<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/15/WhatsApp-Image-2023-10-15-at-084807-4107304228.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada 65 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diperebutkan para calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Semua itu tersebar di delapan daerah pemilihan (dapil). Untuk dapil V yang meliputi Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh terdapat alokasinya enam kursi. Jumlah kursi itu diperebutkan oleh enam parpol peraih suara tertinggi di dapil Sumbar V. Ada enam parpol peraih suara tertinggi hingga hitungan sementara di laman Pemilu 2024 KPU per Rabu (21/2) pukul 9.00 sudah 63, 66 persen. Jumlah itu setara dengan 1039 dari 1.632 tempat pemungutan suara (TPS). Keenam parpol tersebut adalah Golkar, PKS, Gerindra, PKB, PAN, dan Nasdem. Perolehan suaranya saat ini sebagai berikut: <ul> <li>PKS: 23.003 (19,23 persen)</li> <li>Gerindra: 18.865 (15,77 persen)</li> <li>Demokrat: 17.968 (15,02 persen)</li> <li>Golkar: 17.426 (14,57 persen)</li> <li>PPP: 9.510 (7,95 persen)</li> <li>Nasdem: 9.272 (7,75 persen)</li> </ul> Sementara itu caleg yang berpotensi melenggang ke parlemen DPRD Sumbar dari dapil Sumbar V, yakni mereka yang memperoleh suara tertinggi di partai masing-masing. Diprediksi peraih suara tertinggi dari keenam parpol berikut berpotensi lolos ke DPRD Sumbar. Mereka adalah: <ul> <li>PKS: Irsyad Syafar (11.220)</li> <li>Gerindra: Supardi (6.256)</li> <li>Demokrat: Aida (10.303)</li> <li>Golkar: Yogi Nofrizal (3.822)</li> <li>PPP: Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah (2.522)</li> <li>Nasdem: Ilson Cong Dt. Mongguang (4.867)</li> </ul> Untuk diketahui, Supardi yang merupakan caleg Partai Gerindra dari dapil Sumbar V saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Sumbar. Perolehan suara partai berada di urutan ketiga berpotensi membuat Supardi kembali ke parlemen Sumatera Barat.

Ada 65 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diperebutkan para caleg di Pemilu 2024. Semua itu tersebar di delapan dapil.

6 Caleg Dapil V Yang Berpotensi Duduk di DPRD Sumbar, Ada Ketua Dewan Supardi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/WhatsApp-Image-2023-05-27-at-092255-3916273342.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) tengah menyiapkan model pelayanan cepat tanggap untuk masyarakatnya. Pelayanan itu berbasis digital. Layanan digital itu&nbsp;terintegrasi antar-SKPD.&nbsp; Layanan digital itu mengadopsi&nbsp;aplikasi NTB Care yang digunakan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). "Di luar Jakarta, NTB yang terbaik,&rdquo; ujar Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Sumbar Rumainur kepada JawaPos.com, Senin (25/12). Menurut Rumainur, pemerintah setingkat provinsi yang sudah memberikan pelayanan berbasis digital baru NTB yang dinilai terbaik, di luar DKI Jakarta. Sebelumnya, Rumainur mengajak 64 tenaga sosial di Sumatera Barat untuk langsung berinteraksi dengan pemerintah NTB dalam hal pelayanan sosial. "Di Lombok keluhan masyarakat yang masuk umumnya adalah masalah sosial. Petugas yang menindaklanjuti sampai ke lapangan tidak sampai satu jam setelah mendapatkan laporan," imbuhnya. Studi terhadap pelayanan sosial berbasis digital itu turut didampingi Ketua DPRD Sumbar Supardi. Lebih jauh Rumainur menuturkan, saat ini frekuensi bencana alam di Sumatera Barat relatif menurun. Meski demikian, bencana yang berkurang tidak sejalan dengan jumlah korban dan kerugian atas dampak bencana itu. Kerugian dan korban atas bencana berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Selain bencana, masalah sosial umum lainnya tidak luput di Sumbar. Seperti tingginya angka penduduk miskin, anak telantar, gelandangan dan pengemis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). "Semua itu masih menjadi persoalan dinas sosial," sebutnya. Untuk menanggulangi bencana, masalah sosial, masalah kemasyarakatan lainnya, perlu integrasi pelayanan dari Dinas Sosial, Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kominfo, dan Dinas Perhubungan. Menurut Ketua DPRD Supardi, Sumbar daerah rawan bencana. Pemprov Sumbar selama ini sudah memiliki nomor kontak 119 untuk layanan cepat. Sejatinya layanan 119 itu dapat dikembangkan berbasis digital dengan mengoptimalkan aplikasi sejenis dengan NTB Care. Untuk mengintegrasikan itu, Pemprov Sumbar perlu mengembangkan kontak layanan 117 atau 119 seperti aplikasi NTB Care. Rencananya, Pemprov Sumbar menyiapkan kantor pelayanan layanan itu pada Januari 2024. &ldquo;Gedung tersebut dibangun dengan dana IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) dan digunakan bersama-sama nantinya,&rdquo; ujar Rumainur.

Pemprov Sumbar tengah menyiapkan model pelayanan cepat tanggap untuk masyarakatnya. Pelayanan itu berbasis digital dan terintegrasi.

Cepat Tanggap Atas Bencana dan Masalah Sosial, Pemprov Sumbar Siapkan Pusat Layanan Berbasis Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waduh-belum-rampung-gedung-kebudayaan-sumbar-tetap-diresmikan_m_182689.jpeg" alt="DI PINGGIR PANTAI: Gedung kebudayaan Sumbar rencananya bakal beralih fungsi menjadi hotel. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DI PINGGIR PANTAI: Gedung kebudayaan Sumbar rencananya bakal beralih fungsi menjadi hotel. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para seniman dan budayawan di Sumbar menolak rencana pemerintah daerah setempat yang mengalihkan fungsi gedung kebudayaan menjadi hotel. Perubahan fungsi diyakini bakal "membunuh" ruang kreativitas pelaku seni.  Namun, <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-sumbar/">Gubernur Sumbar</a> Mahyeldi Ansharullah mengklaim rencana alih fungsi gedung kebudayaan itu bukanlah program dia. Hanya menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.  "Ini masih tahap awal di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Makanya OPD membuat diskusi dengan mengundang tokoh masyarakat untuk mendapatkan masukan. Masukan itu akan jadi bahan evaluasi," ujar Mahyeldi di Padang seperti dilansir Antara, Selasa (3/1).  Mahyeldi mengakatan rencana alih fungsi <a href="https://www.jawapos.com/tag/gedung-kebudayaan-sumbar/">gedung kebudayaan</a> itu masih dalam tahap penjajakan dan menjaring pendapat tokoh masyarakat. Belum berupa keputusan.  Mantan wali kota Padang itu menerangkan bahwa wacana alih fungsi itu muncul untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD dan BPK RI. Alasan dari BPK dan legislatif adalah agar potensi aset yang dimiliki Pemprov Sumbar bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/mahyeldi-ansharullah/">Mahyeldi Ansharullah</a> menyebut rekomendasi itu muncul sebelum dirinya dilantik sebagai gubernur Sumbar pada Februari 2021. Setelah menjabat, Mahyeldi yang mendapat laporan dari jajarannya tentang rekomendasi BPK. Yaitu memanfaatkan aset daerah seperti gedung kebudayaan Sumbar. Dia meminta jajaran untuk menindaklanjuti.  Di sisi lain, dia heran kenapa rekomendasi itu tidak didukung oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/dprd-sumbar/">DPRD Sumbar</a>. Padahal, salah satu yang merekomendasikan adalah DPRD. "Makanya saya heran kenapa DPRD pula yang paling keras suaranya menolak rencana ini. Harusnya DPRD mendukung," ujar politikus PKS itu.  Di samping itu, Mahyeldi menyebut bahwa dana transfer untuk daerah dari pemerintah pusat makin berkurang sejak beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Pemda harus mencari sumber pendapatan baru. Salah satunya memaksimalkan potensi aset daerah.  Langkah itu dicoba ditempuh oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR). Organisasi perangkat daerah itu mencoba memaksimalkan potensi aset daerah untuk bisa menghasilkan PAD.  Di tempat lain, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat meminta menghentikan rencana pembangunan hotel berbintang di Kawasan Taman Budaya tersebut.  Dia menilai pembangunan hotel di gedung kebudayaan itu akan "membunuh" ruang kreativitas seniman dan budayawan yang seharusnya diayomi oleh daerah. "Para seniman dan budayawan memprotes rencana pembangunan tersebut, bahkan sudah ada petisi penolakan," ujar Hidayat.

Gedung Kebudayaan Bakal Beralih Fungsi, Gubernur Sumbar Tuding DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/20200309_122721_1-1.jpg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi. Mario Sofia Nasution/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi. Mario Sofia Nasution/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) masih menunggu laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, JM. Tanpa ada laporan, BK tidak dapat menindaklanjuti persoalan tersebut.  Ketua BK DPRD Sumbar Irzal Ilyas Dt Lawuik Basa seperti dilansir dari Antara pada Rabu (15/4) mengatakan, sejauh ini, anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan Sumbar VI itu telah membuat pernyataan. Dalam pernyataan itu, JM mengaku diberhentikan anggota TNI di depan Korem 032 Wirabraja, saat sedang mabuk bersama rekannya dan tiga perempuan di dalam sebuah mobil putih.  ”Dia sudah memberikan klarifikasi dan kita masih menunggu proses di fraksi. Selama belum ada yang merasa dirugikan atas tindakan itu, kami belum dapat beracara menyikapi dugaan pelanggaran ini,” kata Irzal di Padang.  Dia mengatakan, walaupun dia dengan Jefri Masrul berasal dari Partai Demokrat, dalam kasus dugaan pelanggaran tersebut akan bersikap objektif.  ”Kita tentu tidak melihat dari partai mana dia, tapi dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya,” tutur Irzal.  Selain itu, lanjut dia, di Fraksi Demokrat sedang melakukan proses pengambilan tindakan akibat kasus itu. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumbar telah merekomendasikan kepada DPD dan DPP Partai Demokrat untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Rekomendasinya berupa sanksi administrasi dan juga sanksi yang tegas.  ”Proses masih di internal partai dan selama belum ada laporan orang yang dirugikan atas kasus ini, BK belum dapat menindaklanjuti hal tersebut,” terang Irzal.  Dia juga mengatakan, dari pihak kepolisian hanya memberikan sanksi tilang, karena mobil yang digunakan tidak memiliki tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang sama dengan di STNK yang diperlihatkan kepada petugas.  ”Kalau pidana tidak ada. Ini persoalan etik karena dia mabuk. Kita masih menunggu ada laporan untuk dapat ditindaklanjuti di badan kehormatan,” ujar Irzal.  Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, terus memantau persoalan tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada warga yang melaporkan kasus tersebut ke DPRD Sumbar.  ”Selama belum ada laporan, BK belum dapat bekerja dan jika ada laporan masuk, saya yang akan langsung meminta BK bekerja mengungkap dugaan pelanggaran etik ini,” ucap Supardi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nN1fYblmEGU  https://www.youtube.com/watch?v=UO6WcbULhUU  https://www.youtube.com/watch?v=sZD0JdNN61k  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Anggota Dewan Mabuk Bersama Tiga Perempuan Tunggu Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-perda-lgbt-dprd-sumbar-nyinyir-ke-pemprov_m_.jpg" alt="Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) kian mengancam generasi Sumatera Barat (Sumbar). Sehingga diperlukan Peraturan Daerah (Perda) yang betul-betul dapat menjadi payung hukum pemerintah dalam menindak perilaku menyimpang itu. Apalagi, Pemprov Sumbar sudah lama mewacanakan Perda tersebut. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya berencana menerbitkan Perda tentang Ketahanan Keluarga yang di dalamnya mencakup strategi menangkal gerakan LGBT. Menurutnya, Perda itu lebih masuk akal ketimbang merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, sebagaimana yang diusulkan banyak pihak. "Rancangan perdanya sedang digodok. Tahun depan sudah rampung," kata Irwan dalam Sosialisasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis lalu (29/11). Namun, pihak DPRD Sumbar menyangkal pernyataan tersebut. gubernur tidak tahu informasi yang sebenarnya. Pasalnya, Ranperda tentang Ketahanan Keluarga telah ditetapkan menjadi Perda pada rapat paripurna DPRD, Selasa sore (27/11), atau dua sehari sebelum Gubernur menyatakan hal tersebut. Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan, ketidak tahuan gubernur atas Perda yang sudah dan belum disahkan adalah bentuk kelalaian komunikasi Biro Hukum Setdaprov Sumbar. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terbaru. "Nanti dibilang pula kami (DPRD) tuli sosial karena belum merampungkan Ranperda yang mendesak. Perda Ketahanan Keluarga itu sudah diterbitkan," kata Hidayat saat dikonfirmasi Jawapos.com, Senin (3/12). Beredar informasi, Perda Ketahanan Keluarga akan dijadikan regulasi mengatasi LGBT. Namun, hal itu tidaklah tepat. "Betul Perda Ketahanan Keluarga dapat mencegah tumbuh kembangnya LGBT. Melalui penguatan nilai agama, nilai adat dan moral yang ada di tengah keluarga. Tapi, Perda ini bukan aturan utama yang direncanakan mengatasi untuk mengatasi LGBT," katanya. Menurut politisi Gerindra itu, Perda Ketahanan Keluarga belum mengatur secara spesifik dan kongkret tentang cara mengatasi penyakit seks menyimpang. "Rencananya, untuk mengatasi LGBT adalah merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat," imbuhnya. Terkait merevisi Perda maksiat itu, Komisi V DPRD Sumbar sudah berkali-kali nyinyir ke pemprov. Mereka meminta agar Rancangan revisi Perda&nbsp;itu diserahkan pemprov ke DPRD. Namun sampai program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) untuk tahun 2019 ditetapkan pada pertengahan November lalu, hal tersebut tak kunjung terealisasi. "Karena tak kunjung diserahkan, kami dari Fraksi Gerindra mengusulkan agar revisi Perda maksiat menjadi Perda inisiatif yang diusulkan oleh DPRD. Sudah kami sampaikan pada pimpinan dan sedang proses," kata Hidayat. Menurutnya, ada tiga hal substansi yang akan dimasukkan dalam revisi Perda maksiat nantinya. Pertama, soal pencegahan yang akan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tenaga pendidik, lembaga kesehatan dan semua unsur terkait. Kedua, bicara rehabilitasi. Dimana, negara juga mesti memfasilitasi tempat-tempat rehab pelaku seks menyimpang. Ketiga, tentunnya berhubungan dengan penindakan. Namun, penindakan yang nantinya akan dilakukan oleh Satpol PP akan bersifat preventif. "Ini tanggung jawab bersama dan harus dikerjakan bersama pula,"&nbsp;pungkasnya.

Soal Perda LGBT, DPRD Sumbar Nyinyir ke Pemprov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pelebaran-jalan-nasional-di-pesisir-selatan-ancam-keselamatan-warga_m_172233.jpeg" alt="Kondisi jalan di Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat" width="100%">
<figcaption>Kondisi jalan di Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengerjaan pelebaran jalan nasional di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat membuat masyarakat kerepotan. Selain persoalan debu, banyaknya lubang jalan dapat mengancam keselamatan pengendara terutama sepeda motor. Kondisi tersebut juga menuai kritik dari Anggota DPRD Sumbar Syaiful Ardi. Wakil rakyat yang berasal dari Dapil Pesisir-Mentawai ini meminta Pemerintah Provinsi, Kabupaten, pihak Balai Jalan Nasional hingga kontraktor yang mengerjakan proyek itu bertanggungjawab atas persoalan tersebut. Terlebih, perbaikan jalan belum memperlihatkan hasil maksimal. Sebaliknya justru kondisi jalan semakin parah dan membahayakan masyarakat. "Saya lihat dari arah Painan hingga Linggo Sari Baganti tidak ada yang maksimal pengerjaannya. Bahkan, ada yang belum dikerjakan sama sekali. Padahal, pengerjaan tinggal satu bulan ini," katanya, Minggu (3/12). Paling parah kata Syaiful, terlihat disepanjang jalan Sungai Yuni, mulai dari Bukit Jariang Punai sampai Simpang Lagan. Kemudian disepanjang jalan Balai Salasa (Ranah Pesisir) terdapat lobang besar di badan jalan digenangi air yang bisa mengancam keselamatan pengendara. "Musim hujan sekarang, terpantau seperti kolam di badan jalan," imbuhnya Pemandang serupa juga terdapat di Kecamatan Sutera tepatnya disepanjang jalan Kenagarian Taratak. "Arah ke Painan lain lagi, bekas kerukan alat berat disepanjang jalan berpotensi longsor juga berbahaya bagi pengendara," paparnya. Syaiful berharap, pengerjaan jalan yang bersumber dari APBN tersebut tidak sampai menyengsarakan dan menimbulkan korban ditengah pengerjaan. Melihat kondisi lapangan, pihaknya pesimis rampung sesuai dengan target yang telah ditentukan. "Proyek ini berpotensi molor dan terbangkalai, masyarakat pasti dirugikan. Untuk itu pemerintah harus hadir dalam masalah ini," tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari mengaku, belum mendapat perkembangan terbaru soal jalan nasional tersebut. "Perkembangan terakhir saat ini, belum dilaporkan ke Dinas. Yang lebih tau itu pihak Balai Jalan, Kasatker dan PPK nya sendiri," kata dia. Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengaku telah bertemu dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Syaiful Anwar saat melakukan perjalanan ke Jakarta. Kepada Nasrul Abit, Kepala Balai&nbsp; mengatakan, proyek tersebut dipastikan tidak sesuai target.  "Saya sudah bertemu dengan kepala balai jalan nasional. Pengerjaan jalan sekarang sudah diambil alih balai jalan kembali kerena rekanan tidak mampu menyelesaikan sesuai terget," katanya. Informasinya, pengerjaan jalan tersebut dibagi tiga paket. Pertama Painan-Kambang, lalu Kambang-Inderapura dan Inderapura-Tapan yang semuanya berada di jalan nasional Kabupatennya Pesisir Selatan. Untuk diketahui proyek ini direncanakan kelar dan dipergunakan pada akhir Desember tahun ini.

Pelebaran Jalan Nasional di Pesisir Selatan Ancam Keselamatan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/naskah-kuno-tuanku-imam-bonjol-ini-didaftarkan-ke-unesco_m_169469.jpeg" alt="KAWAL: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar Alwis" width="100%">
<figcaption>KAWAL: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar Alwis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana mendaftarkan naskah kuno pemimpin perang Padri Tuanku Imam Bonjol ke UNESCO. Namun, sebelum didaftarkan, diperlukan akuisisi naskah dan data pendukung berbeda yang berada di Belanda. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar Alwis mengatakan, akuisisi naskah tidak semata hanya dilakukan untuk naskah Tuanku Imam Bonjol. Namun, juga akan dilakukan akuisisi naskah-naskah mitigasi bencana yang terjadi di Sumbar yang juga telah diboyong ke Negara kincir angin tersebut. Khusus untuk naskah pemimpin agama Islam yang lahir di Bonjol Kabupaten Pasaman Sumbar ini, pihak Arsip mengaku telah memiliki bahan dasar. Namun, masih butuh data pendukung seperti akuisisi arsip. "Ada keperluan yang mendasar ke Belanda, kami perlu menyediakan data pendukung dan akuisisi sebelum didaftarkan ke UNESCO," kata Alwis di Padang, Minggu (19/11). Menurutnya, banyak sekali arsip berharga tentang sejarah Sumatera Barat yang berada di Belanda untuk dijadikan rujukan atau referensi dalam pembangunan di Sumbar. "Arsip-arsip itu bisa dijadikan kajian, apakah itu soal pembangunan, mitigasi bencana, sejarah dan kebudayaan. Bisa kita lihat bagaimana orang dulu membuat sebuah bangunan itu bisa dijadikan rujukan setelah berkas atau arsip itu ditangan," tutur Alwis. Langkah itu menurutnya, dalam rangka menjemput masa lalu, mengerjakan hari ini dan merajut masa depan. "Peristiwa itu sejarah yang berulang, arsip menjadi sangat penting kita dapatkan," ujarnya. Ia tidak menapik perjalanan ke Belanda juga melibatkan beberapa pihak seperti DPRD Sumbar, Pemkab Pasaman dan dari Universitas Andalas (Unand) yang kompeten di bidang arsip dan sejarah. Sebah, akuisisi tidak bisa dilakukan hanya pihak dinas semata. "Dalam rangka meminta dukungan dari lembaga yang berkompeten seperti dari Unand, dari Pemkab Pasaman dan DPRD Sumbar. Dari Dinas hanya dua orang. Kan tidak bisa dilakukan oleh dinas saja" katanya. Ditambahkannya, rencana keberangkatan ke Leiden, Belanda pada tanggal 4-9 Desember 2017 bersama Tim dari DPRD Sumbar, Akademisi dan Pemkab Pasaman.

Naskah Kuno Tuanku Imam Bonjol Ini Didaftarkan ke UNESCO

dprd sumbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd sumbar

Berita Terkini