<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/Sl2xgMVKVjNBiInLJI1k0bBf1Au4zbg7oAXhC8zx-3148802354.jpg" alt="Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi saat memimpin Rapat Paripurna DPRD, beberapa waktu lalu. (dok. Radar Bekasi)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi saat memimpin Rapat Paripurna DPRD, beberapa waktu lalu. (dok. Radar Bekasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan transportasi senilai puluhan juta rupiah setiap bulan. Paling Tinggi, Ketua DPRD dapat Rp 23 juta sebulan untuk transportasi. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Bekasi No. 37 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Rinciannya sebagai berikut: <ul> <li>Ketua DPRD: Rp23 juta per bulan</li> <li>Wakil Ketua: Rp22 juta per bulan</li> <li>Anggota: Rp21 juta per bulan</li> </ul> Nominal tersebut masih dipotong pajak sesuai ketentuan. Dikutip dari Radar Bekasi (JawaPos Group), Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi membenarkan adanya tunjangan transportasi tersebut. Menurut dia, dana yang diterima tidak utuh karena sudah dipotong pajak PPh 21.&nbsp;"Kita (DPRD) kena pajak Pph juga sama dengan rakyat, tidak ditanggung negara," ungkapnya, Jumat (5/9). Sardi menjelaskan, DPRD Kota Bekasi tidak lagi mendapatkan fasilitas mobil dinas. Sebagai gantinya, diberikan tunjangan transportasi. "Tapi tetap mengacu kepada Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Perwal. DPRD ini levelnya eselon II," tambahnya. Ia menegaskan, berbeda dengan DPR RI yang mendapat fasilitas rumah dinas, DPRD Kabupaten/Kota sudah sejak lama tidak mendapat rumah maupun kendaraan dinas. "Beda dengan DPR RI. DPRD Kota Bekasi sejak beberapa periode lalu sudah tidak ada mobil dinas. Maka, ada tunjangan transportasi dan dipotong Pph 21 dan tidak ada kenaikan sampai hari ini," ucap Sardi. <h2>Pengamat: Tidak Relevan dengan Kondisi Ekonomi Warga Yang Diwakili</h2> Meski sah secara regulasi, besaran tunjangan ini menuai kritik. Pengamat dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP LP) Riko Noviantoro menilai tunjangan DPRD tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. "Nah, dari aspek ini, emang sebetulnya secara regulasi sudah diatur apa-apa yang menjadi hak-hak keuangan dari anggota DPRD dan pimpinan. Tapi konteksualnya yang sekarang terjadi adalah situasi ekonomi yang belum begitu baik. Beban masyarakat terlalu besar," jelas Riko. Ia menekankan, meskipun tunjangan merupakan hak legal DPRD, tetap harus disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi. Sebab, anggota DPRD merupakan Wakil Rakyat. Jika rakyat tengah kesulitan, mereka juga harus merasakan. "Dengan demikian kiranya anggota DPRD dapat memahami suasana ekonomi dan tekanan masyarakat ketika dia mendesak hak yang menjadi miliknya. Meskipun itu sifat legal, namun dalam prakteknya harus menyesuaikan sosial ekonomi rakyat yang mereka wakili," tegasnya.

DPRD Kota Bekasi menerima tunjangan transportasi yang menuai kritik di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Bekasi Tembus Rp 23 Juta, Ketua DPRD Sardi Efendi: Tidak Ada Mobil Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 200 juta dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro. Hal ini setelah tim penyidik kembali memeriksa Chairoman, Senin (31/1).  "Dilakukan penyitaan berupa uang yang diserahkan oleh saksi sebesar Rp 200 juta kepada Tim Penyidik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (31/1).  Lembaga antirasuah juga kembali mendalami pengetahuan Chairoman terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi. Dia didalami pengetahuannya mengenai penganggaran lahan di Pemerintah Kota Bekasi.  "Tim Penyidik mengkonfirmasi kembali dan memperdalam pengetahuan saksi mengenai penganggaran lahan di Pemkot Bekasi," ucap Ali.  Chairoman sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di KPK pada Selasa (25/1) lalu. Usai menjalani pemeriksaan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui, diberikan uang Rp 200 juta oleh Rahmat Effendi. Uang tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.  Dia mengutarakan, mulanya tidak mengetahui total uang yang diberikan oleh Rahmat Effendi itu. Total uang tersebut baru diketahui saat dihitung oleh penyidik KPK.  "Karena sudah menjadi kewajiban kita pelaporan itu sudah dilakukan sejak tanggal 17 Januari 2022, dan itu awalnya kita enggak tahu berapa jumlahnya sehingga dihitung langsung oleh petugas KPK dan mereka menghitungnya sebesar Rp 200 juta," ujar Chairoman.  Dia mengklaim, tidak mengetahui maksud dari Rahmat Effendi memberikan uang itu kepadanya. Uang itu diberikan melalui perpanjangan tangan Rahmat Effendi.  Dalam perkaranya, Rahmat Effendi menyandang status tersangka bersama delapan orang lainnya. Mereka di antaranya Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi alias Bayong; Camat Jatisampurna, Wahyudin; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi; Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min alias Anen; Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.  Pria yang karib disapa Bang Pepen itu terjerat perkara rasuah dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (5/1). Pepen diduga menerima suap sebesar Rp 7,1 miliar, penerimaan uang itu diduga terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.  Kasus yang menjerat Pepen dan delapan tersangka lainnya bermula dari pemerintah kota Bekasi yang menetapkan APBD-P tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud di antaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp 21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.  Sebagai bentuk komitmen Pepen diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara, yang merupakan orang-orang kepercayaannya yaitu Jumhana Lutfi yang menerima uang sejumlah Rp 4 miliar dari Lai Bui Min alias Anen.  Selain itu, diduga Wahyudin yang merupakan Camat Jatisampurna menerima uang sejumlah Rp 3 miliar dari Makhfud Saifudin Camat Rawalumbu dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Pepen sejumlah Rp100 juta dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri, Suryadi.  Selain itu tersangka Pepen juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemerintah Kota Bekasi. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka Rahmat Effendi yang dikelola oleh Lurah Kati Sari Mulyadi yang pada saat dilakukan tangkap tangan, tersisa uang sejumlah Rp 600 juta.  Disamping itu juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi, Rahmat Effendi diduga menerima sejumlah uang Rp 30 juta dari Direktur PT MAM Energindo, Ali Amril melalui Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin.  Sebagai pemberi Ali Amril dkk disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara sebagai penerima, Rahmat Effendi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Sita Uang Rp 200 Juta dari Ketua DPRD Bekasi Chairoman Putro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/innalillahi-anggota-dprd-bekasi-asal-hanura-meninggal-saat-rapimnas_m_148767.jpeg" alt="Kader Hanura asal Bekasi meninggat di tengah Rapimnas di Bali" width="100%">
<figcaption>Kader Hanura asal Bekasi meninggat di tengah Rapimnas di Bali</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar menyedihkan muncul di tengah-tengah acara Rapat pimpinan nasional (rapimnas I Partai Hanura. Sebab, satu dari ratusan kader peserta acara tersebut seketika meninggal dunia. Kabar itu dibenarkan Kabid Humas Polda Bali Kombes Hengky Widjaja. "Iya betul," jawabnya saat dikonfirmasi di Bali, Jumat (4/8). Begitu pula Kapolsek Kuta Komisaris Wayan Sumara yang turut membenarkan kejadian itu. "Informasi dari istrinya sakit jantung. Tapi kami masih dalami keterangan di lapangan," ujarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekira pukul 15.15 WITA pria bernama Thamrin Usman berusia 65 tahun ditemukan meninggal dunia di warung makan Kalazan, Jalan Raya Kuta, Badung, Bali. Thamrin yang merupakan ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Jawa barat itu hendak mencari makan bersama istrinya di sekitar lokasi acara yang berlangsung di Hotel The Stone, Kuta, Bali.&nbsp; Sambil dituntun, korban kemudian duduk bersebelahan dengan istrinya. Tak berala lama kemudian, Sang istri lalu memesan minum air kelapa muda, dan pergi sebentar untuk berbelanja ke toko pakaian di sebelah warung makan itu.&nbsp; Saat kembali, perempuan itu pun duduk di sebelah korban dan tiba-tiba korban mendadak pingsan. Dibantu karyawan warung, korban dibaringkan dan sempat bernafas. Namun tak lama jantungnya tak berdetak lagi. Saat dilakukan pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda luka dalam tubuh korban. Korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUP Sanglah, Bali untuk divisum sekira pukul 16.00 WITA.

Innalillahi, Anggota DPRD Bekasi asal Hanura Meninggal saat Rapimnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62013_81059_15034_32930_Polisi-Jawapos.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peristiwa kebakaran Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi 27 September lalu tak kunjung terang.&nbsp; Lebih dari sebulan sejak dilahap Si Jago Merah, pihak Pusat Laboratorium Mabes Polri belum juga mengungkapkan hasil temuannya. &nbsp; Atas dasar ini, DPRD Kota Bekasi mendesak kepolisian untuk segera menuntaskannya.&nbsp; &ldquo;Tim Puslabfor Mabes Polri harus teliti dalam menangani kasus terbakarnya kantor BPPT Kota Bekasi, karena sudah 1 bulan, hasil keputusan belum ada sama sekali,&rdquo; ungkap Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata dilansir Go Bekasi (Jawa Pos Grup), kemarin (4/11).&nbsp; Ariyanto meminta Polres Metropolitan Bekasi Kota mencari tahu kepada Mabes Polri.&nbsp; Pasalnya jelas dia, saat ini Kepolisian tampak adem ayem dalam menangani kasus ini.&nbsp; &ldquo;Itu seharusnya Polres dari tim penyidik pertama dapat terus berkomunikasi dengan Mabes Polri agar proses penyelidikan juga tidak sia-sia dan, masyarakat yang menduga hal sabotase itu juga tidak melulu suuzon,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Kalau memang ada dugaan Sabotase terbakarnya kantor BPPT Kota Bekasi, ya harus diungkap dengan jelas sesuai fakta data yang ada. Jangan dibiarkan seperti terbakarnya kantor Sekretaris Daerah yang dulu,&rdquo; sambungnya.(kub/gob/mam/JPG)

Kasus Kebakaran BPPT, Dewan Tagih Janji Mabes Polri

dprd kota bekasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd kota bekasi

Berita Terkini

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Bekasi Tembus Rp 23 Juta, Ketua DPRD Sardi Efendi: Tidak Ada Mobil Dinas

KPK Sita Uang Rp 200 Juta dari Ketua DPRD Bekasi Chairoman Putro

Innalillahi, Anggota DPRD Bekasi asal Hanura Meninggal saat Rapimnas

Kasus Kebakaran BPPT, Dewan Tagih Janji Mabes Polri

Download Aplikasi JawaPos.com