<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230316_153554.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengaku kecewa terhadap pemerintah daerah. Sebab, sudah tiga bulan belum juga membayarkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) untuk para aparatur sipil negara (ASN).  ”Sampai hari ini (16/3), TPP belum dicairkan. Padahal itu hak yang harus diterima para ASN. Jangan sampai orang yang sudah bekerja dengan baik melayani masyarakat, lalu sampai harus menunggu keringat mereka kering baru dibayar,” kata Rudy seperti dilansir dari Antara di Bogor, Kamis (16/3).  Dia khawatir, lambannya pencairan anggaran yang menjadi hak para pegawai itu berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Rudy meminta anggaran yang sudah disetujui DPRD dalam APBD 2023, itu segera dicairkan.  Selain itu, kata dia, beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan, juga harus secepatnya dicairkan. Rudy mengaku mendapat banyak keluhan dari sejumlah ASN soal hal tersebut.  ”Beberapa anggaran infrastruktur untuk desa, kelurahan, dan kecamatan, segera dicairkan. Agar masyarakat ketika memasuki hari raya Idul Fitri bisa menikmati infrastruktur yang baik,” tutur Rudy.  Dia juga mengingatkan salah satu fungsi APBD adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. APBD seharusnya bisa dicairkan lebih awal agar perputaran uang dapat dirasakan masyarakat.  Terlebih, menurut Rudy, untuk urusan belanja wajib yang mestinya sudah terjadwal setiap bulan. ”Sejak awal, kami selalu ingatkan agar proses yang berkaitan administrasi diselesaikan pada awal-awal tahun. Februari mestinya program sudah berjalan,” ucap dia.  Sementara itu, Kepala Bagian Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan menyebutkan, TPP akan dicairkan menjelang bulan Ramadan 1444 Hijriah.  ”Insya Allah, minggu ini atau minggu depan sebelum puasa (TPP PNS dicarikan). Bismillah,” kata Wildan.  Dia mengakui, lambatnya pencairan TPP untuk ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor terkendala beberapa persyaratan yang belum dilengkapi.  ”Ada beberapa syarat dokumen yang harus dilengkapi dan sudah dilengkapi sekarang. Tinggal tunggu saja,” terang Achmad Wildan.

TPP ASN Tiga Bulan Belum Dibayar, Ketua DPRD Bogor Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220926-WA0002.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama rombongan sambangi lokasi bencana tanah bergerak di Kampung Curug, Kabupaten Bogor. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama rombongan sambangi lokasi bencana tanah bergerak di Kampung Curug, Kabupaten Bogor. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyambangi lokasi warga yang terdampak bencana tanah bergerak di Kampung Curug, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Letaknya tidak jauh dari kediaman pribadi Prabowo di Hambalang.  Prabowo bersama Kepala Desa Bojong Koneng Rusdi Anwar dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto meninjau Posko Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mereka menyapa warga Desa Bojong Koneng yang tinggal sementara di tenda pengungsian.  Kedatangan Prabowo memastikan para warga dalam kondisi baik dan menampung aspirasi terkait apa yang mereka butuhkan.  ”Hangat enggak di sini kalau malam?” tanya Prabowo.  ”Dingin,” jawab beberapa ibu-ibu di dalam tenda BNPB.  ”Nanti kita bantu lagi sarung ya. Selimut tadi sudah,” ujar Prabowo yang dijawab dengan ucapan terima kasih dari para pengungsi.  Prabowo beberapa kali menyapa anak-anak di tenda pengungsian. ”Jaga kesehatan ya semuanya,” kata Prabowo sambil mengelus kepala anak-anak yang berkerumun.  ”Saya melihat bagaimana kondisi dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengatasi. Tapi semua sudah ditangani dengan baik oleh (BPBD), semua unsur saling membantu. Ya Alhamdulillah kondisi mereka cukup baik,” ucap Prabowo.  Pada saat bencana itu terjadi, Prabowo sedang berada di Maluku mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan kerja. Namun demikian, dia langsung mengutus Ketua DPRD yang merupakan kader Partai Gerindra Rudy Susmanto, untuk memberi bantuan kepada warga di wilayah terdampak pergeseran tanah.  Rudy mengaku mendapat amanat dari Prabowo untuk menampung aspirasi masyarakat yang menjadi korban bencana. Sekaligus memerintah untuk memenuhi segala kebutuhan warga terdampak bencana tanah bergerak, terutama kebutuhan pokok.  Rudy mengatakan, Prabowo membuka kediamannya untuk menampung pengungsi apabila lokasi yang ada tidak mencukupi. ”Jika mereka butuh tempat pengungsian, Padepokan Garuda Yaksa milik Pak Prabowo siap menampung para pengungsi,” terang Rudy.  Bencana tanah bergerak melanda kawasan Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, pekan lalu. Hingga kini, bencana tersebut telah merusak 328 unit rumah di tiga kampung, berdasar data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor. Kerusakan bervariasi mulai ringan, sedang, hingga berat.

Cek Kondisi Korban Tanah Bergerak, Prabowo Datangi Pengungsian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220911_130342.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto membantah berkolaborasi dengan salah satu petugas KPK seperti yang terungkap dalam sidang dugaan suap auditor BPK dengan terdakwa Bupati Kabupaten Bogor nonaktif Ade Yasin.  ”KPK adalah lembaga resmi yang kredibel dan tidak bisa diintervensi apalagi dikondisikan lain-lain,” kata Rudy Susmanto seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (12/9).  Menurut dia, tudingan kolaborasi yang diungkap berdasar catatan terdakwa Maulana Adam yang merupakan sekretaris Dinas PUPR, itu bukan notulensi rapat. Sebab, notulensi rapat harus ditandatangani peserta rapat dan menjadi kesimpulan rapat.  ”Saya tegaskan tidak ada sedikitpun niat, apalagi konspirasi dengan aparat hukum untuk menjebak siapa atau pihak manapun dalam kasus ini. Apalagi tuduhan itu narasinya dibangun hanya berdasar catatan,” ujar Rudy Susmanto, politikus Partai Gerindra itu.  Dia menyebutkan, mengenai catatan Adam, dia mengaku sudah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh KPK sekitar satu bulan lalu. ”Saya menghormati proses hukum yang berjalan, biarkan APH (aparat penegak hukum) yang menentukan harus seperti apa,” tutur Rudy Susmanto.  Sebelumnya, sidang dugaan suap auditor BPK pada Senin (5/9) seketika heboh ketika kuasa hukum Ade Yasin, Dinalara Butarbutar, mengungkap, ada kolaborasi antara DPRD Kabupaten Bogor dengan salah satu petugas KPK.  Butarbutar saat itu mengungkap ada kolaborasi, sehingga membuat kliennya berurusan dengan KPK. Fakta tersebut pun membuat para peserta sidang menyoraki jaksa KPK.  Kolaborasi itu diungkap berdasar catatan notulensi pertemuan dalam laptop milik Adam, yang dituangkan pada berita acara pemeriksaan.

Ketua DPRD Bogor Bantah Kolaborasi dengan Petugas KPK Soal Ade Yasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220706_183144.jpg" alt="Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor beraudiensi dengan perwakilan guru honor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/7). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor beraudiensi dengan perwakilan guru honor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/7). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 3.039 guru honor mempertanyakan kejelasan nasib kepada DPRD Kabupaten Bogor. Sebab, mereka tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meski sudah lulus tes pada 2021.  ”Karena secara aturan, mereka sudah melalui tahapnya, sudah dianggap lulus. Tinggal pemda saja mengalokasikan dana, sesuai dengan kuota yang lulus atau tidak,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ruhyat Sujana seperti dilansir dari Antara, usai menerima audiensi perwakilan guru honor, di Gedung DPRD, Cibinong, Bogor, Rabu (6/7).  Dia akan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dengan bersurat melalui Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.  Sebanyak 3.039 guru honor tersebut belum diangkat menjadi PPPK karena keterbatasan kuota formasi yang ditetapkan Pemkab Bogor berdasar rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ruhyat mendorong agar Pemkab Bogor kembali membuka formasi PPPK pada 2022, sehingga guru honor yang sudah lulus tes pada 2021 bisa diangkat menjadi PPPK.  ”Bertahap saja (pengangkatannya), agar saat mengajukan kuota (ke Kementerian PAN-RB) sesuai dengan anggaran yang ada atau kemampuan daerah,” ujar Ruhyat Sujana politikus Partai Demokrat itu.  Terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor Irwan Purnawan mengaku sedang menunggu kajian antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Disdik untuk menghitung kemampuan anggaran dalam mengangkat kembali PPPK.  ”BPKAD dan Disdik sedang menghitung kemampuan anggaran, nanti BKPSDM tinggal menindaklanjuti,” terang Irwan.  Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Bogor Nia Kusmardini menjelaskan, pihaknya juga sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian PAN-RB untuk jumlah kuota formasi PPPK tahun ini. Guru honor yang telah lulus tes tahun lalu bisa kembali mengikuti seleksi tahun ini tanpa harus melalui tes.  ”Sebanyak 3.039 guru yang sudah lulus ini menjadi prioritas untuk mengisi formasi PPPK, terlebih guru K2 (kategori dua). Tapi kuota formasinya belum ditetapkan,” papar Nia Kusmardini.  Pemkab Bogor sudah dua kali mengangkat pegawai honor menjadi PPPK. Pada 2019 sebanyak 2.439 orang dan 2021 sebanyak 1.423 orang.  Namun, pengangkatan PPPK menjadi beban Pemkab Bogor, karena pembayaran gajinya dibiayai melalui anggaran daerah. Tahun ini, Pemkab Bogor menganggarkan Rp 96 miliar untuk menggaji PPPK. Angka pembiayaannya meningkat dari tahun lalu Rp 57 miliar.  Gaji PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Dengan Perpres itu, gaji PPPK setara dengan PNS dengan penggolongan I hingga XVII. Besaran gaji PPPK, nilai paling rendah yaitu Rp 1,7 juta–Rp 2,7 juta dan paling tinggi Rp 4,1 juta–Rp 6,8 juta.

3.039 Guru di Bogor Pertanyakan Nasib ke DPRD usai Lulus PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SAVE_20220321_171216.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kabupaten Bogor menindaklanjuti aspirasi warga Desa Bojongkoneng dan Cijayanti terkait polemik kepemilikan lahan sekitar 913 kepala keluarga di desa tersebut.  ”Kami sudah terima aspirasi warga yang disampaikan secara tertulis. Saya juga sudah koordinasi dengan Bupati Bogor, Kapolres, dan Dandim Kabupaten Bogor terkait dengan apa yang disampaikan warga Desa Bojongkoneng,” Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor, Senin (21/3).  Rudy mengaku telah menyampaikan aspirasi masyarakat dari dua desa tersebut ke Komisi III DPR dan pemerintah pusat. Warga khawatiran ada pembatalan program pemberian 913 sertifikat tanah hak milik jika DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Mafia Tanah.  ”Sejak Jumat (18/3) langsung kami proses. mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik dan memberi manfaat untuk masyarakat,” ujar Rudy.  Dia juga memastikan, akan minta program tersebut tetap berlanjut. Khususnya mengenai kelanjutan inventarisasi, verifikasi, dan validasi status kepemilikan lahan yang sedang ditempuh pemerintah desa dan didukung Pemerintah Kabupaten Bogor.  ”Warga khawatir program tersebut terhenti. Karena itu, kami akan bersurat ke pemerintah agar program tersebut dilanjutkan nanti ditembuskan juga suratnya ke pemerintah kecamatan dan pemerintah desa,” terang Rudy.  Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, kepolisian dan TNI berterima kasih kepada pengunjuk rasa yang telah menjalankan aksinya dengan tertib. Diharapkan semua pihak harus menjaga untuk terciptanya iklim kondusif wilayah.  ”Kami pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Upaya-upaya terbaik bagi kemaslahatan masyarakat akan dikawal sampai tuntas dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, menjaga investasi, berpedoman pada hukum dan menjaga stabilitas keamanan,” ucap Iman.  Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Kav. Gan Gan Rusgandara mengaku siap mengawal kebijakan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tanah di wilayah Bojongkoneng dan Cijayanti. ”Prinsipnya, kami akan siap sedia mengawal kebijakan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Sentul dengan baik dan menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Bogor,” ujar Gan Gan.  Sebelumnya, sekitar 400 warga Desa Bojongkoneng dan Cijayanti menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3). Mereka menyampaikan aspirasi mengenai sengketa lahan PT Sentul City Tbk.  Ratusan warga yang mengaku penduduk asli itu menyampaikan penolakan terhadap rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Mafia Tanah oleh DPR yang diinisiasi rombongan Komisi III saat kunjungan kerja ke Bojongkoneng pada Kamis (17/3).  Koordinator warga Acep Saripudin mengungkapkan, warga asli Desa Bojongkoneng dan Cijayanti kecewa saat kedatangan anggota Komisi III DPR. Sebab, dianggap tidak menampung aspirasi mereka sebagai warga asli.  ”Terkait dengan kunjungan Komisi III DPR, kami warga asli sangat kecewa. Kami tidak diberi kesempatan menyampaikan aspirasi. Kami tidak dilibatkan dalam pertemuan itu,” kata Acep usai bertemu Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto.

Ketua DPRD Bogor Tindak Lanjuti Aspirasi Warga Bojongkoneng-Cijayanti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220311_163009.jpg" alt="Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman. DPRD Kabupaten Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman. DPRD Kabupaten Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memuji kinerja Kadis Disdukcapil Bambang Setiawan. Padahal Bambang beberapa kali ditegur Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh.  ”Jangan seolah-olah Disdukcapil tidak memiliki prestasi. Dalam penerbitan akta kependudukan, kita ini menyumbang terbesar di Indonesia dan itu sangat bagus,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor, Jumat (11/3).  Usep menyesalkan penilaian Zudan terhadap Bambang Setiawan yang dianggap tidak memiliki terobosan dalam memberikan layanan adminduk kepada masyarakat. Dia juga meminta Zudan agar menilai kinerja Bambang Setiawan dari segala aspek.  Menurut dia, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 5,327 juta jiwa dan wilayah geografis yang luas, yaitu 40 kecamatan.  ”Kita perlu lihat juga persoalan distribusi blangko untuk cetak e-KTP terlambat justru dari pusat. Itu menyebabkan keterlambatan pelayanan di daerah seperti di Kabupaten Bogor,” ungkap Usep, ketua komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum itu.  Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh beberapa kali menegur Kadis Dukcapil Bambang Setiawan lantaran mendapati pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur. Zudan melakukan sidak pada 30 Agustus 2021. Saat itu dia menyamar sebagai warga yang mengajukan permohonan pembuatan akta perceraian dan akta kematian. Ternyata banyak syarat tambahan dari Disdukcapil Kabupaten Bogor.  Sekitar tujuh bulan setelah sidak itu, Zudan kembali datang ke kantor Dukcapil di Cibinong, Bogor, pada Selasa (8/3). Menurut dia, pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Bogor tetap tidak menunjukkan perkembangan menggembirakan. Kadis Dukcapil Bambang Setiawan pun kembali kena teguran keras Zudan.  Zudan menganggap Bambang tidak banyak belajar dari kadis lain di Jawa Barat yang mengerti detail urusan administrasi kependudukan. ”Sistem pelaporan harian tidak berjalan bagus di 40 kecamatan dan 7 UPT. Bahkan masih ada perda tentang denda layanan dukcapil. Padahal saya sudah lama meminta itu dihapus, karena memberatkan masyarakat,” kata Zudan.  Zudan mengajak Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor yang mengurus wilayah dengan penduduk terbesar di Indonesia yakni 5,327 juta jiwa melakukan pembenahan total layanan adminduk.

Ditegur Dirjen, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor Dipuji DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/SAVE_20220201_185116-1.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mendorong aparat penegak hukum menyelidiki temuan telur busuk dalam paket bantuan sosial (bansos) yang diterima warga setempat.  ”BPNT (bantuan pangan nontunai) isi sembako kurang layak. Kami minta ini agar aparat berwenang melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan,” kata Rudy Susmanto seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/2).  Menurut dia, aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada faktor kesengajaan dari penyedia bahan makanan. Terlebih jika dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.  ”Aparat hukum harus bertindak tegas dan memproses masalah ini. Sebab, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya kalangan kurang mampu,” ujar Rudy Susmanto.  Namun, apabila hasil dari penyelidikan membuktikan bahwa ada ketidaksengajaan, menurut Rudy, ​​​​​​penyedia bansos segera mengganti bahan-bahan makanan yang dianggap kurang layak untuk dikonsumsi.  Politikus Partai Gerindra itu pun mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak main-main dengan sistem pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bogor. BPNT itu nilainya hanya Rp 200 ribu dalam bentuk paket sembako. Jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga 1 bulan penuh.  ”Jadi, jangan coba-coba berlaku curang karena akan berhadapan bukan hanya dengan hukum negara, melainkan juga hukum Tuhan,” ucap Rudy.

Ketua DPRD Bogor Dorong Aparat Selidiki Telur Busuk Paket Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG_20210802_194544.jpg" alt="Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bogor. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor mendatangi gedung DPRD Kabupaten Bogor. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendatangi Gedung DPRD, Cibinong, Bogor. Mereka meminta sejumlah pertolongan untuk membangkitkan geliat ekonomi di sektor perhotelan.  ”Meski hotel tetap dibolehkan buka, tapi pengunjung di bawah lima persen. Karyawan terpaksa kita gilir masuknya juga,” ungkap Ketua PHRI Kabupaten Bogor Budi Sulistyo seperti dilansir dari Antara usai menyampaikan aspirasinya ke wakil rakyat pada Senin (2/8).  Dia berharap ada sejumlah pelonggaran aturan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Seperti memperbolehkan rapat-rapat dan resepsi pernikahan di hotel, serta pengunjung restoran dibolehkan makan di tempat.  Budi meyakini, pelonggaran aturan di sektor perhotelan tak berdampak pada meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor. Selain mayoritas pegawai sudah divaksin, kasus harian penularan Covid-19 di Kabupaten Bogor juga sudah mulai menurun.  ”Hotel dan restoran ini sudah melakukan protokol kesehatan, CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) sudah dijalani. Pegawai kami pun sudah divaksin. Jadi berkunjung harusnya sudah aman,” tutur Budi.  Di samping itu, Budi juga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyurati Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengenai dispensasi pembayaran listrik. Agar jaringan listrik tak diputus ketika telat pembayaran dari jatuh tempo.  ”Semoga Pemkab Bogor sudi menyurati pihak PLN untuk melonggarkan kebijakan pemutusan listrik, kalau listrik diputus usaha hotel dan restoran kami pun akan mati, lalu bagaimana nasib para karyawan,” ucap Budi.  Wakil Ketua PHRI Bidang Kabupaten Bogor Boboy Ruswanto menuturkan, keluh kesah pengurus PHRI ke DPRD Kabupaten Bogor merupakan langkah yang elegan ketimbang memasang bendera putih di hotel-hotel dan restoran.  ”Kami tidak ingin memasang bendera putih tanda kita protes atau menyerah dengan situasi sekarang, keluh kesah ini diharapkan mendapatkan dukungan kebijakan dari Pemkab Bogor baik itu poin aturan PPKM hingga relaksasi pajak ataupun lainnya," kata Boboy.

PHRI Bogor Datangi Gedung DPRD Minta Pertolongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/SAVE_20210322_205515.jpg" alt="Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin geram. Itu lantaran dari 13 rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga kini belum satu pun dibahas.  ”Hingga Maret belum ada satu pun yang dilakukan pembahasan. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk segera kebut membentuk perda,” kata Burhanudin seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor, Senin (22/3).  Dia menginstruksikan jajaran Pemkab Bogor agar bergerak cepat dalam membahas 13 draf yang sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021.  ”Ambil langkah cepat, segera lakukan langkah terukur, terutama berkaitan dengan waktu. DPRD sudah bilang akan membuat perda inisiatif jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah daerah,” tutur Burhan.  Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Rizky mengatakan, pihaknya masih menunggu dinas-dinas terkait untuk menyelesaikan naskah akademik sebelum dibahas dan DPRD membentuk panitia khusus (pansus).  Dari 13 raperda yang masuk dalam Propemperda 2021, yang tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Bogor Nomor: 188.34/14/Kpts-DPRD/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021, setidaknya ada dua raperda yang menjadi prioritas wakil rakyat tersebut.  ”Pertama Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Raperda tentang Penyakit Menular,” terang Rizky.  Daftar 13 Raperda Kabupaten Bogor 2021: <ol> 	<li>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> 	<li>Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.</li> 	<li>Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> 	<li>Pendidikan Anak Usia Dini.</li> 	<li>Pengarusutamaan Gender.</li> 	<li>Perubahan atas Perda No 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor 2018–2023.</li> 	<li>Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016—2036.</li> 	<li>Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.</li> 	<li>Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.</li> 	<li>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.</li> 	<li>Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023.</li> 	<li>Penanggulangan Penyakit Menular</li> 	<li>Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.</li> </ol> Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0XvEbXFaOAA

Sekda Bogor Geram, dari 13 Raperda Belum Satu Pun Dibahas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG_20200925_193812-1.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto (kanan) bersama Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan saat rapat paripurna gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto (kanan) bersama Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan saat rapat paripurna gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dinyatakan terinfeksi positif Covid-19 pada Jumat (25/9) siang. Pada pagi hari Rudy Susmanto sempat memimpin rapat paripurna di gedung DPRD di Cibinong.  ”Mohon izin menginformasikan pada 23 September saya melaksanakan tes swab mandiri dan hasil tes baru keluar 25 September pukul 12.45. Saya dinyatakan positif Covid-19,” ungkap Rudy seperti dilansir dari Antara pada Jumat (25/9).  Politikus Partai Gerindra itu langsung menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong. Dia menyatakan undur diri dari kegiatan DPRD Kabupaten Bogor untuk beberapa waktu ke depan.  ”Hari ini (25/9) saya undur diri dari kegiatan DPRD, beberapa hari kedepan hingga benar benar pulih. Insya Allah saya akan ikuti kegiatan secara virtual,” kata Rudy.  Menurut dia, untuk kegiatan selama di DPRD Kabupaten Bogor sementara kepemimpinannya diserahkan kepada para wakil ketua DPRD. ”Sayapun sudah menginstruksikan sekwan (sekretaris dewan) untuk ambil langkah-langkah penanganan kepada rekan-rekan di DPRD,” tutur Rudy.  Rudy sempat memimpin rapat paripurna pada Jumat (25/9) pagi dengan tiga agenda pembahasan, yaitu penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD 2020, perubahan program pembentukan daerah Tahun 2020, serta penyampaian raperda usul prakarsa DPRD tentang perangkat desa.  Selain dihadiri unsur DPRD Kabupaten Bogor, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan juga ikut hadir dalam rapat paripurna itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GevFJ4BZYko

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Positif Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd kabupaten bogor

Berita Terkini