<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/MEDAN-17-B-386681191.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu menghadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kota Medan 2024&ndash;2029 di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (17/9)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu menghadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kota Medan 2024&ndash;2029 di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (17/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kota Medan terpilih masa jabatan 2024&ndash;2029 di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (17/9). Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus Jon Sarman Saragih mengambil sumpah dan janji 50 wakil rakyat tersebut. Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, unsur Forkopimda Kota Medan, Pj Sekda Kota Medan Topan Obaja Putra Ginting, Konsul Negara Sahabat, sejumlah mantan Wali Kota Medan, seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta camat turut menghadiri pengucapan sumpah dan janji tersebut. Sebelum pengambilan sumpah dan janji dilakukan, acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta kata pembukaan yang disampaikan Hasyim SE selaku pimpinan Rapat Paripurna. Setelah itu diteruskan dengan pembacaan SK Pemberhentian Anggota DPRD Medan periode 2019-2024 dan SK Pengangkatan anggota DPRD Kota Medan periode 2024-2029 dari Gubernur Sumatera Utara oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan Muhammad Ali Sipahutar. Usai pengambilan sumpah dan janji, Ketua PN Medan Kelas IA Khusus menyematkan lencana DPRD serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) secara simbolis kepada empat anggota DPRD Medan. Acara dilanjutkan dengan penetapan Wong Chun Sen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPRD Medan Sementara dan Syaiful Ramadhan dari Partai Keadilan Sejahtera juga sebagai Wakil Ketua Sementara. Bobby Nasution dalam sambutannya membacakan pidato tertulis Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Kota Medan yang telah dilantik, menandai puncak dari seluruh rangkaian proses Pemilihan Umum yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu. &ldquo;Kita patut untuk berbangga bahwasannya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali Pemilihan Umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar,&rdquo; kata Bobby Nasution. Atas nama Pemerintah, Bobby Nasution mengucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemungutan suara, serta kepada semua pihak penyelenggara Pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, media, dan masyarakat yang telah berkolaborasi untuk mensukseskan Pemilu dengan demokratis, lancar, dan damai. Lebih lanjut Bobby Nasution menyampaikan tentang kedudukan strategis DPRD dalam kerangka Pemerintahan Daerah. Ditekankannya, DPRD merupakan bagian integral dari Pemerintahan Daerah dan bermitra sejajar dengan Kepala Daerah. Kemudian, diingatkannya, setiap anggota DPRD yang dipilih melalui partai politik harus tetap mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan. &ldquo;Pentingnya anggota DPRD untuk memahami tiga fungsi utama DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan. Saya mengajak anggota DPRD untuk selalu memastikan bahwa Perda yang dibuat harus berdasarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta mampu memecahkan masalah, bukan menambah masalah,&rdquo; ungkapnya. Terakhir, Bobby Nasution mengucapkan selamat bekerja kepada anggota DPRD Kota Medan masa jabatan 2024-2029 yang baru saja dilantik. Dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, imbuhnya, Pemerintah berharap anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Sedangkan kepada anggota DPRD Kota Medan masa jabatan 2019-2024, orang nomor satu di Pemko Medan ini mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa yang telah didedikasikan selama ini.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengucapkan selamat bekerja kepada anggota DPRD Kota Medan masa jabatan 2024-2029 yang baru saja dilantik.

Pelantikan 50 Anggota DPRD Periode 2024-2029, Bobby Nasution : Utamakan Kepentingan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/PHOTO-2021-03-17-19-47-33-1_1_copy_1280x853-2297918335.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau bagian dalam Gedung Warenhuis merupakan aset Pemkot Medan di Kesawan, Medan." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau bagian dalam Gedung Warenhuis merupakan aset Pemkot Medan di Kesawan, Medan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Kota Medan Mulia Syahputra Nasution minta Pemkot Medan melindungi aset tanah dan bangunan. Selama ini beberapa aset terindikasi dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab. &rdquo;Kami menyetujui Raperda Kota Medan tentang Barang Milik Daerah dijadikan perda. Sebab, perda itu nanti berfungsi melindungi aset Pemkot Medan,&rdquo; ucap Mulia seperti dilansir dari Antara di Medan. Menurut dia, Raperda tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya pasal 511 ayat 1. Dalam ayat tersebut dinyatakan perlu menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah melalui peraturan daerah. DPRD Kota Medan mengesahkan Raperda Kota Medan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi perda dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan, Senin (20/11). &rdquo;Kita ingin Pemkot Medan mengambil aset yang dikuasai pihak ketiga, dan memproses secara hukum. BPKA (Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah) juga harus bekerja lebih maksimal,&rdquo; papar Mulia Syahputra Nasution. Dia mengapresiasi langkah Pemkot Medan yang mengambil beberapa aset dari pihak ketiga dengan langsung mengurus keabsahannya. &rdquo;Kita ingin seluruh aset Pemkot Medan bisa diinventarisir, sehingga bermanfaat bagi warga Kota Medan. Jadi bukan laporan keuangan saja harus baik, tetapi laporan aset juga harus baik,&rdquo; ungkap Mulia. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kota Medan Zulkarnain Lubis mengaku, pihaknya berupaya memanfaatkan aset milik Pemkot Medan senilai Rp 30,5 triliun. Sebab, hingga kini belum difungsikan secara optimal.&nbsp; Dia menyebut, aset tersebut berupa tanah senilai Rp 28,2 triliun dan bangunan Rp 2,29 triliun. Di antaranya sudah menjadi aset perusahaan umum daerah dalam bentuk penyertaan modal. Zulkarnain tidak menyangkal hingga kini masih ada aset tanah dan bangunan kurang optimal. Baik fungsi, penggunaan, serta pemanfaatan, sehingga tidak menghasilkan nilai ekonomi. &rdquo;Seharusnya bisa dioptimalkan karena dari sisi lokasi cukup strategis. Malah di lahan kosong diduduki, lalu dipergunakan pihak-pihak tidak berkepentingan, dan bahkan ingin menyerobot lahan itu,&rdquo; tutur Zulkarnain Lubis.&nbsp;

DPRD minta Pemkot Medan melindungi aset tanah dan bangunan sebab beberapa aset terindikasi dikuasai pihak yang tidak bertanggung jawab

Legislator Minta Pemkot Medan Lindungi Aset Tanah dan Bangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/unnamed_3_copy_1280x853_1-2058180515.jpg" alt="Ilustrasi tolak pungutan liar di sekolah. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tolak pungutan liar di sekolah. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan minta Pemkot Medan, terbuka atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam sosialisasi aplikasi e-raport sembilan kepala sekolah dasar negeri di Kota Medan. &rdquo;Pertama jika memang dugaan kasus ini benar-benar ada dan dilakukan, baiknya Pemkot Medan terbuka saja ke publik,&rdquo; ungkap Syaiful seperti dilansir dari Antara di Medan. Sebab, lanjut dia, dugaan kasus tersebut sebelumnya pernah dipraktikkan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam menyelesaikan masalah pungli sejumlah oknum aparat di lapangan. Langkah Wali Kota Medan menerbitkan surat bersifat Rahasia Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 800.1.6.2/889.K menjadi pembicaraan di publik, khususnya di lingkungan Pemkot Medan. &rdquo;Pentingnya keterbukaan dalam kasus ini agar tidak ada kesalahan informasi yang diterima publik, terutama di masyarakat atau bias informasi kasus ini,&rdquo; ujar Syaiful Ramadhan. Dia menegaskan, keterbukaan atas informasi publik diperlukan sebagai upaya dalam menjaga citra dunia pendidikan di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Pihaknya juga meminta Dinas Pendidikan Kota Medan mengklarifikasi jika sembilan kepala sekolah terbukti melanggar dengan mengutip dana sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-raport pada 11 Juli. &rdquo;Berlarut-larut penanganan persoalan ini, jangan sampai jadi bola liar. Kita sangat memahami Wali Kota Medan fokus dalam pembenahan aparatnya dari persoalan-persoalan sensitif, seperti pungli dan gratifikasi,&rdquo; jelas Syaiful. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Laksamana Putra Siregar mengakui, masuk tim pemeriksa ad hoc sembilan kepala sekolah dasar negeri di Kota Medan. Pemeriksaan dilakukan di ruang rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan pada Jumat (18/8) pukul 9.00 WIB.

Anggota DPRD Kota Medan minta Pemkot Medan terbuka atas dugaan pungli dalam sosialisasi aplikasi e-raport sembilan kepala SD negeri di Medan

Legislator Minta Pemkot Medan Terbuka Soal Dugaan Pungli Sembilan Kepala Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20140224240214184506_guru-1.jpg" alt="Ilustrasi guru SD honorer menyampaikan orasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru SD honorer menyampaikan orasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Medan minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendik) mencairkan dana insentif guru honorer. Hak para guru honorer itu tertahan hampir tiga bulan.  ”Kita menerima aspirasi tenaga guru honorer sekolah negeri di Kota Medan yang hampir tiga bulan belum terima honor insentif,” ujar Anggota DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik seperti dilansir dari Antara di Medan.  Haris berharap Dispendik Kota Medan dapat segera mempercepat pencairan dana bantuan insentif guru non aparatur sipil negara (ASN) pada Bulan Suci Ramadan. Sebab dana insentif akan digunakan guru non ASN beragama Islam untuk membeli berbagai macam kebutuhan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.  ”Tentunya sesuai harapan para guru honorer di Kota Medan, sebelum Idul Fitri dana insentif itu sudah bisa didistribusikan,” ucap Anggota DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik.  Dia meminta kepada para guru non ASN bersabar menunggu. Sebab, berdasar informasi Dispendik Kota Medan sedang memproses pencairan bantuan insentif tersebut.  Data Dinas Pendidikan Kota Medan pada 2021 menyebut jumlah guru honorer sekolah negeri SD dan SMP sebanyak 2.537 orang, dan sekolah swasta TK, SD, dan SMP, tercatat 5.744 orang.  ”Wali kota kita konsentrasi kepada peningkatan mutu pendidikan di Kota Medan, yakin lah hal seperti ini segera disahuti,” sebut Haris.  Kepala Dispendik Kota Medan Laksamana Putra Siregar belum menjawab pesan disampaikan lewat aplikasi pesan WhatsApp. Sedangkan nomor telepon seluler mantan kepala Bagian Hukum Setda Kota Medan itu ketika dihubungi tidak menjawab.

Anggota DPRD Medan Minta Dispendik Cairkan Insentif Guru Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230320-WA0101_copy_800x535.jpg" alt="Anggota DPRD Kota Medan Mulai Syahputra Nasution (kanan) ketika melakukan sidak ke Jalan Pandu Baru, Medan, Senin (20/3). Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Kota Medan Mulai Syahputra Nasution (kanan) ketika melakukan sidak ke Jalan Pandu Baru, Medan, Senin (20/3). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi III DPRD Kota Medan Mulia Syahputra Nasution minta Perumda Pasar segera mengkaji ulang kontribusi 95 unit ruko di Jalan Pandu Baru, Kota Medan.  ”Kita menyayangkan buruknya pengelolaan aset Pemkot Medan yang dikelola Perumda Pasar,” ucap Mulia seperti dilansir dari Antara di Medan.  Menurut dia, aset milik Pemkot Medan di kawasan pertokoan itu ditemukan membayar sewa satu unit rumah toko (ruko) hanya sebesar Rp 78.900/bulan. Selain harga sewa sangat rendah, ternyata ada manipulasi soal jumlah unit ruko.  ”Berdasar pengakuan manajemen Perumda Pasar sebanyak 57 unit, fakta di lapangan sebenarnya ada 95 unit ruko. Beberapa orang menyewa ruko lebih dari satu unit, namun kontribusinya cuma satu unit,” tutur Mulia Syahputra Nasution.  Belum lagi, dia menjelaskan, dari hasil temuan menyebutkan ada penyewa yang namanya tertera di Perumda Pasar, tapi menyewakan lagi kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi.  ”Kita minta kepada jajaran direksi Perumda Pasar agar melakukan perhitungan ekonomis, sehingga bisa menyesuaikan nilai retribusi yang baru,” papar Mulia.  Dirut Perumda Pasar Suwarno mengaku, tidak mengetahui bahwa ada aset ruko milik Pemkot Medan di Jalan Pandu Baru. Pihaknya baru mengetahui aset yang dikelola perusahaan umum daerah setelah muncul pemberitaan di media.  ”Ke depan akan kita kaji ulang penetapan harga sewa,” ungkap Suwarno.

DPRD Medan Minta Perumda Pasar Kaji 95 Unit Ruko di Jalan Pandu Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230317-WA0014_copy_800x517_1.jpg" alt="Sejumlah ruko di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah ruko di Jalan Pandu, Medan, Sumatera Utara. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi III DPRD Kota Medan segera mengklarifikasi kepada pemerintah kota atas aset sebanyak 57 unit rumah toko (ruko) di Jalan Pandu Baru, Medan, Sumut.  ”Kita akan jadwalkan pemanggilan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Perumda Pasar untuk mengetahui cerita sebenarnya,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afif Abdillah seperti dilansir dari Antara di Medan.  Sebab, lanjut dia, hingga kini masih terdapat aset milik Pemerintah Kota Medan yang belum dilaporkan keberadaan. Termasuk 57 ruko di inti kota tersebut.  Dikabarkan kontribusi sewa puluhan bangunan rumah toko di Jalan Pandu Baru tersebut sangat minim. Padahal Pemkot Medan telah menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) naik menjadi Rp 3,56 triliun atau meningkat sekitar 17,01 persen dibandingkan PAD tahun lalu.  ”Kita menyayangkan bila kontribusi sewa itu minim. Tapi kita segera melakukan kunjungan lapangan untuk mendapat kepastiannya,” terang Afif.  Politikus muda itu meminta Pemkot Medan untuk mengubah kebijakan penetapan harga sewa ruko di Jalan Pandu Baru. Hal itu agar PAD Kota Medan meningkat.  ”Sudah sepatutnya pendapatan sewa aset lebih serius lagi, karena banyak aset disewakan dengan nilai rendah,” ujar Afif yang merupakan putra mantan Wali Kota Medan Abdillah.  Kepala Perumda Pasar Cabang Sambas Ferry mengatakan, sebanyak 57 unit rumah toko masih disewakan kepada pelaku UMKM. Terutama mayoritas tukang jahit.  Dia menyebut, kontribusi yang diterima dari penyewa ruko di Jalan Pandu Baru tersebut bervariasi mulai dari Rp 78.900 sampai Rp 361.600/bulan.  Diketahui, tukang jahit di Jalan Pandu Baru, Medan, terkenal kualitas mewahnya yang bisa dijangkau warga ekonomi kelas menengah ke atas. ”Kalau kontribusi kebersihan yang diterima Rp 11.300 hingga Rp 81.400 per bulan. Total keseluruhan sekitar Rp 14 juta per bulan,” terang Ferry.

DPRD Medan Segera Klarifikasi 57 Unit Ruko di Jalan Pandu Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/antarafoto-minyakita-langka-7223-rm-1.jpg" alt="Ilustrasi minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi minyak goreng kemasan bersubsidi Minyakita. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi III DPRD Kota Medan menemukan minyak goreng kemasan merek Minyakita mengalami kelangkaan di sejumlah pasar jelang Ramadan.  ”Kami ke salah satu supermarket di Jalan Ring Road dan di sana tidak ada Minyakita,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Medan Afif Abdillah seperti dilansir dari Antara usai inspeksi mendadak (sidak) bahan pokok jelang Ramadan di Medan, Senin (14/3).  Menurut dia, pengelola supermarket mengaku kesulitan dalam memenuhi persediaan di pasaran sejak tiga bulan terakhir.  Tercatat, ketika DPRD Kota Medan menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak terkait pada Februari, terungkap persediaan Minyakita di Kota Medan hanya tinggal 2.000 liter. Data Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan pada Desember 2022 menyebut kebutuhan minyak goreng, baik kemasan maupun curah di daerah ini sekitar 1.826 ton/bulan atau 60,88 ton/hari.  ”Pengelola supermarket di Jalan Ring Road ini kesulitan mendapatkan stok penjualan yang masuk,” ujar Afif Abdillah.  Sedangkan ketika sidak di salah satu pasar modern di Jalan Gatot Subroto, Medan, Afif Abdillah menemukan produk Minyakita dengan harga jual Rp 14.000/liter.  ”Kalau salah satu swalayan di Jalan Gatot Subroto, Minyakita banyak. Bahkan kapan saja dibutuhkan bisa masuk,” kata Afif yang juga menjabat Ketua DPD Partai Nasdem Kota Medan.  Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan akhir Januari menjelaskan, alasan minyak goreng merek Minyakita mulai langka dan sulit didapat di pasaran. ”Minyakita ada dua sebab, harga tidak naik, tapi di pasar-pasar rakyat berkurang kiriman, karena Minyakita ini sekarang menjadi merek yang digemari oleh setiap konsumen,” papar Zulkifli.  Minyakita adalah merek minyak goreng yang diluncurkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Juli 2022 untuk menekan harga minyak goreng yang tinggi. ”Dia (Minyakita) tidak hanya di pasar tradisional tetapi Minyakita ini sudah masuk ke pasar-pasar modern, ritel modern, semua orang sekarang sudah membeli Minyakita, karena kualitas Minyakita sama dengan merek premium,” kata Zulkifli.

DPRD Medan Sebut Minyakita Langka Jelang Ramadan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2022-02-22-at-16.01.10_1.jpg" alt="Petugas Satpol PP Kota Medan menertibkan bangunan mewah di Jalan Katelia, Kelurahan Helvetia Timur, Medan. Muhammad Said/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Kota Medan menertibkan bangunan mewah di Jalan Katelia, Kelurahan Helvetia Timur, Medan. Muhammad Said/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Legislator DPRD Kota Medan minta petugas ketenteraman dan ketertiban (trantib) kecamatan se-Kota Medan menindak bangunan bermasalah di ibu kota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) itu.  ”Saya sudah ingatkan petugas trantib kelurahan hingga kecamatan, bahkan camat sendiri agar lebih mendikte untuk tidak tatap muka dengan bangunan bermasalah,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik seperti dilansir dari Antara di Medan.  Sebab, menurut dia, pihaknya menemukan atas tindakan tatap muka yang dilakukan beberapa oknum petugas trantib telah menimbulkan masalah. Terutama, izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Medan.  Akibatnya, lanjut Haris, sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi IMB tidak mencapai target setiap tahun yang dipungut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Medan No.83/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5/2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan.  ”Persoalan IMB ini adalah wewenang petugas trantib untuk melakukan pengawasan bangunan,” ungkap Haris.  Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Hendra D. S. Dia menyebutkan, persoalan tata ruang, tata bangunan, dan PAD dari retribusi IMB di Kota Medan cenderung mengalami kebocoran.  ”Pengawasan IMB dasarnya dari lingkungan, kelurahan, dan kecamatan. Pertanyaannya, apakah sudah dilakukan teguran, jika ada temuan bangunan bermasalah,” tutur Hendra.  Sementara itu, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Endar Sutan Lubis mengatakan, telah memberikan surat teguran sejumlah bangunan bermasalah.  ”Surat teguran ini, kita teruskan kepada Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Medan untuk dilakukan penindakan,” ujar Endar Sutan Lubis.

DPRD Minta Trantib Tindak Bangunan Bermasalah di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/usu-lgbt1.jpg" alt="Ilustrasi Demo mahasiswa tolak LGBT. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Demo mahasiswa tolak LGBT. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Kota Medan Syaiful Ramadhan mendorong semangat larangan perilaku penyuka sejenis lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi Raperda Kota Medan.  ”Secara obrolan ada semangatnya kawan-kawan. Selain PKS (Partai Keadilan Sejahtera), seperti Demokrat, Nasdem, dan PAN (Partai Amanat Nasional) itu sama,” kata Syaiful seperti dilansir dari Antara di Medan.  Legislator itu meyakini, dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Raperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT tersebut. Masyarakat Kota Medan menolak perilaku LGBT yang menyimpang dan tidak sesuai nilai-nilai kemanusiaan dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila.  ”Namun bila ada yang berlanjut di raperda, mungkin sedang dibahas masing-masing fraksi,” terang Syaiful.  Syaiful Ramadhan menilai, kampanye perilaku LGBT di ibu kota Provinsi Sumatera Utara dewasa ini sudah meresahkan dan dikhawatirkan dicontoh anak-anak di Kota Medan.  ”Kalau saya melihat ini sudah meresahkan, karena mereka muncul di kawasan-kawasan yang ramai orang. Bukan hanya dewasa, tapi anak-anak dan remaja kita ada di sana,” terang Syaiful Ramadhan.  Dia juga mendorong Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait supaya mengkampanyekan bahwa penyakit sosial itu bisa disembuhkan.  ”Saran saya pemerintah memperbanyak kegiatan positif bagi masyarakat, dan mereka ini juga dikampanyekan untuk bisa sembuh. Tidak boleh kita biarkan, karena makin bertambah nanti,” tutur Syaiful yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan.  Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara tidak mentolerir praktik pasangan sejenis atau LGBT di Kota Medan, Sumatera Utara. ”Sepanjang saya jalan dari kantor Wali Kota Medan sampai sini, saya lihat kok yang cowok sama cowok. Enggak ada ya, Kota Medan enggak ada LGBT. Kita anti LGBT,” tegas Bobby pada malam pergantian tahun di Medan, Sabtu (31/12).

Legislator Dorong Semangat Larangan LGBT Jadi Raperda Kota Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Screenshot_2023-01-09-22-18-40-828_com.instagram.android_copy_800x5471.jpg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau pemasangan u-ditch di Jalan STM, Medan, Sumatera Utara. Diskominfo Kota Medan/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau pemasangan u-ditch di Jalan STM, Medan, Sumatera Utara. Diskominfo Kota Medan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Kota Medan Rudiyanto Simangunsong menginginkan agar pekerjaan pembangunan berupa pemasangan drainase oleh Pemerintah Kota Medan tak merugikan warga.  ”Prinsipnya kita mendukung upaya Pemkot Medan menuntaskan masalah banjir, tapi kita tidak ingin program itu merugikan  warga,” ujar Rudiyanto Simangunsong seperti dilansir dari Antara di Medan.  Apalagi, lanjut dia, Pemkot Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi telah melaksanakan program pembangunan drainase secara besar-besaran tahun lalu. Salah satunya pekerjaan pembangunan berupa pemasangan drainase di kawasan Jalan STM, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sejak tahun lalu.  Data Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan akhir 2022 menyebutkan telah membenahi sebanyak 65 titik infrastruktur drainase berupa pemasangan drainase beton berupa u-ditch untuk mengatasi genangan banjir.  ”Kita langsung menjumpai masyarakat di Jalan STM dan mereka mengaku sudah tiga bulan tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi saat proyek drainase,” kata Rudiyanto Simangunsong.  Oleh karena itu, dia mengharapkan pengawasan pengerjaan proyek itu dilakukan langsung oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan masalah.  ”Hal ini karena program pembangunan Pemkot Medan seharusnya tidak menciptakan masalah baru, terutama tidak terganggu kegiatan ekonomi masyarakat,” ucap Rudiyanto Simangunsong.  Selain itu, lanjut dia, warga di Jalan STM menyampaikan bahwa mereka tidak berusaha akibat proyek berlangsung. Sehingga, mereka kebingungan mencari uang untuk makan, bayar sekolah, dan lainnya.  ”Ada tiga kali putus listrik karena alat berat proyek ini dan warga membayar sendiri untuk perbaikan listrik,” ungkap Rudiyanto.​

Anggota DPRD Ingin Pekerjaan Drainase Kota Medan Tak Rugikan Warga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd kota medan

Berita Terkini