<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/dy3aEIhokKhlcbfMj5YJzTPHFra0opXFZF1Fau0X-2193311712.jpg" alt="Pasar Buah Tanjung Sari. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pasar Buah Tanjung Sari. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melengkapi perizinan. Sebelumnya&nbsp;perizinan pasar tersebut tidak sesuai peruntukan. Diketahui, penyebab pengelola tidak memenuhi panggilan klarifikasi karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya mengirim surat panggilan ke pemilik persil bukan ke pengelola.&nbsp; Ketua Tim Penataan Bangunan DPRKPP Surabaya Sugeng Harianto mengatakan, sebelumnya petugas telah mengirim surat panggilan klarifikasi ke pemilik persil. Sebab yang terdata hanya alamat pemilik bangunan. Namun, ternyata pemilik persil dengan pengelola pasar berbeda. "Surat kami sampaikan ke pemilik PBG. Ternyata ada beda antara pemilik persil dan pengelola pasar. Supaya tidak salah paham lagi kami akan berkomunikasi ke pengelola langsung," tutur Sugeng Harianto.&nbsp; Sugeng mengatakan pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari telah hadir ke kantor untuk klarifikasi. Mengenai perizinan yang tidak sesuai peruntukan, pengelola minta diberikan waktu untuk melengkapi perizinan. "Kami berikan waktu untuk melengkapi dan secara berkala prosesnya dicek," papar Sugeng Harianto.&nbsp; Sebelumnya, PBG di Pasar Buah 77 Tanjung Sari tidak sesuai peruntukan. Sebab, di perizinan tertera untuk gudang namun faktnya di lapangan di buat aktivitas pasar. Pengelola Pasar Buah 77 Surabaya H. Mochamad Ali mengatakan, belum pernah menerima surat panggilan klarifikasi sebelumnya. Sebab, dinas menyurati pemilik persil. Sedangkan pemilik persil dengan pengelola pasar memang berbeda. "Tidak ada panggilan sama sekali dari dinas. Setelah ada pemberitaan mangkir panggilan, kami ke dinas langsung berkoordinasi," papar Mochamad Ali.&nbsp; Ali mengungkapkan mengenai perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukan perizinan bangunan gedung (PBG) pihaknya telah mengurus ke dinas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami diberi waktu untuk mengurus. Sebagai pelaku usaha yang taat aturan kami lengkapi," tutur Mochamad Ali.&nbsp; Dia menambahkan pemberkasan perizinan sudah dilengkapi. Tinggal menunggu proses perizinan. "Harapanya tidak ada kendala karena kami pelaku usaha juga berusaha memenuhi persyaratan," imbuh Mochamad Ali.&nbsp;

Pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melengkapi perizinan yang tidak sesuai peruntukan

Pengelola Pasar Buah 77 Tanjung Sari Lengkapi Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/1001802029-3350576366.jpg" alt="Petugas Satpol PP Surabaya menyegel bangunan tak berizin. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Surabaya menyegel bangunan tak berizin. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya menyegel delapan bangunan di wilayah Surabaya barat. Sebab, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG). Ketua Tim Kerja Penindakan Satpol PP Surabaya Agnis Juistityas mengatakan, bangunan tersebut melanggar pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013. &rdquo;Penyegelan ini kami lakukan berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) karena bangunan-bangunan ini tidak memiliki IMB atau PBG,&rdquo; kata Agnis seperti dilansir dari Antara. Agnis menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan berdasarkan bantuan penertiban dari DPRKPP Surabaya, secara humanis dan persuasif mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan tentang penyegelan. &rdquo;Sebelum melakukan penyegelan, kami telah memanggil pemilik bangunan, akan tetapi banyak yang tidak hadir, sehingga kami lanjutkan ke penyegelan,&rdquo; ujar Agnis Juistityas. Delapan bangunan di wilayah Surabaya barat yang ditertibkan petugas Satpol PP Surabaya merupakan konstruksi yang masih dalam proses pembangunan. &rdquo;Saat kami lakukan penyegelan, bangunan-bangunan tersebut masih dalam proses pembangunan sehingga belum seratus persen berbentuk bangunan jadi. Di dalamnya masih terdapat tukang bangunan yang bekerja sehingga kami minta para pekerja di sana untuk meninggalkan bangunan tersebut,&rdquo; ucap Agnis Juistityas. Dia menegaskan, Satpol PP Surabaya akan terus berkolaborasi dengan DPRKPP Surabaya guna melakukan penindakan terhadap bangunan yang tak memiliki IMB atau PBG. &rdquo;Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas pemberi izin IMB atau PBG, serta melakukan monitoring dan verifikasi data bersama DPRKPP,&rdquo; ungkap Agnis Juistityas. Kepada para pemilik bangunan yang telah disegel, Agnis mengimbau agar segera mengurus IMB atau PBG sesuai aturan yang berlaku. &rdquo;Kami mengimbau masyarakat yang akan mendirikan bangunan untuk lebih dahulu mengurus IMB atau PBG sebagai syarat wajib mendirikan bangunan. Harapan kami agar masyarakat taat aturan. Penyegelan yang kami lakukan ini juga sesuai prosedur yang berlaku,&rdquo; ucap Agnis Juistityas.

Satpol PP Surabaya segel delapan bangunan di Surabaya barat. Sebab, tidak memiliki IMB atau Izin Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)

Satpol PP Surabaya Segel Delapan Bangunan Tak Miliki Izin PBG

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/WhatsApp-Image-2024-03-06-at-102036-4218369763.jpg" alt="Satpol PP Kota Surabaya segel persil bangunan di Jalan Pandegiling No 137 Kota Surabaya karena tak sesuai IMB." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kota Surabaya segel persil bangunan di Jalan Pandegiling No 137 Kota Surabaya karena tak sesuai IMB.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satpol PP Kota Surabaya melakukan penyegelan persil bangunan yang digunakan sebagai lahan bongkar muat sayur, di Jalan Pandegiling No 137 Kota Surabaya. Pada giat penyegelan tersebut, sempat tak kondusif lantaran ada penolakan penyegelan tersebut. Namun, Satpol PP Surabaya langsung bertindak cepat agar situasi kembali kondusif. Penyegelan pun dapat dilakukan dengan pemasangan atribut segel seperti stiker segel, Pol PP line, serta pemasangan kawat berduri di depan akses pintu masuk persil tersebut. &rdquo;Kami lakukan penyegelan. Bangunan ini tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Yakni, IMB yang mereka miliki tercatat sebagai rumah tinggal, namun saat ini digunakan untuk tempat usaha,&rdquo; kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya Yudhistira. Yudhistira mengatakan, sebelum melakukan penyegelan, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan atau imbauan kepada pemilik untuk melakukan pengosongan. &rdquo;Kami sudah bersurat, kami sosialisasikan juga kepada pemilik karena akan ditertibkan yakni dengan melakukan penyegelan, kami juga sudah mengarahkan supaya berkoordinasi dengan OPD yang mengeluarkan izin yaitu DPRKPP untuk mengurus izin yang sesuai,&rdquo; kata Yudhistira. Tak hanya itu, dia menambahkan dalam surat pemberitahuan yang dilayangkan Satpol PP Surabaya, tertulis bahwa Senin (4/3), pukul 24.00 WIB, pemilik diminta untuk mengosongkan barang di lokasi. Namun hingga keesokan hari, saat di lokasi terpantau masih belum dikosongkan. &rdquo;Berdasar surat pemberitahuan yang kami layangkan, tertulis 4 Maret 2024 harus sudah kosong. Namun, ternyata masih belum kosong dan tak ada aktivitas pengosongan lokasi,&rdquo; imbuh Yudhistira. Dia menjelaskan, penggunaan bangunan tak sesuai IMB tersebut merupakan hasil monitoring dari Satpol PP Kota Surabaya beserta DPRKPP Surabaya. &rdquo;Kurang lebih sudah 2 bulan lalu, dari hasil pengawasan itu kami rapatkan bersama DPRKPP dan beberapa PD terkait, ternyata setelah kami cek IMB memang untuk rumah tinggal bukan untuk tempat usaha,&rdquo; ujar Yudhistira. Untuk pembukaan segel tersebut, pemilik bangunan harus mengurus IMB sesuai peruntukan saat ini. &rdquo;Pembukaan segel kami menunggu informasi dari DPRKPP terkait penundaan maupun pembatalan segel, jadi mereka (pemilik) mengurus izin terlebih dahulu, setelah beres maka dilakukan buka segel,&rdquo; tandas Yudhistira. Giat penyegelan tersebut sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya Nomor: 700.1.2/1375/436.7.4/2024 tanggal 16 Februari 2024, Hal: Permohonan Bantuan Penyegelan Bangunan Tidak Sesuai IMB di Persil Jalan Pandegiling No. 137 Surabaya.

Satpol PP Kota Surabaya segel persil bangunan yang digunakan sebagai lahan bongkar muat sayur, di Jalan Pandegiling No 137 Kota Surabaya

Satpol PP Surabaya Segel Lahan Bongkar Muat Sayur yang Tak Sesuai IMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/WhatsApp-Image-2024-02-29-at-124540-3164543835.jpg" alt="Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan ulang kios di Jalan Kutisari Selatan, Rabu (28/2)." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan ulang kios di Jalan Kutisari Selatan, Rabu (28/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan ulang kios di Jalan Kutisari Selatan, Rabu (28/2). Sebanyak tiga kios kembali disegel ulang, sebab sebelumnya Satpol PP Surabaya telah melakukan penyegelan pada (20/9/23). Para pedagang itu, nekat berjualan pada kios yang masih disegel dan belum ada surat pencabutan bantuan penertiban (bantib) dari OPD terkait. Penyegelan tersebut dilakukan karena tak sesuai dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB) di persil tersebut. &rdquo;Kami lakukan penyegelan ulang, karena adanya laporan pengawasan dari kelurahan dan kecamatan. Kios tersebut seharusnya masih tertempel atribut segel, namun segel sengaja dilepas. Sehingga kami tindak tegas dengan penyegelan ulang,&rdquo; kata Sub Koordinator Penindakan Satpol PP Surabaya Agnis Juistityas, Kamis (29/2). Agnis menjelaskan, setelah mendapat laporan pengawasan dari kecamatan dan kelurahan setempat, pihaknya melakukan monitoring guna memastikan adanya aktivitas jual beli di kios tersebut. &rdquo;Ketika menemukan adanya kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan IMB maupun yang tidak memiliki IMB. Kita akan menyurati DPRKPP untuk melakukan pengecekan. Sebab, Satpol PP tidak bisa melakukan penyegelan jika tidak ada surat permohonan penertiban dari DPRKPP,&rdquo; jelas Agnis Juistityas. Saat pelaksanaan penyegelan tersebut, petugas Satpol PP Surabaya menempelkan stiker pelanggaran serta memasang Pol PP line di depan kios, serta pemasangan kawat berduri sebagai bukti segel yang akan dibuka, jika DPRKPP telah menyampaikan permohonan pembukaan segel. Dia menambahkan, bagi para pedagang yang ingin berjualan dan belum mendapatkan tempat, akan disediakan Pemkot Surabaya dan dapat beralih ke Pasar Kutisari maupun Fresh Market milik pemkot. Atau pasar-pasar yang telah memiliki izin operasional pasar. &rdquo;Para pedagang juga akan diakomodir ke beberapa pasar yang dikelola PD Pasar Surya Surabaya. Selain itu, DPRKPP saat ini juga sedang melakukan pengawasan, terutama IMB terhadap bangunan di Surabaya,&rdquo; terang Agnis Juistityas.

Satpol PP Surabaya melakukan penyegelan ulang kios di Jalan Kutisari Selatan, Rabu (28/2). Pedagang nekat buka paksa segel

Pedagang Nekat Buka Segel Secara Paksa, Satpol PP Surabaya Lakukan Penyegelan Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/WhatsApp-Image-2024-02-27-at-111429-380179733.jpg" alt="Satpol PP bersama DPRKPP Kota Surabaya segel 6 unit di Rusunawa." width="100%">
<figcaption>Satpol PP bersama DPRKPP Kota Surabaya segel 6 unit di Rusunawa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satpol PP Kota Surabaya bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) melakukan penyegelan 6 unit di Rusunawa. Penyegelan tersebut dilakukan karena penghuni unit tidak menempati rusun selama satu tahun. Mereka tidak membayar biaya retribusi sewa rusun. Penyegelan tersebut dilakukan di dua lokasi. Yakni, Rusun Gunung Anyar sebanyak 5 unit dan Rusun Keputih sebanyak 1 unit. &rdquo;Kami lakukan penyegelan total ada 6 unit di dua rusun. Sebelum melakukan penyegelan, kami buka dulu untuk unitnya, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, jika ada kami lakukan pengosongan. Hanya beberapa saja yang tersisa di tiap unit, seperti selimut dan ada beberapa baju,&rdquo; kata Sub Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Surabaya Bagus Tirta. Penyegelan rusun tersebut dilakukan guna menegakkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun. Sebelum disegel, Bagus mengatakan, DPRKPP Kota Surabaya bersama Satpol PP Kota Surabaya sudah melayangkan surat peringatan kepada para penghuni rusun yang didapati tak menempati unit. Namun, surat peringatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pihak yang bersangkutan. &rdquo;Sudah kami berikan surat pemberitahuan hingga surat peringatan kepada pemilik unit, kami tempel juga pada bagian pintu unit. Namun dari yang bersangkutan tidak hadir, sehingga kami lakukan sesuai prosedur berupa penyegelan dan pengosongan,&rdquo; ujar Bagus Tirta. Sementara itu, Kepala UPTD Rusun DPRKPP Kota Surabaya Adinda Setyoningrum mengatakan, telah melakukan pemanggilan kepada pemilik unit, serta memberikan surat peringatan kepada penyewa rusun. &rdquo;Sebelum kami melayangkan surat pemberitahuan dan peringatan, kami berusaha menghubungi penghuni. Kami panggil mereka untuk konfirmasi terkait ditempati atau tidak unitnya, lalu kami berikan surat peringatan, yang selanjutnya jika tidak ada jawaban, dikenakan sanksi berupa penyegelan,&rdquo; terang Adinda. Adinda menjelaskan, pengawas dari tiap rusun secara masif melakukan monitoring kepada para penghuni rusun guna mengecek terkait dihuni atau tidak rusun yang telah mereka sewa. &rdquo;Kami lakukan pengecekan baik dari pihak kami maupun pihak rusun sehingga kami tahu unit mana saja yang penghuninya melanggar aturan dengan tidak menempati unit mereka,&rdquo; jelas Adinda Setyoningrum. Tindakan tegas berupa penyegelan unit rusun itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada penghuni. Sehingga para penghuni yang lainnya diharapkan dapat menaati peraturan. &rdquo;Saya harap para penghuni rusun mematuhi peraturan. Salah satunya dengan menghuni unit rusun dan mematuhi peraturan lainnya,&rdquo; tambah Adinda Setyoningrum. Untuk penghuni yang sudah tidak membutuhkan unit rusun atau sudah memiliki tempat tinggal lain, lanjut dia, bisa menyerahkan kunci agar unitnya lebih bermanfaat untuk warga Kota Surabaya lain. &rdquo;Bagi yang melanggar, akan kami tertibkan dan selanjutnya akan diisi penghuni lainnya sesuai dengan antrean,&rdquo; ucap Adinda Setyoningrum.

Satpol PP bersama DPRKPP Surabaya lakukan penyegelan 6 unit di Rusunawa karena penghuni tak tempati rusun dan tak bayar uang sewa setahun

Satpol PP Surabaya Segel 6 Unit Rusunawa yang Lama Tak Dihuni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/taman-pelangi-2560410750-3117227997.jpg" alt="Foto udara suasana kepadatan lalu lintas di bundaran Taman Pelangi beberapa waktu lalu. Pemkot Surabaya berencana membangun underpass untuk mengurai kepadatan./(Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara suasana kepadatan lalu lintas di bundaran Taman Pelangi beberapa waktu lalu. Pemkot Surabaya berencana membangun underpass untuk mengurai kepadatan./(Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proyek infrastruktur jalan bawah tanah (underpass) yang akan difungsikan untuk mengurai kemacetan di Surabaya, kini telah memulai tahap awal pada Januari 2024 ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menunjukkan keseriusannya untuk mulai menggarap proyek tersebut dengan mulai melakukan survei awal lokasi pada Kamis (4/1). Dalam pembangunannya nanti, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya akan melakukan koordinasi dengan berbagai lintas sektor. Seperti pada saat survei lokasi, DPRKPP melibatkan beberapa instansi seperti dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM), dan dinas lingkungan hidup (DLH). Tak hanya menggandeng lintas sektor dari pihak Pemkot saja, DPRKPP pun melibatkan dan menggandeng berbagai pimpinan kecamatan dan kelurahan yang terkait dengan proyek. Dilansir Radar Surabaya (JawaPos Grup), proyek infrastruktur jalan bawah tanah yang tengah mulai dibangun oleh Pemkot Surabaya ini adalah underpass di kawasan Taman Pelangi. Diketahui, pembangunan underpass Taman Pelangi ini merupakan salah satu proyek prioritas yang dirancang Pemkot Surabaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar jalan tersebut. Terkait survei awal lokasi, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas DPRKPP Kota Surabaya Farhan Sanjaya mengatakan, survei awal itu dilakukan untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk menentukan tanah milik warga mana saja yang akan dibebaskan untuk kebutuhan proyek. Sehingga, nantinya Pemkot akan bisa memulai hitung-hitungan terkait nilai ganti rugi pembebasan lahannya. "Nanti mekanismenya akan dibeli lewat appraisal," ujar Farhan Sanjaya, Kamis (4/1), seperti yang dikutip Radar Surabaya (JawaPos Grup), pada Senin (8/1). Farhan melanjutkan, tujuan survei awal yang kedua adalah untuk memastikan jumlah persil yang akan dibebaskan. "Berdasar informasi awal, total ada 22 persil yang akan dibeli pemkot. Tapi akan kami pastikan juga total luasnya berapa," ungkapnya. Lalu, tujuan yang ketiga, survei awal itu dilakukan untuk memastikan dan menyelaraskan desain yang sebelumnya telah dibuat oleh DSDABM dan DLH. Pasalnya, pada area yang akan dibangun underpass itu terdapat taman yang dikelola oleh DLH. Farhan pun secara buka-bukaan membeberkan terkait jumlah anggaran yang dialokasikan Pemkot untuk pembebasan lahan proyek underpass taman pelangi itu, yakni mencapai nilai Rp 81 miliar yang sumbernya berasal dari APBD. Sementara itu, dana keseluruhan yang dianggarkan mencapai budget yang fantastis, yakni sebesar Rp 200 miliar. "Pengerjaan underpass didanai pemerintah pusat. Total anggarannya mencapai Rp 200 miliar," jelas Farhan. Kebutuhan anggaran proyek yang dirasa cukup besar, membuat Pemkot berencana untuk meminta kucuran dana bantuan dari pemerintah pusat untuk merealisasikan proyek tersebut. Namun, terkait pembagian pembiayaannya sendiri belum diketahui secara jelas. Belum tahu apakah total anggaran sebesar Rp 200 miliar ini diserahkan ke Pemkot untuk dilelang dan dikerjakan atau semua murni dilakukan oleh kementerian. Yang jelas, untuk anggaran pembebasan lahan yang nilainya sebesar Rp 81 miliar itu sumber dananya dari APBD. Sebab, Pemkot harus menyiapkan lahan terlebih dulu sebelum proyek itu berjalan.

Pembangunan underpass Taman Pelangi yamg merupakan salah satu proyek prioritas yang dirancang Pemkot Surabaya.

Ditunggu-tunggu Warga Jatim! Underpass Senilai Rp 200 Miliar Akhirnya Bakal Berdiri di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230127-WA0022.jpg" alt="Ilustrasi prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prasarana sarana dan utilitas umum (PSU).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya memberikan sanksi administrasi kepada 24 pengembang. Sebab, mereka tidak segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) ke Pemkot Surabaya. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada para pengembang perumahan itu berupa pengumuman kepada media massa atas pelanggaran kewajiban penyerahan PSU. Kepala DPRKPP Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, persoalan PSU itu diatur dalam Perda 7/2010 tentang Penyerahan PSU pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Permukiman. Kemudian soal penyerahan PSU diatur dalam Perwali 14/2016. &rdquo;Jadi, memang sesuai dengan perda itu, ada tiga yang wajib menyerahkan PSU ke pemkot. Pertama adalah pengembang perumahan dan permukiman, kedua kawasan perdagangan, dan terakhir kawasan industri. Masing-masing berbeda aturan soal apa saja yang masuk dalam kriteria PSU yang disediakan dan diserahkan,&rdquo; kata Irvan. Menurut dia, pengembang perumahan dan permukiman. Misalnya, wajib menyediakan ruang untuk fasum dan fasos minimal 30&ndash;41 persen. Tergantung seberapa besar luas area yang sedang digarap untuk proyek itu. Fasum dan fasos tersebut berupa jalan, jaringan drainase, sarana pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Kawasan perdagangan dengan kawasan pengembangan 3&ndash;25 hektare wajib menyediakan PSU seluas 20 persen dari ukuran tanah total. Untuk luas lahan lebih dari 25 hektare, alokasi PSU mencapai 40 persen. Sedangkan kawasan industri dan pergudangan terpadu wajib menyediakan PSU 22&ndash;30 persen dari keseluruhan luas lahan. &rdquo;Untuk batas waktu penyerahan bisa dilakukan setelah 30 persen proyek terealisasi. Karena itu, kami berupaya agar pengembang kawasan tersebut segera melimpahkan PSU. Jika tidak, ada sanksi yang bisa dikenakan ke mereka,&rdquo; papar Irvan Wahyudrajad, mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya itu. Irvan memastikan, PSU itu sangat erat kaitannya dengan tata ruang kota. Misalnya untuk penanganan banjir, tidak bisa hanya dilakukan di satu kawasan. &rdquo;Karena satu sama lain drainase itu berkaitan,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajad. Dia mencontohkan, bila ada jalan, harus dilengkapi drainase yang bisa merampungkan masalah genangan di satu kawasan. Namun, banyak yang terjadi, saluran tidak bisa digarap karena belum diserahkan ke pemkot sehingga akan memperlambat proses perencanaan dan penanganan genangan tersebut. &rdquo;Karena itu, penyerahan PSU juga tidak sembarangan. Dalam Perda 7/2010 diatur bahwa PSU tidak boleh dalam keadaan telantar dan rusak saat diserahkan. Perbaikan perlu dilakukan dulu oleh pemilik,&rdquo; papar Irvan Wahyudrajad. Selain itu, Irvan juga memastikan, PSU itu juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan memanfaatkan fasum sebagai kebun terpadu. Atau sarana pendukung bagi kepentingan umum, misalnya fasilitas kesehatan dan olahraga. &rdquo;Oleh karena itu, kita meminta kepada semua pengembang yang belum menyerahkan PSU untuk segera melakukan penyerahan. Sebab, sesuai peraturan ada sanksi-sanksi yang bisa diterapkan kepada mereka jika tidak segera menyerahkan PSU tersebut,&rdquo; ucap Irvan Wahyudrajad.

DPRKPP Surabaya beri sanksi administrasi kepada 24 pengembang karena tak segera serahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum ke pemkot

Pemkot Surabaya Berikan Sanksi Administrasi kepada 24 Pengembang yang Tidak Segera Serahkan PSU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/aksara-jawa-di-balai-kota-9-2368824325.jpg" alt="Perluasan tulisan aksara Jawa di Surabaya bukan cuma di instansi pemerintah juga di kawasan usaha." width="100%">
<figcaption>Perluasan tulisan aksara Jawa di Surabaya bukan cuma di instansi pemerintah juga di kawasan usaha.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pimpinan DPRD Kota Surabaya mendorong penggunaan tulisan aksara Jawa di Kota Pahlawan diperluas. Tidak hanya pada instansi pemerintahan, melainkan juga di kawasan tempat usaha. &rdquo;Selama ini kan instruksi wali kota baru di sekitar balai kota dan kantor kelurahan, ditambah kantor OPD (organisasi perangkat daerah) untuk memperingati Hari Aksara,&rdquo; kata Wakil Ketua DPRD Surabaya A. H. Thony seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Selasa (7/11). Menurut dia, tulisan aksara Jawa akan menjadi ramai ketika toko-toko di mal, bahkan pasar tradisional, kemudian deretan tempat usaha di pinggir jalan, juga memakai tulisan Aksara Jawa. Perluasan terhadap pengenalan tulisan aksara Jawa itu bisa menjadi objek untuk menambah pendapatan melalui program padat karya. &rdquo;Padat karya yang sedang ditumbuhkan pemkot bisa memproduksi aksara Jawa ini,&rdquo; ujar Thony. Kemudian, lanjut dia, orang tua yang selama ini mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah kota (pemkot) bisa diberdayakan untuk mengajar aksara Jawa di lingkungannya. &rdquo;Yang banyak tahu ini kan para orang tua. Jadi mereka ini bisa berdaya dan berkarya,&rdquo; ucap Thony. Thony membeberkan target tulisan aksara Jawa yakni pertama dilihat, membaca, ditata, kemudian baru terasa. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya telah meminta kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya untuk menyiapkan penulisan aksara Jawa pada setiap kantor OPD. Penulisan aksara Jawa itu sudah harus terpasang sebelum 10 November 2023. &rdquo;Jadi nanti tulisan pemkot itu ada tulisannya (aksara Jawa), misal di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) itu ada aksara Jawa,&rdquo; kata Cak Eri panggilan akrab Eri Cahyadi. Cak Eri mengatakan, pemasangan aksara Jawa sudah dimulai dari lingkungan Balai Kota Surabaya dan selanjutnya dilakukan di setiap pintu-pintu masuk Pemkot Surabaya. &rdquo;Ruang-ruang di Balai Kota juga diberi tulisan aksara Jawa. Kita harus mengingat, jangan lupa sejarah,&rdquo; terang Eri.

DPRD Kota Surabaya dorong penggunaan tulisan aksara Jawa diperluas. Tidak hanya pada instansi pemerintahan melainkan juga di kawasan usaha

Pimpinan DPRD Dorong Tulisan Aksara Jawa Diperluas di Surabaya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-212939-1143603351.jpg" alt="Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya." width="100%">
<figcaption>Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memberlakukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai ganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG itu mulai efektif dilaksanakan sejak 15 Agustus. Penyelenggaraan PBG di Kota Surabaya itu dilaksanakan berdasar Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, setelah Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) diundangkan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP No. 16 Tahun 2021, nomenklatur IMB diubah menjadi PBG. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. &rdquo;Nah, di Kota Surabaya baru resmi kita berlakukan sejak 15 Agustus 2023,&rdquo; kata Irvan. Irvan menegaskan, dengan berlakunya PBG, bukan berarti IMB yang telah diterbitkan tidak berlaku. IMB yang telah diterbitkan tetap berlaku selama tidak ada perubahan fungsi dan/atau struktur/konstruksi bangunan. &rdquo;Kalau ada perubahan fungsi otomatis harus dan wajib diurus lagi,&rdquo; ucap Irvan Wahyudrajad. Dia menjelaskan, perbedaan IMB dan PBG salah satunya adalah yang menerbitkan izin bangunan. IMB yang menerbitkan DPRKPP, sedangkan PBG diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya. &rdquo;Namun tetap berdasar persetujuan teknis (perstek) dari DPRKPP,&rdquo; kata Irvan Wahyudrajad. Alur proses PBG dimulai dari pemohon melengkapi semua berkas yang telah disyaratkan, kemudian berkas-berkas itu di-upload melalui sswalfa.surabaya.go.id. Selanjutnya, DPMPTSP akan melakukan verifikasi data yang telah di-upload, lalu DPRKPP melakukan verifikasi data dan memproses berkas tersebut. Setelah itu, ada pemberitahuan pengantar bayar lalu pihak pemohon melakukan pembayaran. Kemudian DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis (perstek). DPMPTSP melakukan konfirmasi pembayaran dan menerbitkan PBG. Selanjutnya, pemohon bisa mencetak secara mandiri SK PBG dan lampiran gambar PBG. &rdquo;Jadi, lebih gampang dan mudah dengan PBG. Warga atau pemohon sudah bisa mengurus izin bangunan online dari awal hingga akhir. PBG cukup satu pintu tidak perlu ke dinas-dinas. Yang paling penting, pemohon bisa cetak sendiri SK PBG sekaligus lampiran gambar PBG. Bahkan, pemohon yang sudah pernah mengunggah dokumen persyaratan di sswalfa, tidak perlu mengunggah lagi dokumen yang sama. Jadi, banyak kemudahan dengan pakai PBG,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajad. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Surabaya M. Afghani Wardhana memastikan, nomenklatur PBG memudahkan warga untuk mengurus izin bangunan. Sebab, hanya melalui satu pintu dan pengurusannya bisa dilakukan online. &rdquo;Apabila warga atau pemohon bingung dengan mengurus online atau masih bingung persyaratan dan sebagainya, bisa datang ke Mal Pelayanan Publik Siola, tepatnya di Klinik Investasi. Di sana ada petugas kami yang akan memberikan penjelasan dan mendampingi warga untuk mengurus PBG,&rdquo; tutur Afghani Wardhana.

Pemkot Surabaya resmi berlakukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai ganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 15 Agustustus

Pemkot Surabaya Resmi Mengganti IMB Menjadi PBG untuk Perizinan Bangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/WhatsApp-Image-2023-04-05-at-162958-700941959.jpg" alt="Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang dukungan sparkling Surabaya Nomor 600.3 /6677/436.7.4/2023. SE yang ditandatangani secara elektronik oleh Wali Kota Eri itu berisi tentang imbauan untuk menyalakan lampu pada saat malam hari, terutama gedung-gedung di tepi jalan. &rdquo;Dalam rangka meningkatkan keamanan, kewaspadaan lingkungan, menambah nilai estetika kota serta mendukung slogan Sparkling Surabaya, mohon dukungan untuk dapat menyediakan dan menyalakan lampu teras rumah/teras gedung/teras bangunan komersial dan kantor/pagar di sisi jalan pada malam hari sepanjang koridor jalan yang sudah ditentukan,&rdquo; kata Wali Kota Eri dalam SE tersebut. Adapun jalan-jalan koridor yang diminta untuk menyalakan lampu pada malam hari itu adalah Jalan Perak Barat, Jalan Perak Timur, Jalan Rajawali, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, Jalan Kramat Gantung, Jalan Kapasari, Jalan Bunguran, Jalan Sulung, Jalan Semut Madya Indah, Jalan Ngaglik, Jalan Indrapura, Jalan Bubutan, Jalan Blauran, Jalan Praban, Jalan Embong Malang, Jalan Gemblongan, Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo, dan Jalan Pemuda. Selanjutnya, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Diponegoro, Jalan Raya Darmo, Jalan Dharmahusada, Jalan Kertajaya, Jalan Manyar Kertoarjo, Jalan Wonokromo, Jalan Adityawarman, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan HR. Muhammad, Jalan Pandegiling, dan Jalan A. Yani. &rdquo;Jadi, gedung-gedung atau rumah di tepi jalan, terutama di 34 ruas jalan ini, kami minta untuk menyalakan lampu pada saat malam hari,&rdquo; kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad di kantornya, Rabu (5/4). Dia memastikan, DPRKPP bersama pihak kecamatan sudah keliling sepanjang jalan yang sudah ditentukan itu untuk sosialisasi surat edaran tersebut. Pada saat sosialisasi itu, jika ditemukan masih ada gedung atau rumah yang tidak menyalakan lampu atau bahkan lampunya tidak ada, mereka langsung meminta pemiliknya untuk memasang menyalakan lampu pada saat malam hari. &rdquo;Karena memang temuan kami di lapangan, ada bangunan yang tidak menyalakan lampu dan ada pula yang memang tidak ada lampunya, sehingga kami sosialisasikan SE ini. Alhamdulillah semuanya paham dan siap menyalakan lampu pada malam hari,&rdquo; ujar Irvan Wahyudrajad. Menurut Irvan, hal itu sesuai dengan arahan dan keinginan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali kota ingin menggaungkan kembali Sparkling Surabaya dan menambah nilai estetika kota pada malam hari. &rdquo;Selain itu, tentu ini sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di seluruh kota,&rdquo; ucap Irvan Wahyudrajad.

Wali Kota Eri Cahyadi keluarkan Surat Edaran tentang dukungan sparkling Surabaya mengimbau warga nyalakan lampu saat malam hari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRKPP

Berita Terkini