<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/IMG-20231003-WA0021_2-717322350.jpg" alt="Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara warga Pulau Lae-lae dengan DPR maupun Pemprov Sulsel di ruangan Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Makassar." width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara warga Pulau Lae-lae dengan DPR maupun Pemprov Sulsel di ruangan Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merespons aspirasi penolakan rencana reklamasi Pulau Lae Lae. Mereka menampung aspirasi warga pulau tersebut saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD provinsi di Makassar.&nbsp; Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel Imam Fauzan Amir Uskara menyampaikan, persoalan tersebut harus diberi perhatian khusus. Sebab, cepat atau lambat pasti akan terjadi penggusuran secara tidak langsung dengan adanya reklamasi di sekitar kawasan reklamasi Central Point of Indonesia (CP).&nbsp; &rdquo;Bisa jadi dengan reklamasi itu secara tidak langsung akan menggusur warga Lae lae . Entah itu 10 atau 15 tahun ke depan akan tergusur, jika mereka tidak memiliki mata pencarian dampak reklamasi yang akan dilakukan,&rdquo; papar Imam Fauzan Amir Uskara seperti dilansir dari Antara.&nbsp; Kendati demikian, DPRD berharap pemerintah provinsi dapat mencarikan jalan keluar terkait reklamasi tersebut. Sebab, hal itu berhubungan dengan hidup orang banyak untuk mencari nafkah.&nbsp; &rdquo;Saya pertanyakan apakah ada opsi atau pilihan lain jika reklamasi tidak dilakukan di Pulau Lae lae karena mereka bergantung pada perekonomian yang berasal dari laut sebagai nelayan,&rdquo; ucap Imam Fauzan Amir Uskara.&nbsp; Anggota Komisi C Fahruddin Rangga juga menyampaikan meski tidak dalam kapasitas pengambilan keputusan tapi hal ini harus dipertimbangkan. Dia menyarankan ada pertemuan lanjutan antara PT Yasmin dan warga nelayan serta kunjungan lapangan dari DPRD Sulsel untuk menyelesaikan masalah, mengingat dalam waktu dekat dilaksanakan Pemilu 2024. &rdquo;Rapat ini belum bisa mengambil kesimpulan dan keputusan, namun hasil rapat&nbsp; ini akan dilaporkan ke pimpinan sebagai keputusan lembaga agar bisa mencarikan solusi bagi warga yang ada Pulau Lae-lae untuk kelangsungan hidup,&rdquo; tutur Ketua Komisi C&nbsp; Andi Januar Jaury. Perwakilan Pemprov Sulsel menyatakan, masih akan membicarakan kembali dengan semua pihak terkait guna mencari jalan keluar dan belum memberikan jawaban atas agenda rapat tersebut.&nbsp; Sebelumnya, pada momentum rapat dengar pendapat itu, perwakilan tokoh masyarakat Lae-lae Umar menjelaskan, dari awal proyek reklamasi telah ditolak masyarakat. Selain dinilai akan merusak ekosistem laut, juga penghasilan nelayan dipastikan menurun bahkan warga setempat terancam mendapat penggusuran.&nbsp; &rdquo;Bila reklamasi itu jadi, pendapatan masyarakat nelayan menurun. Penghasilan Limbang-limbang (jasa penyeberangan) untuk ke tempat wisata pasir putih pasti sangat terganggu,&rdquo; tutur dia.&nbsp; Hal senada disampaikan istri nelayan Daeng Bau bahwa dengan tegas masyarakat menolak reklamasi. Berapa pun besaran kompensasi diberikan tidak akan sebanding.&nbsp; &rdquo;Jadi kalau reklamasi itu jadi, tidak ada lagi harapan untuk kami membiayai anak kami sekolah sampai ke perguruan tinggi,&rdquo; tutur Daeng Bau. Dia berharap ada kewenangan dewan membatalkan reklamasi tersebut. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merespons aspirasi penolakan rencana reklamasi Pulau Lae lae. Mereka menampung aspirasi warga pulau tersebut saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD provinsi di Makassar.

Komisi C DPRD Sulsel merespons aspirasi penolakan rencana reklamasi Pulau Lae-lae saat rapat dengar pendapat di gedung DPRD provinsi

Warga Tolak Reklamasi Pulau Lae Lae Ngadu ke DPRD Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/WhatsApp-Image-2023-08-07-at-195509-1-2579460459.jpg" alt="Kepala Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha (tengah) menjawab pertanyaan wartawan soal kasus laka lantas anak pimpinan DPRD Sulsel di Pos Polisi Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sulsel, Senin (7/8)." width="100%">
<figcaption>Kepala Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha (tengah) menjawab pertanyaan wartawan soal kasus laka lantas anak pimpinan DPRD Sulsel di Pos Polisi Jl Urip Sumoharjo Makassar, Sulsel, Senin (7/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden kecelakaan lalu lintas viral di media sosial melibatkan anak pimpinan DPRD Sulawesi Selatan Muh Irfan Fauzan Erbe yang menyebabkan pengendara terjatuh gara-gara mendengar lampu strobo, akhirnya dikenai sanksi tilang oleh polisi. Peristiwa pengendara motor terjatuh karena kaget melihat lampu Strobo pada kendaraan anak pimpinan DPRD tersebut, terjadi di Jalan Urip Sumoharjo Makassar pada 5 Agustus 2023. "Telah dilakukan identifikasi dan kendaraannya sudah diamankan dan dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas (tilang)," kata Kepala Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha di Pos Polisi Urip Sumoharjo Makassar, Senin (7/8) malam. Untuk sanksi yang diterapkan, kata dia, adalah Pasal 283 UU mengendarai kendaraan di jalan yang tidak sewajarnya, kemudian Pasal 287 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang penggunaan Strobo yang tidak seharusnya digunakan masyarakat sipil. Sedangkan mobil yang dikendarai bersangkutan merek Mitsubishi Pajero, kata Amin, diidentifikasi dengan nomor polisi DD 904 yang kini ditahan di Polrestabes Makassar untuk dilakukan sanksi tilang. Meski demikian bersangkutan tidak ditahan. "Pengemudi sudah memiliki SIM umurnya 20 tahun. Alasannya buru-buru. Mobilnya ditahan untuk membuat efek jera supaya tidak terulang kembali," katanya. Soal berapa lama masa penahanan mobil operasional untuk pimpinan DPRD tersebut , kata dia, ada dua cara yakni kalau sudah mengakui kesalahannya dapat melakukan pembayaran denda BRIva tilang mungkin bisa lebih cepat. Kedua mengikuti sidang mungkin waktu sampai sepekan. "Kalau platnya asli, makanya kita bisa identifikasi di Regident karena asli. Sekarang kita sudah lakukan penindakan sesuai dengan pelanggarannya. Karena siapa pun yang melakukan pelanggaran kita lakukan penindakan," ujarnya menegaskan. Di tempat terpisah, ayah bersangkutan Ni'matulla Erbe saat memberikan keterangan pers kepada wartawan menyatakan kasus tersebut sudah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penindakan. "Iya benar itu anak saya. Makanya tadi Polrestabes (polisi) memanggil bersangkutan, mobil ditilang. Saya juga ditelpon, saya bilang kalau memang pelanggarannya berat tahan saja," ucap Ni'matullah kepada wartawan di ruang kerjanya. Namun demikian, kata dia, berdasarkan keterangan polisi bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran lalulintas ringan, dan ternyata tidak ada korban. "Saya tadi didatangi oleh anak saya, dia bilang sudah diambil keterangan, BAP, mobil ditahan dan dikasih surat tilang. Mungkin besok kita bayar denda tilangnya," tutur Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini. Ia menjelaskan, kendaraan yang digunakan bersangkutan adalah mobil operasional, dan bukan mobil dinas. Mobil dinas yang dia digunakan adalah mobil Alpard. Mobil operasional yang dimaksud itu diberikan Sekretariat DPRD Sulsel kepada pimpinan, tapi tidak dapat tunjangan transpor (bensin) dan digunakan untuk keperluan rumah tangga selama menjabat. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (5/8) malam, saat bersangkutan pulang. Kabarnya, kata Ulla disapa akrab, disuruh beli makanan karena sudah pukul 19.30 Wita lalu disuruh pulang, mungkin buru-buru. Saat ditanyakan apakah menabrak orang, bersangkutan mengatakan tidak, tapi buru-buru pulang dengan melihat cela melambung kendaraan jadi masuk hingga terjadi insiden tersebut.

"Pengemudi sudah memiliki SIM umur 20 tahun. Alasannya buru-buru. Mobilnya ditahan untuk membuat efek jera supaya tidak terulang kembali."

Kasus Tabrakan yang Melibatkan Anak Pimpinan DPRD Sulsel Dikenai Sanksi Tilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/WhatsApp-Image-2023-08-07-at-195509-1-619892893.jpg" alt="Kepala Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha (tengah)." width="100%">
<figcaption>Kepala Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Insiden kecelakaan lalu lintas viral di media sosial melibatkan anak pimpinan DPRD Sulawesi Selatan, Muh Irfan Fauzan Erbe, yang menyebabkan pengendara terjatuh gara-gara lampu strobo. Polisi akhirnya memberikan sanksi tilang. Peristiwa pengendara motor terjatuh karena kaget melihat lampu Strobo di kendaraan anak pimpinan DPRD tersebut, terjadi di Jalan Urip Sumoharjo Makassar pada 5 Agustus. &rdquo;Telah dilakukan identifikasi dan kendaraannya sudah diamankan dan dilakukan penindakan pelanggaran lalu lintas (tilang),&rdquo; Kepala Lantas Polrestabes Makassar AKBP Amin Toha seperti dilansir dari Antara di Pos Polisi Urip Sumoharjo Makassar, Senin (7/8) malam. Untuk sanksi yang diterapkan, kata dia, adalah pasal 283 UU mengendarai kendaraan di jalan yang tidak sewajarnya, kemudian pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan strobo yang tidak seharusnya digunakan masyarakat sipil. Sedangkan mobil yang dikendarai bersangkutan, diidentifikasi dengan nomor polisi DD 904, ditahan di Polrestabes Makassar untuk dilakukan sanksi tilang. Meski demikian bersangkutan tidak ditahan. &rdquo;Pengemudi sudah memiliki SIM umurnya 20 tahun. Alasannya buru-buru. Mobilnya ditahan untuk membuat efek jera supaya tidak terulang kembali,&rdquo; terang Amin Toha. Soal berapa lama masa penahanan mobil operasional untuk pimpinan DPRD tersebut, dia menjelaskan, ada dua cara yakni kalau sudah mengakui kesalahannya dapat melakukan pembayaran denda BRIva tilang. Kedua mengikuti sidang mungkin waktu sampai sepekan. &rdquo;Pelat nomornya asli, kita bisa identifikasi di Regident karena asli. Sekarang kita sudah lakukan penindakan sesuai dengan pelanggaran. Karena siapa pun yang melakukan pelanggaran kita lakukan penindakan,&rdquo; papar Amin Toha. Di tempat terpisah, ayah bersangkutan Ni'matulla Erbe menyatakan, kasus tersebut sudah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penindakan. &rdquo;Iya benar itu anak saya. Makanya tadi Polrestabes (polisi) memanggil bersangkutan, mobil ditilang. Saya juga ditelepon, saya bilang kalau memang pelanggarannya berat tahan saja,&rdquo; ucap Ni'matullah di ruang kerjanya. Namun demikian, kata dia, berdasar keterangan polisi bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas ringan, dan ternyata tidak ada korban. &rdquo;Saya tadi didatangi anak saya, dia bilang sudah diambil keterangan, BAP, mobil ditahan dan dikasih surat tilang. Mungkin besok kita bayar denda tilang,&rdquo; tutur Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel itu. Dia menambahkan, kendaraan yang digunakan bersangkutan adalah mobil operasional, dan bukan mobil dinas. Mobil operasional yang dimaksud itu diberikan Sekretariat DPRD Sulsel kepada pimpinan, tapi tidak dapat tunjangan transpor (bensin) dan digunakan untuk keperluan rumah tangga selama menjabat. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (5/8) malam, saat bersangkutan pulang. Kabarnya, disuruh beli makanan karena sudah pukul 19.30 Wita lalu disuruh pulang, mungkin buru-buru. Saat ditanyakan apakah menabrak orang, bersangkutan mengatakan tidak, tapi buru-buru pulang dengan melihat cela melambung kendaraan jadi masuk hingga terjadi insiden tersebut.

Kecelakaan lalu lintas melibatkan anak pimpinan DPRD Sulsel yang menyebabkan pengendara terjatuh gara-gara lampu strobo diberi sanksi tilang

Kasus Tabrakan Anak Pimpinan DPRD Sulsel Disanksi Tilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/IMG_20230516_224048-494582866.jpg" alt="Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (tengah)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk menuntaskan pembangunan dua stadion sepak bola. Yakni Stadion Barombong dan Stadion Mattoangin yang masih terbengkalai tanpa digunakan masyarakat sebagai sarana olahraga. &rdquo;Hasil rapat pimpinan direkomendasikan kepada Gubernur Sulsel agar segera membangun dan menuntaskan stadion sepak bola yang representatif agar dapat dimanfaatkan masyarakat pencinta olahraga dan sepak bola,&rdquo; ujar Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari seperti dilansir dari Antara di Makassar. Rekomendasi tersebut dikeluarkan menyusul atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel tahun anggaran 2022 berkaitan harapan masyarakat adanya sarana dan prasarana olahraga yang bisa digunakan. Sehingga, pemprov didesak segera menuntaskan masalah tersebut. Untuk Stadion Barombong yang telah menghabiskan anggaran negara senilai Rp 240 miliar lebih, kata Andi Ina, sebaiknya segera diselesaikan. Kendati hambatannya adalah persoalan alas hak, pemprov mesti bertanggung jawab sebelum masa akhir jabatan gubernur selesai. &rdquo;Ini agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari,&rdquo; papar Andi Ina Kartika Sari. Selain itu, menurut dia, merujuk pada rekomendasi LKPJ tahun lalu berkaitan masalah stadion, sampai sejauh ini belum ada kejelasan penyelesaian stadion tersebut. Padahal di Sulsel telah menjadi barometer sepak bola yang melahirkan banyak atlet berprestasi. Selanjutnya, untuk Stadion Mattoangin, Andi Ina Kartika Sari, minta agar jangan sampai ada kerugian negara yang ditimbulkan usai stadion bersejarah itu dirobohkan. Bagi perusahaan pemenang tender dapat membangun ulang stadion yang rencananya berkapasitas 40 ribu penonton. &rdquo;Bila tidak sesuai rencana, sebaiknya merencanakan desain ulang, dan DED-nya (detail engineering desain) disesuaikan dengan stadion berkapasitas 20 ribu penonton,&rdquo; tutur Andi Ina Kartika Sari. Sebelumnya, Stadion Barombong berkapasitas 40.000 penonton mulai dibangun sejak 2011 pada masa jabatan Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Beberapa kendala terjadi pada saat proses pembangunan stadion itu. Salah satunya bangunan tribun pada 2 November 2017 roboh. Proyek itu kemudian mangkrak dan tidak dilanjutkan pada era kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah pada awal masa pemerintahannya pada 2018. Lahan stadion seluas 3,35 hektare masih diklaim milik PT GMTD, walaupun ada upaya melalui perjanjian hibah ke Pemprov Sulsel, hingga kini masih menuai jalan buntu. Begitu pula nasib Stadion Mattoangin yang berubah nama menjadi Stadion Andi Mattalata, telah diratakan dengan alat berat pada 21 Oktober 2020 setelah berdiri kokoh sejak 1950-an. Rencananya, Stadion itu dibangun ulang. Namun belakangan menuai persoalan hukum. Lahan tersebut akhirnya bersengketa di pengadilan antara Pemprov melawan anak Andi Mattalatta, yakni Andi Ilhamsyah Mattalatta dan Teddy Anwar selaku penggugat. Situasi pun berubah dan semakin tidak jelas ketika Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tersandung kasus korupsi lalu masuk penjara. Meski banyak masalah, DPRD tetap berusaha membantu pemprov untuk kembali membangun stadion tersebut dengan menganggarkan Rp 60 miliar dari APBD 2023.

DPRD Sulsel rekomendasikan pemprov tuntaskan pembangunan Stadion Barombong dan Stadion Mattoangin yang terbengkalai karena berbagai masalah

DPRD Sulsel Rekomendasikan Pemprov Tuntaskan Pembangunan Dua Stadion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/rencana-1.jpg" alt="Stadion Mattoanging, di Makassar. Arnas Padda/Antara" width="100%">
<figcaption>Stadion Mattoanging, di Makassar. Arnas Padda/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan belum bisa memastikan waktu kelanjutan tender proyek pembangunan kembali Stadion Andi Mattalatta eks Mattoangin. Sebab, masih berperkara hukum di pengadilan.  ”Soal Stadion Mattoangin ini tidak bisa dilaksanakan tender, karena masih ada proses gugatan hukum di pengadilan,” ungkap anggota Komisi E Andre Prasetyo Tanta seperti dilansir dari Antara di gedung DPRD.  Menurut dia, tender kelanjutan pembangunan stadion tersebut belum bisa dilaksanakan karena berproses hukum. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel tidak berani melanjutkan tender.  Meski demikian, menurut dia, pihak Dispora Pemprov Sulsel tetap akan melanjutkan tender apabila perkara gugatan lahan di PN Makassar yang kini sedang bergulir sudah ada keputusan final atau berkekuatan hukum tetap (inkrah).  ”Dispora tidak bisa melaksanakan tender kalau masih ada gugatan hukum yang sedang berjalan. Ini harus menunggu putusan gugatan inkrah baru bisa dilaksanakan kembali tender pembangunan stadion,” kata Andre Prasetyo Tanta, legislator Fraksi Nasdem itu.  Sejauh ini, menurut dia, DPRD Sulsel terus mendorong pihak terkait agar masalah hukum tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Sehingga, stadion kebanggaan masyarakat Makassar dapat dibangun kembali setelah dirobohkan total pada Oktober 2020.  ”Kami di DPRD akan terus mendorong agar bisa cepat ditenderkan untuk membangun kembali stadion kebanggaan kita bisa segera ada,” tutur Andre Prasetyo Tanta.  Sebelumnya, DPRD Sulsel telah menyetujui anggaran pembangunan Stadion Mattoangin sebesar Rp 60 miliar untuk tahun anggaran 2023. Selain itu, Pemprov Sulsel telah mengajukan anggaran besar dari APBN guna kelanjutan pembangunan stadion.  Namun, pengerjaan stadion belum bisa dilakukan meski ada anggaran tersedia. Sebab, masih berproses gugatan perdata diajukan penggugat masing-masing Andi Ilhamsyah Mattalatta dan Teddy Anwar yang mengklaim lahan tersebut miliknya.  Walaupun Pengadilan Negeri Makassar memutuskan Pemprov selaku tergugat menang di tingkat PN Makassar, tetapi penggugat telah mengajukan upaya hukum banding satu tingkat di atas PN Makassar. Kepala Biro Hukum Sekretariat Pemprov Sulsel Marwan menyatakan, tetap berkomitmen membangun stadion. Hanya saja harus berhati-hati karena masih ada persoalan hukum terkait lahan dan ganti rugi dari penggugat yang belum tuntas.  ”Kalau semua tuntas dan kita menang secara inkrah baru aman di sisi hukum. Mengenai kesiapan teknis dan anggaran tentu akan disiapkan,” kata Marwan.

DPRD Sulsel Belum Pastikan Pembangunan Stadion Mattoangin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/internal-kpk-panas-banyak-pegawai-kritis-disingkirkan-oleh-pimpinan_m_.jpg" alt="Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu." width="100%">
<figcaption>Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari, pada Rabu (2/11) kemarin. Rumah dari pimpinan DPRD Sulsel itu berlokasi di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.  "Rabu (2/11) Tim Penyidik KPK telah selesai menggeledah kediaman pribadi yang berada di Jalan Pelita Raya Kecamatan Rappocini Kota Makassar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (3/11).  Ali menyampaikan, hasil penggeledahan tersebut diamankan berbagai dokumen keuangan, untuk pelaksanaan anggaran di Pemprov Sulsel. Upaya paksa penggeledahan itu terkait penyidikan perkara dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel.  "Analisis dan penyitaan atas bukti-bukti dimaksud segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan perkara ini," tegas Ali.  Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ina Kartika Sari menghargai prosedur penanganan perkara. ”Memang benar, Rabu (2/11), telah dilakukan penggeledahan oleh KPK di rumah pribadi saya,” ucap Andi Ina.  KPK sebelumnya resmi melakukan penahanan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan dan empat tersangka lainnya dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan di Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan.  Para pihak yang ditahan di antaranya, Andy Sonny (AS) selaku Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Tenggara / Mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Perwakilan Provinsi Sulsel; Yohanes Binur Haryanto Manik (YBHM) selaku Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulsel; Wahid Ikhsan Wahyudin (WIW) selaku Mantan Pemeriksa Pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulsel / Kasubbag Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel; Gilang Gumilar (GG) selaku Pemeriksa pada Perwakilan BPK Provinsi Sulsel / Staf Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel. Mereka merupakan tersangka penerima suap dari pihak pemberi yakni Sekretaris Dinas PUTR Sulawesi Selatan Edy Rahmat (ER).  Andy Sonny dkk diduga menerima Rp 2,8 miliar untuk mengkondisikan laporan keuangan proyek yang dikerjakan Dinas PUTR Sulawesi Selatan. Perkara bermula pada 2020, saat BPK Perwakilan Provinsi Sulsel memiliki agenda salah satunya melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2020.  Selaku pihak penerima Andy, Wahid, Gilang, dan Yohanes disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara itu, Edy selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Geledah Rumah Ketua DPRD Sulsel, KPK Temukan Dokumen Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ina Kartika Sari menghargai prosedur penanganan perkara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadinya terkait pengembangan dugaan kasus korupsi suap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi.  ”Memang benar, Rabu (2/11), telah dilakukan penggeledahan oleh KPK di rumah pribadi saya,” kata Andi Ina seperti dilansir dari Antara di Makassar.  Penggeledahan rumah pribadi Ketua DPRD Sulsel itu, di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Makassar. Penggeledahan berkaitan pengembangan kasus dugaan korupsi penyuapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun 2020 yang ikut menjerat oknum pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel.  ”Kami menghargai dan mengikuti bagaimana mekanismenya, karena itu adalah bagian dari prosedur yang telah ditentukan KPK,” kata Andi Ina Kartika Sari yang juga Ketua Karang Taruna Sulsel itu.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penyidik lembaga antirasuah telah melaksanakan penggeledahan di salah satu rumah pejabat, Jalan Pelita Raya, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulsel. Penggeledahan tersebut atas lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi atau TPK atas kasus dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Sulsel dengan tersangka berinisial AS.  ”Informasi yang kami terima, tim penyidik KPK melaksanakan penggeledahan di salah satu kediaman pribadi yang berada di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,” kata Ali Fikri.  Mengenai apa saja barang maupun dokumen yang akan dibawa tim penyidik untuk melengkapi berkas perkara terkait kasus tersebut, Ali mengaatakan, itu akan disampaikan perkembangannya. ”Sejauh ini kegiatan masih berlangsung dan perkembangannya akan kami informasikan nanti,” ujar Ali Fikri.  Sebelumnya, sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Sulsel telah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi atas dugaan kasus korupsi penyuapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020. KPK bahkan telah menetapkan beberapa oknum pegawai BPK sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Laporan Keuangan Bermasalah, KPK Geledah Rumah Ketua DPRD Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220704_155756.jpg" alt="Rapat kerja di ruang komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat kerja di ruang komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Sulawesi Selatan minta pemerintah provinsi memperjelas status pengelolaan Rumah Sakit Ainun Habibie Parepare. Itu berkaitan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tentang rencana pembangunan lima rumah sakit regional.  ”Kami minta rumah sakit ini diperjelas statusnya, apakah rumah sakit regional milik pemprov, atau milik Pemerintah Kota Parepare. Karena ada bantuan keuangan provinsi ke Pemkot Parepare,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Muhammad Irfan A.B. seperti dilansir dari Antara saat rapat kerja di Makassar, Senin (4/7).  Legislator Fraksi PAN itu juga meminta ketegasan siapa pihak yang berhak mengelola rumah sakit itu. Apakah statusnya regional dikelola provisi atau milik Pemda Parepare.  Sebab sebelumnya, pada masa jabatan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulsel, telah memberikan dana senilai Rp 75 miliar tepat pada Hari Jadi Pemkot Parepare pada 2019. ”Jangan sampai kita klaim, tapi belakangan itu barang sepenuhnya dikelola Pemerintah Kota Parepare, ini harus diperjelas,” ucap Andi Muhammad Irfan.  Dari penelusuran pada situs Direktorat Jenderal Kementerian Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia, Rumah Sakit Habibie Aniun masuk dalam aset milik Pemkot Parepare.  Anggota Komisi E lainnya, Andi Mangunsidi Massarappi menambahkan, status Rumah Sakit Ainun Habibie merupakan aset Pemkot Parepare. Sebab, sejauh ini tidak ada pendapatan asli daerah masuk ke kas Pemprov Sulsel.  Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel Arman Bausat menyampaikan, memang direncanakan pembangunan lima rumah sakit regional di Sulsel, sesuai yang tertuang dalam RPJMD dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018–2024. Meski demikian, rumah sakit itu bukan dikelola pemprov, melainkan masih dikelola Pemkot Parepare.  ”Sudah ada bantuan diberikan pemprov sebelum berhadapan dengan masalah hukum. Rumah sakit regional Parepare tidak diakui, tapi pemerintah provinsi telah memberikan bantuan keuangan saat itu, (masa jabatan Nurdin Abdullah),” terang Arman.  Mengenai rencana pembangunan lima rumah sakit regional di Sulsel, tambah Arman, saat ini baru di Kabupaten Bone dalam tahap groundbreaking atau pemasangan pondasi yang dianggarkan Rp 110 miliar. Sedangkan tiga lainnya belum berjalan dan lokasi belum jelas.

DPRD Sulsel Minta Status RS Ainun Habibie Parepare Diperjelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220623_194943.jpg" alt="Gubernur Provinsi Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 mengalami defisit Rp 157, 8 miliar. Itu diketahui berdasar laporan pertanggungjawaban pengelolaan dari total pengelolaan anggaran APBD Pokok 2021 sebesar Rp 10,7 triliun lebih.  ”Dengan melihat perbandingan realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah, terjadi defisit,” kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara saat Rapat Paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Kamis (23/6).  Dia menjelaskan, defisit antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp 157,8 miliar itu mengurangi nilai surplus pembiayaan atau pembiayaan netto sebesar Rp 377,3 miliar lebih. Sehingga, sisa lebih anggaran atau SiLPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp 219,4 miliar lebih.  Dalam rapat paripurna itu disampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dengan ringkasan yakni, anggaran daerah sebesar Rp 10,3 triliun lebih. Sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi Rp 10,009 triliun lebih atau mencapai 96,41 persen.  ”Tidak tercapainya target pendapatan tahun anggaran 2021 ini disebabkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak tercapai serta adanya dana transfer pusat yang bersumber dari dana alokasi khusus yang tidak terealisasi,” papar Sudirman.  Selanjutnya, anggaran belanja daerah dianggarkan Rp 10,7 triliun lebih dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi Rp 10,1 triliun lebih atau mencapai 94,49 persen.  Untuk anggaran pembiayaan daerah, pada penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan Rp 388,5 miliar lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 388,4 miliar lebih atau mencapai 99,97 persen yang merupakan penggunaan sisa lebih pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.  Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan Rp 11,7 miliar dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 11,1 miliar lebih atau mencapai 95,35 persen yang merupakan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank (PEN).  Penjelasan Gubernur Sulsel dalam rapat paripurna terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 194 ayat 1. Selanjutnya, dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.  Pimpinan rapat paripurna, Syaharuddin Alrif mengatakan, setelah mendengar penjelasan gubernur, akan dilanjutkan rapat berikutnya dengan pemaparan pandangan seluruh fraksi terkait pelaksanaan APBD 2021. Kemudian dilanjutkan jawaban gubernur atas pandangan fraksi.  ”Sehubungan surat diterima dari Kemendagri bahwa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman akan berangkat melaksanakan ibadah haji, posisi pimpinan daerah akan digantikan sementara oleh sekertaris daerah untuk menghadiri rapat paripurna selanjutnya,” papar Syaharuddin Alrif yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel.

APBD Pemprov Sulsel 2021 Defisit Rp 157,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220224_184532-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Ni" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Ni</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel kembali menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal kapan penetapan dan pelantikan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel, sebelum batas akhir 5 Maret.  ”Hari ini (24/2), kita kembali menyurat untuk meminta agar supaya segera dilakukan pelantikan gubernur definitif,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe seperti dilansir dari Antara di Makassar, Kamis (24/2).  Menurut dia, sejauh ini DPRD sudah melaksanakan rapat paripurna tentang pengumuman, pengesahan dan pengangkatan Andi Sudirman Sulaiman dari pelaksana tugas (Plt) gubernur menjadi gubernur. Namun demikian, surat penetapan dan pelantikan dari Kemendagri belum diterima.  Pengusulan penetapan jabatan gubernur defenitif tersebut, kata dia, sudah terhitung sebulan sejak rapat paripurna dilaksanakan usai surat pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai gubernur dari presiden diterima. Sehingga, upaya menyurati Kemendagri adalah langkah tepat, karena harus ada kepastian.  ”Sudah satu bulan setelah rapat paripurna itu kita laksanakan, tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan waktu pelantikan gubernur definitif,” tutur Ni'matullah Erbe legislator asal Fraksi Demokrat itu.  Sebab, kondisi saat ini apabila tidak ada gubernur defenitif, kebijakan akan sulit diputuskan, mengingat jabatan Plt hanya melaksanakan tugas dan wewenangnya terbatas. Selain itu, Provinsi Sulsel cukup luas serta banyak hal strategis yang perlu diselesaikan gubernur dan wakil gubernur definitif.  ”Wewenang Plt itu terbatas dan tidak bisa memutuskan kebijakan. Kita berharap pemerintah pusat tidak menggantung ini barang (pelantikan), karena Sulsel tidak bisa diurus sendiri oleh Pak Gubernur,” papar Ni'matullah Erbe.  Pria akrab disapa Ulla itu menjelaskan, saat ini begitu banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan melalui kebijakan gubernur dan wakil gubernur pada sisa masa jabatan, seperti soal kelangkaan minyak goreng, kendala keterbatasan kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu.  ”Dibutuhkan tindakan cepat, kalau status masih Plt tentu kewenangannya terbatas. Karena ada persoalan serius bila tidak ada keputusan dari pemerintah pusat soal ini (pelantikan),” tutur Ni'matullah Erbe.  Permasalahan lain adalah, soal sengketa lahan antara PTPN dengan warga di Kabupaten Enrekang yang masih berpolemik, sehingga diperlukan kebijakan strategis dalam menyelesaikan masalah tersebut. Begitu pula dengan masalah yang mendesak lainnya. Mengingat posisi Plt mesti mengkonsultasikan ke pusat untuk menentukan kebijakan.  ”Pemerintahan di Sulsel tentu tidak akan efektif bila terus menggantung. Pemerintah pusat seolah-olah membiarkan ini dan dianggap tidak ada masalah. Bayangkan jabatan Plt ini sudah hampir satu tahun,” ucap Ni'matullah Erbe.

DPRD Surati Kemendagri Soal Status Pelantikan Gubernur Sulsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd sulsel

Berita Terkini