<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/pasca-pembakaran-dprd-mks-drw-433513788.jpg" alt="Bangkai mobil terbalik usai pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar oleh massa di Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan.&nbsp; (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bangkai mobil terbalik usai pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar oleh massa di Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan.&nbsp; (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat korban jiwa selama insiden demonstrasi sebanyak empat orang. Yakni tiga orang meninggal dunia saat Kantor DPRD Kota Makassar dibakar massa dan seorang lainnya pengemudi ojek online (Ojol) yang dikeroyok di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (28/8). &rdquo;Empat orang korban jiwa, tiga orang di pembakaran Kantor DPRD Makassar dan satu orang di Jalan Urip Sumoharjo dikeroyok. Korban meninggal di rumah sakit, atas nama Rusdamdiansyah umur 21 tahun, dia bukan mahasiswa, tapi masyarakat biasa,&rdquo; ujar Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar seperti dilansir dari Antara di Makassar, Minggu (31/8). Laporan sebelumnya, ada empat korban tewas dalam rangkaian peristiwa kebakaran di Kantor DPRD Makassar pada Jumat (29/8) malam hingga Sabtu (30/8) dini hari. Jumlah korban dalam peristiwa itu sebanyak delapan orang, empat orang dinyatakan meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka. &rdquo;Jadi, satu korban ini bukan korban yang menjadi rangkaian pembakaran dua tempat, DPRD Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo. Tapi karena menjadi korban dimasukkan juga, tapi bukan korban di DPRD Makassar,&rdquo; terang Muhammad Fadli Tahar. Kejadian pengeroyokan kepada Korban Rusdamdiansyah, kata dia, sebelum kejadian pembakaran Kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel. Kejadiannya tidak termonitor. Setelah dilakukan pendataan jumlah korban secara keseluruhan ada 11 orang yang jadi korban. Setelah dikeroyok massa karena disangka intelijen aparat keamanan, korban dibawa ke RSUP OJK Kemenkes RI di Kawasan Reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) untuk mendapat perawatan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. &rdquo;Jam delapan malam pihak keluarga mendengar bahwa dia kecelakaan, tapi belakangan diketahui dikeroyok massa. Kejadian depan Kampus UMI (Universitas Muslim Indonesia) Jalan Urip Sumoharjo lorong 501,&rdquo; papar Muhammad Fadli Tahar. Sebelumnya, korban Budi Haryadi berusia 30 tahun anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang terpaksa melompat dari gedung DPRD Makassar saat terbakar dikabarkan meninggal adalah tidak benar. Saat ini korban masih menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Primaya, namun kondisinya kritis. Korban yang dipastikan meninggal dunia masing-masing, Syaiful, 43. Almarhum sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Ujung Tanah dinyatakan meninggal Rumah Sakit Grestelina. Muhammad Akbar Basri alias Abay, fotografer Humas DPRD Kota Makassar dan Sarinawati salah satu staf DPRD Makassar. Jenazahnya ditemukan tim SAR di lantai 3 gedung setempat dalam kondisi hangus terbakar. Keduanya diduga ketakutan lalu bersembunyi di ruangan tersebut untuk menghindari tindakan anarkis massa yang saat mulai beringas naik ke atas ruangan gedung untuk mencari orang-orang DPRD, sekaligus menjarah barang-barang. Empat korban luka, yakni Heriyanto, 28, petugas kebersihan DPRD Sulsel terpaksa lompat dari gedung saat terbakar, kini dirawat di RS Grestelina dan kondisinya kritis. Agus Setiawan anggota Satpol PP mengalami luka robek kaki, kini dirawat di RS Grestelina. Korban Sahabuddin, 45, ajudan Wakil Ketua DPRD Makassar juga turut lompat dari atas gedung saat kebakaran, kini dirawat di RS Hermina. Korban Arif Rahman, 28, terluka terkena lemparan batu, dirawat di RS Grestelina. Seluruh korban meninggal dunia telah dimakamkan di tempat daerah masing-masing. Sedangkan para korban yang mengalami luka serius dan sedang sejauh ini kondisinya berangsur-angsur membaik di rumah sakit.

BPBD sebut korban jiwa saat demonstrasi ada empat orang. Tiga orang meninggal saat DPRD dibakar massa dan seorang tewas akibat dikeroyok

BPBD Makassar Sebut Korban Jiwa Insiden Demonstrasi Ada Empat Orang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/pgeoMEocUtm0VPCB8PLHZEoVHEE6TuuzrfgecuWN-272686563.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan akan mempercepat pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) yang meninggal dunia dan menjadi korban dalam tragedi pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8). Rini menyampaikan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan penanganan segera terhadap pemenuhan hak-hak bagi ASN yang gugur dalam masa tugas. Mulai dari santunan kematian kerja, uang duka tewas kepada ahli waris ASN. Kemudian, beasiswa bagi anak yang ditinggalkan hingga memastikan bahwa ASN tersebut memperoleh kenaikan pangkat anumerta. &ldquo;Saya tidak ingin ada keterlambatan administrasi dalam pemenuhan hak-hak ASN yang gugur dalam tragedi pembakaran di Gedung DPRD Kota Makassar. InsyaAllah semua hak-hak almarhum bisa diterima sesegera mungkin,&rdquo; kata Menteri Rini dalam keterangannya, Minggu (31/8). Lebih lanjut, Rini memastikan seluruh hak-hak bagi ASN tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 20/2023 Tentang ASN. Dalam hal ini dipastikan bahwa PNS dan PPPK berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau non-materiel. Selain itu, Rini memastikan ASN korban tragedi pembakaran di Gedung DPRD Kota Makassar akan diberikan kenaikan pangkat anumerta, yaitu kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, karena gugur saat menjalankan tugas kedinasan. Rini menambahkan, Surat Keputusan (SK) Pensiun pun akan segera diterbitkan sehingga Hak Pensiun bisa segera diterima oleh ahli waris.&nbsp; Tidak hanya ASN, pemerintah juga akan berupaya memenuhi hak-hak non-ASN yang turut wafat dalam tragedi Gedung DPRD Kota Makassar. &ldquo;Karena sudah mengabdi di internal pemerintah daerah maka almarhum dan almarhumah diupayakan akan mendapatkan santunan atau uang duka,&rdquo; pungkasnya.

Menteri PANRB Rini Widyantini pastikan hak ASN korban tragedi Gedung DPRD Makassar segera dipenuhi, termasuk santunan dan kenaikan pangkat.

Menteri PANRB Pastikan ASN Korban Pembakaran Gedung DPRD Makassar Segera Dapat Santunan hingga Kenaikan Pangkat Anumerta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/1001901958-1-1536x1024-3182945144.jpeg" alt="Gedung DPRD Makassar tinggal puing, Sabtu 30 Agustus 2025. (NURHADI/FAJAR)" width="100%">
<figcaption>Gedung DPRD Makassar tinggal puing, Sabtu 30 Agustus 2025. (NURHADI/FAJAR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muhammad Akbar Basri atau biasa dipanggil Abay menjadi salah seorang korban meninggal dunia dalam aksi demo di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berlangsung Jumat malam (29/8). Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sehari-hari bertugas sebagai staf humas di DPRD Kota Makassar itu terjebak di antara api yang membakar gedung kantornya. Pesan terakhir Abay pun beredar luas di media sosial.&nbsp; Dalam potongan tangkapan layar ruang percakapan WhatsApp, Abay mengirimkan pesan pada pukul 21.31 WITA. Pesannya bernada permohonan maaf. Dalam pesan itu tersirat bahwa Abay sudah tidak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa pasrah di tengah kepungan massa dan api yang dengan cepat membakar Gedung DPRD Kota Makassar.&nbsp; &rdquo;Bismillah. Mohon maaf kalau ada salahku semua. Sehat sehatki nah. Dikepung. Nd bsa apa2. Nd bsaaaaaa. Mohon doataa. Ksihan,&rdquo; Semua pesan itu dikirimkan oleh Abay pada menit yang sama. Setelah amukan massa mereda dan petugas penyelamat bisa melakukan evakuasi, Abay ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Pihak rumah sakit menyampaikan Abay terlalu banyak menghirup asap. Hal serupa yang menyebabkan Syahrina Wati yang juga tewas dalam peristiwa tragis itu.&nbsp; Selain Abay dan Syahrina, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanah Ujung Syaiful Akbar juga meninggal dunia. Dia meninggal setelah berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat dari atas gedung DPRD Kota Makassar. Sempat dievakuasi ke rumah sakit, nyawa Syaiful Akbar akhirnya tidak tertolong. Sehingga total ada 3 ASN yang tewas dalam peristiwa itu.&nbsp; &rdquo;Atas nama pemerintah, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. ASN yang gugur atas nama Muhammad Akbar Basri (Staf DPRD Kota Makassar), Syahrina Wati (Staf DPRD Kota Makassar), &nbsp;dan Syaiful Akbar (Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tanah Ujung) telah memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa dan negara,&rdquo; ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada Sabtu (30/8).&nbsp; Rini memastikan bahwa hak-hak sebagai ASN yang gugur &nbsp;saat menjalankan tugas negara dipastikan akan dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. &nbsp;Dia juga berharap situasi dapat segera kembali kondusif. Dia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan bersama, baik bagi ASN, masyarakat, maupun aparat di lapangan. &rdquo;Saya berharap agar tidak ada lagi korban &nbsp;yang jatuh dalam aksi demonstrasi kali ini, baik dari masyarakat, ASN, maupun aparat,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Tragedi di Makassar, tiga ASN tewas terjebak api saat aksi demonstrasi, pesan terakhir Abay beredar di media sosial.

Memilukan, Ini Pesan Terakhir ASN DPRD Makassar Sebelum Tewas di Tengah Aksi Demo: Mohon Maaf Kalau Ada Salahku Semua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/1001901958-1-1536x1024-3182945144.jpeg" alt="Gedung DPRD Makassar tinggal puing, Sabtu 30 Agustus 2025. (NURHADI/FAJAR)" width="100%">
<figcaption>Gedung DPRD Makassar tinggal puing, Sabtu 30 Agustus 2025. (NURHADI/FAJAR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi massa di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebabkan 3 korban meninggal dunia. Berdasar laporan yang dikutip dari Fajar.co.id, korban kehilangan nyawa setelah terjebak dalam kobaran api yang menghanguskan Gedung DPRD Kota Makassar pada Jumat malam (29/8).&nbsp; Pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar terjadi di tengah aksi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dan komunitas driver ojek online (ojol). Seperti aksi yang berlangsung di Jakarta, massa menuntut keadilan bagi Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri.&nbsp; Dikutip pada Sabtu pagi (20/8) korban meninggal dunia di Gedung DPRD Kota Makassar terdiri atas seorang staf anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, seorang staf humas DPRD Kota Makassar, dan seorang kepala seksi kesejahteraan Kecamatan Ujung Tanah.&nbsp; Menurut Fajar.co.id, 2 orang staf yang meninggal dunia di Gedung DPRD Kota Makassar terjebak api dan asap pekat yang menyelimuti gedung tersebut. Mereka terlalu banyak menghirup asap yang bersumber dari korban api saat gedung terbakar. Sementara seksi kesejahteraan Kecamatan Ujung Tanah dikabarkan tewas setelah berusaha menyelamatkan diri dengan cara melompat dari lantai 4 gedung tersebut. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Grestelina dalam kondisi kritis, namun demikian nyawanya tidak tertolong. Aksi massa di Makassar berujung ricuh. Massa yang marah membakar Pos Lalu Lintas di Pertigaan Jalan AP Pettarani-Alauddin. Mereka kemudian menyasar Gedung DPRD Kota Makassar yang saat itu dalam kondisi tanpa penjagaan. Masa dengan mudah menguasai gedung tersebut dalam melakukan pembakaran.&nbsp; Bukan hanya gedung, massa juga membakar mobil dan motor yang berada di area Gedung DPRD Kota Makassar. Dari lokasi tersebut, massa kemudian melakukan pengrusakan terhadap beberapa fasilitas lain seperti lampu lalu lintas dan membakar Gedung DPRD Sulsel.&nbsp;

Aksi massa di Makassar berujung tragis dengan kebakaran Gedung DPRD. Tragedi ini menyebabkan tiga korban meninggal dunia karena terjebak.

Terjebak Kobaran Api, 3 Orang Meninggal Dunia dalam Aksi Massa di DPRD Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220315_1710231.jpg" alt="Aksi massa mantan RT/RW tolak kebijakan Wali Kota Makassar. Antara " width="100%">
<figcaption>Aksi massa mantan RT/RW tolak kebijakan Wali Kota Makassar. Antara </figcaption>
</figure>JawaPos.com-Seratusan mantan Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RT/RW) menolak kebijakan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. Wali kota keluarkan kebijakan pergantian jabatan dengan menunjuk penanggung jawab (PJ) sebagai pengganti jabatan RT/RW setempat.  ”Kami menuntut kejelasan regulasinya dengan menyampaikan aspirasi ini ke dewan agar bisa segera ditindaklanjuti,” tutur juru bicara aksi Junaedi seperti dilansir dari Antara di kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (15/3).  Menurut dia, ada dua tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu. Yakni menolak pengangkatan PJ ketua RT/RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian, mendesak Wali Kota melaksanakan tahap pemilihan sesuai aturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan LPM.  Selain itu, diminta segera dilaksanakan pemilihan sesuai aturan dengan waktu 3 kali 24 jam agar tidak terjadi kegaduhan yang selama ini berpolemik di berbagai kecamatan. ”Kami menilai kebijakan itu cacat prosedur hukum. Sebab, pengurusan RT/RW dan LPM berakhir apabila sudah terbentuk kepengurusan baru. Sampai sekarang tidak ada pengurus baru, kalaupun ada PJ kapan dipilih. Ini kan caranya main tunjuk-tunjuk saja,” ucap Junaedi.  Bahkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW yang dikeluarkan pada 1 Maret 2022, menurut dia, bertentangan dengan perda. Padahal, perwali merupakan turunan dari perda.  Saat ini ada 5.975 ketua RT/RW yang digantikan dengan PJ untuk mengisi kekosongan jabatan. Sehingga, diduga ada unsur diskriminatif penunjukan PJ ketua RT/RW dari dampak dukungan politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020.  Ketua RT/RW di Makassar diberikan gaji Rp 1 jutaan per orang dan diterima per tiga bulan berlaku pada 1 Oktober 2020. Dasarnya mengacu pada Perwali Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Insentif RT/RW Kota Makassar yang dianggarkan dari APBD.  Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merespons penolakan pengangkatan ribuan PJ ketua RT/RW. Kebijakan itu diambil, kata pria yang akrab disapa Danny Pomanto hanya untuk mengisi kekosongan jabatan di tingkat level paling bawah sampai masa jabatan habis.  ”Tidak ada alasan ribut-ribut. Ada juga kirim pesan ke saya kenapa diganti, tidak diganti, tapi memang masa jabatan sudah berakhir. Wali kota saja diganti. Pengangkatan (PJ) itu hanya sementara waktu,” terang Ramdhan Pomanto.

Seratusan Mantan Ketua RT/RW Tolak Kebijakan Wali Kota Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Gubernur-Sulawesi-Selatan-Nurdin-Abdullah-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek inf" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek inf</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPRD Kota Makassar, Erik Horas. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa perizinan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021, yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah.  "Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka NA (Nurdin Abdullah)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (6/4).  Selain Erik Horas, tim penyidik lembaga antirasuah juga mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya. Mereka antara lain seorang PNS, Idham Kadhir; wiraswasta, Fery Tandiady dan mahasiswa, Muhammad Irham Samad.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.  KPK menduga, Nurdin menerima suap dan gratifikasi total Rp 5,4 miliar. Adapun rincian suap dan gratifikasi itu antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.  Sebagai penerima Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sedangkan sebagai pemberi Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kasus Korupsi Nurdin Abdullah, KPK Periksa Anggota DPRD Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengenal-tanda-bayi-tak-cukup-asi-dan-dampak-buat-perkembangannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi perempuan memberikan ASI pada anaknya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perempuan memberikan ASI pada anaknya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Unsur Pimpinan DPRD Kota Makassar bersama Dinas Kesehatan Kota Makassar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.  ”Perda ini sangat penting untuk menyiapkan generasi penerus bangsa ke depan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali seperti dilansir dari Antara pada acara sosialisasi perda tersebut di salah satu hotel di Makassar, Sabtu (13/2).  Pada kesempatan tersebut, hadir Plt Kepala Dinas Kota Makassar Agus Djaja Said dan Ketua DPW Srikandi Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan Irmawati Syahrir sebagai pembicara.  Adi mengatakan, tugas sebagai wakil rakyat, wajib menyebarluaskan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang ASI Eksklusif. Sebab,  perda itu sangat penting dalam menunjang pemeliharaan kesehatan dan tumbuh kembang anak.  Menurut dia, ASI eksklusif adalah kewajiban seorang ibu pada anaknya. Itu adalah hak seorang anak. Atas asas itu, perda ASI eksklusif diterapkan ke ibu-ibu.  ”Pemberian ASI eksklusif dapat menolong mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Membuat bayi maupun ibu terhindar dari berbagai macam penyakit, sehingga menurunkan angka kematian dan kekerdilan (stunting),” ujar Adi.  Dia berharap agar para ibu menyusui tetap menjaga kondisi kesehatan pada situasi pandemi Covid-19 dan bayinya disusui sehingga dapat bisa terjaga dengan baik.  Sementara itu, Plt Kadis Kesehatan Kota Makassar Agus Djaja Said mengatakan, selain mengandung gizi yang komplet untuk nutrisi anak, ASI juga dapat membentuk imunitas tubuh anak lebih kuat.  ”Selain ekonomis dan terjangkau semua kalangan, kekebalan dan gizi anak juga akan terjamin, sehingga dapat mencegah stunting,” ujar Agus.  Ketua DPW Srikandi Pemuda Pancasila Sulsel Irmawati Syahrir menyatakan pemberian ASI eksklusif penting. Sebab, bisa mengurangi risiko infeksi pada bayi.  Karena itu, lanjut dia, sangat penting menggencarkan sosialisasi perda tersebut, apalagi saat pandemi Covid-19 dengan kondisi serba keterbatasan, namun dibutuhkan imun tubuh yang kuat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/rvX3tpsL3Hc

DPRD dan Dinkes Makassar Sosialisasi Perda ASI Eksklusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190410-WA0010.jpg" alt="rapat paripurna dprd makassar. Sahrul Ramadhan" width="100%">
<figcaption>rapat paripurna dprd makassar. Sahrul Ramadhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang akhir masa jabatannya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto ditigih janji oleh anggota dewan. Janji tersebut terkait insentif untuk RT/ RW sebesar Rp 1 juta setiap bulan.  "Kami berharap, masalah ini bisa diselesaikan sebelum wali kota menyelesaikan tugasnya," kata anggota fraksi Partai Golkar, Rahman Pina saat rapat paripurna DPRD Makassar, Rabu (10/4).  Pada rapat paripurna itu Danny-sapaan akrab Mohammad Ramdhan Pomanto- menyampaikan sejumlah capaian pemkot melalui Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan. Bersama wakilnya, Syamsu Rizal, Danny akan segera turun tahta pada 8 Mei mendatang. Momen inilah yang dimanfaatkan sejumlah legislator untuk menagih janji politik Danny.  Dalam forum itu, Rahman Pina menyinggung insentif bagi ketua RT/RW se-Makassar. Pada awal masa jabatan, Danny  menjanjikan insentif Rp 1 juta per bulan. Dengan catatan, pendapatan asli daerah (PAD) Makassar mencapai Rp 1 triliun per tahun. Menurut Rahman, sebagian besar ketua RT/RW sudah menerima haknya.  Namun di antara mereka ada suara sumbang karena belum mendapatkan yang dijanjikan. Ada pula yang sudah menerima insentif, tapi tidak sampai Rp 1 juta. "Menyedihkan, karena tidak terasa tiga minggu lagi periode kepemimpinan wali kota akan berakhir. Kami kehilangan pemimpin luar biasa dengan segala dinamikanya," ujar Rahman.  Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta ikut meminta Danny agar menuntaskan masalah insentif ketua RT/RW yang tidak merata. "Kami rekomendasikan bahwa distribusi insentif kepada ketua RT/RW dialihkan melalui BPM agar bisa langsung ke rekening bank masing-masing penerima," terang Farouk.  Sementara itu, Danny sendiri membentah adanya pembagian insentif yang tidak merata terhadap ketua RT/RW se-Makassar. Danny memastikan seluruhnya telah mendapatkan haknya sesuai kinerja. Insentif Rp 1 juta per bulan diberikan bagi yang memenuhi sembilan kriteria penilaian objektif oleh lurah se-Makassar.  Indikator tersebut, antara lain bagaimana RT/RW mendorong partisipasi masyarakat dalam program strategis, seperti Lorong Garden, Makassar ta’ Tidak Rantasa (kotor), Bank Sampah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta menjalankan aktivitas kontrol sosial. "Tidak ada kriteria kesepuluh. Saya kasi tahu lurah, kalau salah menilai, mereka yang saya copot," tegas Danny.  Danny sekaligus menegaskan bahwa insentif merupakan imbalan atas kinerja ketua RT/RW. Ketua yang disambut positif oleh masyarakat sekitarnya tidak mungkin mendapatkan imbalan setara dengan ketua yang tanpa kinerja. "Semua dapat Rp 1 juta, kecuali yang tidak jalankan fungsi RT/RW dengan baik. Masa semua orang yang sama, ini kan bukan bagi-bagi uang," pungkas Danny.

Jelang Lengser, Wali Kota Makassar Ditagih Janji Soal Insentif RT/ RW oleh Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dicopot-sebagai-sekretaris-dprd-makassar-adwi-ini-karena-kinerja_m_.jpg" alt="Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar." width="100%">
<figcaption>Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adwi Awam Umar buka suara terkait pemberhentian dirinya sebagai Sekretaris DPRD Kota Makassar. Pemberhentiannya santer dikabarkan karena tersandung kasus dugaan reses fiktif bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.  Namun, Adwi membantah kabar tersebut. Menurutnya, pemberhentian sebagai Sekretaris DPRD Makassar karena pertimbangan kesehatan. "Bukan karena itu (dugaan korupsi). Ini karena kinerja. Jadi pimpinan (DPRD Makassar) surati wali kota. Saya juga sakit, sudah dua kali keluar masuk rumah sakit," aku Adwi, Kamis (4/4).  Pemberhentian Adwi terhitung sejak 21 Maret 2019. Wali Kota Makassar kemudian mengeluarkan surat dengan nomor 800.4.42-2019. Dalam surat itu, Wali Kota Makassar menunjuk Kabag Perlengkapan DPRD Kota Makassar Daniel Katto sebagai Plt Sekwan hingga terpilihnya pejabat definitif.  Pemberhentian tersebut dinilai Adwi merupakan hal yang wajar. Saat ini, ia menjabat sebagai staf biasa di Sekretariat Daerah Kota Makassar. "Kalau ada begitu (soal dugaan korupsi), pasti sudah dari dulu di sidang. Saya sakit, jadi diganti," imbuhnya.  Dugaan korupsi dana reses fiktif anggota DPRD Kota Makassar periode 2016-2017 sendiri telah resmi dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Saat itu, Adwi Umar menjadi orang pertamayang dipanggil untuk memberikan klarifikasi.  Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulselbar Salahuddin mengungkapkan, penghentian penyelidikan perkara dilakukan lantaran tim penyelidik tidak menemukan adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Penghentian penyelidikan menyusul dikeluarkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016 nomor: 28.C/LHP/XIX.MKS/05/2017, tertanggal 29 Mei 2017. Kemudian surat BPK pada 2017 nomor: 34.B/LHP/XIX.MKS/05/2018, tertanggal 29 Mei 2018.  Tim penyelidik mulai mengumpulkan bahan keterangan dan data terkait reses fiktif pada Agustus 2018. Proses penyelidikan tertuang dalam surat perintah penyelidikan kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel nomor: PRINT-366/R.4/Fd.1/08/2018, tertanggal 28 Agustus 2018.  "Hasil audit yang dilakukan BPK tidak ditemukan adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan reses anggota DPRD Kota Makassar. Tim penyelidik juga telah melakukan on the spot (pemeriksaan lapangan) di lokasi reses dan itupun telah dilakukan secara acak. Kesimpulannya, penyelidikan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan," terang Salahuddin Kamis (31/1).

Dicopot Sebagai Sekretaris DPRD Makassar, Adwi: Ini Karena Kinerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/sekretaris-dprd-makassar-diganti_m_.jpg" alt="Wali Kota Makassar Mohammad Ramdan Pomanto." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Makassar Mohammad Ramdan Pomanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris DPRD Kota Makassar Adwi Awan Umar dicopot. Jabatan itu kemudian diisi Daniel Katto yang berstatus sebagai pelaksana tugas (plt). Sebelumnya, Daniel menjabat Kabag Perlengkapan DPRD Makassar.  Wali Kota Makassar Mohammad Ramdan Pomanto membenarkan pergantian jabatan tersebut. "Sekwan (sekretaris dewan) kan sudah dinyatakan berhenti setelah ada kasus. Ada temuan-temuan sekitar Rp 3,9 (miliar) yang tidak bisa dikembalikan lagi dan itu sudah temuan resmi," kata pejabat yang akrab disapa Danny Pomanto itu, Rabu (2/4).  Adwi Awan Umar resmi diberhentikan setelah diduga tersandung kasus dugaan korupsi. Pertimbangan karena banyaknya hal berkaitan dengan penurunan kualitas di DPRD. Termasuk pertanggungjawaban keuangan. "Saya nyatakan itu (sekwan) diberhentikan sesuai undang-undang. Kemudian saya tunjuk Plt Pak Daniel Katto," terang Danny.  Terpisah, Kasubag Humas DPRD Makassar Taufiq Nadsir mengaku tak mengetahui bahwa Adwi Awan Umar telah diganti karena tersandung kasus. Yang jelas, Adwi Umar tak lagi menjabat sejak Jumat, 29 Maret 2019. "Karena sakit, kurang sehat setahu saya. Baru tiga hari (berhenti) sejak hari Jumat lalu," imbuh Taufiq.  Penghentian ini dikaitkan dengan dugaan reses fiktif anggota DPRD Kota Makassar yang mencuat pada September 2018. Saat itu, Adwi Awan Umar menjadi orang yang pertama dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas dugaan korupsi.  Namun lima bulan melakukan proses pengumpulan data dan bahan keterangan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) lantas menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana reses fiktif anggota DPRD Kota Makassar 2016-2017. Kejati berdalih tim penyelidik tidak menemukan adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.  Penghentian menyusul dikeluarkannya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2016 nomor: 28.C/LHP/XIX.MKS/05/2017, tertanggal 29 Mei 2017. Menyusul surat BPK pada 2017 nomor : 34.B/LHP/XIX.MKS/05/2018, tertanggal 29 Mei 2018.  Padahal tim penyelidik mulai mengumpulkan bahan keterangan dan data terkait reses fiktif pada Agustus 2018. Proses penyelidikan tertuang dalam surat perintah penyelidikan kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel nomor: PRINT-366/R.4/Fd.1/08/2018, tertanggal 28 Agustus 2018.  "Hasil audit yang dilakukan BPK tidak ditemukan adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan reses anggota DPRD Kota Makassar pada 2016-2017. Bahkan tim penyelidik juga telah melakukan on the spot (pemeriksaan lapangan) di lokasi reses dan itupun telah dilakukan secara acak. Kesimpulannya, penyelidikan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan," terang Kepala Kasi Penkum Kejati Sulselbar Salahuddin kepada sejumlah jurnalis di Makassar, Kamis (31/1) lalu.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd makassar

Berita Terkini