<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/07/Saleh-Mukadam-783600811.jpg" alt="Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka penembakan" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka penembakan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penembakan. Kader Partai Gerindra itu diduga melepaskan tembakan yang mengenai seorang warga bernama Salam hingga meninggal dunia. MSM ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 359 KUHP dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. Berikut fakta-fakta peristiwa penembakan itu: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014839642/ayu-ting-ting-batal-nikah-dengan-lettu-fardhana-nikita-mirzani-singgung-miras-hingga-judi-online">Ayu Ting Ting Batal Nikah dengan Lettu Fardhana, Nikita Mirzani Singgung Miras hingga Judi Online</a> 1. Peristiwa penembakan terjadi saat pesta pernikahan &nbsp;Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik menjelaskan, penembakan terjadi pada Sabtu (6/7) pagi. Saat itu, MSM sebagai warga yang ditokohkan hadir untuk menyambut keluarga besan dengan melepaskan tembakan dalam resepsi pernikahan. "Dalam acara resepsi pernikahan ada kegiatan adat menyambut keluarga besan. Kemudian dalam kegiatan itu pelaku MSM ini hadir sebagai warga yang ditokohkan untuk melepaskan tembakan sebagai penyambutan," kata Umi, Minggu (7/7). 2. Peluru mengenai kepala korban &nbsp;Senjata api yang digunakan oleh MSM itu mengarah ke seorang warga bernama Salam, 32, yang saat itu tengah berada di lokasi acara pernikahan. Peluru tersebut justru mengenai kepala korban. "Senjata api yang ditembakkan itu pelurunya ini mengenai seorang warga yang kala itu tengah duduk di dekat parit di lokasi kejadian. Peluru tersebut langsung mengenai kepalanya," ungkap Umi. 3. Amankan beberapa pucuk senjata&nbsp; Aparat kepolisian mengamankan barang bukti beberapa pucuk senjata api, amunisi hingga magazine. Beberapa yang diamankan yakni satu pucuk senpi jenis Zoraki MOD 914-T, sebuah magazine, sebuah selongsong amunisi, satu pucuk senpi laras panjang FNC Belgia, dan satu pucuk senpi HS. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit menjelaskan, barang bukti itu diamankan setelah pihaknya melakukan penggeledahan di tiga rumah pada lokasi berbeda. "Seluruh barang bukti tersebut didapat dari hasil olah TKP, Tim gabungan menggeledah 3 rumah, diantaranya satu rumah tersangka di Dusun I Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya dan satu rumah MSM di Jalan Cempaka Margorejo Metro Selatan Kota Metro, serta satu rumah milik SW warga Bumi Nabung Timur," papar Andik. 4. Tersangka anggota Partai Gerindra&nbsp; Tersangka Muhammad Saleh Mukadam merupakan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2019-2024, dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029 pada Pileg 2024 lalu. Dalam laman&nbsp; DPRD Lampung Tengah, Saleh Mukadam tergabung dalam Komisi IV.&nbsp; Sebelumnya Mukadam juga pernah tercatat sebagai Sekretaris di Komisi III. Saleh Mukadam juga tercatat dalam susunan pengurus DPC Lampung Tengah. Dia menempati posisi sebagai Wakil Ketua (Waka) I.

Anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penembakan.

Fakta-fakta Anggota DPRD Lampung Tengah Tembak Warga di Resepsi Pernikahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/07/Saleh-Mukadam-783600811.jpg" alt="Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka penembakan" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka penembakan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Saleh Mukadam (MSM), 48, ditetapkan sebagai tersangka penembakan. Ia diduga menembak seorang warga bernama Salam, saat menghadiri resepsi pernikahan di wilayah setempat. Penembakan itu terjadi pada Sabtu (6/7) kemarin. Muhammad Saleh Mukadam merupakan anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Gerindra. Dalam laman&nbsp;DPRD Lampung Tengah, Saleh Mukadam tergabung dalam Komisi IV.&nbsp; Sebelumnya Mukadam juga pernah tercatat sebagai Sekretaris di Komisi III. Saleh Mukadambjuga tercatat dalam susunan pengurus DPC Lampung Tengah. Dia menempati posisi sebagai Wakil Ketua (Waka) I. Saleh Mukadam tinggal di Kampung Mataram Ilir, Lampung Tengah, yang merupakan lokasi peristiwa penembakan tersebut.&nbsp; Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik menjelaskan, penembakan terjadi pada Sabtu (6/7) pagi. Saat itu, MSM sebagai warga yang ditokohkan hadir untuk menyambut keluarga besan dengan melepaskan tembakan dalam resepsi pernikahan. "Dalam acara resepsi pernikahan ada kegiatan adat menyambut keluarga besan. Kemudian dalam kegiatan itu pelaku MSM ini hadir sebagai warga yang ditokohkan untuk melepaskan tembakan sebagai penyambutan," kata Umi kepada wartawan, Minggu (7/7). Senjata api yang digunakan oleh MSM itu malah mengarah ke seorang warga bernama Salam, 32, yang saat itu tengah berada di lokasi. "Senjata api yang ditembakkan itu pelurunya ini mengenai seorang warga yang kala itu tengah duduk di dekat parit di lokasi kejadian. Peluru tersebut langsung mengenai kepalanya," ungkap Umi. Selain mengamankan anggota DPRD tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit senjata api berserta amunisinya. MSM ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 359 KUHP dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. &nbsp;

Muhammad Saleh Mukadam merupakan anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Gerindra. Gara-gara senpi miliknya seorang warga tewas.

Profil Anggota DPRD Lampung Tengah Saleh Mukadam, Kader Gerindra yang jadi Tersangka Penembakan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lagi-kpk-panggil-rombongan-dprd-lampung-tengah_m_.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik KPK kembali memanggil rombongan anggota DPRD Kabupaten&nbsp;Lampung&nbsp;Tengah. Mereka dipanggil sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. "Hari ini, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap 9 saksi dari unsur pimpinan komisi dan anggota DPRD Lampung Tengah," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (13/2). Mantan aktivis ICW ini menyebut pemeriksaan akan dilakukan di SPN Polda Lampung. Pemanggilan ini, merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 20 anggota DPRD Lampung Tengah sejak Senin (11/2). "Saksi yang telah dipanggil kami harap dapat memenuhi pemeriksaan penyidik dan memberikan keterangan sejujurnya," tukasnya. Dia juga menambahkan agar para saksi bisa bersikap kooperatif, salah satunya mengembalikan uang suap yang memungkinkan diterimanya. "Termasuk pengembalian uang jika sudah pernah menerima sebelumnya, merupakan langkah yang lebih baik dan pasti kami hargai secara hukum," jelas Febri. Adapun&nbsp;daftar anggota DPRD Lampung Tengah yang dipanggil hari ini, Agus Riyanto, anggota DPRD Lampung Tengah, Indra Jaya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Tengah, Wayan Suartame, anggota DPRD Lampung Tengah, Misrol Hapi, anggota DPRD Lampung Tengah, dan Hi Ali Imron, anggota DPRD Lampung Tengah&nbsp; "Ada nigat Iskandar, anggota DPRD Lampung Tengah, Mudasir, anggota DPRD Lampung Tengah, I Wayan Subawa, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah dan I Wayan Dama, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah," tukasnya. Dalam kasus ini, Mustafa dijerat KPK sebagai tersangka karena diduga menerima&nbsp;fee&nbsp;dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Lampung Tengah. Menurut KPK,&nbsp;fee&nbsp;itu berjumlah 10-20 persen dari nilai proyek. KPK menyebut total gratifikasi yang diterima Mustafa sebesar Rp 95 miliar. Uang itu, menurut KPK, diterima dalam kurun waktu Mei 2017. Sebelum kasus ini, Mustafa sudah divonis bersalah karena memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah untuk menyetujui pinjaman daerah ke PT SMI. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, dan pencabutan hak pokitik selama 2 tahun.

Lagi, KPK Panggil Rombongan DPRD Lampung Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-gratifikasi-mustafa-kpk-periksa-10-anggota-dprd-lampung-tengah_m_-1.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi yang melilit Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Adapun, KPK memeriksa para saksi itu di SPN Polda Lampung. "Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa)," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (11/2). Mantan aktivis ICW ini menuturkan, para saksi dicecar mengenai informasi penerimaan uang terhadap Mustafa. Kata dia, sebanyak 40 orang anggota DPRD Lampung Tengah dan saksi lainnya yang rencananya akan diperiksa pekan ini. "Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka," ujar Febri. Adapun untuk 10 anggota DPRD Lampung Tengah yang telah diperiksa pada hari ini yaitu Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah, Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah, Evinitria, anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah Hi Hakii dan Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah. "Selain itu, ada juga Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Saenul Abidin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Hi Singa Ersa Awangga, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah dan Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah," jelasnya. Dalam kasus ini, KPK kembali menjerat Mustafa sebagai tersangka. Kali ini, dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar. Sebelum kasus ini, Mustafa pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan. Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dengan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.

Kasus Gratifikasi Mustafa, KPK Periksa 10 Anggota DPRD Lampung Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-gratifikasi-mustafa-kpk-periksa-10-anggota-dprd-lampung-tengah_m_.jpg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa rombongan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mereka diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi yang melilit Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Adapun, KPK memeriksa para saksi itu di SPN Polda Lampung. "Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah di SPN Polda Lampung untuk tersangka MUS (Mustafa)," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Senin (11/2). Mantan aktivis ICW ini menuturkan, para saksi dicecar mengenai informasi penerimaan uang terhadap Mustafa. Kata dia, sebanyak 40 orang anggota DPRD Lampung Tengah dan saksi lainnya yang rencananya akan diperiksa pekan ini. "Pada para saksi didalami informasi tentang dugaan penerimaan uang dari Bupati melalui perantara terhadap tersangka," ujar Febri. Adapun untuk 10 anggota DPRD Lampung Tengah yang telah diperiksa pada hari ini yaitu Riagus Ria, Wakil Ketua II DPRD Lampung Tengah, Joni Hardito, Wakil Ketua III DPRD Lampung Tengah, Evinitria, anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah Hi Hakii dan Yulius Heri Susanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah. "Selain itu, ada juga Made Arka Putra Wijaya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Saenul Abidin, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Hi Singa Ersa Awangga, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah, Ariswanto, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah dan Jahri Effendi, Anggota Komisi I DPRD Kab Lampung Tengah," jelasnya. Dalam kasus ini, KPK kembali menjerat Mustafa sebagai tersangka. Kali ini, dia diduga menerima fee dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran fee 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar. Sebelum kasus ini, Mustafa pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan telah disidangkan. Mustafa pun dinyatakan terbukti bersalah menyuap sejumlah anggota DPRD untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan divonis 3 tahun dengan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakil-ketua-dprd-lampung-tengah-didakwa-menerima-suap-rp-96-miliar_m_224513.jpeg" alt="Ilustrasi sidang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga didakwa menerima uang suap sebesar Rp9,6&lrm; miliar dari Bupati nonaktif Lampung Tengah, Mustafa. Dia didakwa menerima uang suap bersama-sama dengan anggota fraksi PDI-Perjuangan DPRD Lampung Tengah, Rusliyanto. Uang tersebut diberikan Mustafa kepada Natalis yang bertujuan untuk memuluskan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tahun anggaran 2018, sebesar Rp300 miliar "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah dan janji tersebut diberikan agar memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kab. Lampung Tengah," kata Jaksa KPK, Ali Fikri saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (2/7). &lrm;Menurut jaksa, uang tersebut diserahkan Mustafa dan Kadis Bina Marga Lampung Tengah,Taufiq Rahman kepada Natalis Sinaga dalam beberapa tahapan melalui Rusmaladi, Aan Riyanto, Erwin Mursalin, Andri Kadarisman, Ismail Rizki, dan Ike Gunarto. Mulanya pada pertengahan 2017, Dinas Bina Marga Lampung Tengah melakukan koordinasi dengan PT SMI untuk mendapatkan proyek pembiayaan atas sembilan ruas jalan dan satu jembatan dengan total seluruhnya senilai Rp300 miliar. Untuk memenuhi persyaratan pinjaman daerah, Dinas Bina Marga Lampung Tengah harus mendapatkan persetujuan dari pihak DPRD. Mustafa kemudian menyampaikan permohonan persetujuan atas rencana pinjaman daerah ke DPRD Lampung Tengah. Menindaklanjuti surat yang diajukan oleh Mustafa, pihak DPRD Lampung Tengah melakukan pembahasan pada September 2017. Pembahasan atau rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda, Abdul Haq, Kepala BPKAD, Madani, dan Sekretaris BPPRD, Kartubi. Namun pada rapat tersebut, mayoritas fraksi di DPRD Lampung Tengah menolak usulan pinjaman daerah kepada PT SMI. Mengetahui banyak mendapat penolakan, Mustafa kemudian menemui Natalis Sinaga selaku pimpinan DPRD Lampung Tengah dan meminta agar Natalis dapat mempengaruhi anggota fraksi yang menolak usulan peminjaman daerah tersebut. "Untuk keinginan Mustafa itu, terdakwa meminta kepada Mustafa agar menyediakan uang sebesar Rp5 miliar yang akan diserahkan kepada unsur pimpinan DPRD, Ketua Fraksi DPRD, dan Anggota DPRD Lampung Tengah," ujarnya. Permintaan tersebut pun diindahkan oleh oleh Mustafa dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh Taufiq Rahman. Selanjutnya, setelah terjadi komunikasi, Natalis kembali meminta agar Taufiq Rahman menyediakan tambahan uang sebesar Rp3 miliar untuk Ketua DPD Partai Demokrat, PDI-Perjuangan, dan Partai Gerindra, agar usulan pinjaman daerah disetujui masuk APBN tahun 2018. Taufiq Rahman&lrm; mengumpulkan uang permintaan Natalis Sinaga kepada sejumlah kontraktor yang akan mengerjakan proyek Dinas Bina Marga. Uang yang dikumpulkan dari kontraktor rekanan Dinas Bina Marga Lampung Tengah terkumpul hingga Rp12,5 miliar. "Mustafa meminta Taufik Rahman agar menyerahkan uangnya kepada terdakwa untuk dibagikan kepada &lrm;unsur pimpinan dan anggota DPRD Lampung Tengah serta beberapa Ketua Partai, yang direalisasikan secara bertahap sebesar Rp8,96 miliar," jelasnya. Atas perbuatannya, J Natalis Sinaga didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 dan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Didakwa Menerima Suap Rp 9,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-segera-sidangkan-wakil-dan-anggota-dprd-lampung-tengah_m_219048.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahan berkas penyidikan ke penuntutan untuk tersangka Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. Kedua tersangka merupakan penerima suap bupati yang akan segera menjalani sidang. "Hari ini dilakukan pelimpahan berkas dan barang bukti. Jadi proses penyidikan telah selesai dan kemudian dilimpahkan pada tahap penuntutan untuk dua orang tersangka. Pertama tersangka RUS (Rusliyanto), dan JNS (J Natalis Sinaga)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (8/6). Menurut Febri, lokasi penahanan keduanya tidak dipindahkan lantaran sidang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. "Persidangannya akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah dakwaan disusun kemudian sidang didaftarkan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," ujar Febri. Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah memeriksa 54 orang saksi untuk menyelesaikan berkas acara pemeriksaan (BAP) keduanya. Unsur saksi itu diantaranya Ketua DPRD Lampung Tengah dan jajaran pimpinan DPRD Lampung Tengah, Anggota DPRD Lampung Tengah, Sekda Lampung Tengah, serta pihak swasta. Untuk diketahui, kasus ini terungkap dari rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait pinjaman daerah APBD Lampung Tengah 2018. Berawal dari kebutuhan Pemkab Lampung Tengah akan pinjaman daerah berupa surat pernyataan yang harus ditandatangani dengan DPRD Lampung Tengah. Namun DPRD Lampung Tengah disebut meminta adanya fee yang diduga KPK sebesar Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut. Permintaan itu disamarkan lewat kode 'cheese'. Sehingga KPK menetapkan tiga orang tersangka, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Kemudian menyusul Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang diduga memberikan arahan kepada Taufik untuk memberikan suap kepada Natalis dan Rusliyanto.

KPK Segera Sidangkan Wakil dan Anggota DPRD Lampung Tengah