<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/IMG_20240309_222423-3672569491.jpg" alt="Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rapat pleno terbuka rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, menetapkan perolehan suara Pemilu Legislatif 2024. Baik tingkat DPRD Provinsi Kalsel, DPR RI, maupun DPD RI. Partai Golkar meraih kursi terbanyak.&nbsp; Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menyebutkan, untuk tingkat DPRD Provinsi, Partai Golkar meraih 13 kursi, disusul Partai Nasdem&nbsp;10 kursi, dan Partai Gerindra tujuh kursi. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional, masing-masing mendapatkan enam kursi. Kemudian PDI Perjuangan dan Partai Demokrat tiga kursi disusul Partai Persatuan Pembangunan satu kursi. &rdquo;Jadi untuk periode 2024-2029, DPRD provinsi 55 kursi, DPR RI 11 kursi, dan DPD RI empat kursi, telah diketahui siapa saja caleg terpilih dengan perolehan suara terbanyak,&rdquo; kata Andi seperti dilansir dari Antara. Sementara&nbsp;untuk DPR RI, Partai Golkar meraih tiga kursi, sama dengan perolehan PAN. Wakil rakyat asal dua dapil di Kalsel yang melenggang ke Senayan yakni Dapil 1 Bambang Heri Purnama dan Sandi Fitrian Noor dari Partai Golkar, Rifqinizamy Karsayuda (Nasdem), Habib Aboe Bakar Al Habsyi (PKS), Muhammad Rofiqi (Partai Gerindra), dan Pangeran Khairul Saleh (PAN). Untuk Dapil II Endang Agustina dan Sudian Noor dari PAN, Hasnuryadi Sulaiman (Partai Golkar), Hj Mariana (Partai Gerindra), dan Rahmat Trianto (Nasdem). Adapun untuk empat senator terpilih mewakili Kalsel di DPD RI yakni Habib Zakaria Bahasyim, Muhammad Hidayattollah, H Gusti Farid Hasan Aman, dan Habib Hamid Abdullah. Tenri mengatakan, pihaknya dijadwalkan mengikuti rapat pleno terbuka untuk tingkat nasional di KPU RI pada 12 Maret. &rdquo;Rapat pleno nasional dilaksanakan setelah KPU RI melaksanakan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur,&rdquo; ujar Andi Tenri Sompa.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi KPU Kalsel tetapkan perolehan suara Pemilu Legislatif 2024 baik tingkat DPRD Kalsel, DPR RI, maupun DPD RI

Pleno KPU Kalsel Golkar Raih Kursi Terbanyak DPR RI dan DPRD Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/29/Mobil-DPRD-Kalsel-Di-Bom-4188326893.jpg" alt="POLICE LINE: Mobil Mitsubishi Pajero nopol DA 7777 PU yang diduga dibakar dengan bom molotov." width="100%">
<figcaption>POLICE LINE: Mobil Mitsubishi Pajero nopol DA 7777 PU yang diduga dibakar dengan bom molotov.</figcaption>
</figure> JawaPos. com - Tiga pembakar mobil Mitsubishi Pajero milik anggota DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, akhirnya diamankan, termasuk mantan ipar Jihan sendiri. Penangkapan itu dilakukan tak sampai tiga hari dari waktu kejadian. &ldquo;Inisialnya MZ,&rdquo; kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi dikutip dari Radar Banjarmasin, Sabtu (29/4). Andi menegaskan tidak ada motif bermuatan politik dalam pembakaran tersebut. Murni karena konflik keluarga. &ldquo;Masalah warisan, tak ada unsur politik,&rdquo; tambah mantan Dirtipidum Mabes Polri itu. Sebelum pembakaran itu terjadi di garasi rumah orang tua Jihan di kawasan Keraton, Martapura, Kabupaten Banjar pada Selasa (25/4) malam, dua hari sebelumnya MZ sempat bertandang. MZ meminta bagian harta warisan dari orang tua Jihan yang baru saja meninggal dunia. &ldquo;Dia (MZ) merasa juga punya hak atas harta warisan dari orang tua korban,&rdquo; ungkap Andi. Mobil warna hitam dengan DA 7777 PU yang dibakar tersebut, termasuk harta peninggalan ayah Jihan. Selain menghadapi pasal pengancaman dan pembakaran, MZ juga diancam Undang-Undang Darurat 1951. Sebab saat ditangkap polisi ditemukan senjata api. &ldquo;Kasusnya akan kami kembangkan. Karena ditemukan senjata berikut amunisi yang dikuasai tersangka,&rdquo; bebernya. Diwartakan sebelumnya, putra Jihan, Fariz menemukan botol air mineral berisi Pertalite di bawah ban mobil. Mobil itu terbakar saat rumah tersebut sedang ditinggal kosong. Jihan kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Banjar. Dalam laporannya, ia menyertakan rekaman CCTV dan keterangan saksi mata. Kader politikus Partai Gerindra itu menduga, ada yang menyimpan niat jahat terhadap dirinya. &ldquo;Entah karena tendensi politik atau apa,&rdquo; ujarnya. Dari keterangan saksi mata yang ia peroleh, ada dua pria yang bolak-balik di sekitar rumah orang tuanya. &ldquo;Ada dua terduga pelaku yang dua kali bolak-balik. Naik mobil dan memutar suara musik dengan volume keras,&rdquo; kata anggota Komisi III DPRD Kalsel itu.

“Kasusnya akan kami kembangkan. Karena ditemukan senjata berikut amunisi yang dikuasai tersangka,” bebernya.

Mantan Ipar jadi Tersangka Pelemparan Bom Molotov ke Mobil DPRD Kalsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Screenshot_20230321_193208_Chrome.jpg" alt="Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kalsel dengan instansi terkait dan guru PPPK dipimpin Ketua Komisi IV Bidang Kesra H. M. Lutfi Saifuddin di Banjarmasin, Selasa (21/3). Syamsuddin Hasan/Antara" width="100%">
<figcaption>Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kalsel dengan instansi terkait dan guru PPPK dipimpin Ketua Komisi IV Bidang Kesra H. M. Lutfi Saifuddin di Banjarmasin, Selasa (21/3). Syamsuddin Hasan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) desak pemerintah provinsi merealisasikan gaji/tunjangan guru yang sudah mendapat surat keputusan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Desakan tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kalsel dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). RDP juga diikuti sejumlah guru PPPK di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa (21/3). Pada RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin itu terungkap, gaji/tunjangan guru PPPK per bulan sebesar Rp 225.000. Sedangkan pada Perda tentang APBD Provinsi Kalsel 2023 total sebesar Rp 34 miliar. Begitu pula pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kalsel alokasi untuk gaji/tunjangan guru PPPK pada Tahun Anggaran 2023 Rp 34 miliar lebih. ”Jadi kalau kita hitung secara cermat dan seksama berarti kalau yang sebelumnya total gaji/tunjangan guru PPPK sekitar Rp 7 miliar atau per orang/bulan Rp 225.000 menjadi lebih kurang Rp 2,3 juta,” ujar Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel Suripno Sumas seperti dilansir dari Antara. Berapa anggota DPRD Kalsel antara lain Ketua Komisi I Rachmah Norlias, Haryanto, Sahrujani, serta  Abdul Hasib Salim, yang hadir pada RDP tersebut menyatakan, gaji guru PPPK sudah dianggarkan pada 2023 sehingga dapat segera direalisasikan. ”Jangan persulit hak guru, karena dengan jasa guru kita-kita (baik sebagai aparatur sipil negara maupun anggota dewan) ada di sini,” ujar salah satu perwakilan anggota DPRD Kalsel. Sementara itu, puluhan guru PPPK yang hadir saat RDP mewakili seribu orang lebih rekannya yang tersebar di 13 kabupaten/kota menyambut gembira perjuangan para wakil rakyat tersebut. ”Kami datang ke sini menuntut keadilan melalui DPRD. Sebab sesudah kami mengetahui, bahwa kami diperlukan tidak adil bila dibandingkan dengan yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), padahal sama-sama ASN sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar salah seorang guru PPPK.

DPRD Desak Pemprov Kalsel Realisasikan Tunjangan Guru PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230119_2252511.jpg" alt="KPU Kalsel melakukan uji publik di Banjarmasin untuk pengusulan perubahan dapil Pemilu 2024. Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>KPU Kalsel melakukan uji publik di Banjarmasin untuk pengusulan perubahan dapil Pemilu 2024. Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan daerah pemilihan (dapil) bagi perebutan kursi calon anggota DPRD Kalsel untuk Pemilu 2024.  ”Perubahan jumlah kursi juga kami usulkan mengingat agregat penduduk kecamatan telah berubah termasuk perpindahan ibu kota provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru,” kata Ketua KPU Kalsel Sarmuji seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Jumat (20/1).  Untuk jumlah kursi anggota dewan tetap 55 orang seperti Pemilu 2019 mengingat Kalsel yang dihuni penduduk 4.141.533 jiwa berada pada provinsi dengan jumlah penduduk antara 3 juta sampai 5 juta jiwa yang memperoleh alokasi 55 kursi.  Berpatokan pada tetapnya alokasi jumlah kursi secara keseluruhan, perubahan hanya terjadi pada jumlah kursi setiap dapil ada yang naik dan turun dari total tujuh dapil.  Untuk yang diusulkan naik yaitu dapil Kalsel 1 Kota Banjarmasin dari delapan menjadi sembilan kursi. Kemudian dapil Kalsel 6 Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu dari delapan menjadi sembilan kursi.  Sementara yang diusulkan turun dapil Kalsel 2 Kabupaten Banjar dari sembilan menjadi delapan kursi serta dapil Kalsel 5 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, dari sembilan menjadi delapan kursi.  Adapun yang tetap jumlah kursinya sembilan yaitu dapil Kalsel 4 Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.  ”Selama dua hari ini, kami melakukan uji publik meminta masukan dan pendapat dari berbagai kalangan untuk pengusulan perubahan ini yang nanti disampaikan ke KPU RI untuk diputuskan paling lambat Februari 2023,” ujar Sarmuji.

KPU Kalsel Usulkan Perubahan Dapil Anggota DPRD untuk Pemilu 2024

DPRD Kalsel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Kalsel

Berita Terkini

Pleno KPU Kalsel Golkar Raih Kursi Terbanyak DPR RI dan DPRD Provinsi

Mantan Ipar jadi Tersangka Pelemparan Bom Molotov ke Mobil DPRD Kalsel

DPRD Desak Pemprov Kalsel Realisasikan Tunjangan Guru PPPK

KPU Kalsel Usulkan Perubahan Dapil Anggota DPRD untuk Pemilu 2024

Download Aplikasi JawaPos.com