<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/MTXX_MH20230815_094411948_image_repair_1692067469467-2683155640.jpg" alt="Salah satu ruangan yang terdampak kebakaran di Kantor DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (15/8)." width="100%">
<figcaption>Salah satu ruangan yang terdampak kebakaran di Kantor DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (15/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kebakaran di bagian Kantor DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa (15/8) dini hari berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar dua jam. &rdquo;Tidak ada kendala di lapangan, cuma dua jam saja api sudah bisa dipadamkan,&rdquo; kata&nbsp; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam Azman seperti dilansir dari Antara di Kota Batam, Selasa (15/8). Menurut dia, delapan mobil pemadam dikerahkan untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran di lantai tiga gedung Kantor DPRD Kota Batam pada Selasa (15/8) dini hari. Kebakaran di Kantor DPRD Batam kemungkinan terjadi akibat korsleting. &rdquo;Kemungkinan (dari) AC,&rdquo; ujar Azman. Menurut dia, kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran di Kantor DPRD Kota Batam. Sementara itu, Sekretaris Daerah DPRD Batam Aspawi memastikan kebakaran tidak sampai menyebabkan kerusakan berkas penting. &rdquo;Tidak ada berkas penting yang terbakar, itu arsip lama. Hanya kertas-kertas yang terbakar,&rdquo; terang Aspawi. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa (15/8) sekitar pukul 01.30 WIB. &rdquo;Kebakaran di lantai tiga, tempat orang yang mau lihat (sidang) paripurna itu,&rdquo; kata Sekretaris DPRD Batam Aspawi. Dia menyampaikan, api sempat merambat ke ruangan arsip yang berada di lantai yang sama dengan ruang audiensi sidang paripurna. Namun demikian, Aspawi memastikan tidak ada dokumen penting yang tersimpan dalam ruangan tersebut. &rdquo;Itu arsip lama, sudah enggak terpakai lagi,&rdquo; tutur Aspawi. Menurut dia, setidaknya tiga mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Batam telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. &rdquo;Sekitar satu sampai dua jam api baru bisa dipadamkan,&rdquo; papar Aspawi. Dia mengatakan, penyebab kejadian kebakaran masih diselidiki, tetapi ada kemungkinan kebakaran terjadi akibat korsleting. Kejadian kebakaran tersebut, tidak sampai mengganggu penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat.

Kebakaran di bagian Kantor DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa (15/8) dini hari dipadamkan dalam waktu sekitar dua jam

Kebakaran di Kantor DPRD Batam Dipadamkan Dalam Waktu Dua Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/4D447D22-FFD1-4B8D-948A-43DD54134110.jpeg" alt="Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Batam Aspawi Nangali. Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Batam Aspawi Nangali. Yude/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam yang menjabat pada periode 2014-2019 kembali menjalani pemeriksaan di kantor sekretariat Dewan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi dana perjalanan dinas anggota DPRD Batam pada 2016.  ”Masih berlanjut (pemeriksaan) sampai hari ini (17/3), ada beberapa anggota DPRD Batam yang diperiksa,” ujar Sekretaris Dewan (Sekwan) Aspawi Nangali seperti dilansir dari Antara di Batam Kepulauan Riau, Jumat (17/3).  Namun dia tidak menjelaskan secara detail ada berapa banyak hari ini (17/3), yang diperiksa pihak BPK dibantu petugas Kepolisian Polresta Barelang. Namun dari pantauan di lapangan, terlihat ada belasan orang anggota DPRD yang menjalani pemeriksaan di kantor DPRD Batam.  ”Itu nanti saja kami sampaikan, karena pemeriksaan kemungkinan akan selesai pada Senin (20/3) besok,” terang Aspawi Nangali.  Di tempat yang sama, anggota komisi lV DPRD Batam Aman usai pemeriksaan menjelaskan, untuk pertanyaan penyidik masih sebatas permintaan keterangan apakah anggota dewan yang berangkat dalam perjalanan dinas sesuai dengan jadwal, atau hanya tiket saja.  ”Ditanya penyidik terkait perjalanan dinas. Saya tegaskan tidak ada yang fiktif, semua sesuai aturan dan kami betul-betul berangkat dinas,” ujar Aman.  Dia mengaku juga ditanyakan perihal pembayaran kepada pihak jasa perjalanan yang ternyata belum dibayarkan.  ”Tadi kami ditanya, apakah anggota DPRD Batam tahu kalau tiket itu tidak dibayarkan ke pihak travel? Yang kita pahami, pembayaran itu tugasnya Sekwan yang menjabat pada masa itu,” papar Aman.  Aman menambahkan, tidak mengetahui persis berapa kali perjalanan yang dilakukan dan berapa jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan dalam perjalanan dinas tersebut.  ”Kurang tahu juga berapa kali karena itu sudah lama. Apalagi nominalnya, saya sudah lupa,” ucap Aman.  Terpisah, KasrarReskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono menyebutkan, hari ini (17/3) adalah pemeriksaan hari kedua dan pihaknya dalam kasus ini hanya sebagai pendamping BPK. ”Kami hanya membantu saja, yang melakukan pemeriksaan itu BPK,” tutur Budi Hartono.  Namun dia menegaskan, pemeriksaan terhadap anggota DPRD itu bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi. Pemeriksaan terkait laporan dari salah satu agen perjalanan yang mengaku belum menerima pembayaran dari perjalanan dinas tersebut sejak 2016.  ”Jadi itu ada oknum dari anggota atau staf DPRD itu yang tidak membayarkan uang dari perjalanan tersebut, di sana dugaan korupsinya,” jelas Budi Hartono.  Dia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan seluruh mantan anggota DPRD Batam tahun 2016. Total, ada puluhan orang yang diperiksa.  ”Yang diperiksa banyak. Seluruh mantan (anggota dewan). Dari pemeriksaan juga diketahui ada 6 orang yang sudah meninggal,” terang Budi Hartono.

Belasan Anggota DPRD Batam Kembali Diperiksa BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/7BA0F7A5-5F86-420D-87A7-439D1D1C4D761.jpeg" alt="Polresta Barelang tetapkan anggota DPRD Batam sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, Selasa (31/1). Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Polresta Barelang tetapkan anggota DPRD Batam sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, Selasa (31/1). Yude/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Barelang menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau, berinisial ADY, sebagai tersangka kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.  Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Komisaris Polisi Lulik Febyantara mengatakan, dalam kasus itu juga menetapkan rekan ADY berinisial N yang sama-sama ditangkap ketika penggerebekan di salah satu hotel di Batam sebagai tersangka.  ”Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti memiliki narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 gram,” ujar Lulik seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, tersangka ADY sebagai pemilik sekaligus pembeli sabu-sabu. Hal itu terungkap setelah polisi melakukan pengembangan kasus itu.​​​​​​​  ”ADY ini yang meminta tersangka N untuk membeli satu paket sabu-sabu itu. Kemudian tersangka N memesan ke penjual barang tersebut melalui pesan Whatsapp,” terang Lulik Febyantara.  Dalam transaksi pembelian sabu-sabu itu, ADY juga terbukti mentransfer uang pembelian senilai Rp 1,5 juta. Saat diperiksa penyidik, tersangka ADY mengaku baru pertama kali memakai barang haram tersebut.  ”Ini baru pertama kali katanya. Pengakuannya dulu pernah, tapi hanya menggunakan pil ekstasi pada 2020. Hasil tes urine keduanya juga negatif narkoba jenis lain,” ujar Lulik Febyantara.  Saat ini, tambah Lulik, jajarannya masih melakukan pendalaman untuk menemukan kurir serta pemasok narkotika yang diketahui berinisial BED.  ”Untuk tersangka, kami kenakan pasal 114 ayat 1, juncto pasal 112 ayat 1, juncto pasal 132 UU Narkotika dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara,” tutur Lulik Febyantara.  Pada Rabu (25/1), jajaran Satresnarkoba Polresta Barelang menangkap anggota DPRD Kota Batam berinisial ADY atas kepemilikan narkoba di salah satu hotel di Batam. Lulik mengungkapkan, saat ditangkap ADY berada di dalam kamar hotel bersama seorang perempuan. Saat pemeriksaan oleh penyidik, baru diketahui bahwa ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam.

Polisi Tetapkan Anggota DPRD Batam Sebagai Tersangka Kasus Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ADDA1E15-6CBA-4C93-845B-162BF7A3C744.jpg" alt="Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri. Yude/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri. Yude/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polresta Barelang mencari tahu asal dan pemilik sabu-sabu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, ADY yang ditangkap terkait kepemilikan narkoba pada Rabu (25/1).  ”Saat ini kami masih mencari tahu dulu barang (sabu-sabu) itu dari mana dan didapat dari siapa,” kata Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri seperti dilansir dari Antara di Batam Kepulauan Riau, Senin (30/1).  ia menjelaskan, saat ini, pihaknya sudah mendapatkan titik terang saat melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait kasus tersebut. ”Permasalahannya sudah jelas dan nanti kami sampaikan ke rekan-rekan sekalian,” ucap Nugroho Tri.  Selain itu kata dia, pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang terlibat dalam penangkapan tersebut. ”Baru satu saksi, perempuan yang kami tangkap juga bersama ADY,” terang Nugroho Tri.  Satres Narkoba Polresta Barelang menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam berinisial ADY atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Dia ditangkap di salah satu hotel di Kota Batam, Rabu (25/1).  ”Iya benar, kami mengamankan seorang pria berinisial ADY,” ujar Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febyantara, Kamis (27/1).  Lulik menyebutkan, saat diamankan ADY berada di dalam kamar hotel bersama dengan seorang perempuan. Saat diamankan, kedua orang tersebut tidak melakukan perlawanan. Saat pemeriksaan oleh petugas penyidik, baru diketahui bahwa ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam.  ”Waktu kami amankan pertama kali belum diketahui kalau itu anggota DPRD Batam. Setelah pemeriksaan di kantor baru kita tau kalau ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam, tutur Lulik.  Dari penangkapan kedua pelaku tersebut, petugas mendapatkan barang bukti berupa 0,68 gram sabu-sabu. Petugas tengah mengembangkan dan mendalami kasus tersebut.

Polri Cari Tahu Asal Sabu-Sabu Milik Anggota DPRD Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/252BC127-D2CD-41EE-98A4-307CB246F9DB.jpg" alt="Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein. Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau memberikan sanksi tegas kepada anggota DPRD yang tersangkut kasus narkoba.  Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein mengatakan, tindakan tegas tersebut diberikan karena yang bersangkutan telah mencoreng nama baik DPRD Kota Batam.  ”Karena kasus ini sudah ditangani yang berwajib, akan diambil sesuai dengan langkah hukum. Menurut saya kemungkinan besar di-PAW jika sudah terbukti bersalah,” kata Harmidi seperti dilansir dari Antara di Batam, Kamis (26/1).  Harmidi menambahkan, badan kehormatan segera melakukan rapat internal untuk menerbitkan surat rekomendasi yang akan diberikan kepada partai yang menaungi oknum DPRD itu. ”Kami rapat internal dulu kemudian buat surat rekomendasi untuk diberikan ke partainya,” ujar Harmidi.  Anggota DPRD Kota Batam Azhari David Yolanda tersangkut kasus narkoba. Politisi muda Nasdem itu menduduki kursi DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan (Dapil) Belakangpadang.  Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Amsakar Achmad menyesali kadernya yang juga anggota DPRD Kota Batam Azhari David Yolanda yang tersandung kasus kepemilikan narkoba. Pihaknya akan menunggu proses hukum yang menimpa Azhari hingga selesai, karena kasus sudah memasuki ranah hukum, dan tengah diproses untuk kasus atas penangkapannya karena obat-obatan terlarang.  ”Saya baru tahu juga kasus dia (Azhari) ini. Jadi kita tunggu dulu proses hukumnya yang sedang berjalan,” kata Amsakar.  ”Yang jelas saya sangat menyayangkan hal ini. Kenapa hal ini harus terjadi. Saya sudah sering sekali mengingatkan kepada kader untuk bekerja serius dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat,” tambah dia.  Amsakar menambahkan, pihaknya menunggu keputusan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batam terkait sanksi yang akan diberikan kepada Azhari.  Sebelumnya Satresnarkoba Polresta Barelang menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam berinisial ADY atas kepemilikan narkoba di salah satu hotel di Batam, Rabu (25/1) malam.  ”Iya benar, kami mengamankan seorang pria berinisial ADY pada Rabu (25/1) kemarin,” ujar Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febyantara.  Lulik menyebutkan, saat diamankan ADY berada di dalam kamar hotel bersama dengan seorang perempuan. Saat diamankan, kedua orang tersebut tidak melakukan perlawanan dan ketika pemeriksaan petugas penyidik baru diketahui bahwa ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam.

Badan Kehormatan Beri Sanksi Anggota DPRD Batam Tersangkut Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661341815047.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satresnarkoba Polresta Barelang menangkap oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam berinisial ADY atas kepemilikan narkoba. Anggota dewan itu ditangkap di salah satu hotel di Batam, Rabu (25/1) malam.  ”Iya benar, kami mengamankan seorang pria berinisial ADY pada Rabu (25/1) kemarin,” ujar Kasatnarkoba Polresta Barelang Kompol Lulik Febyantara seperti dilansir dari Antara, Kamis (26/1).  Lulik menyebutkan, saat diamankan, ADY berada di dalam kamar hotel bersama dengan seorang perempuan. Kedua orang tersebut tidak melakukan perlawanan dan ketika pemeriksaan oleh petugas penyidik baru diketahui bahwa ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam.  ”Waktu kami amankan pertama kali, belum diketahui kalau itu anggota DPRD Batam. Setelah pemeriksaan di kantor baru kita tahu kalau ADY merupakan anggota DPRD Kota Batam,” terang Lulik Febyantara.  Dari penangkapan kedua pelaku tersebut, petugas mendapatkan barang bukti berupa 0,68 gram sabu-sabu. Saat ini pihaknya tengah mengembangkan dan mendalami kasus tersebut.  ”Masih kami dalami. Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dimana, dengan siapa dan peran masing-masing dari dua orang yang kami amankan itu, masih kami dalami. Saat ini, anggota terus melakukan pengembangan. Nanti kalau sudah dapat informasi lengkap kami sampaikan,” ucap Lulik Febyantara.  Dari informasi yang diterima, ADY merupakan anggota DPRD Batam yang berasal dari Fraksi Nasdem. ADY juga diketahui menjabat sebagai sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam.  Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem Kepri Kamaluddin mengatakan, baru mendapatkan informasi penangkapan kader tersebut. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait penangkapan tersebut.  ”Saya juga baru dapat informasi tadi. Saya mau konfirmasi dulu informasi ini apakah benar atau tidak,” ujar Kamaluddin.

Polisi Tangkap Anggota DPRD Kota Batam Terkait Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/berikan-apresiasi-dprd-batam-upayakan-wadah-belanjaan-alternatif_m_.jpg" alt="Sampah plastik di perairan Kecamatan Belakang Padang, Batam." width="100%">
<figcaption>Sampah plastik di perairan Kecamatan Belakang Padang, Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyambut baik kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan minimarket Alfamart di seluruh Kota Batam mulai 1 Maret 2019. Diharapkan, dengan biaya Rp 200 yang dikenakan bisa mengurangi penggunaan kantong plastik. Pasalnya, penggunaan plastik di Indonesia khususnya Batam dinilai sudah berada di level membahayakan bagi lingkungan. Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura mengharapkan, kebijakan ini juga segera bisa diikuti oleh waralaba lain. Sehingga, bisa memberikan efek secara signifikan dan cepat pada pengurangan konsumsi plastik masyarakat. "Kalau bisa masing-masing waralaba tidak lagi menggunakan kantong plastik," kata Nyanyang ketika dihubungi pada Senin (4/3). Komisi III DPRD Kota Batam yang membidangi Pembangunan Sarana Prasarana dan Lingkungan, lanjut Nyanyang, akan mendukung agar program tersebut agar bisa terlaksana dan berjalan berkesinambungan. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah mencari formulasi wadah alternatif pengganti plastik untuk masyarakat. Nyanyang mengaku, sudah melakukan koordinasi untuk menghadirkan wadah belanja berbahan ramah lingkungan. Pihaknya sudah mempelajari daerah-daerah yang sudah menerapkan pengganti plastik seperti di Bogor, Jawa Barat yang menggunakan pengganti plastik berbahan kertas. "Di Bogor mereka menggunakan kertas, kita tentu akan menyesuaikan bahan apa yang baik dan bisa kita sediakan untuk pengganti plastik ini di Batam," kata Nyanyang lagi. Lebih jauh, Nyanyang mengaku pihaknya juga sudah menyiapkan aturan untuk melarang penggunaan kantong plastik ini. Sembari rencana aturan tersebut tengah di proses, pihaknya juga mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengurangan penggunaan kantong plastik.

Berikan Apresiasi, DPRD Batam Upayakan Wadah Belanjaan Alternatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dprd-kota-batam-sarankan-93-guru-honor-k2-ambil-jalur-hukum_m_.jpg" alt="Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tertahannya NIP 93 guru honorer K2 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, yang berujung pada kemungkinan mereka batal jadi CPNS cukup disayangkan. Padahal, mereka adalah bagian dari 484 honorer K2 yang dinyatakan lulus oleh BKN ketika menjadi peserta pada tahun 2013 dan 2014 lalu. Bukannya ikut memperjuangkan kembalinya titah mereka sebagai CPNS, Pemkot Batam justru mengarahkan mereka untuk bisa ikut dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Solusi ini, tentu tidak sebanding dengan masalah yang diakui para honorer disebabkan keterlambatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD) Kota Batam yang menyerahkan berkas kepada BKN. Akibatnya, para guru yang sudah lama mengabdi ini gagal menyusul 318 rekan mereka yang sudah berstatus PNS. Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, kondisi ini sebagai gambaran tidak beresnya sistem yang ada di Pemkot Batam. Tidak beresnya sistem yang berawal dari kepentingan yang dipaksakan, akhirnya merugikan mereka yang telah mengabdi hanya karena tidak bisa berkompromi dengan cara main yang ada. Udin menyampaikan, masalah tersebut sejatinya sudah diprediksikan sejak awal. Karena memang, proses pemberkasan sejak di Pekanbaru sudah menimbulkan masalah. Yang mana pemerintah akhirnya memanfaatkan hadirnya penerimaan PPPK ini untuk menampung mereka yang jadi korban permainan ini. "Ketika ada 93 honorer K2 yang lulus tapi berkasnya tidak disampaikan BKPSDM, ini timbul pertanyaan. Mungkin ada yang dari 484 itu dipaksakan sehingga bisa lulus. Ketika ada pemberkasan ulang oleh BKN, takutnya ketahuan. Karena di Pekanbaru saja sudah bermasalah, kalau dipaksakan maka bisa saja menjadi soal. Jadi ditempatkan ke PPPK ini," kata Udin ketika ditemui di gedung DPRD Kota Batam, Senin (18/2). Sejak awal, indikasi adanya dugaan pemalsuan berkas SK honorer K2 ini adalah, hitungan usia yang cenderung tidak sesuai antara pemegang SK dengan SK tersebut. Yang paling mencolok, temuan adanya guru yang jika disesuaikan dengan SK yang terdaftar, sudah mengajar sejak ia berusia belasan tahun. "Ada SK yang usia 16 atau 17 tahun sudah jadi guru, kan tidak masuk akal. Mereka memundurkan SK. Ketika tes CPNS yang mensyaratkan SK mengajar di sekokah negeri, maka diupayakan berbagai cara, beginilah jadinya," kata Udin menjelaskan. Atas nasib yang ditanggung ke-93 honorer K2 ini, Udin mendukung jika dilakukan upaya melalui jalur hukum. Karena, memang ada sistem yang menurutnya harus diluruskan. Kejadian yang telah terulang berkali-kali ini, lanjut Udin, harus dihentikan dengan jalur yang tegas. Sehingga ada pertanggungjawaban atas persoalan yang ditimbulkan. "Silahkan laporkan saja, biar ada pembersihan di lingkungan Pemkot Batam," kata Udin lagi. Sebelumnya diberitakan, Honorer K2 yang sudah dinyatakan lulus CPNS oleh BKN melakukan aksi di depan kantor Wali Kota Batam. Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut Pemkot Batam segera mengeluarkan NIP mereka, menyusul 318 yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Mereka juga menuntut penjelasan atas belum dikeluarkannya NIP, padahal sudah tercatat di BKN. Para honorer menduga, mereka menjadi korban atas keengganan mereka mengikuti permainan yang mengharuskan mereka mengeluarkan biaya untuk mengurus NIP ini. Dalan proses mencari penjelasan tersebut, Kepala BKPSDM Kota Batam, M. Sahir tidak memberikan mereka penjelasan yang memuaskan, sehingga menguatkan dugaan mereka akan adanya praktek yang menjadikan mereka korban.

DPRD Kota Batam Sarankan 93 Guru Honor K2 Ambil Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dprd-minta-penjelasan-bea-cukai-batam_m_.jpg" alt="Ketua DPDR Kota Batam, Nuryanto." width="100%">
<figcaption>Ketua DPDR Kota Batam, Nuryanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam akan mengundang pihak Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam untuk aturan yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Bea Cukai No Kep.07/BC/2019. Pertemuan itu, dilakukan untuk meminta penjelasan oal ketentuan baru pengiriman barang keluar Batam. Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, upaya tersebut merupakan langkah untuk menanggapi kebijakan yang telah menghadirkan kehebohan bagi masyarakat Batam. Khususnya mereka yang berkecimpung dalam usaha yang memakai jasa pengiriman ini. Hadirnya penjelasan dari Bea Cukai, kata Nuryanto, akan membuat persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa ditanggapi secara benar. Dimana saat ini, respon negatif dan pertanyaan perihal penerapan aturan yang dinilai mengekang aktivitas bagi pelaku usaha terkait beredar luas di tengah masyarakat. &ldquo;Makanya kita segera akan agendakan untuk pertemuan dengan Bea Cukai. Meminta penjelasan secara detil. Kita taunya kebijakan ini memberatkan masyarakat, karena itu ada penolakan,&rdquo; kata Nuryanto di Batam, Senin (11/2). Lebih jauh, Nuryanto menyampaikan bahwa, pihaknya tentu akan mengambil sikap atas kondisi yang terjadi. Terlebih lagi, hal itu berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Batam. Dimana kondisi ekonominya memang tengah merangkak naik. Langkah yang diambil, harus menempatkan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama. Karena memang mereka adalah objek dari penerapan aturan tersebut. Jika hal itu berdampak pada terganggunya aktivitas mereka mengais rejeki, tentu akan menghadirkan gelombang penolakan. Nuryanto berharap, penjelasan dari Bea Cukai Batam nantinya akan menghasilkan kabar baik bagi masyarakat. Sehingga pihaknya sebagai wakil rakyat di daerah bisa memberikan penjelasan yang mampu menenangkan dan solutif. Jika tidak, maka harus ada langkah-langkah yang bisa menghadirkan solusi bagi masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah melalui surat keputusan Dirjen Bea Cukai No Kep.07/BC/2019 menempatkan Kota Batam sebagai daerah Internasional dalam hal aturan pengiriman barang keluar. Dimana alur pemeriksaan yang sebelumnya hanya menggunakan pemeriksaan x-ray, berubah menjadi lebih ketat dengan cara diperiksa satu persatu oleh petugas Bea dan Cukai. Pemerintah juga melakukan pengenaan pajak pada pengirim yang melakukan pengiriman terhadap satu tujuan di atas nilai 75 USD. Kondisi ini, mengakibatkan banyak barang-barang yang menumpuk di kargo bandara. Dampaknya, memperlambat barang sampai kepada penerima.

DPRD Minta Penjelasan Bea Cukai Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penghapusan-insentif-guru-belum-diputuskan_m_.jpg" alt="Sekretaris Disdik Batam, Andi Agung" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Disdik Batam, Andi Agung</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan DPRD Kota Batam, Jumat (18/1) belum membuahkan keputusan. Dalam rapat yang digelar di ruang Pimpinan DPRD Kota Batam, Batam Centre, juga membahas terkait rencana penghapusan gaji guru swasta yang sudah bergaji di atas UMK. Sekretaris Disdik Batam, Andi Agung mengatakan, rapat lanjutan kali ini ditunda. Tim pansus harus menunggu fasilitasi dari Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Kepri. Setelah ada tindak lanjut itu, tim pansus akan meneruskan sesuai arahan dari provinsi. "Intinya ini belum final pembahasan ranperdanya. Masih akan ada lagi pembahasan nanti, menunggu fasilitasi dari Provinsi," kata Andi menjelaskan. Sementara itu, Ketua Rapat Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010, M Yunus memilih tak berkomentar dan mengarahkan untuk meminta tanggapan Disdik. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan yang ikut rapat menambahkan, kalau dari Disdik Batam tidak ada sama sekali mengusulkan ataupun membuat kebijakan penghapusan insentif. Ia menegaskan, sebaliknya Disdik justru ingin memperkuat sistem pendidikan dengan ikut memastikan kesejahteraan guru. Termasuk juga guru Swasta. "Kami tak pernah berniat menghapus insentif guru swasta," kata Hendri sambil berlalu. Penegasan tersebut disampaikannya, terkait usulan yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus yang berencana menghapus insentif guru sekolah swasta yang sudah bergaji di atas UMK. Sampai saat ini, lanjut Hendri, belum ada pembahasan dari Disdik Batam terkait rencana penghapusan insentif guru sekolah swasta. Kalaupun ada itu sifatnya hanya usulan saja. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan, masih ada beberapa sekolah swasta di Batam yang guru-gurunya masih bergaji di bawah UMK. Hal itu, menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah. "Karena memang peran Pemerintah Kota (Pemkot) Batam diharapkan untuk itu," jelasnya. Kalaupun dikurangi, Udin meminta itu untuk guru sekolah swasta yang bertaraf plus yang mampu menggaji guru-gurunya di atas standar yang ada. "Guru sekolah swasta yang bergaji di bawah UMK ini, mereka sangat berharap ada peran dari Pemkot Batam," kata Udin.

Penghapusan Insentif Guru Belum Diputuskan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd kota batam

Berita Terkini