<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/IMG-20240216-WA0091-2333514277.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengalami lonjakan 100 persen perolehan kursi DPRD di Medan. Selain faktor putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, hal ini juga menjadi pertanda masyarakat mulai percaya kepada partai berlambang mawar merah tersebut. "Faktor Ketua Umum PSI Kaesang yang membawa dampak baru ketertarikan milenial untuk bergabung dan memilih PSI. Banyak Gen Z yang merapat ke PSI," kata Renville, Selasa (16/3).&nbsp; Renville menerangkan, perolehan kursi DPRD di Medan sementara ini telah mengalami peningkatan. Pada Pemilu 2019, dia menjelaskan, PSI hanya mendapatkan 2 kursi DPRD. "Pemilu 2024, PSI mendapatkan 4 kursi DPRD. Ini masih sementara, karena masih ada Dapil proses perhitungan," pungkasnya. Sementara itu, menanggapi kecurigaan sejumlah pihak, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta semua pihak tidak menyampaikan pernyataan tendensius. Dia menilai ada upaya penggiringan opini. Bagi Grace, tidak ada yang aneh dalam pergerakan suara PSI. Apalagi, hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung. Sebagian besar juga berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat. Grace menambahkan, perbedaan hasil quick count dengan data KPU juga terjadi pada partai-partai lain.

Perolehan kursi DPRD di Medan sementara ini telah mengalami peningkatan. Pada Pemilu 2019, dia menjelaskan, PSI hanya mendapatkan 2 kursi.

Perolehan Suara Naik, PSI Kantongi 4 Kursi DPRD di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/IMG-20230206-WA0082_copy_800x517_copy_800x533_1_copy_800x534-3078775920.jpg" alt="Proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan di Medan, Sumut." width="100%">
<figcaption>Proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan di Medan, Sumut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Kota Medan Hendra DS minta penjelasan Pemerintah Kota Medan, terkait tindak lanjut proyek lampu pocong yang dinyatakan gagal oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution. &rdquo;Proyek lampu pocong sudah dinyatakan gagal, bagaimana tindak lanjutnya,&rdquo; ujar Hendra seperti dilansir dari Antara di Medan. Menurut dia, seharusnya&nbsp;lampu pocong yang merupakan proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan sekitar 1.700 unit di delapan ruas jalan Kota Medan itu sudah dibongkar. &rdquo;Lalu bagaimana pula pengembalian dana sebesar Rp 21 miliar yang sudah dibayarkan kepada pihak ketiga pada 2022 sebagai pertanggungjawaban atas proyek ini,&rdquo; ujar Hendra DS. Dia juga meminta penjelasan Pemerintah Kota Medan atas sanksi yang akan dijatuhkan, selain pengembalian dana oleh kontraktor. Hingga kini terpantau tiang lampu pocong di delapan ruas jalan di Kota Medan masih berdiri dan tidak satupun dibongkar kontraktor pemenang tender. &rdquo;Selain pengembalian dana dari pengusaha, apakah kepada pimpinan OPD terkait hanya dinonjobkan? Kami mohon penjelasannya,&rdquo; tanya Hendra. Wali Kota Medan Bobby Nasution pada Mei, menegaskan proyek lampu jalan yang akrab disebut lampu pocong senilai Rp 25,7 miliar dianggap proyek gagal. Dia meminta keenam kontraktor pemenang lelang membongkar sendiri. Wali Kota Medan menyebutkan, bulan ini, lima dari total enam kontraktor yang menangani proyek lampu pocong mulai melakukan pengembalian uang senilai Rp 2,85 miliar per Rabu (7/6). &rdquo;Total uang yang sudah kembali ke Pemkot Medan&nbsp;itu Rp2,85 miliar dari lima kontraktor,&rdquo; kata Bobby. Wali kota mengatakan, pengembalian uang proyek penataan lanskap dan pemasangan lampu jalan tersebut dilakukan dengan cara mencicil.&nbsp;Pihaknya menegaskan apabila para kontraktor tidak mengembalikan uang proyek, Pemkot Medan membawa ke ranah hukum terhitung 60 hari sejak proyek ini dinyatakan gagal pada Selasa (9/5).

Anggota DPRD Kota Medan minta penjelasan Pemkot Medan, terkait tindak lanjut proyek lampu pocong yang dinyatakan gagal oleh Wali Kota Medan

Legislator Minta Penjelasan Pemkot Medan Tindak Lanjut Lampu Pocong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/20210504-ilustrasi-THR_copy_800x524_1_1-1824415733.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi II DPRD Kota Medan minta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) cepat merespons pengaduan pekerja terkait tunjangan hari raya (THR) yang tidak sesuai dengan ketentuan. &rdquo;Jadi kita harapkan THR yang dibayarkan pelaku usaha itu, sesuai ketentuan. Kita mengapresiasi Disnaker Kota Medan atas tujuh nomor yang diberikan,&rdquo; tutur Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan Wong Chun Sen seperti dilansir dari Antara di Medan, Minggu (9/4). Dia mengkhawatirkan nomor pengaduan THR diberikan kepada para pekerja, baik telepon seluler maupun aplikasi pesan Whatsapp lama ditanggapi. Disnaker Kota Medan memberikan tujuh nomor layanan pengaduan THR, yakni 082166765529 (Marisi Sumatri Sinaga), dan 081263462281 (Marliana Yunita Sitanggang). Kemudian 081284352150 (Maymoonah RM Sitanggang), 08116366603 (Jones Prapat), 085270720515 (Luhut Purba), 081376439444 (Lodewik Marpaung), dan 085262374485 (Arnold Pangaribuan). &rdquo;Masuk satu pengaduan, cepat ditanggapi. Jangan hanya terima pengaduan. Tetapi langsung turunkan anggota untuk menyosialisasikan aturan pembayaran THR,&rdquo; tegas Wong Chun Sen. Sebab, lanjut dia, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah meminta pelaku usaha atau perusahaan membayarkan THR sebelum H-7 Idul Fitri atau batas waktu akhir ditetapkan. Artinya jika Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada 22 April, pelaku usaha atau perusahaan sudah membayar THR paling lambat pada 15 April. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran Nomor: M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan tertanggal 27 Maret 2023. &rdquo;Tetapi apapun itu, semua perusahaan di bawah pengawasan Disnaker agar menyosialisasikan aturan Menteri Ketenagakerjaan ini dan tujuh nomor itu,&rdquo; terang Wong Chun Sen. Kepala Disnaker Kota Medan Illyan Chandra Simbolon menyebut, tujuh nomor layanan pengaduan pekerja yang mengalami masalah tunjangan hari raya (THR) akan dibuka 24 jam setiap hari. &rdquo;Ketujuh call center itu buka 24 jam. Setiap pengaduan segera ditindaklanjuti petugas,&rdquo; ujar Illyan Chandra Simbolon di Medan, Minggu (9/4). Ketujuh nomor telepon seluler itu, lanjut dia, merupakan nomor pegawai Disnaker Kota Medan. Mereka ditugaskan guna memastikan pemberian THR bagi pekerja berjalan lancar. Illyan Chandra Simbolon mengharapkan para pekerja yang mengalami permasalahan THR tidak memiliki halangan. Baik ruang maupun waktu untuk mengadukan permasalahan agar ditindaklanjuti. &rdquo;Jika satu nomor sibuk, bisa menghubungi nomor lain. Artinya dengan tujuh nomor layanan ini, kita berharap pekerja bisa dengan mudah menyampaikan pengaduan,&rdquo; ujar Illyan Chandra Simbolon.

DPRD Kota Medan minta Disnaker cepat merespons pengaduan pekerja terkait tunjangan hari raya (THR) yang tidak sesuai dengan ketentuan

Anggota DPRD Medan Minta Disnaker Cepat Respons Pengaduan THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/antarafoto-waspada-ombak-pantai-utara-pekalongan-230522-hpp-3_copy_1280x854.jpg" alt="Ilustrasi gelombang air laut di pesisir pantai. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gelombang air laut di pesisir pantai. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi IV DPRD Medan minta Pemerintah Kota Medan menyampaikan secara detail rencana pembangunan tanggul rob di bibir Pantai Belawan.  ”Transparansi sedetail mungkin tanggul rob akan mempermudah pembangunan, dan sekaligus menjawab keresahan masyarakat Belawan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik seperti dilansir dari Antara di Medan.  Hal itu dinyatakan Haris dalam menyikapi keluhan masyarakat Kelurahan Belawan Bahagia di Kecamatan Medan Belawan terkait rencana pembangunan tanggul banjir pasang laut. Pihaknya terus mendapat keluhan dari masyarakat Belawan agar difasilitasi ke Pemerintah Kota Medan akibat keresahan rencana pembangunan tanggul rob yang dilakukan tahun ini.  Pemerintah Kota Medan berencana membangun tanggul rob di Belawan sepanjang satu kilometer dengan tinggi sedada orang dewasa di zona C tahun ini. Pembangunan tanggul rob di pesisir Belawan dibagi dalam lima zona. Yakni zona A, zona B, zona C, zona D, dan zona E, dan empat zona sisa pembangunannya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  ”Kita berharap warga paham pembangunan tanggul demi kepentingan mereka keseluruhan. Jangan sampai terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat,” ungkap Haris yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan itu.  Adli Azhari, warga Jalan Gulama, Kelurahan Belawan Bahagia mengatakan, masyarakat saat ini resah akan rencana pembangunan tanggul rob. Sebab, hingga kini belum disosialisasikan kepada mereka.  ”Kami mendukung pembangunan tanggul rob, tapi sosialisasikan dulu pembangunannya seperti apa. Kami sangat khawatir berdampak kerugian bagi sebagian warga,” ucap Adli.  ”Ribuan tanda tangan warga minta Wali Kota Medan mengakomodir keresahan kami. Kami juga berharap ada tindak lanjut sebelum pembangunan dilakukan,” kata Adli.

DPRD Minta Pemkot Medan Sampaikan Detail Rencana Tanggul Rob Belawan

DPRD Medan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Medan

Berita Terkini

Perolehan Suara Naik, PSI Kantongi 4 Kursi DPRD di Medan

Legislator Minta Penjelasan Pemkot Medan Tindak Lanjut Lampu Pocong

Anggota DPRD Medan Minta Disnaker Cepat Respons Pengaduan THR

DPRD Minta Pemkot Medan Sampaikan Detail Rencana Tanggul Rob Belawan

Download Aplikasi JawaPos.com