<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/WhatsApp-Image-2025-02-09-at-175756-2300448995.jpg" alt="M. Fajar Rillah Vesky. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>M. Fajar Rillah Vesky. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> PRESIDEN Prabowo Subianto menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia membatasi belanja kegiatan publikasi. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 diktum keempat poin kesatu tersebut bagaikan mimpi buruk bagi pers Tanah Air. Betapa tidak, sebelum Inpres itu dikeluarkan di Jakarta, 22 Januari 2025, pagu anggaran belanja kegiatan publikasi terus berkurang. Baik dalam UU Nomor 62/2024 Tentang APBN 2025 maupun dalam ratusan Perda Tentang APBD 2025. Ketika Inpres 1/2025 terbit, disertai dengan segala turunannya. Anggaran belanja komunikasi publik itu semakin kempang kempis. Membuat para pengelola media menjadi ketar-ketir. Apalagi media cetak yang tengah menghadapi senjakala. Jangankan pengelola media yang cuma bermodalkan akta notaris, domain website, kartu pers, dan "urat malu" yang sudah putus,&nbsp;industri pers yang sudah lama menggurita sekalipun turut goyah karena pengurangan pos belanja komunikasi publik dalam APBN dan APBD. Begitu pula dengan para pengelola media "indie" di berbagai penjuru Tanah Air. Mereka yang merintis media alternatif dengan idealisme kemerdekaan pers, integritas baik, dan semangat melahirkan karya jurnalistik bermutu, harus menghadapi masa paceklik: berkurangnya anggaran kerja sama media di pemerintah daerah. Padahal, seperti disebut pendiri Kompas-Gramedia Jakob Oetama, pada diri media itu terkandung dua status klasik: sebagai bisnis dan idealisme (Oetama, 2010). Media tak bisa bertahan, bila mengandalkan idealisme semata. Ada operasional yang mesti dibiayai. Ada karyawan yang mesti dihidupi. Untuk itu, butuh iklan. Butuh pelanggan. Butuh kerja sama. Butuh adsensi dan clikbait. Memang ada peran swasta nasional dan daerah. Ada peran BUMN dan BUMD. Ada support NGO, yayasan, perguruan tinggi, dan lembaga donor. Namun, ketergantungan pada anggaran pemerintah, masih belum bisa dilepaskan. Maka, ketika ada kebijakan pembatasan belanja publikasi pemerintah. Yang dibuat secara resmi lewat Instruksi Presiden. Dan diperintahkan pula kepada lembaga pengawas pembangunan untuk mengawalnya. Tentu ini menjadi mimpi buruk bagi para pengelola media di Indonesia. Tragisnya, mimpi buruk itu terjadi hanya 18 hari sebelum Hari Pers Nasional diperingati pada 9 Februari 2025. Setuju atau tidak setuju, secara hidup bernegara dan berpemerintahan, Hari Pers Nasional atau HPN sudah 40 tahun diperingati, sejak lahirnya Keppres Nomor 5 Tahun 1985. Sayangnya, peringatan HPN yang juga hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 2025, belum membahas kebijakan pembatasan belanja publikasi pemerintah. Entah karena peringatan HPN terpecah dua; di Pekanbaru, Riau, dan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, atau ada sebab lainnya, wallahualam bi shawab Yang jelas, hampir semua pengelola media di Tanah Air, kini menjerit dan mengeluhkan kebijakan pengurangan belanja publikasi pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Ada yang terang-terangan menjerit lewat pemberitaan. Ada yang melakukan "perlawanan" dengan meningkatkan fungsi pers sebagai kontrol sosial. Untuk yang terakhir ini, perlu ditimbang baik-buruknya. Memang benar pers adalah "watchdog" alias pengawal demokrasi. Tapi dalam praktiknya, tidak elok bila dibarengi iktikad buruk. Apalagi mengontol karena putus kontrak kerja sama. Nanti, bisa jatuh pada "trial by press". Ingat, media punya "firewall" antara redaksi dan usaha. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015623969/hari-pers-nasional-kebebasan-bersuara-dari-pekerja-media-dan-sipil-tidak-boleh-dibungkam">Hari Pers Nasional, Kebebasan Bersuara dari Pekerja Media dan Sipil Tidak Boleh Dibungkam</a> Kearifan Presiden untuk Darah Demokrasi Dalam kondisi ini, besar sekali harapan kita kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga kepada para gubernur, bupati dan wali kota, untuk lebih arif dan bijaksana, terkait belanja kegiatan publikasi. Kita semua sepakat, perlu efisiensi anggaran untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Untuk menjaga kas negara dari turbulensi. Akan tetapi, janganlah sampai belanja kegiatan publikasi pemerintah dipangkas sampai ke akar-akarnya. Bisa anfal dunia pers dan dunia media massa kita nanti. Padahal, kita sepakat dengan teori ahli filsafat awal abad-18 asal Irlandia, Edmun Burke, bahwa media adalah pilar keempat demokrasi. Media berfungsi mengawasi kinerja pemerintahan dalam konsep Trias Politica-nya Montesquie: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tak hanya media yang pilar keempat demokrasi. Berita yang disajikan media, seperti disampaikan pakar komunikasi dunia, Profesor Natalie Fenton, adalah darah bagi demokrasi. Alasan Natalie, seperti dikutip dari kertas kerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, indikator demokrasi yang sehat adalah adanya pertukaran informasi yang simetris. Dalam hal ini, media berperan menyebarkan informasi kepada publik. Peran media sebagai penyebar informasi kepada publik tentu sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program prioritas nasional, termasuk Asta Cita dan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran, akan lebih tepat diketahui publik, dengan bantuan informasi dari media. Pengawasan program tersebut juga lebih mudah karena adanya peran dari media. Atas dasar itu, kita berharap, kebijakan efisiensi belanja publikasi pemerintah, dapat dikaji lebih matang. Dengan mempertimbangkan masa depan media massa dan nasib pekerjanya. Kita yakin, Prabowo-Gibran punya komitmen yang baik. Apalagi, dalam visi-misi Prabowo-Gibran, pernah terselip janji manis kebebasan pers. Ya, dalam program kerja Asta Cita 1. Terutama dalam program kerja penguatan demokrasi. Prabowo-Gibran berkomitmen mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggungjawab dan berintegritas, dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat, demi kehidupan demokrasi yang sehat. Komitmen ini tentu perlu dibarengi dengan keberpihakan anggaran. Bukan dengan efisiensi anggaran. Evaluasilah Politik dan Ekonomi Media Adapun buat pengelola media dan praktisi pers di Tanah Air, perlu menjadikan Instruksi Presiden kepada kepala daerah tentang pembatasan belanja kegiatan publikasi sebagai bahan evaluasi. Harus disadari, sejak reformasi bergulir, praktisi media sudah menghirup udara bebas. Lahirnya UU Pers No. 40/1999, disusul UU Penyiaran No.32/2002, membuat media tumbuh bak cendawan musim hujan. Kedua undang-undang ini menjadi momentum kebebasan berekspresi. Media bisa lahir tanpa harus mengantongi Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP). Bahkan, modal asing bisa bermain dalam bisnis media di Indonesia Namun, seperti ditulis R. Kristiawan dalam buku "Penumpang Gelap Demokrasi, Kajian Liberalisasi Media di Indonesia" yang diterbitkan AJI Indonesia, masih ada satu masalah terselip. Banyak orang tidak waspada bahwa liberalisasi politik juga sering berarti liberalisasi ekonomi. Banyak kalangan lupa bahwa media massa merupakan entitas ekonomi yang bisa saja mendurhakai publik. Penguasaan terhadap banyak media potensial menggiring media menjadi alat politik atau ekonomi bagi pemiliknya. Inilah tantangan industri media di tengah proses demokratisasi. Untuk ini, mengutip Jakob Oetama, media tidak bisa memandang dirinya sebagai entitas bisnis semata. Sebab ada tanggungjawab sosial kepada publik dan tanggungjawab terhadap profesi jurnalisme. Memandang media dari sisi bisnis semata, tanpa memperhatikan menurunnya kualitas jurnalisme dan rendahnya kesejahteraan wartawan, adalah sesuatu yang tak mungkin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015621837/9-februari-hari-apa-simak-fakta-menarik-yang-harus-anda-ketahui-seputar-peringatan-hari-pers-nasional-hpn">9 Februari Hari Apa? Simak Fakta Menarik yang Harus Anda Ketahui Seputar Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)</a> Pada tataran ini, persoalan etis menjadi sangat penting diperhatikan. Kode etik jurnalistik saja tidak cukup, tanpa aplikasi dalam keseharian praktisi media. Penerapan kode perilaku pada setiap media juga dibutuhkan, agar ada garis api yang dipahami pemilik dan pekerja media dalam mewujudkan cita-cita bersama. Sehingga media tidak ditinggalkan publik yang berhak atas informasi utuh dan beragam. Kajian ini barangkali layak terus didiskusikan dan dicari formula tepatnya. Apalagi, seiring perkembangan teknologi informasi dan sosial media, bandul informasi semakin bergeser. Siapa saja kini bisa menjalankan kerja jurnalistik. Tinggal mengetik atau memotret di handphone, lalu meng-upload ke sosial media, informasi bisa betebaran ke mana-mana. Membuat batas produk jurnalistik dan non-jurnalistik semakin sulit dibedakan. Publik kerap kebingungan, tidak tahu memastikan informasi yang benar dan tidak benar. Terjadi kekaburan informasi atau apa yang disebut "Blur "oleh empu jurnalistik Amerika Serikat, Bill Kovach dan Tom Rosentiel. Perkembangan atau kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, telah membuat dunia berlari kencang. Jurnalisme, tak bisa lagi menyajikan informasi dangkal. Kecenderungan pasar yang membutuhkan informasi mendalam, dilengkapi dengan analisis data, perlu dipenuhi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme. Akhirnya, kita ucapkan Selamat Hari Pers Nasional. Semoga, Hari Pers Nasional, menjadi hari yang sakti untuk menghapus mimpi buruk pelaku industri pers Tanah Air. Itu saja. (*) *) M. Fajar Rillah Vesky,&nbsp;Anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat; wartawan Nonaktif Padang Ekspres (Jawa Pos Group).&nbsp;&nbsp;

Anggaran belanja komunikasi publik itu semakin kempang kempis. Membuat para pengelola media menjadi ketar-ketir.

Saktikah Hari Pers Nasional Menghapus Mimpi Buruk Pers?

DPRD Kabupaten Limapuluh Kota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Kabupaten Limapuluh Kota

Berita Terkini

Saktikah Hari Pers Nasional Menghapus Mimpi Buruk Pers?

Download Aplikasi JawaPos.com