<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/PSI-Maluku-2762300173.jpeg" alt="Ketua DPW PSI Maluku, Ronald Kneefel mengatakan, peningkatan ini salah satunya karena pengalaman bertarung di pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>Ketua DPW PSI Maluku, Ronald Kneefel mengatakan, peningkatan ini salah satunya karena pengalaman bertarung di pemilu 2019.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Partai Solidartitas Indonesia (PSI) mengalami peningkatan perolehan kursi DPRD di Maluku. Peningkatan terjadi sebesar 10 kali lipat dibanding 2019. Karena Pemilu 2024, PSI diperkirakan akan mendapatkan 10 kursi, sementara di pemilu 2019 hanya 1 kursi. Ketua DPW PSI Maluku, Ronald Kneefel mengatakan, peningkatan ini salah satunya karena pengalaman bertarung di pemilu&nbsp;2019. Sehingga membuat struktur di internal partai jauh lebih solid dibanding sebelumnya. Namun, dia mengungkapkan, pengaruh terbesar datang dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Karena karakter dari putra bungsu Presiden Joko Widodo dinilai membuat masyarakat Maluku terpukau. &ldquo;Mas Kaesang adalah sosok anak muda yang memberikan teladan dengan sikap santun dan kesederhaannya yang khas. Karakter pemimpin seperti&nbsp; inilah yang membuat rakyat maluku makin makin terpukau dan menyukai PSI,&rdquo; kata Ronald saat dihubungi. Ronald menjelaskan, perolehan kursi DPRD di Maluku mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Karena pada 2019, PSI hanya memperoleh 1 kursi DPRD di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara saat ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten. &ldquo;2019 PSI Maluku hanya memperoleh 1 kursi yaitu di Kabupaten Maluku Tengah. 2024 perolehan kita meningkat 1000 persen,&rdquo; pungkasnya.

Mengalami peningkatan perolehan kursi DPRD di Maluku. Peningkatan terjadi sebesar 10 kali lipat dibanding 2019. Dari sebelumnya hanya satu.

Ronald Sebut Perolehan Kursi DPRD PSI di Maluku Naik 10 Kali Lipat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/1603791205232_copy_800x450_1.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi I DPRD Maluku akan mengundang Kapolda Maluku Irjen Pol Refdi Andri untuk meminta penjelasan penangkapan tersangka penebangan tanaman dan pembakaran kantor Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Peristiwa itu berujung 18 warga terluka akibat tembakan aparat.  ”Kita minta penjelasan polisi terkait aksi penembakan di Tamilouw dengan mengundang Kapolda serta Kapolres Maluku Tengah,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra seperti dilansir dari Antara di Ambon, Rabu (8/12).  Penegasan Amir disampaikan saat pimpinan dan anggota komisi I DPRD Maluku menerima kunjungan tokoh masyarakat dan pemuda Desa Tamilouw dipimpin Habiba Pelu yang menyampaikan insiden Tamailouw. Insiden itu terjadi pada Selasa (7/12) sekitar pukul 05.20 WIT.  ”Kami mengutuk keras aksi yang terjadi dan berharap semoga masyarakat Tamilouw tenang dan bisa membuka kembali akses jalan di sana dan komisi I DPRD akan mengawal proses ini hingga keluar rekomendasi,” ujar Amir Rumra.  Anggota Komisi I DPRD Maluku lainnya, Mumin Refra mengatakan, rekaman gambar peristiwa itu beredar di grup dewan dan media social. Sehingga anggota dewan mempunyai cukup data dan akan melakukan peninjauan lapangan.  ”Saya berharap bisa mengundang Kapolda Maluku dan kita harus tinjau Polres Maluku Tengah guna mengetahui standar penanganan sebuah kasus. Sebab kalau untuk penanganan teroris ada standar tersendiri,” ucap Mumin Refra.  Mumin mengaku tidak akan masuk pada persoalan teknis di lapangan, tetapi meminta pertangungjawaban hukum dan administrasi terhadap Kapolres Maluku Tengah. ”Apalagi ini ada 18 warga terluka,” papar Mumin.  Anggota komisi I lainnya Benhur Watubun menyatakan, selain peninjauan lapangan, pihaknya akan meneruskan persoalaan itu ke pimpinan DPRD agar mengundang dengan resmi Kapolda Maluku beserta Kapolres Maluku Tengah.  ”Kita minta pertangungjawaban apakah ini dilakukan sesuai SOP kepolisian atau tidak. Jangan sampai menyulut ketidakpuasan masyarakat lain khususnya warga di Tamilouw,” ujar Benhur Watubun.  ”Tindakan kepolisian seperti di hutan belantara saja. Ini terindikasi terjadi pelanggaran HAM,” tambah dia.

Tembakan Aparat Lukai Belasan Warga , DPRD Undang Kapolda Maluku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Banmus-DPRD-dki-1.jpg" alt="Ketua DPRD Maluku Lucy Wattimury bersama anggota DPRD lain menerima kunjungan kerja Tim Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta yang melakukan studi di DPRD Maluku. Jumat (9/10). Daniel Leonard/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Maluku Lucy Wattimury bersama anggota DPRD lain menerima kunjungan kerja Tim Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta yang melakukan studi di DPRD Maluku. Jumat (9/10). Daniel Leonard/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah asal Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melakukan kegiatan studi banding ke Kota Ambon. Mereka mempelajari tugas dan fungsi Banmus di DPRD Maluku.  ”Mereka melakukan studi banding terhadap berbagai kegiatan DPRD Maluku, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Banmus,” kata Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury seperti dilansir dari Antara di Ambon, Jumat (9/10).  Peran Banmus DPRD Maluku bukan hanya menyusun jadwal, tetapi juga mendiskusikan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab DPRD. Menurut Lucky Wattimury, Banmus merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang juga disebut dengan istilah DPRD mini.  ”Terdapat 23 anggota dan jumlahnya sudah lebih dari setengah anggota legislatif. Berbagai kegiatan dewan juga dilakukan atas pertimbangan dari badan musyawarah. DPRD DKI Jakarta juga ingin belajar tentang peran DPRD Maluku dalam percepatan penanganan Covid-19,” ujar Lucky Wattimury.  DPRD DKI Jakarta sangat merespons ketika mengetahui kalau DPRD Maluku membentuk tim pengawasan dan penanganan Covid-19 yang terbagi dalam tiga sub tim.  ”Pada masa pandemi ini, agenda DPRD Maluku tetap berjalan seperti biasa dan yang didapati saat ini adalah kegiatan dewan lebih banyak dan kita tetap berproses karena masyarakat membutuhkan kehadiran DPRD sebagai representasi dari rakyat,” ucap Wattimury.  Ketua tim Banmus DPRD DKI Jakarta Rany Muliani menyatakan, walau pun Kota Ambon masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, tetapi tidak menimbulkan kehebohan dan masyarakat tetap tenang. Kondisi tersebut tidak ditemukan di Jakarta.  ”Di Kota Ambon banyak hal yang bisa kami pelajari, seperti di DPRD provinsi karena meski pun dalam situasi pandemi tetapi tidak ada pengurangan kegiatan walaupun ketakutan pasti ada,” ujar Rany.  Rany mengatakan, apa yang dibicarakan dalam pertemuan bersama DPRD Maluku akan dijadikan referensi untuk mereka agar bisa diterapkan di Jakarta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ODXK1CH6uYc&ab_channel=jawapostvofficial

DPRD DKI Jakarta Pelajari Tugas Banmus ke Maluku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/penambang-ilegal-pulau-buru-1.jpg" alt="Kawasan penambangan emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Daniel Leonard/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan penambangan emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Daniel Leonard/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Maluku Ikram Umasugy menyatakan dukungannya terhadap wacana membuka kembali lokasi penambangan emas di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Dengan syarat ada kajian awal secara mendalam atas berbagai aspek.  Kalau lokasi itu  dibuka lagi, dari satu sisi merupakan sebuah langkah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini, banyak orang mengalami kesulitan ekonomi,” kata Ikram seperti dilansir dari Antara di Ambon.  Anggota DPRD Maluku asal dapil Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan itu menilai, areal Gunung Botak sudah lama ditutup dari aktivitas penambangan emas tanpa izin. Sebab, banyak muncul tindak pidana pencurian bahkan pembunuhan, hingga menimbulkan masalah kerusakan lingkungan.  ”Sehingga aparat keamanan baik dari unsur TNI maupun Polri selama ini melakukan pengamanan ketat di seluruh lokasi tersebut agar tidak dimasuki para penambang ilegal,” terang Ikram.  Menurut dia, Kapolda Maluku irjen Pol Baharudin Djafar sempat mengunjungi pos pengamanan gabungan TNI/Polri akhir Juli dan menjelaskan awal dari permasalahan penambangan itu karena pengelolaan tambang tidak benar. Sehingga, menimbulkan kericuhan serta gangguan kamtibmas.  ”Kapolda juga mengatakan kalau dalam koordinasi kedepannya, insya Allah pekerjaan dalam pengelolaan tambang emas di Gunung Botak ini bisa dibuka dan berjalan dengan baik sesuai prosedur,” ujar Ikram.  Menyikapi hal tersebut, Ikram mengaku setuju jika tambang emas Gunung Botak kembali dibuka. Sebab, hal itu yang ditunggu masyarakat setempat. Namun perlu ada pengkajian secara detail sehingga dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas penambangan dari awal bisa disiapkan perencanaan yang matang.  ”Yang namanya dampak buruk dari aktivitas penambangan itu pasti ada. Tetapi, kajian dari berbagai aspek seperti lingkungan, hingga sosial kemasyarakatan perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang akan terjadi. Dengan perencanaan awal yang baik, antisipasinya juga pasti baik. Ini juga menyangkut masalah perekonomian masyarakat,” ucap Ikram.  Menurut dia, legislatif baik di provinsi maupun Kabupaten Buru harus mendorong langkah tersebut agar masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nj7NuOsEWf8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HFeYFmQLXrA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GYYJMr-RaRo

Pembukaan Tambang Emas di Gunung Botak Perlu Dikaji

DPRD Maluku

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Maluku

Berita Terkini

Ronald Sebut Perolehan Kursi DPRD PSI di Maluku Naik 10 Kali Lipat

Tembakan Aparat Lukai Belasan Warga , DPRD Undang Kapolda Maluku

DPRD DKI Jakarta Pelajari Tugas Banmus ke Maluku

Pembukaan Tambang Emas di Gunung Botak Perlu Dikaji

Download Aplikasi JawaPos.com