<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/78AC30C1-6E7B-4BEC-B8C5-9A5A18032BEE.jpg" alt="Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri DIJ adukan nasib mereka atas rencana penertiban bantaran sungai ke DPRD Kota Jogjakarta, Selasa (6/9). Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri DIJ adukan nasib mereka atas rencana penertiban bantaran sungai ke DPRD Kota Jogjakarta, Selasa (6/9). Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri DIJ mengadukan nasib mereka kepada DPRD Kota Jogjakarta. Mereka mengadu terkait rencana penertiban yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dalam waktu dekat.  ”Kami akan kehilangan tempat untuk mencari nafkah jika penertiban dilakukan. Padahal, kami sudah menempati daerah ini sejak 1970-an. Sudah sangat lama,” kata Ketua Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri DIJ Kris Triwanto saat audiensi di DPRD Kota Jogjakarta, Selasa (6/9).  Menurut Kris, terdapat 16 keluarga yang menggantungkan nasib dengan membuka warung dan berjualan di sepanjang bantaran Sungai Code di selatan Jembatan Tungkak. Dia tidak memungkiri jika kondisi lingkungan di tempat berjualan tersebut terlihat kumuh. Sebab, sebagian besar adalah bangunan semipermanen.  ”Jadi, menurut kami, akan lebih baik jika dilakukan penataan bukan penertiban atau penggusuran tanpa ada opsi relokasi ke tempat lain,” ujar Kris.  Kris khawatir jika penertiban tetap akan dilakukan maka justru berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat karena warga kehilangan penghasilan. Oleh karena itu, paguyuban yang sudah memiliki rencana penataan tetap berharap ada mediasi dan komunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO).  Kris mengatakan, penertiban tersebut muncul karena ada rencana dari Kecamatan Mergangsan untuk penataan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau.  ”Saya kira jika tidak ada surat dari kecamatan ke BBWSO  tidak akan muncul rencana penertiban ini,” ujar Kris.  Sementara itu, anggota DPRD Kota Jogjakarta Antonius Fokky Ardianto yang menerima audiensi warga meminta paguyuban tetap membuka ruang diskusi dan komunikasi sehingga diperoleh solusi yang berkeadilan.  ”Alas hak atas tanah pun harus jelas. Apakah tanah yang ditempati warga adalah milik BBWSO atau tidak. Warga pun harus memahami jika memang tanah tersebut menjadi kewenangan BBWSO,” terang Antonius Fokky Ardianto.  BBWSO merencanakan penertiban pada 14 September. Tanah yang ditempati pedagang adalah sempadan sungai sehingga berstatus sebagai tanah negara.

Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri DIJ Adukan Rencana Penertiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/45457AA3-EFD4-4BDB-A347-23DEC8A53C34.jpg" alt="Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI (ForpetaNKRI) audiensi dengan DPRD Kota Jogjakarta terkait perpanjangan sertifikat HGB, Senin (5/9) Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Warga yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI (ForpetaNKRI) audiensi dengan DPRD Kota Jogjakarta terkait perpanjangan sertifikat HGB, Senin (5/9) Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 19 warga Jogjakarta yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI mendatangi DPRD Kota Jogjakarta. Mereka mengadukan kesulitan memperpanjang sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan kekhawatiran kehilangan tanah yang selama ini ditempati.  ”Seharusnya, tidak perlu ada kesulitan untuk memperpanjang sertifikat hak guna bangunan (HGB) karena yang kami tempati adalah tanah negara,” kata Ketua Umum Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI (ForpetaNKRI) Siput Lokasari saat audiensi dengan DPRD Kota Jogjakarta seperti dilansir dari Antara di Yogyakarta, Senin (5/9).  Menurut dia, kesulitan untuk memperpanjang sertifikat HGB tersebut memicu keresahan masyarakat. Sebab, ada beberapa isu dan kasus yang membuat masyarakat justru kehilangan sertifikat HGB yang selama ini mereka miliki.  Salah satu kasus dialami warga Kecamatan Gedongtengen, kehilangan sertifikat HGB karena saat ini tanah yang ditempati justru berubah menjadi tanah kesultanan. ”Seharusnya, perpanjangan sertifikat HGB untuk tanah negara harus mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” ujar Siput Lokasari.  Dia menengarai kasus tersebut bukan satu-satunya kasus yang terjadi dan dimungkinkan banyak warga lain yang mengalami hal serupa.  Warga mengatakan tidak memahami jika tanah yang selama ini ditempati berstatus tanah negara. ”Ini adalah tanah waris dan saya hanya memahami jika harus memperpanjang sertifikat HGB. Sama sekali tidak mengerti jika tanah saya adalah tanah negara,” ucap dia.  Dia berupaya menarik kembali surat pernyataan yang diberikan ke Panitikismo Keraton sehingga tanah yang ditempati bisa kembali ke tangannya untuk kemudian dilakukan perpanjangan sertifikat HGB.  Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogjakarta Sarmin mengatakan, urusan perpanjangan sertifikat HGB merupakan ranah BPN. ”Dari pertemuan hari ini (5/9), disepakati untuk melakukan audiensi ke Kanwil BPN DIJ,” terang Sarmin.  Dia menyebut sudah ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 2 Tahun 2022 yang akan ditindaklanjuti Pemerintah DIJ untuk penerbitan aturan teknis dalam bentuk Peraturan Gubernur DIJ. Jika sertifikat HGB berakhir, lanjut dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak akan serta merta tanah yang ditempati ditarik negara atau sertifikat dicabut sepanjang tidak ada alih fungsi.  Sedangkan anggota DPRD Kota Jogjakarta Antonius Fokki Ardiyanto yang menemui warga mengatakan siap memberikan pendampingan untuk warga mengurus perpanjangan sertifikat HGB.

Sulit Perpanjang Sertifikat HGB, Warga Jogjakarta Ngadu ke DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/CC87349D-A096-4773-913A-581C7CF6E624.jpg" alt="Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus DPRD Kota Jogjakarta untuk pengawasan relokasi PKL Malioboro berharap pemkot segera melakukan aksi nyata untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan pada pertengahan Juli. Terutama poin-poin rekomendasi yang mengarah ke kesejahteraan rakyat yaitu peningkatan pendapatan pedagang yang sudah direlokasi. Ketua Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro Fokki Ardianto menjelaskan, Pansus Relokasi PKL Malioboro menyerahkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Jogjakarta, berisi setidaknya 19 poin. Kemudian poin-poin itu harus ditindaklanjuti pemkot. ”Kami harapkan setidaknya hingga akhir tahun ini sudah ada realisasi kebijakan dan aksi nyata pemerintah sebagai jawaban atas rekomendasi yang kami sampaikan,” kata Fokki Ardianto seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, pansus bahkan memberikan catatan khusus apabila pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan, pedagang kaki lima (PKL) yang sudah direlokasi sebaiknya diizinkan kembali ke tempat awal mereka berjualan yaitu di sepanjang jalur pedestrian Malioboro. Sejumlah poin rekomendasi yang mengarah pada aspek peningkatan pendapatan pedagang di antaranya memberikan pendampingan kepada pedagang kaki lima yang kini menempati Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Pansus juga merekomendasikan agar pengelolaan Teras Malioboro 2 dialihkan dari Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta ke Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogjakarta. ”Ini sejalan dengan pengelolaan yang dilakukan Dinas Perindustrian DIJ di Teras Malioboro 1,” ujar Fokki Ardianto. Selain itu, lanjut dia, pansus juga merekomendasikan agar dibuat jalur pengunjung sehingga sebaran pengunjung di Teras Malioboro 1 dan 2 merata karena saat ini masih ada kios yang dinilai sepi pengunjung. Sedangkan bagi pendorong gerobak, sudah difasilitasi untuk alih profesi sebagai petugas kebersihan di Teras Malioboro 1 dan 2. Namun demikian, Fokki Ardianto menyatakan, masih ada beberapa elemen di kawasan Malioboro yang perlu dicarikan solusi seperti pedagang kaki lima yang tercecer dari pendataan. Sehingga, mereka tidak mendapat kios di lokasi relokasi, serta pedagang asongan yang dilarang berjualan, dan pelaku seni, untuk diberi ruang melakukan aktivitas yang menjadi sumber pendapatan mereka. Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jogjakarta Sumadi mengatakan, akan mempelajari rekomendasi yang disampaikan pansus sebagai bagian dari masukan untuk penanganan PKL di lokasi relokasi. ”Masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Tentu ini jadi masukan bagi pemerintah,” ujar Sumadi. Dia berharap pedagang bisa berjualan dengan lebih nyaman dan untuk peningkatan pendapatan perlu bersabar karena saat ini masih dalam masa pemulihan akibat pandemi.

Pansus PKL Malioboro Minta Pemkot Jogja Tindak Lanjuti Rekomendasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/CC87349D-A096-4773-913A-581C7CF6E624.jpg" alt="Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Teras Malioboro 2 Jogjakarta. (Eka A.R./Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus DPRD Kota Jogjakarta untuk pengawasan relokasi PKL Malioboro menyampaikan 19 poin rekomendasi kepada pemkot. Di antaranya pendampingan kepada pedagang hingga penyelidikan dugaan pelanggaran kepemilikan lapak atau kios di lokasi relokasi, Teras Malioboro 1 dan 2.  ”Semua rekomendasi yang kami sampaikan ini harus ditindaklanjuti secara serius Pemerintah Kota Jogjakarta,” kata Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Jogjakarta untuk Pengawasan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro Antonius Fokki Ardiyanto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Sejumlah rekomendasi yang disampaikan di antaranya mengalihkan kewenangan pengelolaan Teras Malioboro 2 dari Dinas Kebudayaan Kota Jogjakarta kepada Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogjakarta. Hal itu agar pemberdayaan dan penguatan ekonomi kepada pedagang bisa dilakukan lebih fokus.  ”Teras Malioboro 1 yang dikelola Pemerintah DIJ juga berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi UKM DIJ,” ujar Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain itu, pendampingan kepada seluruh PKL yang menempati lokasi baru, menurut dia, perlu terus dilakukan sehingga pedagang bisa meningkatkan kualitas produk yang dijual. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang ramah kepada wisatawan.  ”Karena sudah menempati lokasi baru, sebaiknya istilah PKL diganti menjadi tenant. Harapannya, pedagang pun bisa segera beradaptasi di lokasi baru,” tutur Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain itu, pansus juga meminta agar pemerintah daerah segera memberikan solusi kepada komunitas selain pedagang kaki lima yang terdampak relokasi dan kehilangan mata pencaharian. Seperti pendorong gerobak, pedagang asongan, hingga pelaku seni yang menggantungkan hidup di kawasan Malioboro.  Antonius Fokki Ardiyanto menambahkan, pansus juga menyoroti dugaan pelanggaran pedagang yang memiliki beberapa kios di Teras Malioboro 1 dan 2. Karena itu, pemkot perlu segera melakukan penyelidikan dan apabila terbukti harus ada sanksi.  ”Kami pun minta pedagang rutin membuka kios. Jika tidak, kami merekomendasikan agar kios diambil kembali pemkot,” papar Antonius Fokki Ardiyanto.  Penambahan kelengkapan fasilitas di lokasi relokasi juga perlu terus diupayakan. Misalnya, menambah akses pintu masuk di sisi timur Teras Malioboro 2, perbaikan sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, serta menambah toilet.  ”Karena sudah ditempatkan di lokasi baru, pemkot juga perlu memastikan agar lokasi lama di sepanjang Jalan Malioboro tidak lagi digunakan untuk berjualan,” ucap Antonius Fokki Ardiyanto.  Fokki memastikan, pansus dibentuk bukan untuk menentang rencana relokasi tetapi untuk mengetahui secara jelas konsep relokasi PKL. Selain itu, memastikan PKL dan seluruh komunitas di Malioboro tetap mendapat hak-haknya.  Seluruh pedagang kaki lima yang semula berjualan di sepanjang Jalan Malioboro, sekitar 1.800 pedagang, sudah ditempatkan di dua lokasi. Yakni Teras Malioboro 1 di bekas Gedung Bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 yang menempati lahan bekas gedung Dinas Pariwisata DIJ. Relokasi dilakukan pada awal Februari.  Sementara itu, Penjabat Wali Kota Jogjakarta Sumadi memastikan akan mencermati seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan Pansus Pengawasan Relokasi PKL Malioboro.  ”Ini menjadi masukan bagi kami. Jika masih ada beberapa hal yang belum terakomodasi, perlu dicarikan solusi bersama. Misalnya untuk pendorong gerobak yang akan diberdayakan,” terang Sumadi.  Sedangkan untuk pedagang, Sumadi menyebut, pemkot sudah memberikan keringanan berupa insentif pembayaran listrik dan air. Sebab, saat ini masih pandemi, kondisi ekonomi belum pulih seperti sedia kala.  ”Tetap bersabar, tidak perlu buru-buru. Semua masih berproses,” ujar Sumadi.

Pansus Relokasi PKL Malioboro Rekomendasikan Pendampingan Pedagang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/antarafoto-rs-khusus-ibu-bersalin-positif-covid-19-050221-afa-7.jpg" alt="Pekerja mempersiapkan fasilitas rumah sakit khusus Covid-19. Andreas Fitri Atmoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja mempersiapkan fasilitas rumah sakit khusus Covid-19. Andreas Fitri Atmoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kota Jogjakarta minta pemkot bergerak lebih cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan darurat dalam penanganan Covid-19. Sebab, penularan yang terjadi saat ini seperti alarm kegawatdaruratan yang harus segera direspons.  ”Dalam kondisi seperti saat ini, perlu dilakukan sejumlah kebijakan yang lebih cepat dalam penanganan Covid-19. Kami merekomendasikan agar pemerintah bisa membuat rumah sakit lapangan dan mengalihfungsikan gedung pemerintah sebagai shelter penanganan pasien,” kata Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Jogjakarta Antonius Fokki Ardiyanto seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Minggu (27/6).  Menurut dia, kebutuhan shelter atau rumah sakit lapangan di Jogjakarta sudah sangat mendesak. Sebab, temuan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 makin hari makin meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur perawatan bagi pasien Covid-19 sudah maksimal. Baik untuk perawatan di ruangan perawatan intensif (ICU) maupun di ruang isolasi padahal antrean pasien semakin menumpuk.  ”Pada hari ini (27/6), beberapa rumah sakit bahkan menutup ICU karena keterbatasan ruangan dan tempat tidur,” terang Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain itu, antrean pasien untuk masuk Shelter Tegalrejo, shelter utama untuk pasien Covid-19 di Jogjakarta, juga diketahui cukup banyak yaitu tercatat 36 pasien. ”Ketersediaan oksigen juga menipis, termasuk ventilator. Beberapa tenaga kesehatan juga ada yang terpapar Covid-19 sehingga harus menjalani isolasi mandiri,” ppapar Antonius Fokki Ardiyanto.  Selain meningkatkan kapasitas tempat pelayanan kesehatan, Fokki juga mendorong Pemerintah Kota Jogjakarta meningkatkan target capaian vaksinasi Covid-19 agar segera terbentuk kekebalan komunitas. ”Salah satu hal yang juga diperlukan adalah keberadaan juru bicara Covid-19 yang memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi pandemi dan perkembangan kasus di Yogyakarta didukung dengan keilmuan yang tepat,” tutur Antonius Fokki Ardiyanto.  Dia memastikan, kemampuan anggaran untuk penanganan Covid-19 masih cukup terlebih saat ini masih ditetapkan dalam status tanggap darurat.  Sebelumnya Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jogjakarta Heroe Poerwadi mengatakan, sudah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan yang siap menambah 30 tempat tidur untuk penanganan pasien. ”Sedangkan untuk kebutuhan shelter, diupayakan tambahan di masing-masing wilayah dengan memanfaatkan Balai RW atau Balai RK,” ujar Heroe.  Pada Sabtu (26/6) terdapat tambahan 206 kasus baru Covid-19 di Kota Jogjakarta dengan 30 pasien sembuh atau selesai isolasi, dan dua pasien meninggal dunia. Total kasus aktif di Kota Jogjakarta tercatat 1.524 kasus dengan 1.521 pasien menjalani isolasi dan tiga rawat inap di rumah sakit.

Pansus Covid-19 Jogjakarta Minta Pemkot Gerak Cepat Tangani Kasus