<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230102_170641_11.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi wakilnya dan Sekdakot serta unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin saat penandatanganan dokumen Perda tentang Pajak Daerah pada rapat paripurna dewan, Senin (2/1). Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi wakilnya dan Sekdakot serta unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin saat penandatanganan dokumen Perda tentang Pajak Daerah pada rapat paripurna dewan, Senin (2/1). Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin sahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah pada rapat paripurna Senin (2/1). Salah satunya untuk pajak sektor tempat hiburan mencapai 40 persen.  Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya mengungkapkan, sebanyak 22 objek pajak termuat dalam perda itu. Tertinggi nilai persentase pajak adalah tempat hiburan, khususnya hiburan malam.  ”Seperti untuk pajak diskotek, kelab malam, pub, bar, musik dengan DJ, dan karaoke termasuk karaoke keluarga besarannya 40 persen,” ujar Harry Wijaya seperti dilansir dari Antara.  Tidak hanya tempat hiburan tersebut, besaran pajak 40 persen itu tempat mandi uap dan spa. Kemudian beberapa objek pajak lain juga mengalami kenaikan serupa dengan besaran persentase yang bervariasi.  ”Kalau untuk olahraga ketangkasan biliar dan bowling dikenai pajak sebesar 10 persen. Juga untuk penerangan jalan umum (PJU) 10 persen serta ada beberapa pajak lain,” ungkap Harry Wijaya.  Harry berharap, ketentuan pajak baru tersebut dapat diterapkan dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. ”Tapi tentu saja nanti dapat dilakukan evaluasi agar bisa disempurnakan lagi,” tutur Harry Wijaya.  Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan, penentuan pajak daerah baru tersebut tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sebab tahun ini, PAD ditarget Rp 700 miliar.  Beberapa objek pajak yang akan mengalami penyesuaian sudah didata dan segera dikoordinasikan lebih lanjut melalui instansi terkait. ”Pemberlakuan ini tentu saja melalui beberapa tahap, termasuk diawali sosialisasi dahulu,” ujar Ibnu Sina.  Keputusan ketentuan pajak tersebut menurut dia, sudah melalui proses yang sesuai dan mengacu kepada Undang-Undang Pajak di atasnya. Penetapan pajak itu mengambil angka minimum 30 persen dari maksimal 75 persen.  ”Sehingga yang kita lakukan, karena untuk menyesuaikan aturan yang diberlakukan pemerintah pusat,” terang Ibnu Sina.  Pada rapat paripurna DPRD Banjarmasin tersebut juga dirangkai dengan beberapa agenda lain yakni Rapat Paripurna perihal tutup masa sidang tahun 2022 dan buka masa sidang 1 tahun 2023. Kemudian Rapat Paripurna tingkat perihal persetujuan bersama penetapan Perda Kota Banjarmasin tentang Pajak Daerah, serta Rapat Paripurna internal pembentukan Pokja Tatib DPRD Banjarmasin.

DPRD Banjarmasin Sahkan Perda Pajak Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220829_181409.jpg" alt="Pansus DPRD Kota Banjarmasin rapat pembahasan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Kalsel di gedung dewan kota, Senin (29/8). Antara/Sukarli" width="100%">
<figcaption>Pansus DPRD Kota Banjarmasin rapat pembahasan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Kalsel di gedung dewan kota, Senin (29/8). Antara/Sukarli</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin terus mengkaji untuk menyetujui tambahan penyertaan modal sebesar Rp 26 miliar ke Bank Kalsel.  Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah meminta ada kajian investasi terhadap rencana itu. Pihaknya minta dipaparkan kajian investasi atau nasihat investasi terhadap rencana itu dari pemerintah kota.  ”Sebab panitia khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PT Bank Kalsel, harus tahu secara terperinci kajian investasi tersebut,” ujar Awan Subarkah seperti dilansir dari Antara, Senin (29/8).  ”Ini untuk gambaran kita atas kelayakan Pemkot Banjarmasin memberikan besaran tambahan penyertaan modal bagi Bank Kalsel,” tambah dia.  Awan yang menjadi Ketua Pansus Raperda tersebut juga menyampaikan, pihaknya juga meminta kejelasan badan hukum Bank Kalsel sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalsel. ”Sekarang kan PT Persero Bank Kalsel, dalam undang-undang baru kan harus berubah jadi PT Perseroda,” papar Awan Subarkah.  Awan menyampaikan, jika kedua unsur itu terpenuhi, yakni, terkait kajian investasi dan status badan hukum Bank Kalsel, pembahasan lebih lanjut bisa dilaksanakan untuk menyetujui penambahan penyertaan modal oleh pemkot.  Di dalam draf Raperda ini, kata Awan, Pemkot mengajukan penyertaan modal pada tiga tahap. Yakni, Rp 8 miliar pada APBD Perubahan 2022, Rp 8 miliar pada APBD 2023, dan Rp 10 miliar lebih pada APBD 2024. Hingga totalnya Rp 26 miliar lebih.  Saat ini, kata dia, Pemkot Banjarmasin sudah menyertakan modal sebesar Rp 140 miliar kepada Bank Kalsel dari kurun waktu 1993 hingga 2020.  ”Dividen atau pembagian laba dari Bank Kalsel 12 persen atau sekitar Rp 16 miliar per tahun diterima Pemkot Banjarmasin,” ungkap Awan Subarkah, politikus PKS tersebut.  Penambahan dana pemerintah kota dalam bentuk penyertaan modal tersebut, salah satunya bertujuan guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Modal Inti Minimum (MIM) Bank Kalsel minimal Rp 3 triliun pada akhir 2024.

DPRD Banjarmasin Kaji Penyertaan Modal Rp 26 Miliar ke Bank Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220804_114722_1.jpg" alt="Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin saat rapat dengan Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait pembangunan jembatan apung di sungai Martapura. Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin saat rapat dengan Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait pembangunan jembatan apung di sungai Martapura. Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, membangun jembatan apung di Sungai Martapura. Jembatan itu menghubungkan siring sungai di Jalan Piare Tendean atau siring Patung Bekantan dengan siring sungai di Sungai Baru atau Kampung Katupat.  Namun, pembangunan jembatan yang dianggarkan Rp 4,5 miliar tersebut jadi perhatian DPRD Kota Banjarmasin. Sebab, dianggap tidak pernah dibahas pada program kegiatan anggaran untuk tahun ini.  ”Selama ini kami di komisi 3 dan di badan anggaran tidak pernah membahas pembangunan jembatan apung atau dermaga apung itu,” kata Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia seperti dilansir dari Antara di gedung dewan kota, Kamis (4/8).  Untuk lebih jelas terkait anggaran Rp 4,5 miliar, lanjut dia, komisi 3 sebagai mitra pemerintah kota untuk pembangunan infrastruktur sudah mengundang  dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.  ”Kita menanyakan kenapa pembangunan ini ada di Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2022, padahal tidak pernah dibahas,” ujar Hilyah Aulia.  Menurut Hilyah, Dinas PUPR Kota Banjarmasin tidak begitu terang benderang menjelaskan prosesnya, hingga dewan meminta untuk pembangunan jembatan apung itu ditunda atau dihentikan. ”Jadi komisi 3 sepakat agar pembangunan jembatan apung itu untuk ditunda dulu, sampai jelas betul prosesnya sesuai aturan,” papar Hilyah.  Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah menyatakan, menerima usul agar ditunda kelanjutan pembangunan jembatan apung tersebut.  ”Ya, sepakat kita tunda untuk melihat justifikasinya, karena kita harus sama-sama punya pegangan kan,” ujar Suri.  Namun, menurut dia, setiap program yang dikerjakan sudah ada perencanaan anggaran terlebih dahulu. ”Jadi pembangunan jembatan apung ini merupakan satu paket pengembangan kawasan siring atau program revitalisasi Sungai Martapura,” jelas Suri.  Suri menambahkan, pemerintah kota terus berupaya melakukan pengembangan objek wisata siring sungai di Sungai Baru dan siring sungai Patung Bekantan yang terintegrasi.

DPRD Banjarmasin Minta Pembangunan Jembatan Apung Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220404_224510.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan pendapat terkait Raperda tentang penanganan toleransi kehidupan bermasyarakat diajukan DPRD. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan pendapat terkait Raperda tentang penanganan toleransi kehidupan bermasyarakat diajukan DPRD. Humas Pemkot Banjarmasin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengusulkan dibuatnya rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanganan toleransi kehidupan bermasyarakat.  ”Sudah disetujui untuk dilanjutkan ketingkat selanjutnya pada rapat paripurna tadi,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Menurut dia, pengajuan Raperda itu disetujui semua fraksi di dewan kota yang semangatnya untuk menegakkan toleransi kehidupan bermasyarakat. ”Jadi aturan ini kita rasa sangat penting untuk membentuk masyarakat Banjarmasin yang menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat,” ujar Matnor politikus Golkar tersebut.  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan setuju dibentuk Raperda tentang penanganan toleransi kehidupan bermasyarakat yang diajukan DPRD. Pengaturan dan penanganan toleransi terkait SARA secara regional di Kota Banjarmasin belum ada aturan yang jelas.  ”Meluasnya sikap dan tindakan intoleran dan paham-paham radikalisme telah mengganggu kehidupan bermasyarakat dan bernegara, masyarakat mudah terhasut,” kata Ibnu Sina.  Secara jangka panjang, lanjut Ibnu, hal itu bisa memecah belah masyarakat, keutuhan dan integrasi politik nasional yang akhirnya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”Jadi menurut saya, aturan ini penting dibuat agar toleransi kehidupan bermasyarakat di daerah kita terawat dengan baik,” terang Ibnu Sina.

Banjarmasin Rancang Aturan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220404_125154.jpg" alt="Rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin dengan agenda penyampaian anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sisa jabatan periode 2019–2024, Senin (4/4). Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin dengan agenda penyampaian anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sisa jabatan periode 2019–2024, Senin (4/4). Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seluruh pimpinan komisi di DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berganti pada masa sisa jabatan periode 2019–2024.  Pergantian unsur pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) ini digelar rapat paripurna dewan di gedung dewan kota, Senin (4/4). Acara dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).  Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mengumumkan, seluruh pimpinan AKD diganti sesuai kesepakatan dan keputusan fraksi masing-masing. Untuk tingkat komisi, yakni, Komisi I dijabat H.M. Faisal Hariyadi dari PAN yang mengganti Saut Natan Samosir dari PDIP.  Selanjutnya Komisi II dijabat Awan Subarkah dari PKS menggantikan H.M. Faisal Hariyadi dari PAN, kemudian Komisi III dijabat Hilyah Aulia dari PKB mengganti M. Isnaini dari Partai Gerindra. Untuk Komisi IV DPRD Banjarmasin dijabat Saut Natan Samosir dari PDIP mengganti Noorlatifah dari Partai Golkar.  Untuk pimpinan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Banjarmasin dijabat Darma Sri Handayani dari Partai Golkar mengganti Arufah Arif dari PPP.  Untuk Badan Kehormatan DPRD Kota Banjarmasin dijabat M. Isnaini menggantikan Abdul Gais dari Partai Demokrat.  Harry Wijaya berharap kerja komisi berjalan maksimal lagi dengan perombakan baru tersebut. ”Kita menampung aspirasi masyarakat juga menjalin sinergi dengan mitra di pemerintah kota,” ujar Harry.

Seluruh Pimpinan Komisi di DPRD Banjarmasin Berganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220325_123636.jpg" alt="Unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin (kanan) saat menyerahkan surat dukungan pengajuan judicial review UU pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel kepada Wali Kota Banjarmasin dan wakilnya (kiri) saat rapat paripurna dewan, Kamis (24/3). Antara" width="100%">
<figcaption>Unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin (kanan) saat menyerahkan surat dukungan pengajuan judicial review UU pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalsel kepada Wali Kota Banjarmasin dan wakilnya (kiri) saat rapat paripurna dewan, Kamis (24/3). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memastikan di belakang pemerintah kota untuk berjuang mengembalikan status ibu kota provinsi kembali ke Kota Banjarmasin. Yakni dengan upaya memohon peninjauan ulang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).  ”Kita bersepakat berjuang dengan semangat waja sampai kaputing mengembalikan ibu kota Provinsi Kalsel di Banjarmasin,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (25/3).  ”Semangat waja sampai keputing adalah slogan pejuang Kalsel. Artinya haram menyerah sampai akhir, untuk upaya menggugat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel ke MK,” tambah dia.  Dalam UU Nomor 8 Tahun 2022 yang resmi ditetapkan menyebutkan Ibu Kota Provinsi Kalsel berkedudukan di Kota Banjabaru, tidak lagi di Kota Banjarmasin, sebagai kota ibu kota provinsi berusia 495 tahun.  Dukungan Pemkot Banjarmasin menggugat keputusan pemindahan ibu kota provinsi, menurut Harry, didukung semua fraksi di DPRD Kota Banjarmasin pada rapat paripurna dewan, Kamis (24/3).  ”Kenapa 8 fraksi di DPRD menyatakan satu suara mendukung itu? Karena menilai mekanisme terbentuknya undang-undang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan,” tutur Harry Wijaya.  ”Sehingga perlu dilakukan uji materi terhadap beberapa pasal khususnya berkaitan pemindahan ibu kota yang tidak melibatkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam perumusan dan pembahasan itu,” lanjut dia.  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengapresiasi dukungan DPRD Kota Banjarmasin atas langkah pemerintah kota membawa permasalahan pemindahan ibu kota provinsi itu ke MK.  ”Dengan dukungan dewan, langkah kita melakukan judicial review ini makin mantap dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik bagi Banjarmasin,” ujar Ibnu Sina.  Dia menyampaikan, judicial review terhadap UU tersebut disampaikan baik secara formil maupun materil. ”Bahwa UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalsel yang di dalamnya memuat pasal pemindahan Ibu kota Provinsi Kalsel ke Banjarbaru, pasal itu yang akan kita uji,” jelas Ibnu Sina.  Waktu yang diberikan untuk melakukan langkah-langkah bersama Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin dalam menyampaikan gugatan itu ke MK hanya 45 hari untuk uji formil. ”Jadi yang 45 hari setelah 16 Maret untuk uji formil, tetapi untuk materil itu tanpa batas waktu,” terang Ibnu Sina.  Pihaknya berharap agar dengan semangat seluruh elemen dan pihak yang terlibat serta restu masyarakat Banjarmasin, tujuan bersama mengembalikan Ibu Kota Provinsi Kalsel ke Banjarmasin dapat terwujud.

DPRD Dukung Pemkot Banjarmasin Kembalikan Status Ibu Kota Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220321_173235.jpg" alt="Para guru honorer menemui Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H.M. Yamin mengadu gaji yang belum cair, Senin (21/3). Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Para guru honorer menemui Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H.M. Yamin mengadu gaji yang belum cair, Senin (21/3). Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menerima keluhan para guru honorer sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Mereka mengaku belum mendapat gaji sejak Januari 2022.  Keluhan itu disampaikan para guru honorer kepada Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Yamin didampingi anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Hari Kartono di Gedung DPRD Kota Banjarmasin, Senin (21/3).  ”Kita prihatin dengan nasib para guru honorer ini,” ujar Yamin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Senin (21/3).  Dia meminta Komisi IV yang membidangi pendidikan untuk menindaklanjuti keluhan para guru honorer itu. Yamin berharap Pemkot Banjarmasin lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer.  ”Mereka ini ikut berperan besar mencerdaskan anak bangsa. Secepatnya dipenuhi hak mereka,” ujar Yamin, politikus Partai Gerindra tersebut.  Sementara itu, Ketua Forum Guru Honor SD (FGHSD) Banjarmasin M. Ali Wardana menyampaikan, ada sekitar 1.600 guru honor SD dan SMP di Banjarmasin yang belum mendapatkan gaji. ”Jadi yang belum dibayar dua bulan atau jalan tiga bulan,” terang Ali.  Menurut dia, alasan dinas pendidikan (dispendik) belum mencairkan gaji, karena terkendala aplikasi serta pejabat kuasa anggaran yang sekarang menjadi Plt Kepala Dispendik Banjarmasin.  Menurut dia, untuk gaji guru honorer per bulan Rp 1,3 juta, kemudian untuk tenaga operator Rp 850 ribu, lalu untuk PSD (penjaga sekolah) Rp 650 ribu. ”Kami berharap aspirasi ini bisa ditindaklanjuti karena kebutuhan hidup menjelang Ramadan ini cukup banyak,” ujar Ali.  Diketahui, total dana untuk membayar gaji guru honor SD dan SMP itu sekitar Rp 1,5 miliar.

DPRD Banjarmasin Terima Keluhan Guru Belum Digaji sejak Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220321_165213.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali. Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali. Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akan menentukan sikap terkait keputusan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru melalui paripurna dewan.  Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali menyampaikan, pihaknya menerima surat dari Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina terkait uji materi keputusan pemindahan ibu kota provinsi tersebut. Tanggapan wakil rakyat diperlukan pemerintah kota untuk memperkuat pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK).  ”Keputusan dewan setuju atau menolak pindahnya ibu kota provinsi ini ditentukan lewat rapat paripurna dewan yang akan digelar pada 24 Maret. Jadi diambil suara per fraksi, terbanyak, itulah keputusannya,” kata Matnor Ali seperti dilansir dari Antara, Senin (21/3).  Wakil Ketua DPRD itu menambahkan, Fraksi Golkar akan melakukan rapat untuk membahas masalah pemindahan ibu kota provinsi itu dengan pimpinan partai di DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin.  ”Apa keputusan ketua partai setelah rapat bersama, itulah satu suara kami nantinya di paripurna,” ujar Matnor Ali.  Sebelumnya, DPR dalam rapat paripurna, Selasa (15/2) resmi mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi menjadi Undang-Undang (UU). Salah satunya Provinsi Kalsel.  Dalam UU Provinsi Kalimantan Selatan bab II pasal ke-4 yang menyebutkan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Padahal selama ini Kota Banjarmasin.  Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan sikap akan membawa keputusan yang dianggap tiba-tiba tanpa melibatkan pemerintah kota itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yakni uji materi. Hal itu sebagai bentuk aspirasi masyarakat Kota Banjarmasin yang tidak setuju keputusan pemindahan ibu kota provinsi tersebut.

DPRD Banjarmasin Tentukan Sikap Pindah Ibu Kota Provinsi di Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ASN-Honorer-PNS.jpg" alt="BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM ASN: Guru honorer berdemo agar segera diangkat menjadi PNS di Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Hendra minta pemerintah mengutamakan guru honorer senior untuk diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun ini. Sebab, mereka sudah mengabdi cukup lama.  Politikus PKS itu mengatakan, pihaknya banyak menerima aspirasi guru honorer yang berharap besar bisa masuk sebagai guru P3K. Apalagi yang sudah senior-senior seperti yang lebih 10 tahun mengabdi.  ”Mereka berharap sangat bisa mendapatkan kesempatan menjadi guru P3K ini,” ujar Hendra seperti dilansir dari Antara pada saat gelar reses di Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin Utara, Kamis (1/7).  Menurut Hendra, karena beberapa alasan, sebagian guru honorer senior itu sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebab, terbentur usia di atas 35 tahun. Selain masalah usia, sebagian guru honorer senior itu kemampuan teknologinya juga kurang.  ”Bisa dikatakan juga gagap teknologi (gaptek). Tentunya kalau bersaing dengan yang muda, mereka bisa tertinggal. Apalagi saat ini sistem seleksinya secara online,” kata Hendra.  Dia bersyukur daerahnya mendapat kuota untuk penerimaan PPPK ini cukup banyak. Yakni, lebih 1.000 lowongan. Namun jumlah itu belum mengakomodir semua guru honorer di Banjarmasin yang lebih dari 2.000 orang.  ”Itupun yang terdata resmi di pemerintah kota. Lebih banyak lagi guru honorer yang baru mengabdi. Yang disayangkan itu kuota untuk guru agama minim sekali,” ujar Hendra.  Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, ada sebanyak 1.368 lowongan PPPK tahun ini. Dengan rincian, PPPK untuk guru tingkat SD sebanyak 1.047 lowongan, tingkat SMP sebanyak 292 lowongan, dan guru agama sebanyak 29 lowongan (PPPK umum).  Sesuai jadwal yang sudah diterima dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), untuk seleksi kompetensi PPPK pada Agustus sampai Desember. ”Jadwal detailnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikkan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud-Ristek),” ujar Totok.  Tapi pengumuman kelulusan, lanjut dia, sudah ada terjadwal pada 18–19 Desember. ”Setelah ada masa sanggah dan sebagainya, usul penetapan Nomor Induk P3K itu pada 19 Januari hingga 18 Februari 2022,” terang Totok.  PPPK merupakan ASN non PNS, sehingga bisa mendapatkan jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintahan. Jika dilihat dari besaran gaji dan tunjangan, PPPK sama dengan PNS. Hanya saja, tidak akan mendapatkan dana pensiun.

DPRD Banjarmasin Minta Guru Honorer Senior Diutamakan Diterima PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210531_160322_1.jpg" alt="Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin mengumumkan hasil Pilkada Banjarmasin 2020. Sukarli/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin mengumumkan hasil Pilkada Banjarmasin 2020. Sukarli/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengumumkan pasangan Ibnu Sina dan Arifin Noor sebagai pemenang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin 2020 pada rapat paripurna, Senin (31/5).  ”Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin atas ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengesahkan hasil Pilakada Kota Banjarmasin 2020 dengan pemenang pasangan Ibnu Sina-Arifin Noor,” kata Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya seperti dilansir dari Antara ketika memimpin rapat paripurna di Banjarmasin.  Harry Wijaya menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Ibnu Sina- Arifin Noor sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2021–2024.  Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menambahkan, surat ketetapan pemenang Pilkada Kota Banjarmasin 2020 akan diproses pemerintah kota untuk diajukan ke Gubernur Kalsel hingga diusulkan lagi ke Kementerian Dalam Negeri untuk dijadwalkan pelantikan. Dia berharap agar secepatnya proses tersebut selesai  ”Sehingga Kota Banjarmasin memiliki pemimpin definitif,” ujar Yamin.  Sehari sebelumnya, KPU Kota Banjarmasin menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Terpilih Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni pasangan  Ibnu Sina dan Arifin Noor dinyatakan sebagai pemenang.  Kegiatan yang digelar di Hotel G'sgn Banjarmasin, Minggu (30/5) malam, dihadiri pasangan Ibnu-Arifin, Ketua KPU Provinsi Kalsel Sarmuji, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, dan unsur pimpinan daerah lainnya.  Pasangan Ibnu-Arifin ditetapkan menjadi pemenang Pilkada Kota Banjarmasin setelah memperoleh suara terbanyak pada pemilihan 9 Desember 2020. Selanjutnya, digelar pemungutan suara ulang (PSU) pada 28 April dengan total perolehan sebanyak 89.378 suara.  Posisi kedua ditempati pasangan calon nomor urut 4  Ananda-Mushaffa Zakir 81.262 suara, kemudian paslon nomor urut 1  Haris Makkie-Ilham Noor sebanyak 34.875 suara, dan paslon nomor urut 3  Khairul Saleh-Habib Muhammad Ali Al Habsyi sebanyak 29.926 suara.

DPRD Banjarmasin Umumkan Ibnu-Arifin Pemenang Pilkada 2020

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Kota Banjarmasin

Berita Terkini