<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/AKSI-TOLAK-BBM-MALANG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ada pemandangan tak biasa dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Senin (5/9). Dalam sidang dengan agenda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 itu, semua fraksi menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.  Seusai menyampaikan pandangan umum masing-masing, beberapa ketua fraksi membentangkan kertas bertulis ”menolak kenaikan BBM”. Selain melalui bentangan poster, penolakan juga dibubuhkan dalam pandangan umum fraksi.  ”Kami menolak keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM,” ujar Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) H. Rokhmad seperti dilansir Jawa Pos Radar Malang.  Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, mulai Kamis lusa (8/9) dana bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari pusat akan mulai turun. Kota Malang akan mendapat kucuran dana sekitar Rp 20 miliar. “Nantinya akan ada sekitar 20.273 penerima bantuan langsung tunai,” kata Sutiaji.  Sutiaji mengaku tak sepakat dengan subsidi perorangan tersebut. Sebab selama ini kerap salah sasaran. Namun, karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, dia harus mematuhinya. “Sebaiknya memang subsidi pasar. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat juga,” ujarnya.  Ratusan Mahasiswa Turun Jalan  Ratusan mahasiswa di Kota Malang akhirnya turun ke jalan. Mereka memadati jalan di depan gedung DPRD Kota Malang. Aksi itu dilakukan sebagai respons keras atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu.  Peserta demo yang berasal dari dua organisasi mahasiswa itu menilai kenaikan harga BBM saat ini sebagai keputusan yang melukai hati rakyat. Pasalnya, saat ini rakyat sedang merangkak memperbaiki ekonomi pasca dihantam pandemi Covid-19. Apalagi kenaikan harga BBM itu langsung disambut kenaikan harga barang dan jasa lainnya.  Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang La Rian Hidayat menyampaikan tiga tuntutan kepada DPRD Kota Malang. Di antaranya, copot Menteri ESDM, BUMN, dan Keuangan. Selanjutnya, mereka mendesak pemerintah agar segera menurunkan kembali harga BBM. Terakhir, HMI meminta agar direktur utama Pertamina dicopot dari jabatannya.  ”Kami berikan batas waktu hingga 3 kali 24 jam. Jika dalam waktu tersebut belum ditemukan tanda-tanda harga BBM akan turun, kami akan mengerahkan masa yang lebih banyak lagi,” ujarnya.  Rian, sapaan akrabnya, mengaku akan menggandeng berbagai organisasi dan elemen lainnya. Tidak hanya itu, masyarakat lain yang juga berkepentingan juga akan diajak turut serta untuk turun aksi.  Di tempat lain, Sekretaris Jenderal KAHMI Kota Malang Muhamad Aris Pratama juga menyampaikan tiga tuntutan serupa. Di antaranya menolak kenaikan harga BBM, mengendalikan harga bahan pokok, dan menunda proyek nasional nonstrategis.  Aris menilai pencabutan subsidi BBM dirasa tidak tepat. Padahal proyek-proyek nasional yang tidak memiliki dampak langsung kepada rakyat masih bisa terus berjalan.  Dia mendesak DPRD Kota Malang untuk menyuarakan hal yang sama terkait tuntutantuntutan tersebut. ”Jika dalam waktu tiga hari harga BBM belum turun, dirinya mengaku akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan tajuk yang berbeda, yakni turunkan Ketua DPRD Kota Malang beserta ketua-ketua fraksi yang ada,” ungkapnya.  Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menerima semua tuntutan tersebut. Pihaknya mengaku sepakat menolak kenaikan harga BBM. Pihaknya mengatakan akan menyambungkan aspirasi tersebut ke pusat.  Made menambahkan, semua ketua fraksi di DPRD Kota Malang juga mengatakan hal sama, yakni menolak kenaikan harga BBM. ”Kami akan tindak lanjuti ke atasan untuk itu,” pungkasnya.

BBM Naik, Semua Fraksi DPRD Kota Malang Beber Kertas Bertulisan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSBB-Malang-Raya-Hari-Pertama-170520-abs-3-1.jpg" alt="Suasana jalan di Kota Malang lengang saat pemberlakuan PSBB beberapa bulan lalu. Ari Bowo Sucipto/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana jalan di Kota Malang lengang saat pemberlakuan PSBB beberapa bulan lalu. Ari Bowo Sucipto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengharapkan Pemerintah Kota Malang bisa dengan efektif menekan persebaran virus korona. Dengan begitu, tidak perlu kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, sektor perekonomian Kota Malang akan terdampak lebih dalam jika PSBB kembali diberlakukan untuk menekan persebaran Covid-19.  ”Kita berharap tidak ada lagi PSBB karena perekonomian akan lumpuh. Semoga Kota Malang bisa menekan laju persebaran Covid-19 bersama-sama,” kata Made seperti dilansir dari Antara di Kota Malang, Kamis (10/9).  Saat ini, salah satu wilayah yang akan kembali menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta. Sebab, peningkatan jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 terus bertambah. Rencananya, PSBB kembali dilakukan pada 14 September.  Kota Malang, bersama Kota Batu, dan Kabupaten Malang, telah melaksanakan PSBB pada 17–30 Mei. Pada saat penerapan PSBB tersebut, hampir seluruh sektor perekonomian dihentikan beroperasi. Saat ini, beberapa sektor, seperti pariwisata, perhotelan, dan lainnya, telah diizinkan untuk kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Masyarakat juga diingatkan terus untuk mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah.  Made menambahkan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Malang berupaya untuk meningkatkan kesadaran warga Kota Malang menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar rumah. Dengan berbagai gerakan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan tersebut, warga Kota Malang semakin sadar pentingnya menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.  ”Kita harapkan, gerakan-gerakan tersebut bisa menekan persebaran Covid-19. Jangan sampai Kota Malang menerapkan PSBB lagi,” kata I Made Riandiana Kartika.  Saat ini, Pemerintah Kota Malang getol mengingatkan warga untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker, akan diberikan sanksi sosial dan administratif.  Made menambahkan, diharapkan penerapan sanksi tersebut dilakukan dengan pendekatan humanis agar warga yang melanggar protokol kesehatan sadar pentingnya menggunakan masker. ”Kami minta untuk pendekatan humanis dulu, jangan sampai masyarakat terbebani dengan sanksi denda,” ujar I Made Riandiana Kartika.  Tingkat kepatuhan warga Kota Malang untuk mengenakan masker pada saat melakukan aktivitas di luar rumah, masih berada pada kisaran 55–60 persen. Pemerintah Kota Malang mengingatkan warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Di wilayah Kota Malang, hingga saat ini, ada 1.531 kasus konfirmasi positif Covid-19. Dari total tersebut, sebanyak 136 orang dilaporkan meninggal dunia, 1.014 orang dinyatakan sembuh, dan sisanya masih menjalani perawatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=I6T-A3lfAcc

DPRD Berharap Kota Malang Tak Perlu Kembali Terapkan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/183bd412-9fda-4bda-bfc9-f5696a964f8f-1.jpg" alt="Suasana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Arema FC ke-33 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur pada Selasa (11/8). Humas Pemkot Malang/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Arema FC ke-33 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur pada Selasa (11/8). Humas Pemkot Malang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menetapkan 11 Agustus sebagai Hari Arema atau Arema Day. Penetapan tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat salam satu jiwa bagi warga Kota Malang, Jawa Timur.  Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, penetapan 11 Agustus sebagai Hari Arema bagi warga Kota Malang tersebut, merupakan inisiatif dari para wakil rakyat. Agar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) tim Arema FC dirasakan seluruh warga.  ”Dengan peraturan perundangan yang berlaku, DPRD Kota Malang berinisiatif menyatakan bahwa 11 Agustus sebagai Hari Arema atau Arema Day,” kata Made seperti dilansir dari Antara di Kota Malang pada Selasa (11/8).  Made menambahkan, dengan penetapan 11 Agustus menjadi Hari Arema, bukan hanya aparatur sipil negara (ASN) dan anggota DPRD Kota Malang saja yang mengenakan atribut tim berjuluk Singo Edan tersebut, namun juga bagi warga Kota Malang lain.  Menurut Made, ada beberapa program yang digagas seperti pembebasan biaya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi warga Kota Malang yang lahir pada 11 Agustus serta beberapa program lain. ”Kita harapkan bukan hanya ASN dan anggota DPRD saja yang mengenakan atribut Arema pada 11 Agustus, akan tetapi seluruh warga Kota Malang,” ujar Made.  Wali Kota Malang Sutiaji menambahkan, pada peringatan HUT Arema FC ke-33 yang dirayakan dengan sederhana tersebut, diharapkan tetap mampu mengobarkan salam satu jiwa yang menjadi komitmen para pendukung tim berjuluk Aremania itu. ”Sukses untuk Arema, kita dukung dengan doa. Mudah-mudahan, di tengah pandemi Covid-19 ini, Arema semangatnya tetap sama, salam satu jiwa digelorakan arek Malang,” kata Sutiaji.  Tim berjuluk Singo Edan, Arema FC, pada 11 Agustus 2020 merayakan ulang tahun yang ke-33. Pada masa sebelum pandemi Covid-19, ribuan Aremania dengan menggelar konvoi di jalan-jalan utama Kota Malang, Kabupaten Malang, hingga Kota Batu. Namun, perayaan ulang tahun kali ini, manajemen Arema FC akan menggelar serangkaian kegiatan yang tidak menimbulkan kerumunan massa.  Salah satu agenda perayaan HUT Arema FC ke-33 adalah konser virtual bersama Dkross dengan tema Jangan kemana-mana, tapi di mana-mana. Konser virtual tersebut menggandeng pihak kepolisian, TNI, dan juga Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan tersebut, merupakan salah satu langkah edukasi dari manajemen Arema FC kepada para Aremania, agar perayaan ulang tahun Singo Edan tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

DPRD Kota Malang Tetapkan 11 Agustus sebagai Hari Arema

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSBB-Malang-Raya-Hari-Pertama-170520-abs-1-1.jpg" alt="Pengendara motor melintas di depan mural topeng malangan saat pemberlakuan PSBB di Jalan Raya Ahmad Yani, Malang, Jawa Timur. Ari Bowo Sucipto/Antara" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor melintas di depan mural topeng malangan saat pemberlakuan PSBB di Jalan Raya Ahmad Yani, Malang, Jawa Timur. Ari Bowo Sucipto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Malang menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Malang Raya kurang efektif untuk menekan pergerakan masyarakat dalam upaya untuk memutus penyebaran virus korona jenis baru atau Covid-19.  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan, sejak PSBB diterapkan pada 17 Mei, warga di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, belum terlihat mengurangi aktivitas di luar rumah. Terutama pada siang hari.  ”Kekhawatiran kami sejak awal, pada siang hari jalan-jalan di Kota Malang masih ramai. Baru pada malam hari seperti kota mati,” kata Made seperti dilansir dari Antara.  Made menjelaskan, pihaknya telah mengingatkan pemerintah daerah bahwa pada penerapan PSBB di wilayah Malang Raya menjelang parayaan Idul Fitri 1441 Hijriyah akan memiliki tantangan tersendiri untuk membatasi pergerakan warga di luar rumah. Sebab, menjelang pelaksanaan Idul Fitri, aktivitas masyarakat memiliki kecenderungan mengalami peningkatan. Utamanya pada aktivitas berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan warga.  ”Karena tradisi masyarakat menjelang Lebaran pasti aktivitasnya meningkat,” ujar Made.  Selama proses pembahasan penerapan PSBB di wilayah Malang Raya, dia mengaku, tidak dilibatkan oleh pemerintah daerah. Padahal, pembahasan penerapan PSBB di Malang Raya perlu melibatkan wakil rakyat di pemerintahan. ”Sebagai wakil rakyat, kami tidak dilibatkan sama sekali. Padahal kami banyak aspirasi dari masyarakat yang perlu disampaikan,” terang Made.  Wilayah Malang Raya yang merupakan gabungan dari Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, mulai menerapkan PSBB pada Minggu (17/5). PSBB di wilayah Malang Raya bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19.  Untuk memasuki wilayah Kota Malang selama PSBB, dilakukan serangkaian pemeriksaan. Yakni meliputi, kondisi fisik pengendara, identitas para pengendara kendaraan bermotor, serta surat-surat pendukung lain yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB.  Untuk tetap bisa memasuki wilayah Kota Malang selama PSBB, bagi orang yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta harus menunjukkan surat tugas dari instansi terkait. Kemudian, untuk pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia, beberapa syarat di antaranya adalah menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit dan KTP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=q3hF_1yb-vE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=a-Oc1gnd9pU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=H9s0Q3Sowvk

DPRD Anggap PSBB Malang Raya Kurang Efektif Tekan Penularan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-12-at-1.07.39-PM.jpeg" alt="Para peserta rapat paripurna DPRD Kota Malang yang memakai baju arema. Fisca Tanjung" width="100%">
<figcaption>Para peserta rapat paripurna DPRD Kota Malang yang memakai baju arema. Fisca Tanjung</figcaption>
</figure>Suasana Gedung DPRD Kota Malang tampak berbeda dari biasanya, Jumat pagi  (12/4). Rapat paripurna yang umumnya diikuti oleh orang-orang berpakaian safari, justru didominasi warna biru. Identitas Arema FC.  &nbsp;  FISCA TANJUNG, Malang  —  Kera-kera Ngalam siap mendukung Arema FC. Ya, malam nanti klub kebanggaan warga Malang itu akan menjalani leg kedua Final Piala Presiden 2019. Lawannya Persebaya Surabaya.  Sejak Kamis (11/4), sudah ada instruksi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mengenakan jersey Arema dengan segala pernak-perniknya selama sehari. Itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Arema FC.  Rapat paripurna di DPRD Kota Malang jadi bukti. Seluruh pejabat pemeritahan maupun wakil rakyat mengenakan kostum Arema. Mulai Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto, Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto, dan lainnya.  Mereka semua mengenakan pakaian berbau Arema. Tak hanya pakaian, tidak sedikit pula yang mengenakan aksesori tambahan. Seperti syal, topi, dan beanie hat.  Sutiaji mengatakan, penggunaan atribut bernuansa Arema ini memang sengaja diinstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkot, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan seluruh instansi lainnya.  "Ini momentum, karena di leg pertama kita, Arema, mampu menahan Persebaya dengan skor 2-2. Itu dalam tekanan tinggi Bonekmania. Artinya, mental juara sudah teruji di leg pertama itu," ujarnya usai rapat paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2018.  Oleh karena itu, Sutiaji bersama segenap warga Malang Raya mendoakan untuk kemenangan Arema. Sekaligus membawa pulang Piala Presiden untuk kedua kalinya sepanjang sejarah.  Sutiaji yakin pertandingan akan berjalan damai dan kondusif. Apalagi, lanjut dia, Aremania sudah sangat dewasa, bijak, dan pelopor suporter damai.  Tak hanya saat rapat paripurna, pemakaian atribut Arema juga terlihat saat pelaksanaan apel pagi di sejumlah instansi. Kasubag Protokol DPRD Kota Malang Ken Prabandari Aprilia mengatakan, dirinya mengaku mengenakan pakaian bernuansa Arema untuk memberikan dukungan penuh kepada tim Singo Edan. Bahkan, perempuan yang akrab disapa Niken itu sengaja menjahit baju bernuansa biru secara dadakan.  "Ini hanya dijahit 4 jam. Memang mendadak bikinnya," ujarnya sembari menunjukkan dress berwarna biru.  Untuk menyempurnakan penampilan, Niken juga menyertakan aksesori seperti syal dan beanie hat. Supaya terlihat lebih sporty, dia juga melengkapi outfit dengan mengenakan sepatu sport.  "Saya beserta masyarakat Malang memberikan dukungan penuh agar Arema bisa menang," harapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG_20190412_102532.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penampilan Kabag Protokol DPRD Kota Malang Ken Prabandari Aprilia yang memakai dress bernuansa Arema. Niken mengaku menjahit baju tersebut secara dadakan selama 4 jam. (Fisca Tanjung/ JawaPos.com)  Sementara itu anggota Komis D DPRD Kota Malang, Nanik Qurrata Akyunin mengatakan, penggunaan atribut bernuansa Arema ini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada Arema FC. "Berikan support dan semangat agar menjadi juara. Kepedulian pemkot juga, semua warga Malang juga peduli," kata dia.  Meskipun instruksi yang diberikan terbilang mendadak, Nanik tidak merasa kesulitan untuk menemukan baju bernuansa Arema yang dikenakannya saat rapat paripurna. Pasalnya, dia mengaku sebagai seorang Aremanita sejati.  "Saya pribadi Aremanita. Jadi tidak sulit untuk menemukan pakaian Arema. Mix and match-nya juga tidak sulit," tutur kader Partai Demokrat ini.  Ketika menghadiri rapat, Nanik memadukan kemeja biru bernuansa Arema dengan menambahkan syal Arema. Guna mempercantik penampilan, tak lupa dia juga menyertakan kalung dengan bandul liontin putih agar terlihat lebih elegan.  Pemandangan serupa juga terlihat di kantor Disnaker Kabupaten Malang. ASN maupun staf juga memakai jersey Arema.  Salah seorang karyawan Disnaker Antika Hapsari menuturkan, pemakaian atribut Arema saat jam kerja tidak memberatkan dirinya. Apalagi pemakaian kostum itu hanya imbauan, bukan kewajiban.  "Kalau nggak punya boleh pakai kaos biru saja kan. Lagipula tidak setiap hari juga pakai begini. Jadi yang ngaku cinta Arema boleh lah berpartisipasi," tuturnya.  Dia mengaku, pemakaian atribut itu juga sebagai bentuk dukungannya kepada Singo Edan. Bahkan, dirinya berencana akan melihat pertandingan secara langsung di Stadion Kanjuruhan Malang. "Harapannya Arema bisa juara. Tapi kalau pun tidak juara ya nggak apa-apa, tapi jangan dihujat pemainnya," ungkapnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG_20190412_102532.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Rapat Paripurna Serbabiru, Kabag Protokol Sampai Jahit Baju Mendadak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-mobdin-dprd-kota-malang-rp-508-m-sutiaji-kok-bisa-lolos_m_.jpg" alt="Wali Kota Malang Sutiaji." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Malang Sutiaji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Wali Kota Malang Sutiaji turut menanggapi pengadaan mobil dinas (mobdin) pimpinan DPRD Kota Malang senilai Rp 5,08 miliar yang menuai polemik beberapa hari terakhir. Sutiaji mengaku tidak mengetahui adanya penganggaran tersebut. Sutiaji mengatakan, dirinya juga sempat dibuat kaget dengan pagu anggaran yang diplotkan untuk mobdin tersebut. Bahkan, sebenarnya dia sendiri tidak setuju dengan nominal yang terbilang fantastis tersebut. "Ngeplotnya (pos perencanaan anggaran) kok terlalu tinggi. Saya juga sempat marah, kok bisa lolos (dalam pembahasan perencanaan APBD)," ujarnya, Jumat (15/2). Sutiaji mengungkapkan, pada saat penyusunan pengadaan tersebut, dirinya sedang dalam masa cuti kampanye karena maju dalam Pilkada 2018. Saat itu, dirinya masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Malang. Melihat hal tersebut, dirinya meminta agar legislatif merevisi anggaran untuk pengadaan mobdin tersebut. "Itu domainnya teman-teman dewan. Pelaksanaannya (lelang) kan setelah PAK (Perubahan Anggaran Keuangan). Nanti dilihat dulu hasil dari pelaksanaan surveinya," terangnya. Sutiaji menerangkan, secara aturan resmi, memang ada pos anggaran untuk pengadaan mobdin baru. Baik untuk kendaraan operasional dinas, maupun kendaraan jabatan. Untuk kendaraan pimpinan sendiri memang diatur ganti setiap lima tahun sekali. "Semuanya terserah dewan. Apakah tetap melakukan pembelian baru atau tidak. Karena hal itu domain legislatif. Kalau dewan nggak mau ya tidak apa-apa," ungkapnya. Seperti diberitakan&nbsp;JawaPos.com,&nbsp;Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransisca Rahayu Budiwiarti menjelaskan, anggaran pengadaan mobil dinas tersebut sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada Februari 2018 lalu. "Saat direncanakan, kami tidak tahu apa-apa karena belum menjadi anggota dewan hasil PAW," jelasnya. Pada saat itu pagu anggaran yang muncul yakni sebesar Rp 5,08 miliar untuk pengadaan mobil dinas. "Untuk pengadaan 1 Toyota Hybrid, 3 Toyota Camry, dan 1 Hiace dengan total Rp 3,1 miliar. Akan ada sisa dana Rp 2,6 miliar," terangnya.

Anggaran Mobdin DPRD Kota Malang Rp 5,08 M, Sutiaji: Kok Bisa Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-mobdin-dprd-kota-malang-menuai-protes_m_.jpg" alt="MCW saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (13/2)." width="100%">
<figcaption>MCW saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (13/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Malang Corruption Watch (MCW) mengkritisi anggaran untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) pimpinan DPRD Kota Malang. Nilainya mencapai Rp 5,08 miliar. Anggaran tersebut dianggap tidak begitu penting. Mengingat mobil dinas yang ada masih bisa digunakan. Sebagai bentuk protes, sejumlah massa melakukan aksi di halaman Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (13/2). Masing-masing peserta aksi membawa sebuah poster. Antara lain bertuliskan 'Mobil Dinas Haram', 'Rakyat Gak Duwe Motor, Kowe Jaluk Mobil', 'DPRD Bohongi Warga Malang', dan lain sebagainya. Peserta aksi juga membawa miniatur mobil dari kertas sebagai bentuk protes pengadaan mobdin. Wakil Koordinator MCW Atha Nursasi menilai, sejauh ini peran DPRD Kota Malang tidak berjalan secara optimal. Baik legislasi, budgeting, maupun pengawasan. Bahkan, anggota DPRD hasil Penggantian Antar Waktu (PAW) juga dianggap tidak mampu memberikan pelayanan kepada rakyat secara maksimal. "Tidak tahu apakah ini dianggarkan DPRD lama atau anggota DPRD hasil PAW. Tapi itu merupakan penyalahgunaan," ujarnya di sela-sela aksi. Kendaraan pimpinan DPRD Kota Malang disebutkan masih layak untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas. Sehingga pengadaan mobdin pada2019 seharusnya tidak dilakukan. Sebaiknya, anggaran pengadaan mobdin dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih mendesak. "Melihat kondisi Malang, anggaran itu harusnya diprioritaskan ke layanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan," jelas Atha. Setelah melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, pengunjuk rasa merangsek ke halaman untuk bertemu dengan pimpinan dewan. Ketua DPRD Kota Malang Bambang Heri Susanto, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Fransisca Rahayu Budiwiyarti beserta anggota dewan lainnya akhirnya menemui pengunjuk rasa dan memberikan penjelasan. Fransisca menjelaskan, anggaran pengadaan mobdin sudah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pada Februari 2018. "Saat direncanakan, kami tidak tahu apa-apa. Karena belum menjadi anggota dewan hasil PAW," jelasnya. Saat itu, pagu anggaran pengadaan mobdin sebesar Rp 5,08 miliar. "Untuk pengadaan 1 Toyota Hybrid, 3 Toyota Camry, dan 1 Hiace dengan total Rp 3,1 miliar. Akan ada sisa dana Rp 2,6 miliar," terangnya. Seluruh anggota DPRD hasil PAW mulai bekerja sejak September 2018. Artinya, anggaran tersebut sudah direncanakan sebelum mereka mulai menjabat. "Jangan dipahami kami berempat minta mobil ini," tandasnya. Namun bila dilihat dari laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) disebutkan bahwa pengadaan barang dimulai Januari 2019. Sementara proses lelang dilakukan Januari-Juni 2019. DPRD Kota Malang berkomitmen bahwa pengadaan mobdin bukan untuk anggota dewan hasil PAW. Melainkan untuk anggota dewan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Anggaran Mobdin DPRD Kota Malang Menuai Protes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/siswa-smpn-13-malang-pakai-narkoba-tiga-tak-naik-kelas-satu-dipindah_m_.jpg" alt="Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Sugiono." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Sugiono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Anggota Komisi D DPRD Kota Malang mendatangi SMPN 13 Malang, Jumat (8/2). Kedatangan wakil rakyat tersebut menyusul adanya aduan dari wali murid kelas VII yang anaknya dikeluarkan dari sekolah tersebut. "Kami mendapat laporan dari empat wali murid SMPN 13 Malang bahwa anaknya dikeluarkan," ujar Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Sugiono. Setelah melakukan pertemuan secara tertutup dengan Kepala SMP Negeri 13 Malang Lilik Ernawati, alasan para siswa tersebut dikeluarkan terkuak. Ternyata keempat siswa tersebut ketahuan mengonsumsi narkoba dan menenggak miras. "Empat siswa tersebut dikeluarkan dari SMPN 13 karena diduga melanggar peraturan tentang kedisiplinan yang ada di sekolah," terangnya. Setelah pertemuan itu, didapatkan hasil bahwa satu dari empat siswa tersebut bakal dipindah ke sekolah lain. Seorang siswa tersebut pelanggarannya dianggap sudah terlalu berat dan tidak bisa ditoleransi. Sedangkan tiga lainnya masih bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yang beralamat di Jalan Sunan Ampel 2, Dinoyo tersebut. "Tiga wali murid tidak ingin anaknya dipindahkan ke sekolah lain. Hanya siswa R yang pindah ke MTs Sunan Giri," jelasnya. Kendati tetap bisa bersekolah di SMPN 13, tiga siswa akan tetap menerima konsekuensi dari sekolah. Mereka tidak bisa naik kelas tahun ini. Poin pelanggaran mereka sudah melebihi batas. Yakni sebesar 120 poin. "Kalau melampaui 120 poin, konsekuensinya dikeluarkan atau tinggal kelas. Saya lihat tadi mereka poinnya sudah 150. Jadi, tiga siswa tersebut tahun depan akan tetap di kelas VII," papar Sugiono. Sayangnya, tidak ada tanggapan dari pihak sekolah terkait masalah ini. Mereka enggan untuk berbicara kepada awak media.

Siswa SMPN 13 Malang Pakai Narkoba, Tiga Tak Naik Kelas, Satu Dipindah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sobek-amplop-suap-grace-natalie-dituding-cari-sensasi_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie Louisa menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie Louisa menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi sobek amplop yang dilakukan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menuai respons. Aksi tersebut dinilai hanya untuk mencari sensasi demi meraup suara mejelang Pemilu legislatif (Pileg) 2019. Aksi Grace beserta kader PSI itu untuk menyindir sebagian besar anggota dewan yang terjerat kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang. Namun hal tersebut dianggap sudah tidak relevan. "Aksi yang dia (Grace Natalie) lakukan dengan adegan amplop, saya kira sudah kehilangan momentum. DPRD Kota Malang sedang bangkit mengembalikan marwah dan kepercayaan publik bersama dewan-dewan hasil PAW (pengganti antarwaktu), " ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi, Selasa (29/1). "Akan lebih tepat jika adegan 'mencari panggung' tersebut dilakukan saat kemarin mencuatnya kasus. atau mungkin di KPK atau pengadilan Tipikor. Kalau adegan itu dilakukan saat ini, tentu kental sekali dengan upaya meraih simpati masyarakat dan ada unsur simbol-simbol kampanyenya," lanjut anggota Komisi C itu. Dito mengaku kaget dengan adanya aksi tersebut. Saat aksi berlangsung, dia sedang tidak berada di Malang. Dito pun mengimbau agar PSI lebih banyak turun ke masyarakat. Sehingga mengetahui isu terbaru yang berkembang. "Saran saya untuk PSI lebih baik banyak turun ke masyarakat. Jangan main isu-isu usang, cari sensasi dan panggung saja," terangnya. Hal senada juga disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Malang Mohammad Ula. Bahkan, dia menuding ada kampanye terselubung dalam aksi tersebut. "Masalah itu (kasus suap) sudah berlalu. Momentumnya sudah telat. Kalau berkunjung dan berdiskusi, ya oke saja. Tapi kalau kontennya dia menunjukkan nanti kalau PSI terpilih (legislatif) ada ini dan itu, setiap beberapa bulan ada laporan kinerja, itu kan sudah berbau kampanye. Seharusnya jangan di gedung dewan, keluar dulu," tutur Ula. Seperti diberitakan, Grace Natalie bersama rombongan mendatangi gedung DPRD Kota Malang sembari membawa amplop coklat, Senin (28/1). Masing-masing dari mereka membawa sebuah amplop coklat bertuliskan suap, sogok, uang pelicin, dan lain sebagainya. Amplop-amplop tersebut sebagai bentuk sindiran atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Malang. Sebelum meninggalkan tempat, mereka juga melakukan aksi sobek amplop.

Sobek Amplop 'Suap', Grace Natalie Dituding Cari Sensasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/grace-natalie-sobek-amplop-uang-pelicin_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie Louisa menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie Louisa menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie Louisa mendatangi Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28/1). Dengan mengenakan baju berwarna merah, Grace beserta rombongan berjalan menuju halaman Gedung DPRD Kota Malang. Masing-masing dari mereka membawa sebuah amplop coklat bertuliskan suap, sogok, uang pelicin, dan lain sebagainya. Amplop-amplop tersebut sebagai bentuk sindiran atas kasus dugaan korupsi yang menyeret sebagian besar anggota DPRD Kota Malang. "Kami ke kantor DPRD Kota Malang untuk jadi pengingat betapa buruknya akibat amplop coklat untuk demokrasi. PSI berniat untuk menghilangkan pengumpulan amplop coklat di DPR yang kemudian menggiring pada korupsi," ujar Grace. Aksi dilakukan setelah adanya kasus yang menjerat 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Mereka terjerat kasus dugaan suap. "Ada 41 dari 45 anggota yang ditangkap KPK. Korupsi itu pencurian, menghilangkan hak rakyat," tukas Grace. Grace mengungkapkan, PSI berusaha agar kadernya terhindar dari kasus-kasus korupsi. Salah satunya dengan melakukan seleksi kader dengan baik. "Tidak mungkin bisa memiliki wakil rakyat baik kalau seleksi tidak jelas. Di PSI transparan, seleksi independen, bahkan melibatkan masyarakat," terang Grace. Selain itu, PSI juga bakal menerapkan mekanisme wajib lapor bagi setiap kadernya. "Siapkan mekanisme. Yang terpilih wajib laporkan ke pemimpin tiap hari, kinerja dan kerjaan setiap hari jadi anggota dewan. Poin mana yang harus ditelaah lebih lanjut. Dengan begitu dapat kronologi saat bahas UU. Tidak ujug-ujug karena ampop coklat. Harus bisa dipertanggungjawabkan kronologinya akan berujung pada pilihan mana," ulas Grace. Bahkan PSI tidak menoleransi bila ada kadernya yang mengorupsi waktu. "Jangankan mencuri uang, mencuri waktu saja di PSI absen lebih dari 10 persen sudah dipecat," tegasnya. Grace berharap apa yang terjadi di DPRD Kota Malang tidak terjadi di tempat lain. Sebelum meninggalkan gedung dewan, Grace beserta rombongan melakukan aksi sobek amplop dan membuangnya ke tempat sampah. Hal itu sebagai simbol bahwa PSI tidak akan menerima amplop berisi suap.

Grace Natalie Sobek Amplop 'Uang Pelicin'

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd kota malang

Berita Terkini