<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1823737584419300086" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/29/IMG-20241027-WA0010-3354951952.jpg" alt="Rusun Pasar Rumput. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rusun Pasar Rumput. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823737584419300086-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengusulkan pengaturan pembatasan masa hunian rumah susun (rusun) maksimal 10 tahun untuk warga terprogram dan 6 tahun untuk masyarakat umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015632375/mirip-pikap-pengangkut-sayur-ternyata-mobil-double-cabin-tetap-harus-kir-walaupun-nggak-dipakai-angkat-barang">Mirip Pikap Pengangkut Sayur, Ternyata Mobil Double Cabin Tetap Harus Kir Walaupun Nggak Dipakai Angkat Barang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembatasan dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan. Mulai dari antrean panjang untuk mendapatkan unit rusun hingga tingginya tunggakan warga membayar sewa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kini, tercatat sebanyak 17.031 unit rusun di Jakarta memiliki tunggakan dengan total Rp.95 miliar. Tunggakan mulai dari bayar sewa, denda, listrik, dan air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi wacana itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau menyatakan penolakannya. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak mengambil kebijakan sapu jagat yang berdampak pada seluruh penghuni rusun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang menyasar kepada warga-warga dengan tunggakan, baik sewa hunian, denda sewa, listrik, dan air di rusun-rusun yang ada,&rdquo; ujarnya, Selasa (11/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, masih terdapat solusi lainnya. Seperti meningkatkan kesadaran penghuni yang melakukan tunggakan serta memperketat pengawasan agar pembayaran. Sehingga dipastikan mereka membayar tunggakan-tunggakan yang ada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PSI&nbsp; itu juga menyarankan Dinas Perumahan untuk membagi-bagi beban pengelolaan kepada pihak-pihak terkait untuk meringankan beban keuangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemudian, Pemprov DKI juga bisa meminta kepada PAM Jaya untuk menagih langsung air yang digunakan di rusun-rusun itu kepada para penghuni, sehingga tidak membebani keuangan Dinas Perumahan,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bun kembali mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat kebijakan yang adil. Sebab, tidak semua penghuni rusun melakukan penunggakan pembayaran sewa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemprov DKI harus mengurungkan kebijakan ini dan memikirkan skema lain yang di satu sisi dapat menyelesaikan masalah mereka tapi di sisi lain juga tidak semakin membebani masyarakat dalam keadaan ekonomi yang sulit seperti sekarang,&rdquo; tegasnya. (*)&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mengusulkan pengaturan pembatasan masa hunian rumah susun (rusun) maksimal

Muncul Wacana Pembatasan Masa Hunian Rusun di Jakarta, Anggota DPRD DKI Bun Joi Phiau: Jangan Bikin Kebijakan Sapu Jagat  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RSDC-Wisma-Atlet-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, menyatakan setuju dengan wacana pemanfaatan Wisma Atlet sebagai rumah sakit maupun rusun. Hanya saja, aset tersebut perlu terlebih dahulu diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dari Pemerintah Pusat.  "Ya setuju tentunya. Kita melihat dari sisi optimalisasi aset bangunan sudah ada, kalau tidak difungsikan kan sayang," ujar Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko kepada wartawan, Kamis (16/2).  Jika nantinya aset Wisma Atlet itu diberikan ke Pemprov DKI Jakarta, Sarjoko menyatakan siap untuk mengalihfungsikan menjadi rusun ataupun rumah sakit.  "Prinsipnya kita siap saja kalau memang ini aset dilimpahkan pemprov kemudian pemprov menugaskan ke dinas perumahan sebagai pengguna barang," tegasnya.  "Ya kami siap untuk melakukan pengelolaan itu," tandas Sarjoko.  Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar wisma atlet dialihfungsikan Pemprov DKI Jakarta menjadi rusunawa dan rumah sakit. Hal itu diusulkan setelah tak ada lagi penghuni wisma itu setelah Covid-19 melandai di Indonesia.  "Saya pikir tidak ada salahnya juga Pemda DKI memproses itu untuk kita minta jadikan rusun atasnya, bawahnya kita buat rumah sakit, rumah sakit anak lah. Kita kan butuh," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, Rabu (1/2).  Ida mengatakan wacana tersebut sebelumnya sudah disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sebelumnya Saefullah. Hanya saja kemudian datang pandemi Covid-19.  "Ini lumayan besar, loh wisma atlet itu, ada Wisma Atlet Kemayoran, ada Wisma Atlet Pademangan. Lah Wisma Atlet Pademangan yang kemarin ini tidak kepake untuk rumah sakit covid," jelasnya.  "Saya pikir pak asisten kita gak perlu gengsi lah Pemda DKI ini, kan pemerintah pusat itu orang tua kita," pungkas Ida.

Wisma Atlet Siap Dialihkan Fungsikan Jika Dihibahkan ke Pemprov DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RSDC-Wisma-Atlet-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Suasana terkini Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/12/2022). Operasional Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet bakal dihentikan pada 31 Desember menyusul kasus Covid-19 di indonesia yang jumlah p" width="100%">
<figcaption>Suasana terkini Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (26/12/2022). Operasional Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet bakal dihentikan pada 31 Desember menyusul kasus Covid-19 di indonesia yang jumlah p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta buka suara soal permintaan DPRD DKI Jakarta yang meminta Pemprov agar mengalihfungsikan Wisma Atlet menjadi rusunawa dan rumah sakit. Hal itu diakui memang bisa saja dilakukan.  "Terkait dengan wacana wisma atlet kita minta dengan rencana penggunaan sebagai rusunawa ataupun dikompilasikan dengan layanan RS tentu ini sangat memungkinkan," ujar Kepala DPRKP Sarjoko, Rabu (2/1).  Namun begitu, ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum melihat pangsa pasarnya Wisma Atlet itu dialihfungsikan jadi rusunawa. Sarjoko mengaku belum melihat bahwa di lokasi itu memang dibutuhkan hal itu.  "Memang pangsanya kita belum bisa memotret karena selama ini kita belum pernah mengidentifikasi kebutuhan rusunawa sekitar situ," tandas Sarjoko.  Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar Wisma Atlet dialihfungsikan Pemprov DKI Jakarta menjadi rusunawa dan rumah sakit. Hal itu diusulkan setelah tak ada lagi penghuni wisma itu setelah Covid-19 melandai di Indonesia.  "Saya pikir tidak ada salahnya juga Pemda DKI memroses itu untuk kita minta jadikan rusun atasnya, bawahnya kita buat rumah sakit. Kita kan butuh," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, Rabu (1/2).  Ida mengatakan bahwa wacana tersebut sebelumnya sudah disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sebelumnya Saefullah. Hanya saja kemudian datang pandemi Covid-19.  "Ini lumayan besar lho wisma atlet itu, ada Wisma Atlet Kemayoran, ada Wisma Atlet Pademangan.  Wisma Atlet Pademangan yang kemarin ini tidak terpakai untuk rumah sakit Covid," jelasnya.  "Saya pikir kita gak perlu gengsi lah Pemda DKI ini, kan pemerintah pusat itu orang tua kita," pungkas Ida.

DPRD Minta Wisma Atlet jadi Rusunawa dan RS,  Ini Jawaban DPRKP DKI

dprkp dki jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprkp dki jakarta

Berita Terkini

Muncul Wacana Pembatasan Masa Hunian Rusun di Jakarta, Anggota DPRD DKI Bun Joi Phiau: Jangan Bikin Kebijakan Sapu Jagat

Wisma Atlet Siap Dialihkan Fungsikan Jika Dihibahkan ke Pemprov DKI

DPRD Minta Wisma Atlet jadi Rusunawa dan RS, Ini Jawaban DPRKP DKI

Download Aplikasi JawaPos.com