<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kembali-keluhkan-soal-dpt-hashim-minta-langkah-konkret-dari-kpu_m_.jpg" alt="Hashim Djojohadikusumo, saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Hashim Djojohadikusumo, saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan akan terus mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan ke-2 (DPT-HP2) di Pemilu 2019. Hal ini dikatakan Hasyim saat menggelar konferensi pers terkait DPT 2019 di Ayana Hotel, Jakarta.  "BPN punya kepedulian yang tinggi agar pemilu serentak 2019 terselenggara dengan adil dan berkualitas. Ini untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat Indonesia," kata Hashim, di Ayana Hotel, Jakarta, Senin (1/4).  Hashim mengungkapkan, adanya dugaan jutaan DPT invalid merupakan masalah serius. Persoalan ini akan membuat pemilu menjadi berpotensi memiliki masalah. Dia menambahkan, BPN dan semua pihak sangat berharap berbagai persoalan tersebut bisa diatasi oleh penyelenggara pemilu.  "Apakah yang bermasalah tersebut sudah dicoret dari DPT sehingga ada perbaikan DPT? atau apa langkah kongkret KPU menyelesaikan masalah masalah tersebut," ungkapnya.  Mengingat waktu semakin sempit, kata Hashim, KPU harus bekerja maksimal agar DPT di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi bermasalah mendapat perhatian yang sangat khusus. Pasalnya, pemilu sersntak berpotensi menjadi kurang berkualitas karena masih banyak masalah dalam DPT.  "BPN Prabowo-Sandi sudah melaporkan berbagai masalah tersebut ke KPU dan Bawaslu, namun hingga hari ini berbagai persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik. Sementara waktu menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi," kata Hashim.  Namun demikian, Hashim mengapresiasi KPU yang menerima masukan BPN terkait DPT bermasalah tersebut. "Tapi kami sangat mengapresiasi KPU yang terus melakukan perbaikan," tutupnya.  Diketahui, DPT-HP2 yang telah diketok sejak 15 Desember 2018 lalu diduga masih adanya sejumlah kejanggalan. Berdasarkan data dari tim Prabowo-Sandi, kejanggalan itu dimulai adanya jumlah pemilih dengan tanggal kelahiran 1 Januari, 1 Juli dan 31 Desember yang sangat besar. Yakni, 2,3 juta, 9,8 juta dan 5,4 juta.  Dari data tersebut, ditemukan pula fakta bahwa data tidak wajar itu berasal dari data ganda, invalid dan data yang tidak melalui proses coklit alias pencocokan dan penelitan KPU. Misalnya, BPN menemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang lahir pada tanggal sama.  Meski memang data ini pernah dibantah oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data yang wajar. Sebab, mereka berdalih banyak pemilih yang lupa tanggal lahir, sehingga harus disetarakan kepada tiga tanggal yang dicurigakan tersebut.  Selanjutnya, BPN juga menemukan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi. Itu berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Jawa. BPN pun menyertakan bukti memang adanya KK dan NIK yang terduplikasi.  BPN juga menemukan data KK manipulatif. Maksudnya, satu KK berisikan ratusan hingga ribuan orang yang terjadi di Banyuwangi, Magelang dan sejumlah daerah di Indonesia. Ditegaskan mereka, hal ini jelas bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pasal 488.  Seterusnya, BPN juga menemukan DPT invalid yang terjadi di beberapa wilayah dengan konsentrasi jumlah kasus terbesar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bila ditotal, jumlahnya diyakini akan bertambah menjadi 18 juta DPT invalid.

Kembali Keluhkan Soal DPT, Hashim Minta Langkah Konkret dari KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ridwan-kamil-menang-bawaslu-masih-ada-temuan-dpt-bermasalah_m_226251.jpg" alt="Komisioner Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan" width="100%">
<figcaption>Komisioner Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat pleno rekapitulasi Pilgub Jabar 2018 telah usai. Hasil pun menunjukkan pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum menang dengan perolehan suara sebanyak 32,88 persen. Walaupun kontestasi dan pesta demokrasi di Jawa Barat terbilang aman, lancar, dan damai, Bawaslu tetap mendapat beberapa temuan yang masih menjadi&nbsp;masalah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Komisioner Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan mengatakan, terdapat temuan pada hari pencoblosan dan proses pengawasan. Ada sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih bermasalah. "Misal temuan Bawaslu, yakni masih terdapat data ganda dalam DPT. Pemilih yang memilih tidak terdapat dalam DPT. Lalu ada pemilih yang tidak berhak memilih terdapat dalam DPT. Ada juga pemilih yang tidak berdasarkan e-KTP dan surat keterangan (suket)," kata Abdullah di KPU Jabar, Bandung, Minggu (8/7). Menurutnya, ini adalah temuan-temuan Bawaslu Jabar dalam sejumlah DPT yang tidak dicantumkan. Bahkan ada list DPT yang seharusnya menurut kerangka aturan itu dipublikasikan di depan dan dipasang di depan TPS, namun aturan itu tidak dilaksanakan. "Tujuannya agar pemilih tahu mereka masuk dalam list DPT atau tidak," ucapnya. Terlebih, langkah tersebut gunanya agar terverifikasi kepada pemilih. Pasalnya, yang berhak memilih kandidat merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT. Selain dari ketentuan, kata dia, misalnya bila tidak terdaftar di DPT, pemilih bisa menunjukan KTP elektronik dan suket, jika belum memiliki e-KTP. Hal lain yang ditemukan ialah adanya hambatan distribusi dan perlengkapan logistik yang terjadi di hampir seluruh Kabupaten di Jabar. Ini menjadi masalah serius dan catatan kritis kepada KPU Jabar. "Problem distribusi logistik, keterlambatan ini menjadi catatan serius dalam teknis penyelenggaraan di TPS," ujarnya. Keterlambatan logistik ke TPS menjadi catatan dan bahan evalusasi untuk KPU selaku penyelenggara Pilkada. Maka harus terus diperbaiki agar pemilihan berikutnya tidak terjadi hal yang serupa. "Logistik sampai ke tingkat kecematan itu pada dini hari. Bisa dibayangkan kondisi semacam ini menjadi kendala teknis dalam hal persiapan pemilihan di tingkat TPS. Terlebih Jabar bukan wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, jadi seharusnya kendala teknis seperti itu tidak terjadi," tandasnya.

Ridwan Kamil Menang, Bawaslu: Masih Ada Temuan DPT Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tuntut-pilkada-ulang-kantor-kpu-palembang-digerudug-massa_m_225480.jpg" alt="PILKADA ULANG: Suasana aksi Garda Api yang dilakukan di KPU Palembang, Kamis (5/7)." width="100%">
<figcaption>PILKADA ULANG: Suasana aksi Garda Api yang dilakukan di KPU Palembang, Kamis (5/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ratusan massa dari Garda Alam Pikir Indonesia (Garda Api) Sumatera Selatan mendatangi kantor KPU Palembang, Kamis (5/7). Mereka menuntut dilakukannya Pilkada ulang di Palembang. Menurut massa, Pilkada Palembang dinilai penuh intrik dan banyak pelanggaran, salah satunya terkait munculnya banyak DPT ganda. Koordinator Aksi, Yan Harianto mengatakan aksi ini dilakukan untuk mempermasalahkan jumlah DPT yang tidak sesuai serta adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sebanyak 278.332 yang tersebar di beberapa kecamatan. "Dengan kondisi ini tentunya menciderai demokrasi khususnya penyelenggaraan Pilkada," katanya saat ditemui di sela aksi di Kantor KPU Palembang, Kamis (5/7). Ia mempertanyakan bagaimana bisa DPT di Palembang banyak yang ganda. Dirinya menduga dengan DPT Ganda maka dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu.&nbsp; Selain itu, pihaknya juga menuntut dugaan adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dengan mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada kemarin. Kemudian, masifnya penggunaan politik uang pun ikut mencoreng Pilkada bersih yang sangat didambakan masyarakat. "Kami meminta KPU untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran ini, karena masyarakat ingin Pilkada bersih sehingga mendapatkan pemimpin yang bersih," ujarnya. Menanggapi demo tersebut, Komisioner KPU Palembang, Abdul Karim mengatakan seharusnya dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Panwaslu ataupun Bawaslu Sumsel karena menjadi ranah pengawas pemilu. Artinya, penyampaian ini kurang tepat jika di KPU Palembang. Ia mengaku KPU hanya melaksanakan sehingga tidak berhak mengadakan pemilihan ulang. "Kami tentu tidak bisa melakukan pemilihan ulang. Karena Panwas dan Pengadilanlah yang bisa merubah rekomendasi," singkatnya.

Tuntut Pilkada Ulang, Kantor KPU Palembang Digerudug Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/temukan-potensi-kecurangan-timses-sudirman-ajak-pendukung-kepung-tps_m_219666.jpeg" alt="Juru Bicara Tim Pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro (tengah) saat ditemui usai menggelar jumpa pers di Posko Perjuangan Merah Putih, Jalan Pamularsih Semarang, Senin (11/6)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Tim Pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro (tengah) saat ditemui usai menggelar jumpa pers di Posko Perjuangan Merah Putih, Jalan Pamularsih Semarang, Senin (11/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Pemenangan Sudirman Said-Ida Fauziyah mengajak seluruh barisan pendukung pasangan Pilgub Jateng 2018 nomor urut 2 itu untuk mengawasi tempat pemungutan suara (TPS) pada hari coblosan 27 Juni 2018 besok. Hal ini menyusul temuan daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah. "Kita menyerukan masyarakat, khususnya dari tim koalisi sampai tingkat bawah, relawan untuk mengawasi DPT di tiap TPS. Istilahnya kita kepung tiap TPS, bukan apa-apa, tapi ketika ada kecurangan bisa diantisipasi," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro saat ditemui di Posko Perjuangan Merah Putih, Jalan Pamularsih Semarang, Senin (11/6). Sriyanto menyebut bahwa langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi hak politik pihaknya, dan bukan semata rasa tidak percaya kepada penyelenggara pemilu. Sehingga dapat tercipta pemilu yang bermartabat dan berintegritas. Soal DPT bermasalah tadi, Sriyanto berujar bahwa pihaknya kembali menemukan sejumlah potensi kecurangan usai menerjunkan timnya di 23 Kabupaten/Kota se-Jateng. Pengecekan ini adalah lanjutan dari upaya yang dilakukan pada Selasa (29/5) lalu di 7 Kabupaten/Kota. Sriyanto memaparkan bahwa dari hasil sampling acak di lapangan, terdapat beragam potensi kecurangan. Mulai dari pemilih ganda, data invalid sampai persoalan DPT yang ternyata masih berusia di bawah 17 tahun. "Tim sudah turun, dan ternyata banyak temuan terkait dengan persoalan DPT yang bermasalah di Jateng," ujarnya. Berdasarkan hasil penelusuran timnya, ada sekitar 3.714.209 pemilih yang berpotensi bermasalah. Setidaknya, ada 22 variasi kegandaan pada kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, dan alamat yang terjadi merata di seluruh kabupaten dan kota di Jateng.&nbsp; "Ada juga nama yang terlalu singkat, yaitu hanya terdiri dari tiga huruf seperti Ani, Adi, Ina. Di 11 kabupaten dan kota mencapai 2.448 orang," tambahnya. Bahkan, lanjut Sriyanto, temuan ini juga diperoleh seusai pihaknya melakukan pengecekan langsung melalui web resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) SIDALIH. Menyikapi persoalan tersebut, tim pemanangan Sudirman-Ida sudah melapor langsung ke Bawaslu Jateng, sebagaimana disebutkan anggota Tim Pemenangan lainnya, Sukirman, dilakukan pada Jumat (8/6) lalu. Pihaknya meminta Bawaslu turun tangan dan memanggil KPU Jateng secara konstitusi untuk menjelaskan masalah DPT yang bermasalah.&nbsp; "Jika DPT tak valid harus segera dicoret, agar tak ada masalah dalam Pilgub. Ini persoalan serius yang mengancam demokrasi di Jateng," tegasnya. Ia menegaskan, sudah seharusnya masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan Pilgub Jateng dan menjadi pengawas mandiri. Karena, menurutnya segala bentuk kecurangan bisa merusak proses demokrasi. Sehingga, manakala menemukan keganjilan bisa lapor langsung ke penyelenggara Pilgub Jateng. "Masyarakat harus pro aktif melakukan pengawasan. Jangan sampai Pilgub dinodai dengan kecurangan," tandasnya.

Temukan Potensi Kecurangan, Timses Sudirman Ajak Pendukung Kepung TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/400-napi-jateng-dicoret-dari-dpt_m_206138.jpeg" alt="ILUSTRASI Tak kurang dari 400 narapidana penghuni Lapas Baru Purwokerto, Kabupaten Banyumas dicoret dari daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Tak kurang dari 400 narapidana penghuni Lapas Baru Purwokerto, Kabupaten Banyumas dicoret dari daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak kurang dari 400 narapidana penghuni Lapas Baru Purwokerto, Kabupaten Banyumas dicoret dari daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jateng. Alasannya, tak satu pun dari mereka bisa menunjukan kelengkapan identitasnya sebagai pemilik hak suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Joko Purnomo menuturkan, ratusan narapidana yang terpaksa dicoret DPT itu sebelumnya sempat didaftarkan di TPS 7 Lapas Baru Purwokerto. Namun, sewaktu rekam data, mereka tidak bisa menunjukan identitas kartu tanda penduduk maupun yang dapat mewakilinya.&nbsp; "Karena elemen datanya tidak lengkap. Dan sesuai ketentuan UU Pilkada, daftar pemilihnya harus dicoret," ungkap Joko, Jumat (20/4). Sehingga, Joko memastikan para napi tadi sudah dikeluarkan dari DPT. "Nanti ada catatan khusus pemeliharaan DPT. Yang pasti mereka tidak bisa berpartisipasi dalam Pilgub nanti," tegasnya. Dengan penghapusan calon pemilih sebanyak itu, maka jumlah TPS-nya juga akan dikurangi satu. Dari jumlah DPS semula ada 63.974 TPS, saat ini tinggal menyisakan 63.973 TPS. KPU, lanjutnya juga menemukan masih ada segelintir pemilih pemula yang belum terdaftar DPT. Hal ini mengingat keberadaan mereka sudah berusia 17 tahun namun belum namanya terdaftar.&nbsp; Sementara, jumlah DPT untuk Pilgub Jateng tahun ini pun mengalami penurunan. Dari daftar pemilih sementara mencapai 27.348.878 jiwa, menurut Joko, kini jumlah tinggal 27.680.125 jiwa. "Jumlah DPT Pilgub Jateng menurun ketimbang kondisi pendataan DPS. Sebab, ada sejumlah calon pemilih yang pindah alamat, kemudian meninggal dunia serta ada yang tidak bisa mengeluarkan surat keterangan pengganti e-KTP. Sehingga daftar mereka harus dikeluarkan dari DPT," tandasnya.

400 Napi Jateng Dicoret dari DPT

dpt bermasalah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dpt bermasalah

Berita Terkini

Kembali Keluhkan Soal DPT, Hashim Minta Langkah Konkret dari KPU

Ridwan Kamil Menang, Bawaslu: Masih Ada Temuan DPT Bermasalah

Tuntut Pilkada Ulang, Kantor KPU Palembang Digerudug Massa

Temukan Potensi Kecurangan, Timses Sudirman Ajak Pendukung Kepung TPS

400 Napi Jateng Dicoret dari DPT

Download Aplikasi JawaPos.com