<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kabid-Tata-Ruang-DPRKP-CKTR-Surabaya-Lasidi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya memberikan banyak relaksasi kebijakan. Salah satunya, diskon denda piutang izin mendirikan bangunan (IMB). Meski begitu, kebijakan yang ditetapkan sejak awal 2021 dan berakhir pada akhir Desember 2026 itu masih minim peminat. Berikut wawancara dengan Lasidi, Kabid Tata Ruang DPRKP CKTR Surabaya.  ---  Apa keuntungan yang diberikan dari program diskon denda piutang IMB ini?  Jadi, selama masa pandemi ini, Pemkot Surabaya memberikan banyak keringanan. Denda piutang terhadap pengajuan IMB yang telat itu didiskon. Dengan begitu, denda yang dibebankan kepada pemohon IMB itu tidak besar. Besarannya 2 persen. Memang persentasenya tidak besar. Namun, bila dihitung-hitung, ternyata lumayan juga. Nah, kami berharap masyarakat memanfaatkan program tersebut.  Berapa peminat pemohon diskon tersebut sejak kebijakan itu ditetapkan?  Saya tidak bisa bilang banyak, tetapi tidak juga sedikit. Yang pasti, bila dibandingkan dengan jumlah warga yang berhak dapat diskon ini, jumlahnya masih sedikit. Padahal, sasaran kami cukup banyak. Yaitu, pemohon yang masih memiliki piutang pada 2012–2016.  Sosialisasi sudah kami lakukan. Bahkan ke tingkat bawah. Kami libatkan pengurus masyarakat. Lurah dan camat juga ikut andil bagian untuk menyuarakan program tersebut.  Apa yang menjadi penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam program ini?  Memang kebijakan ini lebih banyak menyasar masyarakat yang sudah memiliki bangunan. Sayangnya, banyak yang belum menyadari bahwa kepemilikan IMB itu penting. Mayoritas bangunan yang belum ber-IMB adalah rumah tapak warga.  Kecuali, bagi yang mau membangun ulang rumah atau membangun dua lantai, baru mereka mengubah IMB-nya. Nah, di sini mereka bisa memanfaatkan program diskon. Kami berupaya terus agar mereka sadar untuk tertib administrasi.  Sekarang kami upayakan tertib administrasi itu dengan program lain seperti pengajuan IMB yang cukup dilakukan di kecamatan dengan tarif Rp 500 per meter persegi. Lalu, gambar bangunan juga bisa difasilitasi petugas kami.  Apakah tidak ada sanksi yang diberikan untuk bangunan yang terus-terusan melanggar?  Sanksi tentu ada seperti penyegelan bangunan. Namun, pada masa pandemi ini, kami rasa tidak bisa saklek langsung diterapkan. Kami lebih mengutamakan sosialisasi dan persuasif dulu.  Teguran berupa surat juga sudah pernah kami layangkan. Bila terus-terusan seperti ini, sanksi bisa diberikan. Yakni, penyegelan bangunan.  Nah, mumpung masih ada waktu, kami berharap masyarakat bisa segera memanfaatkannya. Sebab, belum tentu tahun depan program yang sama kembali diadakan.

Peminat Diskon IMB di Surabaya Masih Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/membangun-rumah.jpg" alt="TERUS MEMBANGUN: Pembangunan rumah sedang dilakuakn di wilayah Surabaya Barat. Program penghapusan denda IMB minim peminat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERUS MEMBANGUN: Pembangunan rumah sedang dilakuakn di wilayah Surabaya Barat. Program penghapusan denda IMB minim peminat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program penghapusan denda akibat keterlambatan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) diterapkan sejak awal 2021. Namun, rupanya hal itu tidak serta-merta membuat masyarakat antusias. Hingga sekarang DPRKP CKTR menyatakan, peminat program itu masih minim.  Program tersebut berjalan sejak Januari 2021. Pemkot memutuskan memberikan insentif bagi masyarakat saat masa pandemi Covid-19. Sanksi administratif sebesar 2 persen dibebankan untuk setiap bulan yang terutang. Padahal, penghapusan itu cukup meringankan saat warga hendak mengajukan IMB bagi rumah mereka dan terlambat. ”Kalau dihitung-hitung, memang sangat menguntungkan. Sebab, kalau diakumulasi juga lumayan,’’ kata Kabid Tata Bangunan DPRKP CKTR Surabaya Lasidi.  Dia menyebut hingga sekarang peminat program itu masih sangat minim. Padahal, waktu yang disediakan juga panjang. Program tersebut akan berakhir pada Desember 2021.  Lasidi menyebut program itu lebih banyak ditujukan untuk bangunan rumah tinggal. Dengan waktu pembangunan 2014–2019. Tujuannya, meningkatkan tertib administrasi terhadap bangunan.  Soal apakah tahun depan program itu bakal dilanjutkan, Lasidi menyatakan belum menerima informasi tersebut. Karena itu, dia mendorong agar warga segera memanfaatkan waktu yang masih tersisa ini.  ”Mumpung masih dua bulan, waktunya masih panjang. Silakan kepada warga untuk segera melunasi piutang IMB-nya. Apalagi ini dapat diskon penghapusan sanksi,’’ ucapnya.  Surat teguran juga sudah dilayangkan kepada para pemilik bangunan. Bila terus-terusan seperti itu, sanksi bisa diberikan. Yakni, penyegelan bangunan. ”Risikonya seperti itu. Bangunannya bisa disegel karena tidak memenuhi syarat, yakni kepemilikan IMB,’’ katanya.  Selain pembebasan denda piutang IMB, DPRKP CKTR juga sedang mengadakan diskon pengurusan IMB baru. Biayanya hanya 500 rupiah per meter persegi. Aksesnya juga gampang, bisa diurus lewat kecamatan.  ’’Banyak manfaatnya, termasuk penggratisan biaya gambar karena ada petugas yang membantu. Namun, ini khusus untuk rumah tinggal saja ya, yang luasnya 100 meter persegi dan maksimal dua lantai,’’ jelasnya.

Peminat Penghapusan Denda Piutang IMB di Surabaya Minim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/1-1.jpg" alt="Ilustrasi kota surabaya. rafika/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kota surabaya. rafika/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Persebaran virus korona kembali memakan ’’korban”. Sejumlah proyek infrastruktur yang telah dirancang urung berjalan. Sebab, sebagian besar dana pembangunan tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.  Tercatat, ada beberapa proyek fisik yang ditunda. Contohnya, penambahan flat. Tahun ini ada dua hunian vertikal anyar yang bakal diwujudkan. Lokasinya berada di Gunung Anyar dan Pakal. Sayangnya, rencana tersebut tidak sepenuhnya terealisasi.  Kabid Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Adi Gunita menjelaskan, pengerjaan satu flat tidak bisa berjalan. Yaitu, hunian vertikal di Pakal. ’’Ditunda karena Covid-19,’’ ucapnya saat ditemui di RS Lapangan Tembak, Senin (5/7).  Dana pembangunan flat itu di-refocusing. Anggaran dialihkan untuk penanganan virus korona. Sebab, saat ini kesehatan warga merupakan yang paling utama.  Lain halnya dengan flat di Gunung Anyar. DPRKP CKTR memastikan, pengerjaan hunian di wilayah timur tersebut terus berjalan.  Kapasitas bangunan bakal ditambah. Menurut Adi, flat di Gunung Anyar ditambah satu gedung. Kapasitasnya mencapai 100 unit. Pengerjaan dimulai pertengahan tahun ini. ’’Sehingga total kapasitas flat di Gunung Anyar mencapai 200 unit,’’ terangnya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Wali Kota Surabaya Pastikan Pasokan Oksigen Aman dan Mencukupi" href="https://www.jawapos.com/surabaya/06/07/2021/wali-kota-surabaya-pastikan-pasokan-oksigen-aman-dan-mencukupi/">Wali Kota Surabaya Pastikan Pasokan Oksigen Aman dan Mencukupi</a>  Selain flat, sejumlah proyek infrastruktur lain ditangguhkan akibat persebaran virus korona. Contohnya, di bidang gedung dan bangunan. Semula, ada 15 proyek yang bakal dikerjakan tahun ini. Setelah refocusing anggaran, mayoritas proyek ditunda. Terhitung hanya lima pembangunan yang terus berjalan.  Misalnya, rencana pembangunan dan rehab gedung pemerintahan. Kabid Bangunan Gedung DPRKP CKTR Iman Krestian Maharhandono menuturkan, ada tiga proyek yang akan dikerjakan. Yakni, rehab Kelurahan Penjaringan Sari, rehab Kelurahan Jajar Tunggal, serta peremajaan genset di gedung Siola. ’’Seluruhnya ditangguhkan,’’ ucapnya kemarin.  Perbaikan dan penambahan fasilitas gedung olahraga juga dibatalkan. Yaitu, rehab Gelora Bung Tomo (GBT). Rencananya, tahun ini pemkot memperbaiki ruang ganti pemain.  Refocusing anggaran juga menyentuh infrastruktur pendidikan. Dari empat proyek pembangunan gedung sekolah, yaitu rehab SDN Simomulyo 1, SDN Mulyorejo 1, SMPN 63, dan SDN Lidah Kulon 1, seluruhnya ditunda. Dana pembangunan dialihkan untuk penanganan Covid-19.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/04/07/2021/se-ppkm-darurat-di-surabaya-pendidikan-daring-tempat-ibadah-tutup/">SE PPKM Darurat di Surabaya: Pendidikan Daring, Tempat Ibadah Tutup</a>  Meski banyak yang ditunda, masih ada lima pembangunan yang terus berjalan. Yakni, lanjutan pengerjaan RS Soewandi, rehab Liponsos Keputih, pembenahan Gedung Serbaguna (GSG) Jugruk Rejosari dan GSG Sememi, serta penambahan fasilitas di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Studio Dolly.

Dana untuk Atasi Covid-19, Pemkot Surabaya Tunda Proyek Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/gedung-surabaya.jpg" alt="TERUS MEMBANGUN: Pembangunan gedung bertingkat di wilayah Surabaya terus bertambah. Investasi asing ke Surabaya meningkat dari waktu ke waktu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERUS MEMBANGUN: Pembangunan gedung bertingkat di wilayah Surabaya terus bertambah. Investasi asing ke Surabaya meningkat dari waktu ke waktu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pertumbuhan gedung tinggi di Surabaya, tampaknya, masih akan terbatas. Beberapa pengembang belum berencana membangun proyek baru. Mayoritas pembangunan yang dilakukan saat ini adalah proyek existing yang dimulai sejak beberapa tahun lalu.  Kabid Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya Lasidi mengungkapkan, hingga kuartal pertama atau tiga bulan pertama 2021, belum ada pengembang yang mengajukan izin untuk membangun proyek high-rise building baru di Kota Pahlawan, termasuk di area barat Surabaya.  ”Sampai sekarang belum ada pengajuan IMB (izin mendirikan bangunan),” ungkapnya kemarin (8/4).  Pembangunan proyek-proyek yang sudah existing saat ini cukup lancar. Tidak ada kendala yang cukup berarti. Jika pun ada penundaan, masalah biasanya datang dari internal pengembang. Sebab, masalah pengurusan izin sudah terselesaikan di Pemkot Surabaya.  Menurut Ketua DPD Realestat Indonesia Jawa Timur (REI Jatim) Soesilo Efendy, hal itu salah satunya dipengaruhi pertumbuhan apartemen yang melambat. Pengembang cenderung menunda rencana pembangunan pada proyek yang belum direalisasikan.  ”Bahkan, ada yang batal untuk membangun,” ungkapnya.  Karakteristik pasar apartemen di Surabaya mayoritas diisi investor. Sementara itu, pembelian unit oleh end user masih jarang, tak seramai di DKI Jakarta yang masyarakatnya sudah lebih akrab dengan kebiasaan untuk tinggal dan bermukim di gedung vertikal. Investor, lanjut Soesilo, masih menunda rencana pembelian unit.  Hal itu mengakibatkan kesiapan pengembang untuk membangun proyek baru turut tertahan. Sikap wait and see itu pun membuat rencana-rencana proyek baru tertunda. ”Dan, takutnya juga banyak pembeli yang mulai komplain,” imbuh Soesilo. Untuk menghindari hal tersebut, pengembang rela menunda rencana ekspansinya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/07/04/2021/bakal-terima-126-bus-eri-siapkan-warga-jadi-driver/">Bakal Terima 126 Bus, Eri Siapkan Warga Jadi Driver</a>  Dia menambahkan, di tingkat user, kondisi tahun ini sebetulnya sudah cukup baik ketimbang tahun lalu yang penuh dengan ketidakpastian. Apalagi, pemerintah sudah memberikan stimulus berupa pemangkasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk menarik pembelian unit apartemen. Katalis dari perkembangan berita mengenai vaksinasi cukup membuat pengembang optimistis terhadap kondisi ke depan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9uWoRZdCDJQ

Belum Ada Pengajuan Izin Baru, Pertumbuhan Gedung Surabaya Masih Lesu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/landscape-kota-surabaya.jpg" alt="IZIN SUDAH LAMA DIPROSES: Hotel dan pusat perbelanjaan di Jalan Tunjungan. Di wilayah tersebut, akan ada bangunan vertikal baru. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>IZIN SUDAH LAMA DIPROSES: Hotel dan pusat perbelanjaan di Jalan Tunjungan. Di wilayah tersebut, akan ada bangunan vertikal baru. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gedung pencakar langit di wilayah Surabaya Selatan bertambah. Setidaknya ada empat bangunan vertikal yang bakal menghiasi metropolis. Mayoritas adalah apartemen dan hotel.  Berdasar pantauan di lapangan, empat gedung pencakar langit itu sedang dibangun. Di antaranya, di wilayah Jemur Andayani, Ahmad Yani, Tunjungan, dan Jagir. Ada yang sudah terlihat menjulang tinggi. Ada pula yang masih membangun struktur bawah.  Kabid Tata Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Lasidi menyatakan, sejumlah bangunan yang saat ini dibangun sebenarnya sudah lama berizin. Tercatat, beberapa proyek mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) sejak 2017. ’’Justru belum ada yang mengajukan izin tahun ini,’’ katanya.  Pembangunan memang tidak diberi batasan waktu sejak IMB diterbitkan. Yang jelas, bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan izin.  Mayoritas gedung yang dibangun di wilayah Surabaya Selatan saat ini adalah apartemen dan hotel. Ketinggiannya beragam. Mulai 100 meter hingga 144 meter. Bergantung pada keinginan dan kebutuhan pengembang.  Ketua DPD REI Jatim Danny Wahid mengungkapkan, saat ini hunian vertikal seperti apartemen banyak diminati di Surabaya. Bahkan, saat ini tinggal di apartemen sudah menjadi lifestyle bagi sebagian warga Kota Surabaya. ’’Hunian vertikal saat ini menjadi pilihan,’’ ujarnya.  Terkait dengan pilihan pengembang di kawasan Surabaya Selatan, Wahid menyebut sebenarnya tidak spesifik di satu lokasi. Sebab, di wilayah barat dan timur, investasi terhadap hunian vertikal tersebut juga tinggi. ’’Wilayah selatan dipilih mungkin karena kemudahan akses,’’ jelasnya.  Kondisi itu membuat banyak pembeli tertarik. Antusiasme pembeli lantas menarik developer untuk saling mengembangkan bisnis bangunan apartemen.  Saat ini pembangunan properti mengalami kelesuan. Terutama dari para pengusaha. Pembiayaan terganggu akibat pandemi Covid-19. Karena itu, Wahid berharap ada relaksasi kredit bank kepada pengusaha untuk mendapatkan modal. ’’Sebenarnya saat ini masih banyak pembeli,’’ terangnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W8FebjrnM00  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c  https://www.youtube.com/watch?v=WdXxerlZVos

Empat Bangunan Vertikal Baru Hiasi Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Stadion-Gelora-10-November-Alfian-Rizal.jpg" alt="JARANG DIGUNAKAN: Kondisi terakhir Stadion Gelora Sepuluh November dipotret kemarin (18/7). Pemkot membuka kemungkinan Persebaya bisa berlatih di stadion yang pernah jadi arena PON tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JARANG DIGUNAKAN: Kondisi terakhir Stadion Gelora Sepuluh November dipotret kemarin (18/7). Pemkot membuka kemungkinan Persebaya bisa berlatih di stadion yang pernah jadi arena PON tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perbaikan lapangan Gelora 10 November menjadi salah satu prioritas pada 2020. Untuk stadion di Kecamatan Tambaksari itu, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Surabaya menyiapkan anggaran Rp 6,4 miliar.  Kepala Bidang Bangunan dan Gedung DPRKP CKTR Surabaya Iman Krestian Maharhandono menjelaskan, ada beberapa elemen yang diperbaiki. Antara lain, penggantian rumput, pengerjaan saluran lapangan dan sistem penyiraman, serta pembuatan jacuzzi (kolam air panas), bench pemain, dan tribun. Termasuk pemasangan lampu.  ”Sudah masuk lelang. Pengerjaan paling cepat dimulai awal Maret. Selesainya Juli,” jelas alumnus Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya itu kemarin (9/2).  Di antara seluruh pengerjaan, perbaikan rumput dan area tribun menjadi prioritas. Keduanya membutuhkan peremajaan karena sudah termakan usia. ”Rumputnya kami ganti menjadi rumput zoysia japonica. Sebelumnya rumput biasa. Kami mengikuti rekomendasi PSSI,” jelasnya.  Selain itu, kursi tribun diganti lebih baru. Sistem penyiraman pun diperbaiki. Yaitu, menggunakan sistem penyiraman rumput otomatis dengan sprinkler.  ”Lampu lapangan juga kami perhatikan,” tuturnya. Saat ini di Gelora Bung Tomo (GBT) penerangan sudah dibuat baru. ”Nah, lampu lama dari GBT yang masih bagus kami pasang di Gelora 10 November,” ucapnya.  Iman menyatakan, seluruh area bench pemain direparasi. Terutama kursi pemain dan pelatih. ”Untuk pemain dan ofisial, juga disediakan tempat terapi dan relaksasi otot,” katanya. Sekarang sudah ada satu unit. Akan ditambah satu lagi. Jacuzzi berada di area ruang ganti pemain. ”Intinya, berfungsi sebagai penyegaran tubuh,” ujarnya.  Menurut Iman, seluruh pengerjaan itu penting. Sebab, saat ini GBT juga sedang direnovasi. ”Para pemain dialihkan ke sini. Lapangan ini sebagai alternatif,” ucapnya. Selain dijadikan sebagai alternatif selama GBT direnovasi menyambut Piala Dunia U-20, lapangan tersebut bisa digunakan untuk tempat latihan U-20.  ”Multifungsi gitu,” ungkapnya. Semua perbaikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas untuk pertandingan sepak bola di Surabaya. ”Kami ingin lapangan ini lebih baik lagi,” tuturnya.

Siapkan Rp 6,4 M untuk Lengkapi Stadion Tambaksari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/2020-pemkot-surabaya-fokus-bangun-infrastruktur_m_.jpg" alt="Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan usai menghadiri Musrenbang 2019 di Balai Kota Surabaya, Kamis (21/2)." width="100%">
<figcaption>Sekda Kota Surabaya Hendro Gunawan usai menghadiri Musrenbang 2019 di Balai Kota Surabaya, Kamis (21/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak semua kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya diduduki pejabat definitif. Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR) misalnya. Sejak November yang menjabat adalah pelaksana tugas (Plt). Pemkot baru mengumumkan rekrutmen untuk mengisi jabatan tersebut.  Rekrutmen untuk pengisian kepala DPRKP CKTR yang dimulai sejak 21 Januari itu bersifat terbuka. Artinya, bukan hanya pegawai dari Pemkot Surabaya yang boleh mendaftar. Namun, pegawai dari kabupaten atau kota di Jawa Timur pun diperkenankan.  Meski, dalam pengumuman rekrutmen tersebut ditegaskan bahwa yang diutamakan adalah pegawai Pemkot Surabaya.  Jabatan kepala DPRKP CKTR saat ini diduduki pelaksana tugas. Adalah Robben Rico yang dipilih Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menduduki jabatan tersebut sejak November. Yakni, sejak Chalid Buhari dimutasi menjadi kepala dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau (DKRTH). Sebelumnya Chalid pernah menjadi kepala DKRTH.  Sebelum Chalid, ada Eri Cahyadi yang menjabat kepala dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR), nama sebelumnya dari DPRKP CKTR. Eri yang sekarang menjadi kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu pernah pula cukup lama menjadi Plt DCKTR.  Nah, rekrutmen kepala DPRKP CKTR itu telah dimulai. Pendaftaran dimulai pada 21 Januari hingga 4 Februari. Pengumuman seleksi administrasi dilaksanakan pada 5 Februari.  Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan mengungkapkan bahwa rekrutmen kepala DPRKP CKTR itu memang baru bisa dilaksanakan pada Januari ini. Sebab, pemkot harus berkonsultasi terlebih dahulu ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk jabatan tersebut. ”Menunggu persetujuan BKN,” ungkap Hendro seusai rapat paripurna kemarin (27/1).  Selain meminta persetujuan dari BKN, pemkot harus berkonsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Komisi tersebut akan mengawasi seluruh tahapan dalam rekrutmen pengisian jabatan kepala dinas atau jabatan pimpinan tinggi pratama. ”Begitu dapat persetujuan, baru kita proses,” imbuh Hendro.  Syarat yang harus dimiliki pendaftar, antara lain, berpangkat minimal pembina (IV-a), sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya minimal dua tahun, serta telah mengikuti dan lulus diklat pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu, kualifikasi pendidikan minimal S-1 di bidang teknik sipil, perencanaan wilayah dan kota, agraria, arsitektur, geodesi, teknik lingkungan, teknik industri, teknik pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi DPRKP CKTR.  Namun, dalam seleksi-seleksi sebelumnya yang dibuat Pemkot Surabaya, hampir tak ada pendaftar untuk posisi kepala dinas hingga pendaftaran ditutup. Akhirnya Wali Kota Risma memerintah sejumlah pejabat yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftar. Misalnya, saat rekrutmen kepala dinas komunikasi dan informatika serta kepala dinas pemadam kebakaran.  Saat ini pemkot pun belum merampungkan seleksi untuk kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian. Hendro mengungkapkan bahwa pengangkatan kepala dinas tersebut juga masih dalam proses. ”Sudah ada prosedurnya. Insya Allah sebentar lagi,” kata Hendro.

Pemkot Surabaya Buka Lowongan Kepala Dinas Cipta Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/RS-BHD-Riana.jpg" alt="SEPAKAT: Foto RSUD Bhakti Darma Husada diambil dari drone, Senin (21/10). Di RS ini nanti fasilitas nuklir untuk kedokteran dibangun. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEPAKAT: Foto RSUD Bhakti Darma Husada diambil dari drone, Senin (21/10). Di RS ini nanti fasilitas nuklir untuk kedokteran dibangun. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anggaran untuk fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada akhirnya resmi disepakati pemkot dan dewan dalam rapat paripurna kemarin (21/10). Fasilitas yang dibangun untuk mempercepat penanganan pasien kanker itu ditargetkan tuntas tahun depan. Masalahnya, warga sekitar RS belum diberi sosialisasi mengenai rencana tersebut.  Yang muncul di benak Ketua RT 1, RW 8, Kendung Rejo, Kecamatan Benowo, Heri Suprapto, saat mendengar kata nuklir, adalah bom dan peperangan. Dia belum pernah mengetahui bagaimana teknologi nuklir itu dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. ”Kalau tidak ada sosialisasi ya jelas takut warga. Tapi, kalau tahu fungsinya, mungkin warga malah mendukung,” kata Heri Hingga kemarin, memang belum ada informasi resmi dari pemkot kepada warga terkait rencana itu. Warga hanya mengetahui rencana tersebut dari pemberitaan. Mereka berharap ada sosialisasi khusus.  Yang tertanam dalam benak warga tentang nuklir memang masih melulu soal peperangan. Kisah Amerika Serikat yang menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada 1945. Kisah itu selalu disampaikan dalam pelajaran sejarah. Bahkan sejak SD. Dua operasi pengeboman tersebut menewaskan 129.000 jiwa.  Masih banyak warga yang belum mengetahui bahwa teknologi nuklir sudah dimanfaatkan secara luas dalam bidang kedokteran. Setidaknya, sudah ada 15 rumah sakit di Indonesia yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir.  Jawa Pos menerangkan alasan pemkot membangun fasilitas itu. Di antaranya, jumlah pasien kanker naik setiap tahun. Mereka bisa mengantre berbulan-bulan untuk mendapat pengobatan. Selain itu, pengobatan nuklir dirasa lebih efektif ketimbang kemoterapi atau pengobatan konvensional lain.  Setelah mendengar pentingnya fasilitas kesehatan itu, Heri pun mau mendukung rencana pemkot tersebut. Namun, dia tak mungkin menerangkan sendiri ke warga. ”Harus orang pemkot yang sosialisasi. Tidak mungkin saya,” ujarnya.  Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Iman Krestian mengatakan bahwa sosialisasi pasti dilakukan, tapi tidak dalam waktu dekat. Pemkot masih mematangkan rencana dengan berbagai pihak. ”Harus dipastikan aman. Makanya, ada pendampingan dari Batan (Badan Tenaga Nuklir Nasional) dan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir),” ujar alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya itu.  Dua badan tersebut dilibatkan sejak pemkot menyusun perencanaan. Saat ini, lanjut Iman, pihaknya masih menyusun desain berupa denah. Lokasi yang akhirnya dipilih adalah gedung sebelah selatan. Gedung tersebut akan dirobohkan untuk fasilitas tersebut.  DPRKP CKTR mendapat anggaran Rp 90 miliar untuk merealisasikan pembangunan fisik fasilitas kesehatan nuklir itu. Setelah merobohkan gedung tersebut, pihaknya akan menggali tanah untuk basement. Di ruang bawah tanah itulah, reaktor nuklir dibangun. ”Yang basement cuma satu lantai. Sisanya tingkat dua di atas permukaan tanah,” tuturnya.  Anggota komisi A Muchammad Machmud juga tinggal tak jauh dari RSUD BDH. Dia menyatakan siap membantu pemkot untuk menyosialisasikan program itu kepada warga. ”Aku mau bantu karena ngerti ini program bagus. Banyak pasien yang butuh,” ujar mantan ketua DPRD Surabaya tersebut.  <h3>Setidaknya Butuh Satu Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir</h3> Dokter spesialis kedokteran nuklir tergolong langka di Indonesia. Tercatat hanya 42 orang spesialis kedokteran nuklir yang aktif se-Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari anggapan bahwa nuklir itu menakutkan.  Ahli kedokteran nuklir RSUD dr Soetomo dr Stepanus Massora SpKN menyebutkan, rencana RSUD BDH yang akan memiliki teknologi nuklir harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkompeten. Dokter spesialis kedokteran nuklir harus ada di RS tersebut.  ”Untuk awal-awal, satu dokter spesialis kedokteran nuklir sudah cukup,” paparnya. Tetapi, apabila layanan tersebut dirasa membutuhkan dokter spesialis lagi, ya memang jumlahnya perlu ditambah ”Ada putra Jawa Timur yang tengah mendalami spesialis kedokteran nuklir. Semoga nanti mau berpartisipasi di Surabaya,” lanjutnya.  Selain itu, diperlukan tenaga medis penunjang yang sudah bersertifikasi kedokteran nuklir. Yakni, radiografer, radiofarmasis, fisika medis, tenaga elektromedis, perawat, dan analis medis. ”Untuk radiografer dan perawat, masing-masing butuh dua untuk setiap alat. Yang lain minimal satu. Kalau analis medis yang kerjanya di laboratorium, minimal ada dua,” tutur Stepanus.  Berbagai alat juga dibutuhkan untuk memenuhi fasilitas kedokteran nuklir. Yang akan disediakan di RSUD BDH adalah single photon emission computed tomography (SPECT/CT), positron emission tomography (PET/CT), laboratorium in vitro, dan terapi rawat inap. Untuk SPECT/CT, agar bisa berfungsi maksimal, dalam sehari tidak boleh ada lebih dari 40 pasien. Sementara itu, PET/CT maksimal hanya digunakan untuk 15 pasien per hari. ”Kalau terapi rawat inap, di RSUD BDH nanti kan ada 10 bed. Maka, per minggunya bisa digunakan 15 sampai 20 pasien,” ucapnya.  Stepanus menambahkan, teknologi nuklir sering dibutuhkan untuk kasus lanjut seperti onkologi. Misalnya, kanker tiroid. Namun, tidak hanya untuk penanganan kanker, teknologi nuklir juga bisa digunakan untuk penyakit lain. Misalnya, neurologi dan kardiologi. ”Tetapi, memang paling banyak untuk onkologi,” paparnya. Selain itu, teknologi nuklir bisa digunakan untuk melihat adanya kelainan fungsi yang tak melulu kanker pada organ.  ---  Poin Pentingnya Kedokteran Nuklir RSUD BDH  - Jumlah pasien kanker di Surabaya naik tiap tahun.  - Hingga Juli 2019 mencapai 2.730 kasus.  - Selain kanker, banyak penyakit lain yang bisa diobati melalui kedokteran nuklir.  - Terapi radio nuklir tidak menimbulkan kerontokan rambut seperti kemoterapi.  - Terapi tidak menimbulkan bekas hitam pada kulit seperti pada radioterapi.  - Diagnosis penyakit lebih akurat.  - Lebih murah.  - Sudah ada 15 rumah sakit di Indonesia yang mempunyai fasilitas tersebut.  - Di Surabaya hanya RSUD dr Soetomo yang pernah mempunyai fasilitas kedokteran nuklir. Namun, alatnya rusak.

Reaktor Nuklir RSUD BDH Dibangun di Bawah Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/pengembangan-kawasan-kenjeran.jpg" alt="OPTIMALKAN POTENSI: Jembatan Suroboyo menjadi salah satu daya tarik wisata di kawasan Kenjeran. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>OPTIMALKAN POTENSI: Jembatan Suroboyo menjadi salah satu daya tarik wisata di kawasan Kenjeran. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Detail engineering design (DED) untuk pengembangan kawasan Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran telah rampung. Rencana merombak wisata pantai Surabaya tersebut semakin dekat. Pembangunan tinggal menunggu persetujuan anggaran dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.  THP Kenjeran diarahkan menjadi lokasi hiburan pantai yang lebih modern. Penataannya lebih rapi. Namun tetap memberikan kesempatan usaha kecil untuk berkembang.  Salah satu fokus revitalisasi tersebut adalah penataan lokasi berdagang PKL. Saat ini tercatat ada 123 orang yang berjualan di sana. Mulai kuliner hingga suvenir. Kondisinya yang kurang tertata membuat lokasi pantai kurang maksimal untuk dinikmati.  Dari DED yang telah dibuat, THP Kenjeran didominasi gazebo yang menggunakan atap geomembran. ’’Memang kami ingin mempertahankan bangunan dengan konsep pantai,’’ ujar Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Iman Krestian Maharhandono. Selain untuk ruang publik, fasilitas itu dipakai pedagang.  Rencananya, ada dermaga apung yang ditambahkan di THP Kenjeran sisi utara. Dari desain masterplan yang disiapkan, dermaga tersebut menyerupai pohon kelapa.

Tata Ulang Pedagang THP Kenjeran dan Bangun Dermaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/pengecatan-jalan-karet-ahmad-khusaini.jpg" alt="BERSAMBUNG: Pekerja masih menyelesaikan proyek fisik di Jalan Panggung kemarin. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERSAMBUNG: Pekerja masih menyelesaikan proyek fisik di Jalan Panggung kemarin. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemkot menyelesaikan seluruh revitalisasi kawasan kota tua dipastikan molor. Batas waktu yang sudah ditetapkan pada 31 Mei tidak terpenuhi. Hingga kemarin, pengerjaan masih berlangsung. Di antaranya, di Jalan Panggung dan Jalan Karet, petugas masih sibuk mengerjakan jalur pedestrian.  Sementara itu, pengecatan di Jalan Karet, Bongkaran, belum dimulai. Tidak ada aktivitas selain pengerjaan jalur pedestrian di lokasi itu kemarin (31/5). Petugas baru membubuhkan plamir. Selain fasad, bagian belakang bangunan diplamir. ''Nah, karena memplamir bagian belakang juga, pengerjaan agak lama," ucap Hasianto, seorang petugas.  Hasianto dan pekerja lain belum mendapat arahan dari dinas soal pengecatan warna. Dia hanya menerima informasi bahwa sedang terjadi kendala distribusi cat dari vendor. "Intinya seperti itu. Infonya kapan, saya juga belum tahu pasti," katanya. Dengan begitu, saat ini dia bersama rekan-rekannya difokuskan dalam pengerjaan proyek lain. "Jadi, sistemnya kami ini memang dipindah-pindah," imbuh Hasianto.  Di samping itu, menurut Hasianto, tenggat penyelesaian tak terpenuhi karena jam kerja tidak menentu. "Aktivitas di Jalan Karet ini tinggi. Kadang kami harus mengalah dengan truk-truk yang mangkal sembarangan," tambahnya. Truk yang mangkal itu, kata dia, jelas mengganggu proses pengecatan. Karena itu, pemkot sekarang menatanya. Tujuannya, petugas lebih leluasa ketika mengecat.   Hasianto menerangkan, sebenarnya pekerjaan masih bisa dilanjutkan setelah Lebaran. Apalagi, kondisi cuaca lebih kering ketimbang Maret-Mei. "Jadi lebih pas," ungkapnya.  Sementara itu, Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Iman Krestian membenarkan waktu pengerjaan yang molor. Dia beralasan sejumlah petugas sedang dialihkan ke proyek lain. "Yang bersifat peresmian. Kami arahkan ke sana dulu," ucap lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut.  Iman mengatakan, pengecatan sebenarnya sudah rampung. Namun, ada masalah dalam hal distribusi. Vendor cat belum bisa mengirim bahan ke petugas di lapangan. Itu terjadi setelah ada kebijakan pembatasan operasional truk melintas di Jalan Karet. "Kami sedang memikirkan solusinya lagi. Bagaimana distribusi tidak terganggu," ucapnya.  Pengecatan warna, kata Iman, akan dimulai setelah Lebaran. Selain berkoordinasi dengan dishub soal akses distribusi cat, pihaknya berkonsultasi dengan vendor cat terkait jadwal pengiriman. "Insya Allah setelah Lebaran," tegasnya.

Pengecatan Warna Jalan Karet Molor, Dilanjutkan setelah Lebaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprkp cktr surabaya

Berita Terkini