<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/50375-3028880717.jpg" alt="Polda Sumsel periksa puluhan remaja terduga pembakar gedung DPRD dan pelaku pengerusakan fadilitas umum di Palembang, Minggu (31/8). (Yudi Abdullah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Polda Sumsel periksa puluhan remaja terduga pembakar gedung DPRD dan pelaku pengerusakan fadilitas umum di Palembang, Minggu (31/8). (Yudi Abdullah/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Polda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 42 remaja terduga pelaku anarkis perusakan dan pembakaran di sekitar halaman gedung DPRD dan Markas Ditlantas Polda Sumsel. Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian menjelaskan, berdasar laporan, terjadi perusakan fasilitas umum oleh kelompok balap liar dan geng motor di beberapa lokasi di Kota Palembang. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (31/8) sekitar pukul 02.30 - 04.50 WIB. Ratusan warga bergerak berkumpul dan melakukan aksi anarkis dengan melakukan perusakan fasilitas umum di beberapa lokasi. &rdquo;Aksi massa dari kelompok balap liar dan geng motor itu menuju Gedung DPRD Sumsel berjumlah 200 orang,&rdquo; jelas Andi Rian seperti dilansir dari Antara. Awalnya, pada pukul 02.35 WIB, dilaporkan massa tiba di Simpang Lima DPRD Sumsel Jalan Kapten A Rivai. Kemudian pukul 03.00 WIB massa berkumpul dan menuju Gedung DPRD Provinsi Sumsel melakukan perusakan fasilitas di DPRD provinsi. Pukul 03.08 WIB, massa melakukan pembakaran di depan Gedung DPRD Sumsel, pukul 03.12 WIB massa dipukul mundur oleh Personel Polda Sumsel dibantu prajurit TNI Kodam II/Sriwijaya menuju kembali ke simpang lima DPRD Sumsel. Selanjutnya, pukul 03.16 WIB, massa melakukan perusakan dan pembakaran Pos Polisi di Simpang Lima DPRD Sumsel, Palembang. Pada pukul 03.18 WIB, massa kembali menuju Gedung DPRD Sumsel dan melakukan perusakan CCTV di depan Gedung DPRD provinsi. Pukul 03.21 WIB, CCTV di depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel dirusak massa. Pukul 03.26 WIB, massa melakukan perusakan pintu pagar DPRD Provinsi Sumsel kemudian massa mulai memasuki halaman gedung DPRD itu. Pukul 03.30 WIB, massa melakukan perusakan CCTV di halaman DPRD Provinsi Sumsel dan pukul 03.33 WIB, massa meninggalkan Gedung DPRD itu. Setelah itu, pukul 03.36 WIB, massa berkumpul di Simpang RS Charitas menuju Kantor Mapolda Sumsel. Selanjutnya pukul 03.42 WIB, massa melakukan perusakan Pos Polisi di bawah jembatan layang (flyover) depan Mapolda Sumsel. Pukul 03.47 WIB, massa berkumpul di bawah flyover depan Mapolda Sumsel, pukul 03.50 WIB massa melakukan pelemparan batu ke Mapolda Sumsel yang mengenai sasaran salah satu personel sehingga mengakibatkan luka pada pelipis. Pukul 04.00 WIB, massa kembali menuju ke Gedung DPRD Provinsi Sumsel, dan pada pukul 04.00 WIB massa melakukan perusakan Pos Polisi Simpang Patal Palembang. Pukul 04.17 WIB, petugas bisa mengamankan delapan orang terduga pelaku perusakan dan pembakaran yang diproses di ruangan Piket Direktorat Kriminal Umum Polda Sumsel. Pukul 04.20 WIB, massa melakukan perusakan Kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel dan melakukan pembakaran pos di depan Ditlantas serta satu unit kendaraan roda empat (R4) Dinas Ditlantas. Pukul 04.45 WIB, massa melakukan perusakan Pos Lalu Lintas Kelambi Daro Simpang Rumah Susun depan Palembang Indah Mal (PIM). Pukul 04.47 WIB, kemudian diamankan kembali massa sebanyak 34 orang di Piket Direktorat Kriminal Umum Polda Sumsel. Aparat Polda Sumsel mengamankan 50 orang pelaku perusakan fasilitas gedung DPRD Sumsel dan Ditlantas Polda Sumsel itu. Kapolda mengatakan, bersama dengan Gubernur Sumsel dan Pangdam II/Sriwijaya telah meninjau lokasi kejadian. Dari hasil tinjauan situasi mulai berangsur kondusif. Dia menjelaskan, dari peristiwa tersebut, pihaknya telah mengamankan sebanyak 50 orang pelaku perusakan fasilitas gedung DPRD Sumsel dan Ditlantas Polda Sumsel. &rdquo;Bahkan ada yang masih usia belia. Ini sangat disayangkan. Kami akan berkoordinasi dengan sekolah dan orang tua untuk pembinaan lebih lanjut,&rdquo; jelas Andi Rian. Kerusuhan mengakibatkan sejumlah fasilitas dirusak. Gedung DPRD Sumsel, pos jaga Ditlantas Polda Sumsel, hingga dua mobil patroli mengalami kerusakan parah. Polisi juga menemukan serpihan botol molotov di lokasi kejadian. &rdquo;Apakah itu dipersiapkan atau ada provokator, saat ini sedang kita dalami,&rdquo; ujar Andi Rian. Selain kerugian materi, beberapa anggota kepolisian juga sempat terluka akibat lemparan benda keras. Namun, kondisi mereka kini sudah mendapat perawatan. Guna mengantisipasi aksi susulan, pihaknya bersama TNI telah menyiagakan sekitar 5 ribu personel gabungan di Palembang maupun daerah lain seperti Lubuklinggau, Baturaja, dan OKU. &rdquo;Semua kita kawal, kita pastikan jangan sampai disusupi provokator. Intinya, mari kita jaga Palembang tetap kondusif. Sumsel dikenal sebagai daerah zero conflict, dan itu harus kita pertahankan bersama,&rdquo; tandas Kapolda Sumsel Andi Rian.

Polda Sumsel Periksa 42 remaja terduga pelaku perusakan dan pembakaran di halaman gedung DPRD dan Markas Ditlantas Polda Sumsel

Polda Sumsel Periksa Puluhan Remaja Terduga Pembakar Gedung DPRD, 50 Orang Pelaku Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MAHKAMAH-KONSTITUSI-OKS.jpg" alt="ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif (PHPU Pileg) lebih cepat. Setelah sejumlah perkara PHPU Pileg kembali masuk usai pemungutan maupun penghitungan suara ulang. Langkah mempercepat putusan itu untuk memberi kepastian jumlah kursi DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebab, jumlah kursi DPRD hasil Pileg 2024 akan menjadi syarat untuk mengusung pasangan calon (paslon) kepala daerah pada pilkada 2024. &ldquo;Supaya bagaimana secepatnya putusan-putusan perkara-perkara yang maju lagi ini bisa disikapi MK juga sebelum tahapan-tahapan (Pilkada) itu. Berkaitan dengan (jumlah kursi) DPRD itu,&rdquo; kata Ketua MK Suhartoyo ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (9/8), sebagaimana dilansir dari Antara. Suhartoyo menyebut, ada kemungkinan perkara PHPU Pileg akan diputus sebelum masa pendaftaran paslon Pilkada 2024. &ldquo;Insya Allah ya, sepanjang memang tidak ada yang krusial yang harus dilakukan, (seperti) PSU (pemungutan suara ulang) lagi,&rdquo; kata dia. Selain itu, Suhartoyo juga memastikan bahwa MK tidak berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan umum (KPU) berkaitan dengan pokok perkara PHPU Pileg. Hal itu untuk menjaga independensi masing-masing lembaga. &ldquo;Kita khawatir nanti ada irisan-irisan dengan independensi. Enggak pernah (komunikasi) kecuali koordinasi, sifatnya persamaan persepsi,&rdquo; jelasnya. Diketahui, Sejumlah partai politik kembali mengajukan permohonan PHPU Pileg ke MK. Berdasarkan penelusuran di laman resmi MK, ada sebanyak tujuh permohonan diterima pada tanggal 31 Juli 2024. Berikut daftarnya: &nbsp; <ol> <li>Partai Demokrat, PHPU di Provinsi Banten</li> </ol> &nbsp; <ol start="2"> <li>Partai Nasdem, PHPU di Provinsi DKI Jakarta</li> </ol> &nbsp; <ol start="3"> <li>Partai Golkar, PHPU di Provinsi Sumatera Selatan</li> </ol> &nbsp; <ol start="4"> <li>Partai Amanat Nasional (PAN) PHPU di Provinsi Bengkulu</li> </ol> &nbsp; <ol start="5"> <li>Partai Golkar, PHPU di Provinsi Jawa Barat</li> </ol> &nbsp; <ol start="6"> <li>Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PHPU di Provinsi Papua</li> </ol> &nbsp; <ol start="7"> <li>Hendra R. Abdul, PHPU di Provinsi Gorontalo</li> </ol> &nbsp; &nbsp;

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan untuk mempercepat putusan sengketa pileg yang baru masuk akhir Juli lalu.

MK Akan Mempercepat Putusan Sengketa Pileg Baru, Diputus Sebelum Pendaftaran paslon Pilkada 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/Gambar-saat-konferensi-pers-hasil-rekapitulasi-internal-untuk-Pemilu-2024-di-Kantor-DPW-NasDem-Sulawesi-Selatan-antaranewscom-1146607420.jpeg" alt="Gambar saat konferensi pers hasil rekapitulasi internal untuk Pemilu 2024 di Kantor DPW NasDem Sulawesi Selatan (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Gambar saat konferensi pers hasil rekapitulasi internal untuk Pemilu 2024 di Kantor DPW NasDem Sulawesi Selatan (antaranews.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - NasDem atau Partai Nasional Demokrat, Sulawesi Selatan (Sulsel) meraih kursi terbanyak yang tersebar pada semua Daerah Pemilihan (Dapil). Khususnya di tingkat DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dan DPR RI di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dilansir dari antaranews.com, hal tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi internal, yang berdasar pada formulir C1 Plano atau C hasil dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Pemilu kali ini tahun 2024 sangat menggembirakan. Mulai dari tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota terisi semua&rdquo; ujar Sekretaris DPW Partai NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif di Makassar, Selasa (20/2). Selain itu, Syaharuddin Alrif bersyukur atas peningkatan yang terjadi, dari tahun 2019 yang lalu. Syaharuddin Alrif juga menjelaskan bahwa Partai NasDem telah ikut sebanyak tiga kali di pemilu, mulai dari 2014, 2019, dan 2024. Tahun 2014, NasDem memperoleh tujuh kursi DPRD provinsi, mengalami kenaikan menjadi 12 kursi di tahun 2019, dan mendapatkan 17 hingga 18 kursi di tahun 2024. Meningkatnya perolehan tersebut merupakan lompatan kinerja, lompatan kekompakan, kebersamaan antara pengurus NasDem Sulsel, sehingga dapat meraih kursi yang banyak, menurut Syaharuddin Alrif. "Kalau berhasil tembus 17 sampai 18 kursi di DPRD Sulsel, NasDem ke depan sudah bisa mengusung calon gubernur sendiri untuk Pilkada bupati wali kota dan Pilgub 2024 yang akan datang" jelas Syaharuddin Alrif. Tetapi, pihaknya tidak ingin mendahului hasil penghitungan yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU. Sedangkan penghitungan dari internal Partai NasDem, telah mengklaim bahwa partainya memenangkan perolehan kursi, serta suara terbanyak di Pemilu 2024. Ridwan Djabir sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif NasDem Sulsel, menyatakan bahwa data Formulir C1 atau C hasil perhitungan pihak internal, sudah masuk perolehan kursi tingkat DPR RI. Perolehan tersebut, tersebar di tiga Dapil di Pemilu 2024, yang diproyeksikan mendapat lima hingga enam kursi, dari total 24 kursi DPR RI Dapil Sulsel yang diperebutkan. "Pemilu 2019 lalu kursi NasDem di tingkat DPR RI empat kursi, dan naik menjadi enam kursi di Pemilu 2024. Sedangkan untuk DPRD provinsi dari 12 kursi menjadi 17 sampai 18 kursi&rdquo; ujar Ridwan Djabir. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa, pada DPRD kabupaten kota sebelumnya 120 kursi, sedangkan pada Pemilu 2024, mengalami kenaikan dan menjadi 152 kursi, yang tersebar di DPRD 24 kabupaten kota.

Konferensi pers hasil rekapitulasi internal untuk Pemilu 2024 di Kantor DPW NasDem Sulawesi Selatan .

Partai NasDem Sulsel Raih Kursi Terbanyak, Mulai dari Tingkat DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI di Pemilu 2024

&nbsp; &nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/person-placing-its-vote-box_23-2149096792-4090056103.jpg" alt="Ilustrasi memasukan surat suara kedalam kotak suara./Sumber Foto: (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memasukan surat suara kedalam kotak suara./Sumber Foto: (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pesta demokrasi atau Pemilu 2024 telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 atau kemarin. Meski demikian, ragam polemik yang mewarnai Pemilu 2024 masih terus berlanjut. Salah satunya yakni insiden Pemilu 2024 yang tersiar dari Kota Bekasi yang mengalami banyak kehilangan surat suara. Sebagaimana diinformasikan, sebanyak 600 surat suara DPRD Provinsi di 6 TPS di RW.036 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi hilang saat hari pencoblosan, Kamis (15/2). Berdasarkan informasi yang diterima, surat suara yang hilang di setiap satu TPS mencapai 100 lembar surat. Alhasil dari 6 TPS tersebut, terhitung ada sebanyak 600 lembar surat suara yang hilang. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua RW.036 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kismo mengatakan TPS yang berada di wilayahnya kekurangan surat suara DPRD Provinsi. "Ada 6 TPS yang kekurangan surat suara. Tiap TPS kekurangannya 100 surat suara untuk DPRD Provinsi. Itu ada di TPS 203 sampai TPS 208," jelas Kismo, dikutip dari Radar Bekasi. Sampai saat ini surat suara yang dinyatakan kurang belum diantarkan oleh PPS maupun KPPS Rawalumbu. Namun, pencoblosan tetap dilakukan disaat TPS kekurangan surat suara. "Permintaan kita tidak ada responnya. Sampai saat ini tidak ada pengiriman surat suara tambahan untuk DPRD Provinsi," keluh Kismo, dikutip dari Radar Bekasi. Ketua RW.036 tersebut sudah memberi informasi kepada Ketua PPS dan PPK, namun belum ada respon dan tindakan untuk pengiriman surat suara. "Kami sudah menginformasikan ke Ketua PPS dan PPK tapi tidak ada respon atau pengiriman surat sampai sekarang," kata Ketua RW.036. Selanjutnya, Kismo menyatakan untuk 4 surat suara lainnya pemilih yang belum mencoblos DPRD Provinsi telah ditandai. "Ini sesuai dengan instruksi dari PPS Bojong Rawalumbu. Katanya, sisanya menyusul tapi sampai sekarang tidak datang-datang surat suara yang kurang itu," pungkasnya. ***

Berdasarkan informasi yang diterima, surat suara yang hilang di setiap satu TPS di Kota Bekasi mencapai 100 lembar surat, total ada 600.

Insiden Pemilu 2024! 600 Surat Suara DPRD Provinsi Dikabarkan Hilang di 6 TPS Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/IMG-20240215-WA0000-1938824289.jpg" alt="Sebanyak 600 surat suara untuk DPRD Provinsi di Bojong Rawalumbu, Bekasi hilang saat hari pencoblosan. / sumber : Radar Bekasi" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 600 surat suara untuk DPRD Provinsi di Bojong Rawalumbu, Bekasi hilang saat hari pencoblosan. / sumber : Radar Bekasi</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com -&nbsp;Sebanyak 600 surat suara DPRD Provinsi di 6 TPS yang berada di RW.036 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi hilang saat hari pencoblosan, Kamis (15/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang diterima, surat suara hilang di setiap satu TPS mencapai 100 lembar surat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga 6 TPS yang tidak ada surat suara DPRD Provinsi, terhitung ada sebanyak 600 lembar surat suara yang hilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua RW.036 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kismo mengatakan TPS yang berada di wilayahnya kekurangan surat suara DPRD Provinsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada 6 TPS yang kekurangan surat suara. Tiap TPS kekurangannya 100 surat suara untuk DPRD Provinsi. Itu ada di TPS 203 sampai TPS 208," jelas Kismo, dikutip dari Radar Bekasi (Jawa Pos Group).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kini surat suara yang dinyatakan kurang belum diantarkan oleh PPS maupun KPPS Rawalumbu. Namun, pencoblosan tetap dilakukan disaat TPS kekurangan surat suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permintaan kita tidak ada responnya. Sampai saat ini tidak ada pengiriman surat suara tambahan untuk DPRD Provinsi," keluh Kismo, dikutip dari Radar Bekasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua RW.036 tersebut sudah memberi informasi kepada Ketua PPS dan PPK, namun belum ada respon dan tindakan untuk pengiriman surat suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah menginformasikan ke Ketua PPS dan PPK tapi tidak ada respon atau pengiriman surat sampai sekarang," kata Ketua RW.036.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Kismo menyataakan untuk 4 surat suara lainnya pemilih yang belum mencoblos DPRD Provinsi telah ditandai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sesuai dengan instruksi dari PPS Bojong Rawalumbu. Katanya, sisanya menyusul tapi sampai sekarang tidak datang-datang surat suara yang kurang itu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Insiden pemilu, surat suara di 6 TPS daerah Bekasi, surat yang hilang di setiap satu TPS mencapai 100 lembar surat.

600 Surat Suara DPRD Provinsi Hilang di 6 TPS Bekasi, Ketua RW: Permintaan Kita Tidak Ada Responnya

DPRD Provinsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Provinsi

Berita Terkini

Polda Sumsel Periksa Puluhan Remaja Terduga Pembakar Gedung DPRD, 50 Orang Pelaku Diamankan

MK Akan Mempercepat Putusan Sengketa Pileg Baru, Diputus Sebelum Pendaftaran paslon Pilkada 2024

Partai NasDem Sulsel Raih Kursi Terbanyak, Mulai dari Tingkat DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI di Pemilu 2024

Insiden Pemilu 2024! 600 Surat Suara DPRD Provinsi Dikabarkan Hilang di 6 TPS Bekasi

600 Surat Suara DPRD Provinsi Hilang di 6 TPS Bekasi, Ketua RW: Permintaan Kita Tidak Ada Responnya

Download Aplikasi JawaPos.com