu inovasi dalam negeri di bidang pertahanan. Drone itu diyakini mampu terbang tanpa henti atau nonstop selama 24 jam. Kemudian juga dilengkapi dengan pengendalian multiple unmanned aerial vehicle secara bersamaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/02/2020/menristek-riset-dan-birokrasi-tidak-bisa-kawin/">Menristek: Riset dan Birokrasi Tidak Bisa Kawin</a>  Sementara itu, rakernas BPPT dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara bijak, kekayaan tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat di masa revolusi industri keempat saat ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/1fYq2EjJWvw

Dipersenjatai, Drone Elang Hitam Ditargetkan Produksi Massal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bambang-brodjo-jawa-pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin membuka secara resmi Rapat Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta Senin (24/2). Ia meminta BPPT harus punya prioritas riset dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.  "Salah satu tolak ukur keberhasilan BPPT adalah terpakainya inovasi teknologi oleh masyarakat Indonesia," kata Ma'ruf Amin.  Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga mengatakan, untuk mewujudkan hal itu perlu ada upaya hilirasi hasil inovasi dan kerjasama dengan mitra industri.  Ma’ruf juga menuturkan, saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah begitu pesat. Inovasi-inovasi baru terus bermunculan. Inovasi tersebut telah memberikan efisiensi dan efektivitas di setiap sektor industri. Baik itu sektor produksi, jasa, dan informasi.  Dia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar. Namun karena kurangnya penguasaan iptek untuk inovasi, maka nilai tambah yang dihasikan masih kalah dengan negara-negara maju.  "Untuk itu perlu upaya peningkatan sumber daya iptek di tanah air," paparnya.  Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menristek Bambang Brodjonegoro menyampaikan kabar gembira. Impian Indonesia segera memiliki drone tempur produk dalam negeri segera terwujud.  "Salah satunya drone Elang Hitam ditetapkan sebagai prioritas riset nasional dan dipih untuk diterapkan secepatnya," ujarnya.  Dalam kesempatan itu Bambang juga menyampaikan, sejumlah hambatan dalam kegiatan riset di Indonesia. Di antara yang paling menonjol adalah kaitannya pada birokrasi. Menurutnya, masih banyak kegiatan riset yang orientasinya adalah untuk serapan atau menghabiskan anggaran.  "Riset dan birokrasi tidak bisa kawin," katanya.  Untuk itu ke depan dia mengatakan perlu ada upaya debirokratisasi dana riset. Selain itu anggaran riset dari industri perlu di dorong. Sementara saat ini sekitar 80 persen dana riset nasional masih dari uang negara.  Sementara itu Kepala BPPT Hammam Riza menyampaikan, sedang diupayakan akselerasi dalam pengembangan drone Elang Hitam. Khususnya yang memiliki spesifikasi tempur atau kombatan. Drone ini memiliki tujuan untuk mendukung kemandirian industri pertahanan dan keamanan dalam negeri. Sekaligu mendukung upaya menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

Menristek: Riset dan Birokrasi Tidak Bisa Kawin