<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/ilustrasi-pencabulan.png" alt="PERLU KAMPANYE: Siswa perlu diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERLU KAMPANYE: Siswa perlu diedukasi agar tidak menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Di Jember, sebuah kasus pencabulan terhadap remaja perempuan di wilayah Kecamatan Ledokombo menjadi atensi. Sebab, selain penuh dengan rekayasa, diduga terdapat dugaan intimidasi oknum petinggi-perangkat desa kepada korban. Pencabulan yang dialami remaja 15 tahun itu terjadi pada awal 2023. Akibatnya, dia hamil delapan bulan dan putus sekolah. Dalam perkembangannya, pelaku sudah diamankan aparat Polres Jember. Dia adalah RK. Namun, dari laporan yang disampaikan ke pihak kepolisian, diduga masih ada sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Di antaranya adalah oknum kepala desa (Kades) dan perangkat desa. Kuasa hukum korban, Joko Wahyudi, membenarkan pengakuan korban terkait adanya intimidasi itu. &rsquo;&rsquo;Perangkat desa setempat juga ikut menekan keluarga korban. Kalau nggak dicabut, tidak diakui sebagai warga,&rdquo; ucap Joko. Pria yang juga ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Jember itu mengaku sudah menyampaikan masalah tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dia menambahkan, oknum kepala desa itu sudah mendapatkan peringatan dari kepolisian. &rsquo;&rsquo;Jika mereka tetap melakukan tindakan yang sama, tentu akan kami laporkan (lagi) oknum tersebut,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni juga mengaku sudah mendengar kabar dugaan intimidasi oleh oknum petinggi-aparat desa itu. &rsquo;&rsquo;Harusnya Kades mengayomi dan melindungi warganya. Bukan sebaliknya,&rsquo;&rsquo; katanya. Di bagian lain, kuasa hukum korban juga menyebutkan bahwa di balik kasus tersebut ada dua orang lain yang diduga terlibat. Yakni, istri tersangka RK serta satu pria berinisial A. Keduanya diduga berusaha mengaburkan keterlibatan RK dalam perkara itu. Caranya, A yang adalah mantan pacar korban diminta menyetubuhi korban.&nbsp;(ham/nur/c12/ris)

Di Jember, sebuah kasus pencabulan terhadap remaja perempuan di wilayah Kecamatan Ledokombo menjadi atensi. Sebab, diduga penuh rekayasa.

Dugaan Intimidasi Petinggi Desa dalam Kasus Pemerkosaan Siswa di Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/perusakan-jember.jpg" alt="IMBAS RUSUH: Sejumlah rumah dan kendaraan milik warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, rusak akibat serangan OTK selama sebulan terakhir. (Jawa Pos Radar Jember)" width="100%">
<figcaption>IMBAS RUSUH: Sejumlah rumah dan kendaraan milik warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, rusak akibat serangan OTK selama sebulan terakhir. (Jawa Pos Radar Jember)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, dibuat gelisah sekaligus tegang. Sebab, hanya dalam rentang waktu sebulan, terjadi tiga kali aksi penyerangan dan perusakan oleh sekelompok orang tak dikenal (OTK) di desa tersebut.  Kasus terbaru terjadi pada Rabu (3/8) dini hari lalu. Puluhan OTK kembali menyerang desa yang berada di wilayah perbatasan Jember–Banyuwangi itu. Dalam insiden tersebut, 1 mobil dan 2 motor milik warga dan salah satu tokoh di desa itu dibakar.  Jika diakumulasi, dari tiga insiden penyerangan tersebut, total ada 4 mobil dan 25 motor yang dibakar. Dua poskamling dan gedung sekolah tak luput dari aksi perusakan dan pembakaran massa.  Aparat kepolisian juga mendapat laporan kehilangan uang sebesar Rp 265 juta. Tiga warga terluka akibat kerusuhan itu.  Kamis (4/8) anggota DPRD Jember Tabroni mendatangi desa tersebut. Dia bertemu beberapa warga dan tokoh masyarakat. ”Kami menilai, konflik ini sebenarnya tersulut sejak beberapa pekan terakhir. Yang awalnya hanya konflik gesekan antarpersonal beralih menjadi konflik gerakan komunal,’’ kata Tabroni.  Dari hasil pertemuan itu, Tabroni mengaku memperoleh sejumlah informasi terkait dugaan motif penyerangan desa tersebut. Mulai isu perselisihan lahan di wilayah perbatasan hingga kasus pembukaan paksa sebuah portal pengeringan kopi. Ada juga dugaan motif lain.  ’’Pemerintah harus hadir untuk segera mengurai semua akar persoalan. Memastikan rasa aman dan nyaman masyarakat,’’ ujarnya.  Sebelumnya, Kapolsek Silo AKP Suhartanto mengatakan, insidenpenyerangan itu terjadi tiga kali. Yakni, pada3 Juli, disusul aksimassa30Juli, danyangterbaruRabu (3/8) lalu.

Sebulan, Warga Desa Mulyorejo Jember Tiga Kali Diserang OTK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/index.jpg" alt="Ilustrasi BPS. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPS. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Jember tak hadir dalam rapat paripurna pengesahan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jember Tahun 2021. LPP APBD pun gagal disahkan karena rapat paripurna itu tak memenuhi kuorum.  Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD Jember batal mengesahkan Perda LPP APBD 021 karena dalam rapat paripurna tersebut tidak kuorum. Rapat hanya dihadiri 30 orang, padahal sesuai ketentuan yang harus hadir dalam paripurna sebanyak 33 orang dari 50 anggota dewan.  ”Ini bentuk mengingkari amanah rakyat. Sudah jelas mengingkari amanah rakyat. Bahkan para oknum DPRD yang mangkir memboikot paripurna DPRD itu tergolong sudah melanggar sumpah/janji anggota dewan yang juga diatur dalam tata tertib dewan,” kata Pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Jember.  Menurut dia, oknum legislator itu seolah lupa pada pasal 31 Tatib DPRD Jember tentang Sumpah/Janji Anggota DPRD kepada rakyat yang berdaulat memilih mereka. Seharusnya momentum rapat paripurna juga menjadi sarana edukasi politik dan kedewasaan berdemokrasi yang dapat jadi teladan untuk masyarakat Jember.  ”Sebetulnya sederhana saja ketika anggota DPRD merasa ada persoalan dalam program pembangunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD oleh pemerintahan, cukup jalankan saja semua fungsi dan hak DPRD sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Iqbal.  Tetapi, lanjut dia, melakukan pemboikotan yang melanggar Tata Tertib DPRD, sudah selayaknya para oknum anggota dewan itu mendapatkan sanksi. Sanksi bisa berasal dari Badan Kehormatan DPRD, fraksi atau partai yang bersangkutan.  ”Tetapi sanksi yang terberat sebetulnya berasal dari rakyat Jember terutama basis konstituen anggota dewan yang aspirasinya gagal terakomodasi karena gagalnya pengesahan perda LPP APBD 2021,” ucap Iqbal.  Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri usai gagalnya pengesahan Peraturan Daerah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2021 bersama DPRD.  ”Mudah-mudahan hal itu dapat diselesaikan lebih cepat lagi. Tentunya untuk masyarakat Jember,” kata Hendy.  Hendy bersama Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman datang ke Kemendagri didampingi sejumlah pejabat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano, Kepala Inspektorat Ratno C. Sembodo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tita Fajar Ariyatiningsih, serta Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Hadi Sasmito.  Tidak hanya itu, jajaran pimpinan Pemprov Jatim juga turut mendampingi Bupati Hendy yakni Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, Kepala Biro Bagian Hukum Sekdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti, dan dua staf biro hukum lain.  ”Kami akan terus berjuang. Masyarakat Jember tidak dirugikan dengan berbagai kegiatan yang sudah dan akan berlangsung,” tutur Hendy.  Dia menambahkan, pihaknya juga akan terus menjaga keharmonisan bersama dengan jajaran DPRD Jember agar suasana menjadi kondusif untuk pembangunan Jember ke depan.

LPP APBD Gagal Disahkan, Bupati Jember Konsultasi ke Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-25-at-11.22.51.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak di gudang Farmasi Dinkes Jember. DPRD Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak di gudang Farmasi Dinkes Jember. DPRD Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi D DPRD Jember menemukan sisa berbagai obat dan bahan medis yang tidak terpakai serta kedaluwarsa senilai Rp 7 miliar lebih. Obat dan bahan medis itu tersimpan selama 5 tahun di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Jember.  ”Obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang rusak dan kedaluwarsa itu memang akan dimusnahkan Dinas Kesehatan Jember,” kata Anggota Komisi D DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo seperti dilansir dari Antara, Senin (25/7).  Temuan tersebut setelah Komisi D DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak di gudang obat milik Dinkes setempat. Komisi D mendapatkan dokumen Dinkes Jember tertanggal 21 Juni tentang rencana pemusnahan obat-obatan dan bahan medis sejak 2016 hingga 2021 yang melekat di UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Jember.  Secara rinci obat-obatan dan bahan medis tersebut dari instalasi farmasi kabupaten senilai Rp 3,71 miliar, puskesmas dan Labkesda senilai Rp 2,54 miliar, dan untuk puskesmas anggaran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) senilai Rp 832 juta. Sehingga total mencapai Rp 7,08 miliar.  ”Kami menemukan fakta bahwa obat kedaluwarsa yang akan dimusnahkan mencapai Rp 7 miliar lebih. Apakah hal itu karena perencanaan pengadaan obat tidak tepat atau memang menghamburkan uang rakyat,” tutur Ardi Pujo Prabowo.  Dia menjelaskan, pengadaan obat JKN melalui puskesmas harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Sebab, masing-masing puskesmas, dari 50 puskesmas di Jember, tidak sama kebutuhannya.  ”Untuk itu perlu perencanaan yang baik terkait dengan pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai sehingga tidak terjadi pemborosan uang rakyat,” ucap Ardi Pujo Prabowo, politikus Partai Gerindra itu.  Ardi mengatakan, inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi D DPRD Jember di gudang farmasi sebenarnya ada dua temuan. Yakni masih belum adanya obat anestesi (kosong) dan melimpahnya stok obat kedaluwarsa.  Sementara itu, Plt Kepala Dinkes Jember Lilik Lailiyah saat dikonfirmasi membenarkan rencana pemusnahan obat-obatan senilai Rp 7 miliar lebih tersebut. Namun, pemusnahan harus menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).  ”Obat-obatan yang akan dimusnahkan itu sejak 2016 hingga 2021, namun tidak semuanya dari program APBD Jember karena ada obat-obatan yang berasal dari program pemerintah pusat,” terang Lilik.

DPRD Jember Temukan Sisa Obat Kedaluwarsa Senilai Rp 7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-02-at-22.27.28.jpeg" alt="Pansus Covid-19 Jember Panggil Kepala BPBD Terkait Honor Pemakaman" width="100%">
<figcaption>Pansus Covid-19 Jember Panggil Kepala BPBD Terkait Honor Pemakaman</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus Covid-19 DPRD Jember, Jawa Timur, memanggil Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M. Djamil dan Kabid Kedaruratan Logistik Penta Satria terkait dengan honor pemakaman jenazah Covid-19.  ”Kami meminta pihak BPBD menjelaskan regulasi anggaran terkait dengan honor pemakaman jenazah Covid-19,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim seperti dilansir dari Antara di Jember.  Pemanggilan tersebut akibat polemik pencairan honor pemakaman jenazah Covid-19 ke sejumlah pejabat teras, termasuk Bupati Jember Hendy Siswanto yang sempat menjadi perbincangan banyak pihak.  Djamil enggan terbuka menyampaikan penjelasan yang diminta kepada anggota Pansus Covid-19. Sebab menurut dia, kasus tersebut sudah masuk ranah hukum yang ditangani Polres Jember. ”Apa yang selama ini viral sudah masuk dalam proses ranah hukum, oleh karena itu kami harus menghormati proses tersebut dan kami tidak bisa sampaikan,” ujar Djamil.  Dia mengaku khawatir ada materi-materi yang bersinggungan dengan yang sedang diproses dalam ranah hukum. Sehingga, pihaknya tidak bisa menyampaikan dalam forum Pansus Covid-19.  ”Ada proses administrasi dalam bentuk review dan sebagainya, yang juga sama-sama bersamaan dengan proses hukum yang ada, sehingga kami sedang menyiapkan bahan materi dan sebagainya yang sekiranya nanti bisa memberikan dukungan terhadap proses yang sedang berlangsung,” tutur Djamil.  Pihaknya sedang menyusun gambaran tentang kedaruratan yang harus dilakukan dalam situasi yang juga darurat yang dimaksudkan adalah saat mengemban amanah sebagai pelaksana tugas kepala BPBD Jember pada 12 Maret 2021. ”Semua tentu ingat bahwa pada saat itu tidak memiliki APBD dan kami tidak memiliki satu pun cantolan penggunaan anggaran untuk berlangsungnya satu pelayanan masyarakat dalam urusan darurat pada masa darurat,” terang Djamil.  Di dalam upaya pengelolaan keuangan negara dan daerah, pihaknya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. ”Dalam undang-undang itu jelas sekali bahwa kewenangan tentang pelaksanaan APBD itu ada di tangan otorisator yaitu bupati, bukan di tangan kepala OPD,” tutur Djamil.  Apalagi dengan status pelaksana tugas kepala yang hanya memiliki kewenangan sebagai pelaksana dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sebelum ada DPA, kewenangan itu sama sekali tidak bisa dilakukan. ”Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Pemerintahan. Di sana dibutuhkan fungsi diskresi. Fungsi diskresi itu kewenangannya terbatas pada pejabat berwenang saja dan dalam hal ini kepala daerah, tidak pada yang lain,” papar Djamil.  Dia menjelaskan, hal tersebut yang bisa menjadi acuan bersama untuk memahami persoalan dan regulasi yang ada itu diformulasikan menjadi kebijakan yang memiliki konsekuensi tersendiri.  Sebelumnya, Polres Jember melakukan penyelidikan terhadap anggaran honor pemakaman jenazah Covid-19 dan memanggil tujuh saksi untuk dimintai keterangan.

Pansus Covid-19 Jember Panggil Kepala BPBD Terkait Honor Pemakaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-24-at-15.42.39-1.jpeg" alt="Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim saat menjalani tes cepat antigen massal di DPRD Jember, Rabu (23/6). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim saat menjalani tes cepat antigen massal di DPRD Jember, Rabu (23/6). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Jember, Jawa Timur, yang terkonfirmasi Covid-19 bertambah menjadi dua orang. Hal itu diketahui setelah dilakukan penelusuran kepada seluruh peserta rapat paripurna dengan melakukan tes cepat antigen secara masal di kantor DPRD setempat.  ”Hari ini (24/6) kami mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan bahwa hasil swab (tes usap) antigen yang dilakukan di dewan pada Rabu (23/6) terdapat satu anggota dewan yang positif,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim seperti dilansir dari Antara di Jember, Kamis (24/6).  Dinas Kesehatan Jember melakukan tes cepat antigen secara masal kepada seluruh peserta yang hadir dalam rapat paripurna dewan dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Jember Tahun 2020 di DPRD Jember. Setelah Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto terkonfirmasi Covid-19.  Bupati Jember Hendy Siswanto, Wakil Bupati M. Balya Firjaun Barlaman, Sekretaris Daerah Mirfano, Ketua DPRD M. Itqon Syauqi, pimpinan dewan, seluruh anggota dewan, staf sekretariat dewan, dan sejumlah jurnalis yang melakukan peliputan rapat paripurna pada Selasa (22/6) menjalani tes cepat antigen di DPRD Jember pada Rabu (23/6).  ”Anggota dewan yang positif dari Fraksi Kebangkitan Bangsa sehingga kami sudah berkoordinasi dengan satgas dan Dinkes untuk melakukan tracing kepada keluarganya dan kontak erat yang bersangkutan,” tutur Ahmad Halim.  Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar anggota dewan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang terkonfirmasi Covid-19 bisa dirawat di rumah sakit. Saat ini kondisinya tidak memiliki gejala apa pun.  ”Beliau punya risiko tinggi dari sisi umur dan penyakit bawaan, sehingga dianjurkan untuk menjalani isolasi di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang maksimal,” kata Ayub.  Dia mengimbau semua anggota FKB yang sudah menjalani tes cepat antigen dengan hasil negatif tetap isolasi mandiri di rumah terlebih dahulu dan melakukan tes cepat antigen kembali untuk benar-benar memastikan bebas dari virus korona setelah beberapa hari isolasi di rumah.  Kantor DPRD Jember ditutup sementara selama beberapa hari ke depan dan aktivitas anggota dewan di gedung wakil rakyat tersebut akan dibuka kembali pada Senin (28/6).

Anggota DPRD Jember yang Terkonfirmasi Covid-19 Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-03-at-20.54.23.jpeg" alt="Rangkaian penawaran menarik dihadirkan MMKSI dalam menyambut Lebaran Idul Futri." width="100%">
<figcaption>Rangkaian penawaran menarik dihadirkan MMKSI dalam menyambut Lebaran Idul Futri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ribuan perangkat desa yang tersebar di 266 desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerima gaji atau penghasilan tetap selama lima bulan sejak Januari hingga Mei. Perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jember mengadu ke Komisi A DPRD Jember, Senin (3/5).  ”Kami berharap penghasilan tetap bisa cair sebelum Lebaran seiring dengan kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri cukup banyak,” kata Sekretaris DPD PPDI Jember Santos M.V. seperti dilansir dari Antara di DPRD Jember, Senin (3/5).  Menurut dia, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) APBD 2021 menjadi salah satu penyebab belum cairnya penghasilan tetap sekitar hampir 3.000 perangkat desa di Jember.  ”Kalau tidak berbarengan dengan Lebaran, kami masih bisa bersabar untuk menunggu kapan saja penghasilan tetap perangkat desa cair. Namun, persoalannya menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah,” tutur Santos.  Gaji perangkat desa atau penghasilan tetap tersebut bersumber dari alokasi dana desa (ADD) di APBD Jember 2021. Namun, Perda APBD 2021 masih dalam proses evaluasi gubernur dan belum bisa dilaksanakan hingga awal Mei.  ”Kami juga berharap ke depan ada regulasi yang mengatur penghasilan tetap dibayarkan setiap bulan langsung ke rekening masing-masing perangkat desa,” ujar Santos.  Selama lima bulan belum menerima gaji, kata dia, hampir 90 persen perangkat desa harus meminjam ke perbankan dan mencari penghasilan lain dengan bertani atau usaha berdagang. Tidak terbayarnya penghasilan tetap perangkat desa juga merembet pada permasalahan pembayaran BPJS Kesehatan, sehingga tidak terbayar selama lima bulan dan kartu JKN-KIS tidak bisa digunakan ketika perangkat desa mengalami sakit.  Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengatakan, akan berkomunikasi dengan Pemprov Jawa Timur terkait persoalan yang terjadi dengan ribuan perangkat desa. ”Perda APBD Jember sudah hampir satu bulan diserahkan ke Gubernur Jatim untuk difasilitasi, namun hingga awal Mei belum dieksekusi Pemkab Jember,” ucap Tabroni, politikus PDI Perjuangan.  Dia mengatakan, pihaknya berusaha maksimal untuk membantu pencairan penghasilan tetap ribuan perangkat desa dengan tetap mematuhi regulasi yang sudah ada. ”Mudah-mudahan ada solusi dan penghasilan tetap para perangkat desa bisa dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah,” ujar Tabroni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zfrHhIhgbuk

Ribuan Perangkat Desa di Jember Sudah Lima Bulan Belum Terima Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-18-at-17.35.57-1.jpeg" alt="Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020" width="100%">
<figcaption>Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kabupaten Jember memberikan rapor merah atas laporan pertanggungjawaban Bupati Jember tahun anggaran 2020. Sebab, banyak persoalan yang terjadi, di antaranya tidak adanya Perda APBD 2020 dan tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKB-AKI) pada tahun tersebut.  ”Kami memberikan rapor merah terhadap LPKJ itu sehingga banyak catatan dan rekomendasi untuk perbaikan Jember yang lebih baik ke depan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi seperti dilansir dari Antara di Jember.  Menurut dia, tingginya angka kematian ibu dan bayi juga menjadi sorotan Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu saat datang ke Jember. Selain itu, opini disclaimer oleh BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang disampaikan pada tahun 2020.  ”Selama tahun 2020, kematian ibu hanya berkurang satu kasus. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran pada 2019 sebanyak 174, lalu mengalami penurunan pada 2020 menjadi 173,” tutur Itqon Syauqi.  Selain itu, pertumbuhan Kabupaten Jember pada 2 tahun terakhir mengalami tren menurun. Pada 2019 pertumbuhan PDRB Jember 5,31 persen, sedangkan pada 2020 menurun atau terkontraksi 2,98 persen. Dia menjelaskan, tidak adanya penetapan Perda APBD 2020 menyebabkan banyak program yang capaian kinerja dan serapannya rendah dan bahkan ada yang gagal dijalankan.  Menurut dia, kebijakan sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis, yakni semua kegiatan didasarkan pada desk yang dilakukan bupati serta petunjuk dan persetujuan melalui SK bupati sehingga dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin atau business as usual. ”Banyaknya mutasi juga berdampak beberapa jabatan mengalami kekosongan dan dilaksanakan plt menjadikan beberapa penyelenggaraan urusan capaian kinerjanya rendah karena beban kerja pejabat yang merangkap jabatan menjadi tinggi, pejabat perlu melakukan penyesuaian kembali pada jabatan baru, serta memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan.” Terang Itqon Syauqi.  Dewan juga menilai, Pemkab Jember tidak optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru (GTT) serta tenaga kesehatan (perawat dan bidan). ”DPRD Kabupaten Jember memberikan banyak rekomendasi terhadap upaya penyelesaian setiap urusan dan harus ditindaklanjuti sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Itqon Syauqi.  Dia mengatakan, DPRD meminta kepada bupati agar upaya tindak lanjut rekomendasi yang telah diputuskan benar-benar dilaksanakan Pemkab Jember. ”Ke depan diminta kemitraan ini dapat lebih ditingkatkan tanpa mengurangi peran dan fungsi pengawasan DPRD untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Itqon Syauqi.  Sementara itu, Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman mengatakan, apa yang menjadi saran, kritik, dan rekomendasi DPRD akan diperhatikan dan direspons. Sehingga ada perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan dari periode yang lalu ke sekarang. ”Dengan demikian, ada percepatan pembangunan di Jember,” terang Balya Firjaun Barlaman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9Mf4JekEzv4

Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-29-at-19.22.32.jpeg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto (kiri) bersama Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi. Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto (kiri) bersama Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi. Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Jember Hendy Siswanto akhirnya menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi awal pembahasan Rancangan APBD 2021 kepada DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (29/3). Rencana tersebut molor dari jadwal yang ditargetkan pada awal Maret 2021.  KUA-PPAS yang diserahkan Bupati Hendy masih menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) era bupati sebelumnya.  ”Proses penyusunan KUA PPAS memang sedikit molor dari waktu yang ditargetkan karena harus menggunakan mekanisme baru yakni Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” tutur Hendy seperti dilansir dari Antara.  Para ASN dan operator menginput data dalam sistem setelah bekerja lembur selama beberapa hari, sehingga draf KUA PPAS APBD 2021 bisa diserahkan bupati Jember kepada Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi.  ”Dalam RPJMD dan RKPD yang lama tercantum program perbaikan infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan sesuai dengan program yang akan kami lakukan tahun ini,” terang Bupati Hendy.  Hendy menjelaskan, kekuatan APBD Jember 2021 diperkirakan mencapai Rp 4,4 triliun dan anggaran sebesar Rp 600 miliar di antaranya atau sekitar 13,62 persen diperuntukkan pembangunan infrastruktur jalan raya, serta ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) diperkirakan sekitar Rp 750 miliar.  ”Kami berharap DPRD Jember melakukan pembahasan dengan cepat dan bisa selesai pada April 2021, sehingga masyarakat Jember bisa memiliki Perda APBD 2021,” ujar Hendy.  Sementara itu, Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi mengatakan, DPRD Jember sudah menunggu draf KUA-PPAS. Pihaknya segera membahas APBD 2021 yang sudah ditunggu masyarakat.  ”Alhamdulillah sudah diterima KUA-PPAS. Kami akan melakukan pembahasan APBD 2021 semaksimal mungkin dan bisa dibahas dengan cepat, sehingga akan bekerja siang dan malam untuk melakukan pembahasan,” tutur Itqon Syauqi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KKlgjESsMSs

Bupati Jember Akhirnya Serahkan KUA-PPAS APBD 2021 ke DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-23-at-18.11.56.jpeg" alt="Pansus Covid-19 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Pansus Covid-19 DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Jember, Jawa Timur, menemukan bantuan Covid-19 senilai Rp 1,2 miliar berupa tenda lipat sebanyak 1.223 unit tidak disalurkan kepada para pedagang yang terdampak pandemi. Temuan tersebut berdasar hasil inspeksi mendadak Pansus Covid-19 DPRD Jember ke gudang penyimpanan bantuan Covid-19 di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Selasa (23/2).  ”Saya khawatir tenda-tenda yang dibeli dengan anggaran mencapai Rp 1,2 miliar itu rusak, karena menyimpannya ditumpuk begitu saja tanpa ada alas paletnya,” kata anggota Pansus DPRD Jember Agusta Jaka Purwana seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, tenda lipat yang seharusnya dibagikan kepada para pedagang terdampak pandemi tidak boleh ditumpuk begitu saja. Sebab, pipa penyangganya bisa bengkok akibat bebannya cukup berat.  Ketua Pansus Covid-19 David Handoko Seto sangat menyesalkan tidak terdistribusikannya tenda-tenda lipat seharga Rp 800 ribu per unit itu. Padahal tenda-tenda yang dibeli dengan uang rakyat itu seharusnya dibagikan dan dinikmati pedagang yang terdampak pandemi.  ”Sampai sekarang data penerima bantuan tenda itu belum jelas baik nama maupun alamat. Bahkan kapan didistribusikan tidak jelas juga,” ujar David.  David meminta Satgas Covid-19 membuat kajian terkait bantuan tenda tersebut. Apalagi jumlah tenda itu sangat banyak dan minta mempertanggungjawabkan bantuan yang mangkrak itu.  Sekretaris Satgas Covid-10 Jember Mad Satuki mengatakan, tenda tersebut sebenarnya hendak dibagikan kepada para pedagang yang terdampak pandemi.  ”Namun, kami khawatir lalu lintas akan terganggu jika para pedagang mendirikan tenda tersebut. Memang benar bantuan itu belum disalurkan karena perencanaan yang kurang matang,” kata Mad Satuki.  Satgas Covid-19 Jember membeli 1.600 unit tenda untuk pedagang pasar. Namun, hanya 377 tenda yang dibagikan kepada para pedagang di Pasar Tanjung Jember.  ”Kami akan berkonsultasi lebih dulu kepada Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember Hadi Sulistyo untuk mendistribusikan tenda itu kepada para pedagang yang terdampak pandemi,” ujar Mad Satuki.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GXC63O-NWbc

Pansus Temukan Bantuan Covid-19 Jember Rp 1,2 Miliar Tak Disalurkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD jember

Berita Terkini