<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan uang tunjangan kreativitas tenaga pendidikan non aparatur sipil negara (ASN) jenjang SMA/SMK dan SLB, dicairkan per tiga bulan sampai akhir 2022.  ”Uang tunjangan dibayarkan per tiga bulan dan sudah dicairkan sejak Januari, begitu seterusnya hingga akhir tahun ini,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan Masagus Syaiful Padli seperti dilansir dari Antara di Palembang, Jumat (13/5).  Menurut dia, mekanisme pencairan uang tunjangan tersebut dilakukan secara transfer ke nomor rekening penerima yakni sebanyak 9.335 orang tenaga pendidikan non ASN, yang terdiri atas guru honor, tenaga administrasi sekolah, dan operator sekolah di jenjang SMA/SMK-SLB se-Sumsel.  Masing-masing per tiga bulan guru non ASN SMA-SMK negeri menerima senilai Rp 675 ribu, guru non ASN SLB negeri Rp 1,5 juta, tenaga kependidikan/administrasi sekolah senilai Rp 525 ribu dan operator sekolah Rp 825 ribu, dengan jumlah total senilai Rp 25 miliar.  Besaran nilai tunjangan tersebut, kata dia, telah melalui pembahasan merinci antara Komisi V DPRD Sumsel bersama Dinas Pendidikan dan Dewan Sekolah. Kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumsel nomor 10/KPTS/Disdik/2022 tentang Pemberian Biaya Pembelajaran Kreatif dan Inovatif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan SLB Se-Sumsel yang terbit Januari 2022.  ”Total senilai Rp25 miliar yang dianggarkan pemerintah dari APBD tahun anggaran 2022 untuk tunjangan tersebut,” kata Masagus Syaiful Padli.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Fahlevi menambahkan, pemerintah berharap para tenaga pendidikan non ASN bisa lebih kreatif dan maksimal dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Khususnya selama masa pandemi Covid-19.  Dia memastikan semua tenaga pendidikan non ASN menerima dana tunjangan tersebut termasuk di antaranya guru honor yang SK-nya dari kepala sekolah dan telah ​​​memenuhi syarat dan terverifikasi di sistem data pokok pendidikan (Dapodik).  ”Alhamdulillah, guru honor yang SK-nya dari kepala sekolah yang sebelumnya mereka tidak pernah dapat tunjangan. Tahun ini melalui SK Gubernur mereka semuanya dapat bagian. Semoga bisa meringankan dan harapannya kinerja mereka bisa lebih maksimal,” ucap Riza Fahlevi.

Tunjangan Tenaga Pendidikan Non ASN 2022 Sumsel Cair Per Tiga Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220307_120014.jpg" alt="Para saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dalam siding di PN Palembang, Senin (7/3). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Para saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dalam siding di PN Palembang, Senin (7/3). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Pengadilan Negeri Palembang, pada Senin (7/3).  Dilansir dari Antara, Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani dan anggota DPRD Sumsel M. Firman Ridho serta Ramadhan S. Basyeban dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumsel. Mereka dimintai keterangan terkait proses penganggaran dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang oleh empat orang terdakwa.  Terdakwa itu adalah Akhmad Najib mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Sumsel, Laonma P.L. Tobing mantan kepala BPKAD Sumsel, Agustinus Antoni mantan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Sumsel, dan Loka Sangganegara selaku kontraktor pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.  Selain itu JPU Kejati Sumsel juga menghadirkan tujuh saksi lain dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Sahlan Effendi tersebut. Yakni Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Richard Cahyadi, Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Zainal Berlian, Staf Perkim Provinsi Sumsel Edi Garibaldi, Staf Keuangan Proyek Masjid Sriwijaya Edo Chandra, PNS Dinas Perkim Sumsel K.M. Aminuddin, pensiunan BUMN PT Indah Karya Teguh Raharjo, dan akademisi Marwah M. Diah yang hadir secara daring.  Proses persidangan masih berlangsung hingga sore ini (7/3). Majelis Hakim secara bergantian memintai keterangan dari para saksi tersebut.  Berdasar berkas dakwaan JPU Kejati Sumsel dalam kasus tersebut, terdakwa Akhmad Najib, Laonma P.L. Tobing dan Agustinus Antoni yang juga tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel diduga telah melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.  Untuk terdakwa Loka Sangganegara selaku kontraktor pembangunan diduga membuat laporan hasil pekerjaan manajemen konstruksi yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Sehingga mengakibatkan pembayaran pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dananya bersumber dari APBD itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran formil dan materiil oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.  Loka Sangganegara diduga melanggar ketentuan etika dan prinsip-prinsip pengadaan pasal 5 jo pasal 6 jo pasal 87 ayat (1) jo pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.  Para terdakwa itu diduga telah memperkaya Eddy Hermanto Rp 684.419.750, Syarifudin M.F. Rp 1.039.274.840, Dwi Kridayani Rp 2.500.000.000, Yudi Arminto Rp 22.446.427.564, Alex Noerdin Rp 4.843.000.000, dan PT Brantas Abipraya (Persero) Rp 81.824.397.017.  Dari dugaan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp 116 miliar dari total Rp 130 miliar dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya yang berasal dari APBD Sumsel 2015 dan 2017 berdasar perhitungan yang dikeluarkan Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah.  Akibat dugaan perbuatan tersebut para terdakwa itu dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Wakil Bupati dan Anggota DPRD Sumsel Jadi Saksi Kasus Masjid Sriwijaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pulau-kemaro-dan-cerita-pembuangan-hingga-pembantaian-pki-di-sumsel_m_.jpg" alt="Kondisi Pulau Kemaro saat ini di Palembang" width="100%">
<figcaption>Kondisi Pulau Kemaro saat ini di Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Sumatera Selatan mengupayakan  pertemuan Wali Kota Palembang Harnojoyo dengan keturunan atau dzuriat ulama legendaris dan karismatik Ki Marogan. Pertemuan itu untuk mediasi penyelesaian kasus sengketa Pulau Kemaro.  ”Upaya mediasi kemarin gagal, karena pihak Pemkot Palembang mengirim utusan  yang tidak sesuai harapan pihak penggugat atau dari dzuriat Ki Marogan,” kata Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Untuk membantu penyelesaian kasus sengketa lahan Pulau Kemaro yang diklaim milik dzuriat Ki Marogan dan Pemkot Palembang, dewan akan memfasilitasi pertemuan dzuriat ulama legendaris dan karismatik itu dengan pejabat berkompeten seperti wali kota atau sekda. Berdasar pertemuan dengan perwakilan dzuriat Ki Marogan, mereka menginginkan kasus sengketa lahan sekitar 25 hektare yang akan dibangun Pemkot Palembang bersama investor, diselesaikan secara damai.  ”Niat baik dzuriat ulama legendaris dan karismatik Kyai Mgs Abdul Hamid (Ki Marogan) itu  akan disampaikan kepada Pemkot Palembang. Diharapkan bisa segera terjadi pertemuan dengan wali kota atau paling tidak sekda,” ujar Antoni.  Sementara itu, salah seorang dzuriat ke-4 Ki Marogan, Masayu Komariah Amancik menjelaskan, lahan di Pulau Kemaro yang akan dimanfaatkan Pemkot Palembang menjadi objek wisata dan taman bermain selama ini dititipkan dan dikelola keluarga dan kenalan Ki Marogan secara turun temurun.  Awalnya dahulu hanya dikelola lima orang untuk bertani dan berkebun. Namun, sekarang berkembang menjadi 300 kepala keluarga yang mengelola lahan peninggalan Ki Marogan di Pulau Kemaro.  ”Permasalahan sengketa lahan dengan Pemkot Palembang ini diharapkan bisa diselesaikan secara damai tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan,” tutur Komariah didampingi dzuriat ke-3 Masayu Lina Nasir.  Wali Kota Palembang Harnojoyo sebelumnya menyatakan, menyerahkan klaim kepemilikan Pulau Kemaro oleh keturunan Ki Marogan  ke pengadilan. Sebab, pemkot lebih fokus menggarap penataan kawasan tersebut.  Pemkot Palembang memiliki sertifikat resmi sebagai pemilik lahan yang akan dibangun kawasan wisata air di Pulau Kemaro. Pemkot sedang meningkatkan sinergi untuk menata Pulau Kemaro seluas 25 hektare bersama investor.

Dewan Upayakan Pertemuan Wali Kota Palembang dengan Dzuriat Ki Marogan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210520-WA0000_2.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli. Aziz Munajar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli. Aziz Munajar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Fadli menilai Pemerintah Kota Palembang perlu memberlakukan jam malam untuk menekan penyebaran Covid-19.  Syaiful mengatakan, pemberlakuan jam malam tersebut untuk memperkuat berbagai aturan yang telah diterbitkan terkait pembatasan aktivitas masyarakat. Sebab, Kota Palembang memegang kunci penyelesaian krisis Covid-19 di Sumsel.  ”Jam malam bisa diberlakukan mulai pukul 20.00–04.00 WIB, kalau bisa di seluruh Sumsel, namun utamanya Kota Palembang,” ujar Mgs Syaiful Fadli seperti dilansir dari Antara di Palembang, Kamis (20/5).  Menurut dia, jam malam diterapkan untuk mengurangi kerumunan warga pada malam hari. Khususnya di kafe-kafe, tempat hiburan, dan mal. Selain itu, agar imunitas warga lebih terjaga sehingga lebih kuat menangkal Covid-19.  Dia mengamati kegiatan warga pada malam hari saat ini makin ramai. Salah satu pemicunya karena pusat perbelanjaan dan tempat hiburan masih beroperasi lebih dari pukul 21.00 WIB.  Meskipun Pemkot Palembang sudah menerbitkan perwali terkait pembatasan operasional, aturan tersebut belum efektif. Sebab, hanya bersifat imbauan dan tidak konkret sebagai penegasan.  Dia menambahkan, penanganan-penanganan kasus Covid-19 belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemberlakuan jam malam dinilai lebih menimbulkan efek jera ke masyarakat, karena pola-pola penegasan sanksi lebih efektif diterapkan kepada masyarakat dibanding sekadar imbauan.  ”Masyarakat perlu diedukasi dengan sanksi yang lebih konkret,” kata Syaiful yang juga anggota tim Satgas Lawan Covid-19 DPRD Sumsel.  Menurut dia, penerapan jam malam juga tidak terlalu mengganggu sektor ekonomi, karena aktivitas masyarakat masih bisa dilakukan pada siang hari. Dia meyakini, adanya jam malam akan mendorong Kota Palembang lebih cepat menekan kasus positif serta bisa keluar dari zona merah Covid-19.

Tekan Covid-19, DPRD Sumsel Nilai Kota Palembang Perlu Jam Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ratusan-guru-honorer-geruduk-gedung-dprd-sumsel_m_.jpg" alt="Suasana aksi ratusan guru honorer di Gedung DPRD Sumsel, Kamis (4/10)" width="100%">
<figcaption>Suasana aksi ratusan guru honorer di Gedung DPRD Sumsel, Kamis (4/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&ndash; Ratusan guru honorer di Sumsel mendatangi kantor DPRD Sumsel, Kamis (4/10). Mereka menyuarakan agar penerimaan CPNS K2, khususnya tenaga pengajar, tidak ada syarat pembatasan usia. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel Ahmad Zulinto mengatakan, unjuk rasa para tenaga pendidik honorer itu sebagai bentuk penolakan terhadap peraturan Menpan-RB nomor 36 dan 37. Dalam aturan itu terdapat persyaratan pembatasan usia pada seleksi CPNS 2018. &ldquo;Saat ini masalahnya banyak yang melewati batas usia tersebut,&rdquo; katanya di Gedung DPRD Sumsel. Dia mengaku, sejauh ini jumlah honorer K-2 yakni sebanyak 7.033 orang yang tervalidasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebagian besar jumlah honorer tersebut sudah melewati batas umur. Oleh sebab itu itu, pihaknya berharap agar pemerintah dan DPRD Sumsel mendukung dan menghapuskan syarat tersebut. &ldquo;Sebagai PGRI, kami tentunya sudah bergerak agar persyaratan ini segera ada solusinya. Dengan adanya aksi ini kami beharap dapat menjadi pertimbangan oleh Presiden,&rdquo; tambah Zulinto. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel Widodo menuturkan, pihaknya mendukung penuh tuntutan para peserta aksi untuk membatalkan syarat pembatasan usia bagi honorer K2. &ldquo;Mudah-mudahan ini direspon cepat sehingga dapat ditemukan solusi yang baik,&rdquo; tutur Widodo &nbsp;

Ratusan Guru Honorer Geruduk Gedung DPRD Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/disanksi-sepihak-ratusan-pengemudi-online-datangi-dprd-sumsel_m_175863.jpeg" alt="SALURKAN ASPIRASI: Ratusan pengemudi online saat mendatangi kantor DPRD Sumsel." width="100%">
<figcaption>SALURKAN ASPIRASI: Ratusan pengemudi online saat mendatangi kantor DPRD Sumsel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan pengemudi online mobil dan motor mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) Senin (18/12). Mereka menyuarakan aspirasi lantaran sikap yang semena-mena operator. Pihak aplikator dituding secara sepihak menjatuhkan sanksi tanpa ada kejelasan. Koordinator lapangan Ahmad Harvin mengatakan, tindakan manajemen operator berupa sanksi larangan beroperasi terasa tidak adil. Menurut dia, akibat suspend itu pengemudi tidak dapat menerima order penumpang. ''Kami minta aplikator tidak sembarangan memberikan suspend dan seharusnya memberikan penjelasan,'' kata Harvin saat ditemui JawaPos.com. Pengemudi juga mengeluhkan tindakan aplikator yang selalu membuka pendaftaran driver online baru. Padahal, jumlah saat ini sudah melebihi kuota yang telah ditentukan pemerintah. ''Bagaimana nantinya driver baru ini, sedangkan saat ini jumlahnya sudah mencapai ribuan driver,'' tanya Harvin. Pihaknya juga menuntut pemerintah pusat RI agar tiga kementerian terkait yang mengatur driver online (Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, dan Kementrian Ketenagakerjaan) agar membentuk dan menetapkan MoU tiga mentrri itu mengatur payung hukum driver online secara adil. Kemudian kementerian menindaklanjuti agar dikemudian hari dapat membentuk Undang-Undang driver online yang harus diperjuangkan oleh DPR. Setelah itu, mendesak pemerintah bersikap tegas dan adil dalam mengatur kerjasama kemitraan antara perusahaan apllikasi dengan driver online. Harvin mendesak pemerintah dan penegak hukum agar bersikap adil dan memberikan rasa aman bagi driver online. Terutama dalam menjalankan usaha ekonomi driver online. Pihaknya meminta seluruh gubernur dan Kemenhub agar memprioritaskan driver online mendapatkan kuota driver secara adil tidak dimonopoli oleh pengusaha kapitalis. Aspirasi lainnya, mendesak pemerintah daerah mengatur ojek online dengan adil dan tidak membatasi ruang gerak dengan memperkecil wikayah operasi. ''Kami berharap agar pemerintah menanggapi tuntutan kami karena selama ini kami telah ikut serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan rakyat Indonesia,'' harapnya.

Disanksi Sepihak, Ratusan Pengemudi Online Datangi DPRD Sumsel

dprd sumsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd sumsel