<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/penjarahan-dprd-ntb-2317010431.jpg" alt="Massa aksi menjarah sejumlah barang inventaris milik DPRD NTB, Sabtu (30/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi menjarah sejumlah barang inventaris milik DPRD NTB, Sabtu (30/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi di kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu siang (30/8) berakhir ricuh. Massa yang awalnya menggelar aksi protes berubah anarkis hingga membakar gedung wakil rakyat di Jalan Udayana, Kota Mataram. Dikutip dari Lombok Post (Jawapos Group), kantor DPRD NTB yang terdiri dari gedung utama dan sekretariat dewan, habis dilalap api. Dari lantai hingga ruang pimpinan, ruang paripurna, hingga ruang sekretariat ikut terbakar. "Dan kondisinya hampir semua ruangan terbakar," ujar Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD NTB, Muhammad Erwan. Tak hanya membakar, massa juga menjarah berbagai fasilitas kantor. Dari televisi, komputer, kursi, hingga lukisan dan papan nama pimpinan dewan ikut digondol massa. "Dua gedung yang terbakar ini saja puluhan miliar nilainya. Belum lagi inventaris kantor yang dirusak dan dijarah," kata Erwan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB mulai merangsek masuk ke gedung sekitar pukul 12.30 Wita. Api langsung merembet ke berbagai ruangan hingga tak bisa dikendalikan. Awalnya, massa dijadwalkan ditemui oleh Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda. Namun karena situasi semakin panas dan mengancam keamanan, pertemuan itu batal dilakukan. "Negosiasi tidak memungkinkan karena kondisi sudah chaos," ungkap Erwan. Menurut Erwan, aparat kepolisian tak berani bertindak keras membubarkan massa karena khawatir terjadi bentrokan besar.&nbsp;"Yang kita syukuri tidak sampai jatuh korban," tegasnya.

"Dua gedung yang terbakar ini saja puluhan miliar nilainya. Belum lagi inventaris kantor yang dirusak dan dijarah," kata Erwan.

DPRD NTB Dibakar Massa, Gedung Ludes dan Inventaris Dijarah, Kerugian Capai Puluhan Miliar Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/2N3Fw8vkeD3XuFcVOKKWVdOZGfdPV7sX65KLFFMi-2942380831.jpg" alt="Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Kota Mataram dibakar massa aksi, Sabtu (30/8). (Dok. Radar Lombok)" width="100%">
<figcaption>Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Kota Mataram dibakar massa aksi, Sabtu (30/8). (Dok. Radar Lombok)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) berakhir ricuh pada Sabtu (30/8). Massa melakukan tindakan anarkis dengan membakar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Kota Mataram. Dikutip dari Radar Lombok, massa awalnya menggelar aksi dengan tertib. Mereka bergerak dari Polda NTB menuju Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana. Namun, situasi berubah saat massa tiba di depan gedung wakil rakyat itu. Ketegangan pun pecah. Massa mulai membakar Gedung DPRD NTB. Sekelompok massa juga terlihat merusak fasilitas publik dan melempari gedung dengan benda-benda keras sebelum kebakaran terjadi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Meski begitu, kerugian material akibat kebakaran diperkirakan sangat besar. Pihak kepolisian saat ini masih berupaya mengendalikan situasi dan melakukan pengamanan di sekitar area DPRD NTB. Masyarakat yang biasa melintas di jalur tersebut terpaksa mencari jalan alternatif untuk menghindari lokasi kericuhan. <h2>Damkar Kerahkan Lima Mobil dan 23 Personel</h2> Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Mataram menurunkan lima unit mobil pemadam beserta 23 personel. Komandan Pleton Damkar Kota Mataram, Lalu Satriawan, mengungkapkan pihaknya menerima perintah sejak pukul 08.00 WITA. "Kemudian kami langsung bergerak ke dua lokasi, yakni Polda dan DPRD NTB. Awalnya kami menangani situasi di Polda, selesai dari sana kami kemudian fokus ke kantor DPRD NTB," jelas Satriawan. Sekitar pukul 12.30 WITA, situasi makin tidak terkendali. Massa aksi yang awalnya berorasi, mulai meringsek masuk ke dalam gedung DPRD. Tak lama, api dengan cepat melahap bangunan dan asap hitam membubung tinggi. Namun, perjalanan petugas pemadam tidak mulus. Mereka sempat dihalangi massa yang tidak menginginkan api dipadamkan. "Meski dihalangi massa, naluri kami sebagai petugas penyelamat tak bisa ditahan. Kami tetap berupaya mendekati lokasi kebakaran. Beruntung, kami dikawal aparat kepolisian sehingga bisa sampai ke titik api," ungkap Satriawan. Satriawan menyebut kebakaran di kompleks gedung DPRD NTB ini merupakan yang terbesar sepanjang tahun di Kota Mataram. Kecemasan sempat muncul, mengingat lokasi DPRD yang berdekatan dengan kantor Bank NTB Syariah serta pemukiman warga. "Tadi sempat menjalar ke kantor perumahan dewan, tapi kami langsung backup agar tidak ikut terbakar. Kalau tidak ditangani dengan cepat, bisa merembet lebih luas lagi," tambahnya. Hingga berita ini diturunkan, upaya pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Tim Damkar Kota Mataram terus berjibaku memadamkan api dan memastikan tidak ada titik api yang tersisa.

Aksi demonstrasi di Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh, Gedung DPRD terbakar, Damkar terjun padamkan api.

Massa Anarkis Bakar Gedung DPRD NTB, Kerugian Material Diperkirakan Sangat Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-aksi-terorisme-di-sibolga-fahri-hamzah-siap-teken-bawas_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah jadi saksi meringankan Ratna Sarumpaet. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah jadi saksi meringankan Ratna Sarumpaet. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI sekaligus tokoh masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) Fahri Hamzah, menyesalkan pelaporan seorang aktivis ke polisi oleh DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB).  "Anggota DPRD adalah wakil rakyat, dan rakyat adalah tuan bagi anggota DPRD. Mandat kuasa didapatkan melalui suara rakyat. Ironis jika DPRD melaporkan rakyatnya. Menjadi pejabat publik tidak boleh berkuping tipis, rakyat memiliki hak kontrol terhadap setiap wakilnya," kata Fahri Hamzah, di Mataram, Kamis, (3/11).  Fihirudin, seorang aktivis muda NTB dilaporkan oleh DPRD NTB secara kelembagaan atas tindakannya mempertanyakan isu yang berkembang terkait penggunaan narkoba oleh legislator Udayana. Pertanyaan Fihiruddin tersebut berujung pelaporan ke Polda NTB.  Fahri pun mengingatkan pihak kepolisian untuk memahami tagline Presisi dari Kapolri. Presisi itu salah satunya benar dalam memahami hukum acara. Apalagi yang dilaporkan adalah rakyat dimana hak dasar konstitusional rakyat adalah mengontrol wakilnya.  "Lembaga itu tidak memiliki perasaan, lembaga bukan hanya tidak boleh tersinggung tapi tidak bisa tersinggung. Laporan- laporan seperti ini harus disikapi secara presisi oleh pihak Polri. Kami yakin Polda NTB akan presisi dan bijak menanggapi laporan tersebut. Laporan tersebut jelas tidak bisa diproses," kata Fahri Hamzah.  Sebelumnya, DPRD NTB melaporkan salah satu aktivis di wilayah itu ke polisi atas dugaan telah menyebarkan informasi tiga anggota dewan setempat yang diciduk karena menggunakan narkoba meski pernyataan itu telah dibantah legislatif.  Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda membenarkan bahwa pihaknya telah melaporkan aktivis Fihirudin ke Polda NTB.  "Iya benar, kami sudah kasih waktu 2×24 jam untuk menjawab somasi, meminta maaf dan mengklarifikasi, tetapi tidak ada tanggapan dan yang bersangkutan tidak datang. Makanya kami lakukan itu demi persahabatan dan kebaikan," ujarnya.  Isvie menegaskan, laporan tersebut merupakan kesepakatan dari seluruh pimpinan dan unsur fraksi DPRD NTB. Oleh karena itu, dirinya meminta semua pihak untuk saling memaklumi.  Karena bagaimana pun upaya menempuh jalur hukum, kata Isvie, sebagai langkah menjaga marwah lembaga DPRD NTB dan Fihiruddin secara pribadi. Untuk itu, pihaknya meminta yang bersangkutan untuk membuktikan ucapannya di meja persidangan.  "Kita ingin saudara Fihir membuktikan ucapannya, kan dia bilang itu fakta. Kita mau kebenaran untuk dibuktikan secara hukum. Ukuran kebenaran itu kan tidak bisa atas dasar subjektivitas masing-masing, biarkan hukum bekerja, supaya kondusiflah," kata anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lombok Timur ini.  "Pernyataannya makin menjadi-jadi. Daripada ribut di luar, kami menempuh jalur hukum," kata Isvie pula.  Isvie menyatakan jika nanti dalam persidangan aparat penegak hukum (APH) meminta DPRD NTB untuk melakukan pembuktian dengan tes urine atau sejenisnya, pihaknya pun mengaku siap.  "Kalau memang nanti kami diminta oleh polda untuk melakukan pembuktian dengan tes urine, kami akan laksanakan," katanya lagi.

Aktivis NTB Dipolisikan DPRD, Fahri Hamzah Angkat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tegas-kpk-larang-dprd-rapat-di-luar-kantor_m_150577.jpeg" alt="Ketua Satgas Unit Korsup Pencegahan KPK,, Asep Rahmat Suandh meminta DPRD NTB untuk tidak lagi melakukan rapat-rapat di luar" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas Unit Korsup Pencegahan KPK,, Asep Rahmat Suandh meminta DPRD NTB untuk tidak lagi melakukan rapat-rapat di luar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang DPRD NTB untuk melaksanakan rapat-rapat di luar gedung DPRD. Pasalnya, rapat di luar seperti di hotel dinilai sangat rawan dijadikan tempat transaksi. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Unit Korsup Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suandha menyampaikan, rapat DPRD NTB bersama mitra kerja harus dilakukan di gedung DPRD NTB. "Berhentilah rapat-rapat di luar, ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat," ucap Asep saat memberikan materi sosialisasi perencaan anggaran daerah berbasis aplikasi tehnologi, di Ruang rapat paripurna DPRD NTB, seperti dikutip Radar Lombok (Jawa Pos Group), Sabtu (12/8). Dikatakan, pengalaman KPK selama ini, rapat di luar gedung akan menimbulkan persepsi negatif. Pihaknya bahkan seringkali menemukan pemberian sesuatu dilakukan di luar. "Karena itulah rapat di gedung DPRD," pintanya. KPK juga memberikan beberapa rekomendasi kepada DPRD NTB dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penganggaran. Diantaranya DPRD harus melakukan revisi tata tertib, perbaikan sarana prasarana dan lain-lain. Hal yang cukup penting, DPRD NTB diminta memasang CCTV pada semua ruangan. Baik itu di ruang rapat paripurna dan juga komisi-komisi. "Kami minta ada CCTV di setiap ruangan, ini untuk membangun transparansi," ujar Asep. Selain itu, KPK juga menyarankan pada DPRD NTB untuk memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) kinerja. Sehingga dalam setiap rapat-rapat dipastikan selalu dibuatkan risalah rapat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Keterlibatan masyarakat juga dinilai sangat penting. Hal itulah yang harus didorong kedepannya dengan cara memberikan kemudahan akses informasi. "Saya juga ingin sampaikan agar LHKPN diperhatikan. Data KPK itu, banyak anggota DPRD NTB yang belum juga mengisi LHKPN," ungkapnya. Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda yang dimintai tanggapannya terkait rekomendasi KPK tersebut, mengaku siap melaksanakannya. Apalagi semua itu untuk perbaikan kinerja DPRD NTB kedepannya. " Tentu kita laksanakan, tidak akan rapat di luar. Nanti juga kita pasang CCTV di setiap ruangan," ucapnya. Isvie juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mendorong anggota DPRD NTB untuk segera mengisi LHKPN. Mengingat, LHKPN merupakan kewajiban setiap anggota. Apalagi telah ada komitmen sejak beberapa waktu lalu.

Tegas! KPK Larang DPRD Rapat di Luar Kantor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/perda-kenaikan-penghasilan-dprd-ntb-disahkan_m_146428.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD NTB telah disahkan menjadi perda melalui rapat paripurna yang digelar Senin kemarin (24/7). Pengesahan perda tersebut tanpa ada intrik ataupun intruksi seperti paripurna-paripurna lainnya. Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) NTB, H Makmun menyampaikan, perda inisiatif tentang kenaikan penghasilan dewan mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah. Diperkuat kembali dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. "Perda ini harus direalisasikan karena amanah undang-undang,ujarnya membacakan laporan hasil pembahasan Bapemperda. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah itu berjalan lancar. Semua fraksi juga mendukung usulan tersebut karena sudah cukup memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai perda. Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin mewakili gubernur juga kembali menegaskan persetujuannya. Perda tersebut akan dijadikan dasar menaikkan penghasilan dewan untuk mendukung pembangunan daerah. "Kita setuju, tinggal dibutuhkan pergub untuk mengatur besaran kenaikannya," kata Wagub. Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H Mahdi saat ditemui Radar Lombok mengapresiasi raperda tersebut bisa segera disahkan. Mengingat, daerah diberikan waktu hanya 3 bulan setelah PP nomor 18 diterbitkan. Disampaikan juga, terkait dengan besaran kenaikan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD NTB, terjadi pada 3 item saja tahun ini untuk 5 bulan kedepan. Ketiga item tersebut yaitu tunjangan komunikasi intensif selama 5 bulan kedepan, tunjangan transportasi untuk 5 bulan kedepan dan tunjangan reses terakhir. "Sudah jelas diatur dalam PP, mana-mana yang akan naik dan harus disesuaikan. Yang jelas, penghasilan yang naik itu dikalikan 5," ucapnya. Dijelaskan Mahdi, apabila kategori APBD NTB rendah atau kecil, maka harus dikalikan 3. Kemudian untuk kategori sedang dikalikan 5 dan kategori tinggi dikalikan 7. "APBD kita itu masuk kategori sedang, jadi tinggal dikalikan 5 saja item yang naik,"terangnya. Data yang diperoleh Radar Lombok, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD NTB selama ini berbeda-beda. Ketua DPRD NTB sendiri, Hj Isvie Rupaedah mendapatkan penghasilan Rp 16.128.000 karena tidak mendapatkan tunjangan perumahan Sementara pimpinan lainnya, tidak mengambil rumah dinas. Penghasilan tiga wakil ketua dewan ini mulai Rp 25.823.200 sampai Rp 26.611.100 setiap bulannya. Untuk penghasilan anggota DPRD NTB, tidak jauh berbeda. Hal yang membedakan hanya pada tambahan penghasilan sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Misalnya saja yang masuk AKD, mendapatkan penghasilan Rp 25.229.650 per bulan, kemudian yang anggota biasa mendapatkan penghasilan Rp 24.756.550.  "Intinya tidak jauh beda kok penghasilan mereka. Jika nanti penghasilan sudah naik, tinggal item yang naik itu dikalikan lima," tutupnya.

Perda Kenaikan Penghasilan DPRD NTB Disahkan

dprd ntb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd ntb

Berita Terkini

DPRD NTB Dibakar Massa, Gedung Ludes dan Inventaris Dijarah, Kerugian Capai Puluhan Miliar Rupiah

Massa Anarkis Bakar Gedung DPRD NTB, Kerugian Material Diperkirakan Sangat Besar

Aktivis NTB Dipolisikan DPRD, Fahri Hamzah Angkat Suara

Tegas! KPK Larang DPRD Rapat di Luar Kantor

Perda Kenaikan Penghasilan DPRD NTB Disahkan

Download Aplikasi JawaPos.com