<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/53a6e368-92bc-44c2-b9c6-3eb6b622b70f-1087306331.jpg" alt="Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (kanan). (Pemkot Bandung/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (kanan). (Pemkot Bandung/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membantah pernah menyebut gaji anggota DPRD Kota Bandung mencapai Rp 90 juta seperti yang diberitakan sejumlah media nasional. Ia memastikan, pernyataan tersebut bukan berasal darinya. "Saya tidak pernah menyebut gaji anggota DPRD Kota Bandung Rp 90 juta. Saya juga tidak pernah diwawancarai soal itu," kata Farhan dikutip dari laman resmi pemkot Bandung, Rabu (17/9). Farhan menjelaskan, pemberitaan yang menyebut ia memberikan keterangan terkait gaji Rp 90 juta itu keliru. Ia hanya pernah menegaskan bahwa gaji anggota DPRD disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan anggaran daerah. Bahkan, ia menambahkan, pada hari yang disebut dalam pemberitaan, dirinya sama sekali tidak diwawancarai oleh media massa. "Dalam berita disebutkan saya diwawancarai di Balai Kota, padahal tidak ada wawancara sama sekali," tegasnya. Farhan berharap media lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.&nbsp; Namun, politikus Partai NasDem itu menekankan bahwa Pemkot Bandung tetap menjadikan media sebagai mitra strategis dalam pembangunan kota. "Media massa tetap menjadi mitra Pemkot Bandung. Kami membutuhkan dukungan media agar pembangunan berjalan sesuai rencana," pungkas Farhan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membantah berita tentang gaji anggota DPRD yang mencapai Rp 90 juta, tekankan pentingnya akurasi informasi

Wali Kota Bandung Farhan Bantah Sebut Gaji DPRD Kota Bandung Rp 90 Juta: Saya Tidak Pernah Diwawancarai soal Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/IMG_20230717_160542-4072991685.jpg" alt="Dua saksi dihadirkan dalam kasus suap pengadaan CCTV dan ISP Dishub Kota Bandung di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Senin (17/7)." width="100%">
<figcaption>Dua saksi dihadirkan dalam kasus suap pengadaan CCTV dan ISP Dishub Kota Bandung di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Senin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah uang dari kasus suap pengadaan CCTV dan ISP di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, mengalir ke Ketua DPRD Kota Bandung. Jaksa Penuntut Umum Titto Jaelani mengatakan, hal tersebut disimpulkan dari keterangan saksi saat persidangan. Adapun saksi yang mengungkapkan hal tersebut, yakni Asep Gunawan selaku pegawai harian lepas (PHL) di Dishub Kota Bandung. &rdquo;Tadi sudah diterangkan dari Asep Gunawan, ada yang diberikan ke ajudan Ketua DPRD,&rdquo; kata Titto seperti dilansir dari Antara usai sidang terdakwa penyuap Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung,&nbsp;Senin (17/7). Selain itu, menurut dia, saksi juga menyebut suap itu ada yang dialirkan ke aparat penegak hukum. Namun belum mengetahui jumlah suap yang dialirkan ke sejumlah pihak tersebut karena saksi mengaku hanya mengantarkan amplop diduga berisi uang. &rdquo;Tapi kita nggak tahu betul atau nggaknya, itu keterangan saksi,&rdquo; ujar Titto Jaelani. Adapun dugaan itu terungkap bermula saat Asep mengaku sempat menerima titipan amplop yang diduga berisi sejumlah uang dari Andreas Guntoro, terdakwa penyuap yang merupakan Manajer PT SMA. Titipan itu ditujukan kepada Khairur Rijal, tersangka penerima suap yang merupakan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung. &rdquo;Dari uang yang diperintahkan dititipkan ke Khairur Rijal ada enggak saudara diperintahkan untuk memberikan uang kepada sejumlah pihak?&rdquo; tanya Jaksa Titto. Asep menjawab sempat beberapa kali diperintahkan Rijal untuk memberikan uang kepada Dadang Darmawan, tersangka penerima suap yang merupakan kepala Dinas Perhubungan. Selain itu, menurut dia, ada perintah serupa dari Rijal untuk mengantarkan amplop ke Ketua DPRD Kota Bandung melalui ajudannya. Peristiwa tersebut terjadi pada 14 April atau saat-saat adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Wali Kota Yana Mulyana terkait kasus suap itu. &rdquo;Jumat, 14 April pagi saya diperintahkan untuk mengantar amplop ke Pak Orcid, ajudan Pak Ketua Dewan Tedy, tapi saya harus antar berkas ke Gedebage, jadi operator yang bertugas Robby akhirnya dia yang antar,&rdquo; terang Asep. Dalam agenda sidang lanjutan terdakwa penyuap Yana Mulyana itu, jaksa menghadirkan empat orang saksi. Yakni, Kepala dan Staf Sub Bagian Keuangan Dishub Kota Bandung Kalteno serta Nur Aini Ismail Baranuri serta Asep Gunawan dan Nadya Nurul Anisa selaku pekerja harian lepas (PHL) di bagian ATCS Dishub Kota Bandung. Keempat saksi itu memberikan keterangan untuk terdakwa Sonny Setiadi selaku Direktur PT Cifo, Andreas Guntoro selaku Manajer PT SMA,&nbsp;dan Benny selaku Direktur PT SMA. Mereka didakwa memberikan suap sebesar Rp 888 juta ke agar terpilih menjadi pelaksana proyek di Dishub Kota Bandung.

Jaksa KPK menduga sejumlah uang dari kasus suap pengadaan CCTV dan ISP di lingkungan dishub Kota Bandung mengalir ke Ketua DPRD Kota Bandung

Jaksa Menduga Suap Dishub Mengalir ke Ketua DPRD Kota Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220624_171613.jpg" alt="Tangkapan layar surat dari DPRD Kota Bandung. Twitter/@dawiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar surat dari DPRD Kota Bandung. Twitter/@dawiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Surat berasal dari DPRD Kota Bandung yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Barat beredar di media sosial. Diduga berisi permintaan menitipkan sejumlah siswa agar diterima di sekolah negeri.  Adapun surat tersebut Nomor 2029/R-A.DPRD/VI/2022 perihal aspirasi masyarakat, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diduga meminta untuk menerima sejumlah siswa di sejumlah sekolah yang dicantumkan.  ”Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) secara daring harus mengabaikan surat-surat sejenis aspirasi semacam ini dan fokus menuntaskan penyelenggaraan PPDB,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Dan Satriana seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Dia tak menampik jika anggota legislatif memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun, seluruh pihak harus sepakat akan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam kasus surat titipan tersebut, Dan Satriana menilai, bakal ada potensi pelanggaran atau maladministrasi. Yakni berupa penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, hingga berkesan tidak adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  ”Tugas anggota legislatif untuk meneruskan aspirasi masyarakat dalam PPDB ini bisa dilakukan, antara lain dengan membantu warga yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan pendaftar atau menyalurkan keluhan dan pengaduan kepada penyelenggara PPDB,” ujar Dan Satriana.  Dalam surat tersebut tertera tanda tangan anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Erwin. Legislator tersebut juga tak menampik bahwa surat tersebut benar adanya.  ”Benar bahwa surat dimaksud dibuat, ditandatangani dan dikirimkan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bandung, dengan maksud dan tujuan meneruskan atau menyampaikan aspirasi dari warga masyarakat Kota Bandung,” kata Erwin.  Dia mengaku aspirasi itu disampaikan untuk membantu keinginan warga agar anaknya diterima di sekolah negeri. Mengingat biaya pendidikan di sekolah negeri jauh lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta.  ”Aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama saya untuk membantu menyampaikan keinginan warga,” ucap Erwin.  Dia menambahkan, surat itu bukan bermaksud mengintervensi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menerima para siswa, melainkan hanya sekadar usul demi meneruskan aspirasi yang diterima.  Namun, menurut dia, Dinas Pendidikan Jawa Barat atau penyelenggara PPDB memiliki hak secara penuh untuk mempertimbangkan atau mengabaikan surat tersebut. ”Mengingat saat ini surat dimaksud menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan, dengan ini saya menarik surat tersebut,” kata Erwin.

Surat dari Anggota DPRD Bandung Titipkan Siswa ke Disdik Beredar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dprd-bandung-1.jpg" alt="Kantor DPRD Kota Bandung. DPRD Kota Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor DPRD Kota Bandung. DPRD Kota Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 25 orang yang bertugas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dinyatakan terpapar Covid-19. Hal itu diketahui  berdasar pemeriksaan tes usap.  Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya mengatakan, 25 orang itu terdiri atas anggota dewan dan sejumlah staf  yang bertugas di Kantor DPRD Kota Bandung di Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Jawa Barat.  ”Jadi itu dari proses tes usap yang kedua pada Senin (18/1). Hasilnya ada 25 orang terpapar, empat orangnya itu anggota dewan,” kata Edwin seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/1).  Seluruh orang yang dinyatakan positif Covid-19 itu menurut dia, mayoritas tidak mengalami gejala apa pun. Mereka sudah melakukan isolasi masing-masing secara mandiri.  Saat ini, DPRD Kota Bandung memperpanjang masa penutupan kantor hingga 25 Januari. Sebelumnya Kantor DPRD telah ditutup hingga 16 Januari.  Meski ditutup sementara, menurut Edwin Senjaya, hal tersebut tidak mengganggu kegiatan anggota dewan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, pada awal 2021, agenda kegiatan seperti rapat, musyawarah, dan lainnya belum padat. Sehingga, anggota dewan masih tetap beraktivitas di daerah pemilihan.  Sementara itu, Edwin Senjaya juga mengabarkan, saat ini kondisi Ketua DPRD Kota Bandung Teddy Rusmawan masih dinyatakan positif Covid-19. Meski begitu, dia memastikan kondisinya makin stabil.  Untuk itu, Edwin mengingatkan kepada masyarakat agar tetap berdisiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Terlebih lagi kasus Covid-19 di Kota Bandung memang sedang melonjak.  ”Intinya masyarakat tetap tenang, tidak panik berlebihan. Tetap terapkan protokol kesehatan dan juga hindari kerumunan,” kata Edwin Senjaya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/5NPWN-RY0zY

Ada 25 Orang di Kantor DPRD Kota Bandung Terpapar Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dishub-wajibkan-asn-kerja-naik-grab-wali-kota-tidak-ada-monopoli_m_.jpg" alt="Wali Kota Bandung, Oded M Danial" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung, Oded M Danial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan. Erwan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi di Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat pada Rabu (2/9).  Erwan digali keterangannya dalam posisinya sebagai Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009 - 2014. Dia dicecar oleh penyidik terkait proses penganggaran pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung.  Selain Erwan, penyidik KPK juga memeriksa para mantan Anggota DPRD Kota Bandung lainnya. Diantaranya, Asep Dedi Supriyadi, Entin Kartini, Teten Gumilar, Agus Gunawan, Entang Suryaman, Haru Suhandaru dan Tedy Rusmawan.  Para mantan legislator Kota Bandung tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Dadang Suganda (DS). Selain dicecar soal proses penganggaran, para mantan Anggota DPRD Bandung itu juga dikonfirmasi ihwal aset-aset milik tersangka Dadang Suganda. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/07/2020/kpk-perpanjang-penahanan-tersangka-makelar-tanah-kasus-rth-bandung/">KPK Perpanjang Penahanan Tersangka Makelar Tanah Kasus RTH Bandung</a> </li> </ul> "Para saksi tersebut di dalami pengetahuannya terkait dengan proses penganggaran untuk pengadaan tanah pada dinas DPKAD kota Bandung tahun 2011-2012 dan juga mengenai kepemilikan berbagai aset-aset yang diduga milik tersangka DS," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (3/9).  Seharusnya, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial juga turut diperiksa dalam perkara ini. Namun Oded mangkir alias tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. Karenanya, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Oded pada Jumat, 4 September 2020 mendatang.  "Penyidik telah mengirimkan surat panggilan secara patut kepada yang bersangkutan dan telah diterima oleh salah seorang pihak keluarganya. Selanjutnya yang bersangkutan dijadwalkan untuk kembali dipanggil pada hari Jumat tanggal 4 September 2020," tegas Ali.  Selain Oded, terdapat lima mantan anggota DPRD Kota Bandung yang juga mangkir. Kelimanya yakni, Teddy Setiadi, Isa Subagja, Rieke Suryaningsih, Ani Sumarni dan Antaria Pulwan Aprianto. Oleh karena itu, KPK bakal menjadwal ulang pemeriksaan terhadap mereka.  "KPK mengimbau dan mengingatkan kepada berbagai pihak yang mengetahui kepemilikan aset-aset milik tersangka DS untuk aktif dan secepatnya menyampaikan kepada Penyidik KPK sebagai bentuk nyata kewajiban hukum," tegasnya.  Belakangan, KPK intens memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Pemeriksaan terhadap serangkaian saksi ini tidak lain untuk pengembangan perkara.  "Saat ini KPK juga sedang melakukan pengembangan perkara dengan mengumpulkan alat bukti diantaranya melalui pemeriksaan saksi-saksi yang diduga mengetahui adanya perbuatan pidana lain yang di lakukan oleh tersangka DS," tandas Ali.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan Dadang Suganda yang diduga makelar tanah mendapatkan keuntungan senilai Rp 30 miliar dalam proses jual-beli tanah untuk proyek RTH Bandung.  KPK lebih dulu menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yaitu mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Herry Nurhayat (HN), anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar (TDQ), dan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Kemal Rasad (KS).  KPK menduga, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 69 miliar dari realisasi anggaran sekitar Rp 115 miliar. Pengadaan tanah diduga dilakukan menggunakan makelar dari unsur anggota DPRD dan pihak swasta.  Dadang disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wali Kota Bandung Mangkir, Giliran KPK Cecar Wakil Bupati Sumedang