<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Demo-Semarang-1-1838658734.jpg" alt="Mahasiswa merobohkan pintu gerbang kantor DPRD Jateng. (Shakti Brammaditto/Widya Fachrezzy/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa merobohkan pintu gerbang kantor DPRD Jateng. (Shakti Brammaditto/Widya Fachrezzy/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahasiswa dari sejumlah kampus turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi mengawal putusan MK soal Pilkada di halaman gedung DPRD Jawa Tengah, Kamis (22/8). Aksi demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang termasuk Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan UIN Walisongo. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan. Aksi unjuk rasa yang semula berlangsung damai sejak pukul 09.00 WIB, mulai memanas sekitar pukul 13.00 WIB. &ldquo;Ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Ini jelas-jelas membuka jalan bagi dinasti politik,&rdquo; seru salah seorang mahasiswa di tengah kerumunan massa. Aksi semakin memanas ketika pihak kepolisian berusaha membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Hal ini memicu kepanikan di antara para demonstran. &ldquo;Saya merasa sangat sesak setelah menghirup gas air mata. Saya sampai tidak bisa bernapas,&rdquo; ungkap mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya dilansir Radar Semarang (Jawa Pos Group). Saat demo masih berlangsung, para mahasiswa yang mengalami sesak napas mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, sebagian besar massa aksi memilih untuk mengungsi ke kampus UNDIP Pleburan.

Aksi unjuk rasa yang semula berlangsung damai sejak pukul 09.00 WIB, mulai memanas sekitar pukul 13.00 WIB.

Demo Kawal Putusan MK di Semarang Sempat Ricuh, Mahasiswa Robohkan Pagar Kantor DPRD Jawa Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Demo-Semarang-3877065261.jpg" alt="Mahasiswa melakukan aksi demontrasi Darurat Indonesia mengawal putusan MK soal Pilkada di Jalan Pahlawan Semarang tepatnya di depan kantor DPRD Jateng. (M Hariyanto/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa melakukan aksi demontrasi Darurat Indonesia mengawal putusan MK soal Pilkada di Jalan Pahlawan Semarang tepatnya di depan kantor DPRD Jateng. (M Hariyanto/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demontrasi mengawal putusan MK soal Pilkada digelar mahasiswa di Jalan Pahlawan Semarang tepatnya di depan kantor DPRD Jateng, Kamis (22/8) siang. Massa yang diperkirakan mencapai ribuan sempat mendobrak gerbang Kantor DPRD Jateng. Terlihat, aksi demo yang tadinya di depan gerbang Kantor DPRD Jateng dan Gubernur Jateng beralih geser ke samping Taman Indonesia Kaya, sekitar pukul 12.14 WIB. Mereka kemudin menuju gerbang Kantor DPRD bagian samping. Peserta aksi langsung merangsek ke gerbang berupaya masuk dengan merobohkan gerbang Kantor DPRD. Pagar setinggi 2,5 meter tersebut digoyahkan untuk berupaya dirobohkan hingga mengalami rusak. Kondisi pagar miring dan rusak. Hanya saja, pagar tersebut jebol rusak dan sejumlah mahasiswa berhasil masuk. Namun, mereka tidak berhasil masuk lantaran personil kepolisian langsung melakukan barikade melakukan pencegahan. Sementara, personil Polrestabes Semarang yang melakukan penjagaan depan gerbang di Jalan Pahlawan juga langsung bergeser melakukan pengamanan dan penjagaan. Personil kepolisian dilengkapi tameng dan mobil water canon. Pengunjuk rasa juga melakukan pelemparan botol ke arah petugas kepolisian. Mereka merangsek masuk. Teriakan orator juga masih dilakukan di atas mobil peserta aksi demo. "Revolusi, revolusi, revolusi," teriak orator disambut peserta aksi demontrasi di depan sekitaran Taman Indonesia Kaya, Kamis (23/8/2024), dilansir dari Radar Semarang (Jawa Pos Group). "Kita harus menduduki gerbong DPRD," katanya. "Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup buruh," lanjut teriakan orator.

Aksi demontrasi mengawal putusan MK soal Pilkada digelar mahasiswa di Jalan Pahlawan Semarang tepatnya di depan kantor DPRD Jateng.

Gelar Aksi Demo Kawal Putusan MK, Mahasiswa Sempat Dobrak Pagar Kantor DPRD Jateng, Polisi Halau Massa Pendemo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/Ketua-KPU-Jateng-1143737142.jpg" alt="Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan, penetapan kursi dan calon legislator terpilih dihadiri oleh Bawaslu dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan, penetapan kursi dan calon legislator terpilih dihadiri oleh Bawaslu dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KPU menetapkan kursi dan 120 anggota DPRD terpilih Provinsi Jawa Tengah dalam rapat pleno yang digelar di Semarang, Selasa. Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengatakan, penetapan kursi dan calon legislator terpilih dihadiri oleh Bawaslu dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu. "Hari Minggu (26/5) kami mendapat surat dari KPU RI, maksimal tiga hari setelah memperoleh surat KPU tersebut sudah harus ditetapkan," katanya. Dalam penetapan jumlah kursi, lanjut dia, terdapat 10 partai politik yang lolos masuk ke DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kesepuluh partai tersebut masing-masing PKB memperoleh 20 kursi, Partai Gerindra 17 kursi, PDIP 33 kursi, Partai Golkar 17 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, PKS 11.kursi, PAN 4 kursi, Partai Demokrat 7 kursi, PSI 2 kursi, dan PPP 6 kursi. Menurut dia, penetapan jumlah kursi dan calon anggota DPRD terpilih sudah disepakati dalam rapat pleno dan tidak ada keberatan yang disampaikan. Ia menuturkan, hasil perolehan kursi ini akan dijadikan sebagai dasar untuk partai politik dalam mengusung bakal.calon dalam pilkada November 2024 nanti. "Kalau dari syarat pencalonan, hanya PDIP yang memenuhi minimal 20 persen kursi untuk mengusung sendiri calon," katanya. Berikut nama 120 calon legislator terpilih DPRD Jawa Tengah dari 13 daerah pemilihan di provinsi ini. Dapil Jawa Tengah I 1. Sudarsono Partai Gerindra 2. Krisseptiana PDIP 3. Maria Tri Mangesti PDIP 4. Dipa Yustia Pasa. Partai Golkar 5. Muhammad Afi PKS 6. Muhammad Farchan PSI &nbsp; Dapil Jawa Tengah II 1. Kholid Abdillah PKB 2. Mifta Reza. Partai Gerindra 3. Dyah Kartika Permanasari. PDIP 4. Bagus Suryokusumo. PDIP 5. Yusuf Hidayat. Partai Golkar 6. Ida Nurul Farida. PKS 7. Soleha Kurniawati. PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah III 1. Ulil Albab. PKB 2. Nur Saadah. PKB 3. Sri Martini. Partai Gerindra 4. Andang Wahyu Triyanto. PDIP 5. Denny Nurcahyanto. PDIP 6. Siswanto. Partai Golkar 7. Arif Wahyudi. Partai Golkar 8. Akhwan. Partai Nasdem 9. Ardhie Kurniawan. Partai Demokrat 10. Nurul Furqon PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah IV 1. Sugiarto. PKB 2. Noval Utoyo Adji. Partai Gerindra 3. Endro Dwi Cahyono. PDIP 4. Supriyanto. Partai Golkar 5. Kartika Sukawati. Partai Demokrat 6. Ali Wafa. PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah V 1. Niken Mayasari. PKB 2. Abdullah Aminudin. PKB 3. Rohmat Marzuki. Partai Gerindra 4. Baginda Muhammad Mahfuz. PDI 5. Yohanes Winarto. PDI 6. Padmasari Mestikajati. Partai Golkar 7. Hafidz Alhaq Fatih. PKS 8. Tri Wanto. Partai Demokrat &nbsp; Dapil Jawa Tengah VI 1. Mukafi Fadli. PKB 2. Wagiyo Ahmad Nugroho. Partai Gerindra 3. Sumanto. PDIP 4. Wulan Purnama Sari. PDIP 5. Mulyadi. PDIP 6. Ari Santoso. PDIP 7. Bondan Sejiwan Bomo Aji. Partai Golkar 8. Catur Agus Saptono. Parrai Golkar 9. Desi Endriyatno. PKS 10. Asrar. Partai Demokrat &nbsp; Dapil Jawa Tengah VII 1. Aminudin Latif. PKB 2. Yudi Indras W. Partai Gerindra 3. Bayu Kusuma. Partai Gerindra 4. Joko Purnomo. PDIP 5. Kadarwati. PDIP 6. Hartanto. PDIP 7. Sumarsono. PDIP 8. Anton Lami Suhadi. Partai Golkar 9. Quatly Abdulkadir Alkatiri. PKS 10. Antonius Yogo Prabowo. PSI &nbsp; Dapil Jawa Tengah VIII 1. Moh Budiyono. PKB 2. Sukardiyono. Partai Gerindra 3. Dwi Adi Agung Nugroho. PDIP 4. Ayuning Sekar Suci. PDIP 5. Eko Susilo. PDIP 6. Endrianingsih Yunita. PDIP 7. Soenarno. Partai Golkar 8. Tugiman. PKS &nbsp; Dapil Jawa Tengah IX 1. Zainuddin. PKB 2. Muhaimin. PKB 3. Heri Pudyatmoko. Partai Gerindra 4. Muhammad Isnaeni. PDIP 5. Elisabeth Intan Kurniasari. PDIP 6. Imam Teguh Purnomo. Partai Golkar 7. Amir Masduki. PKS 8. Kholik Idris. Partai Demokrat &nbsp; Dapil Jawa Tengah X 1. Ni'matul Azizah. PKB 2. Zaki Mubarok. PKB 3. Dwi Yasmanto. Partai Gerindra 4. Sri Ruwiyati. PDIP 5. Saiful Hadi. PDIP 6. Ferry Wawan Cahyono. Partai Golkar 7. Faiz Alaudien Reza Mahdhika parrai Nasdem 8. Karsono. PKS 9. Amin Makhsun. PAN 10. I Puti Doddy. Partai Demokrat 11. Ja'far Shodiq. PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah XI 1. Sarif Abdillah. PKB 2. Siti Rosidah. PKB 3. David Ishaq Aryadi. Partai Gerindra 4. Shinta Laila. Partai Gerindra 5. Bambang Hariyanto. PDIP 6. Juli Krisdiyanto. PDIP 7. Asfirla Harisanto. PDIP 8. Tietha Ernawari Suwarto. Partai Golkar 9. Edria Santoso. Partai Nasdem 10. Setya Arinugroho. PKS 11. Bintang Romadhon. PAN 12. Agus Wijayanto. Partai Demokrat &nbsp; Dapil Jawa Tengah XII 1. Musyaffa. PKB 2. Abdul Aziz. PKB 3. Iskhak. Partai Gerindra 4. Arizah Santifa. Partai Gerindra 5. Messy Widiastuti. PDIP 6. Sarei Abdul Rosyid. PDIP 7. Marhaenismanto. PDIP 8. Masfui Masduki. Partai Golkar 9. Andiniya K. Partai Golkar 10. Sururul Fuad. PKS 11. Zaki Safrudin Prihatin PAN 12. Muhammad Naryoko PPP &nbsp; Dapil Jawa Tengah XIII 1. Abdul Hamid. PKB 2. Muktafa Dimyati Rois. PKB 3. Sumarwati. PKB 4. Iskandar Zulkarnain. Partai Gerindra 5. Muh.Rizqi Iskandar Muda. Partai Gerindra 6. Ahmad Ridwan. PDIP 7. Irna Setiawati. PDIP 8. Mohammad Saleh. Partai Golkar 9. Harun Abdul Khafizh. Partai Golkar 10. Much Muchlis Ariston. PKS 11. Sofwan Sumadi. PAN 12. Nur Fatwah. PPP

Dalam penetapan jumlah kursi, lanjut dia, terdapat 10 partai politik yang lolos masuk ke DPRD Provinsi Jawa Tengah dan 120 Anggota DPRD.

KPU Tetapkan 120 Caleg Terpilih DPRD Jawa Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-30-at-18.52.24.jpeg" alt="Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama DPRD Jateng menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama DPRD Jateng menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama DPRD Jateng menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Melalui tiga Perda baru ini, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan memberikan manfaat kepada nelayan, petani, penyandang disabilitas, hingga pelaku UMKM.  Tiga Raperda yang disetujui di antaranya tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, kemudian Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk UMKM.  "Tiga perda ini kita harapkan nantinya betul-betul akan bisa dijadikan pedoman buat pemerintah ya menganggarkan, ya melaksanakan. Sehingga Dewan mengawasi," kata Ganjar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jateng, Kota Semarang, Jateng, Jumat (30/12).  Ganjar menjelaskan, Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman akan membantu nelayan beserta penambak garam untuk menjalankan usahanya.  Menurut Ganjar, pihaknya sudah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan (Siandin). Melalui aplikasi ini, Ganjar menyebut para nelayan dan penambak garam bisa mengetahui cuaca, berita, publikasi, ekspor hasil perikanan, statistik perikanan, pemasaran, harga ikan, dan lain sebagainya.  "Perda ini juga akan melindungi potensi-potensi terjadinya distorsi. Umpama, tengkulak pasti akan banyak terlibat karena nelayan tidak punya modal. Maka perbankan, lembaga keuangan mesti masuk. Potensi kecelakaan di laut juga sangat tinggi, asuransi. Jadi Perda ini kami sangat senang untuk bisa betul-betul melindungi para nelayan kita, termasuk petambak garam," katanya lewat keterangan tertulisnya.  Sementara tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Ganjar menyebut Perda itu akan membuat kaum difabel semakin berdaya. Pasalnya, kata Ganjar, melalui Perda ini para penyandang disabilitas akan dipenuhi haknya dan diberikan kompetensi kerja.  "Umpama aksesibilitas. Kalau bangun gedung, itu langsung harus dipikirkan akses untuk penyandang disabilitas membangun jalan, pertimbangkan akses mereka. Kemudian ketika mereka ingin mengambangkan usahanya, bagaimana permodalan, bagaimana pelatihan, termasuk jaminan-jaminan mesti ada. Sekaligus edukasi kepada publik agar tidak terjadi diskriminasi apalagi bully," katanya.  Perda terakhir, Ganjar menyebut para pelaku UMKM dari berbagai sektor akan dimudahkan melalui pelatihan dan akses pemasaran. Tak hanya itu, kata Ganjar, pihaknya juga mendorong produk para pelaku UMKM untuk bisa diekspor dengan adanya Perda ini.  "Mengapa kita bekerja sama dengan KBRI umpama agar mereka bisa ekspor sekaligus bisa memberikan feedback kepada usaha kecil menengah kita di berbagai sektor itu untuk mereka mengembangkan produknya. Maka program UMKM naik kelas di seluruh sektor ini kita lakukan pelatihan, packagingnya bagaimana, digital marketingnya seperti apa, akses permodalannya seperti apa, pembukuan seperti apa," pungkasnya.

Pemprov dan DPRD Jateng Sahkan 3 Perda Baru, Buat Nelayan sampai UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210425_091107.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman. Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta turun tangan memberikan penjelasan secara detail kepada semua pihak terkait dengan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Itu diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.  ”Bendungan Bener ini masuk proyek strategis nasional. Daerah harus benar-benar paham akan proyek ini. Sehingga, baik yang pro maupun yang kontra bisa memahami,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bidang Infrastruktur Sukirman seperti dilansir dari Antara di Semarang.  Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, Gubernur Jateng harus bisa menjelaskan proyek tersebut. Apalagi ada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan Wonosobo. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus koordinator pemerintahan kabupaten/kota, gubernur harus paham persoalan yang muncul di lapangan.  ”Tentu sekaligus sama-sama mencarikan solusi terbaik. Karena ini sudah menjadi proyek strategis nasional, tentu daerah harus ikut mengamankan. Namun, kita harap tidak sampai memunculkan korban atau merugikan sejumlah pihak,” ujar Sukirman.  Sekretaris DPW PKB Jateng itu juga mengungkapkan, persoalan terbaru yang muncul adalah terjadinya bentrokan terkait penolakan penambangan batu andesit di Desa Wadas. Batu andesit itu akan digunakan untuk material pembangunan proyek Bendungan Bener.  ”Ini tidak sekadar lokasi untuk pembangunan waduknya, tapi lokasi untuk material. Tentu ini bisa diminimalisasi lewat sosialisasi yang masif, untuk kemudian masyarakat dapat memahami akan pentingnya proyek ini,” tutur Sukirman.  Pihaknya menyesalkan terjadinya bentrokan saat sosialisasi tambang Bendungan Bener di Desa Wadas pada Jumat (23/4).  ”Hari gini kok masih ada bentrokan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks pembangunan. Kenapa pemerintah masih menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan represif,” ucap Sukirman.  Apalagi, lanjut Sukirman, sejak dimulai pembangunan pada akhir 2018, proyek itu beberapa kali terkendala beberapa permasalahan. Terutama, terkait ganti rugi lahan.  ”Namanya proyek besar pasti ada permasalahan yang kerap muncul. Di sinilah peran gubernur untuk turut serta mengatasi masalah yang muncul, sehingga proyek terealisasi, namun masyarakat tidak menjadi korban atau dirugikan, tapi kok masih muncul demonstrasi yang berujung bentrok, ini bagaimana sesungguhnya?” ujar Sukirman.  Dia berharap agar peristiwa bentrokan itu menjadi yang terakhir di Jawa Tengah. ”Saya akan komunikasi dengan Pak Kapolda untuk berdamai dengan masyarakat terkait peristiwa itu. Soal ganti rugi saya cek sudah clear, memang dalam proyek strategis nasional itu ada diskresi. Namun, tentunya akan lebih baik kalau selesai di musyawarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan bendungan ini akhirnya bisa sama-sama mendapat dukungan dari semua masyarakat,” papar Sukirman.  Terkait dengan hal itu, Fraksi PKB DPRD Jateng telah membentuk tim, khususnya anggota FPKB dari daerah pemilihan di Kabupaten Purworejo untuk pengecekan ke lapangan. ”Kami sudah mulai turun, bahan yang ditemukan di lapangan akan kami konfirmasi ke dinas terkait, juga Pak Gubernur. FPKB akan panggil Gubernur Jateng,” terang Sukirman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jEPR9s8-NPs

Gubernur Jateng Diminta Turun Tangan Kasus Bendungan Bener

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-04-at-14.32.20.jpeg" alt="Sejumlah aktivis difabel Jateng menemui Gubernur Ganjar Pranowo. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis difabel Jateng menemui Gubernur Ganjar Pranowo. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah aktivis difabel serahkan daftar isian masalah (DIM) ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai masukan substansi rancangan peraturan daerah (Raperda) Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Difabel pada Rabu (3/3). Para aktivis memberikan konteks situasi dan kondisi lokal Jawa Tengah terkait masalah, tantangan, dan harapan, pelaksanaan pemenuhan hak difabel di Jawa Tengah.  Didik Sugiyanto dari Komunitas Sahabat Difabel Semarang menyampaikan, daftar isian masalah itu berasal dari masukan-masukan pegiat hak difabel dari semua ragam difabilitas dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dia berharap perda baru nanti bukan hanya mencakup penanganan masalah tetapi juga aspek pencegahan difabilitas.  ”Seperti pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, stunting atau gizi buruk, penyakit degenerative, dan sebagainya,” ujar Didik.  Cara pandang penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan selama ini masih terkesan belas kasihan. Harapan ke depan, perda baru bisa mengubah cara pandang tersebut menjadi human right and social model.  ”Cara pandang ini sangat mendasar karena menciptakan atmosfer yang bisa dirasakan oleh kalangan difabel,” paparnya.  Perwakilan dari Gerkatin Jawa Tengah Mahendra Teguh menyampaikan, difabel tuli mengalami kesulitan dalam berkomunikasi pada saat pandemi Covid-19. Sebab, para petugas kesehatan selalu memakai masker sehingga menyulitkan kawan-kawan tuli untuk membaca gerak bibir lawan bicara.  ”Terkait vaksinasi Covid-19, kawan-kawan tuli juga butuh informasi yang jelas tetapi sampai saat ini masih mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan para petugas kesehatan yang rata-rata belum bisa menggunakan isyarat,” ujar Teguh.  Sementara itu, Sunarman Sukamto dari PPRBM Solo menyampaikan, pelaksanaan pemenuhan hak difabel membutuhkan payung hukum yang kuat, komprehensif, dan implementatif. Menurut dia, daftar isian masalah yang disampaikan merupakan kumpulan berbagai masukan situasi dan kondisi faktual dan aktual yang dihadapi para difabel sehari-hari.  Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo menyambut baik dan mengapresiasi masukan dari Jaringan Kawal Jateng Inklusi (Jangka Jati) berupa daftar isian masalah (DIM) sebagai substansi Raperda Jawa Tengah. Menurut dia, inisiatif perda baru oleh Dinas Sosial Jawa Tengah itu sudah muncul pada 2020.  ”Target Dinas Sosial, akhir Maret draf raperda sudah selesai berproses bersama stakeholder terkait dan diserahkan kepada DPRD provinsi Jawa Tengah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda baru,” ujar Harso.  Dia berharap, perda baru tersebut sudah ditetapkan bersama pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Tengah pada 2021. Kepala dinas sosial juga berjanji selalu melibatkan perwakilan difabel dalam setiap proses pembahasan.  ”Difabel akan dilibatkan secara bergiliran sesuai dengan topik pembahasan. Dinas sosial akan selalu bersama jaringan difabel untuk bersama-sama mempertahankan substansi dan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Harso.  Selain menyerahkan DIM kepada Dinas Sosial Jawa Tengah, para aktivis hak difabel juga menyerahkan DIM tersebut kepada Komisi E DPRD Jawa Tengah dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.  Gubernur mendukung Dinas Sosial Jawa Tengah untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang hak-hak difabel. Agar Jawa Tengah memiliki Perda yang lebih baik. Gubernur siap bertemu dengan perwakilan jaringan difabel Jawa Tengah.  ”Saya mengharapkan ada masukan yang konkret,” ujar Ganjar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=seF4kTVBzNo

Aktivis Difabel Serahkan DIM Raperda Hak Difabel ke Pemprov Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG_20201007_172400-1-1.jpg" alt="Polisi bubarkan kerumunan massa yang berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Wisnu Adhi/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi bubarkan kerumunan massa yang berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Wisnu Adhi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Polrestabes Semarang mendalami pemeriksaan terhadap empat orang yang diduga menjadi perusuh dan pelaku perusakan pada unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah.  ”Kami sempat mengamankan 269 orang. Setelah menjalani pemeriksaan awal dan pendataan, kita pulangkan 76 orang di lokasi demo, sisanya 193 kita lakukan proses pendalaman di Mapolrestabes. Dari jumlah tersebut, ada empat orang yang diduga keras terlibat unsur perusakan saat demo,” kata Kasatreskrim Polrestabes Semarang AKBP Benny Setyowadi seperti dilansir dari Antara di Semarang, Kamis (8/10).  Dia menjelaskan, empat orang yang menjalani pemeriksaan lebih lanjut itu masih berstatus terperiksa dan tercatat sebagai mahasiswa di Kota Semarang. Status keempat terperiksa tersebut bisa dinaikkan menjadi tersangka berdasar hasil pemeriksaan dari yang bersangkutan, saksi-saksi, dan alat bukti dari lokasi kejadian berupa foto serta rekaman video.  ”Sangkaan pasal 170, 187, 212, 216, dan 218 KUHP,” ujar Benny Setyowadi.  Benny menyayangkan adanya demonstran berstatus pelajar sekolah menengah pertama (SMP) yang diamankan saat ikut unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. ”Para pelajar ini hanya ikut-ikutan demo, diajak melalui grup WhatsApp,” kata Benny Setyowadi.  Sebelumnya, aparat kepolisian dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang membubarkan demontrasi menolak UU Cipta Kerja yang berlangsung rusuh di depan kantor DPRD Jateng pada Rabu (7/10). Polisi membubarkan kerumunan buruh dan mahasiswa dengan cara menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air melalui kendaraan water cannon. Polisi yang mengamankan unjuk rasa tersebut sempat bertahan dan berupaya tidak terpancing dari aksi provokasi pendemo yang melemparkan batu, botol air mineral, serta petasan.  Selain melakukan aksi provokasi, seribuan orang demonstran juga melakukan perusakan terhadap fasilitas di halaman gedung DPRD yang masih satu kompleks dengan kantor Gubernur Jateng itu. Polrestabes Semarang mengamankan dan memeriksa ratusan orang usai pembubaran demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di depan DPRD Jawa Tengah yang berakhir ricuh, Rabu (7/10). Kapolrestabes Semarang Kombespol Auliansyah Lubis mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyebabkan aksi tersebut berakhir ricuh. Polisi menduga terdapat massa di luar buruh dan mahasiswa yang diduga menunggangi aksi tersebut.  Dia menjelaskan, kecurigaan tersebut sudah terlihat sejak awal sebelum demo dimulai. Sebelum koordinator aksi yang melaporkan akan menggelar aksi di Jalan Pahlawan Kota Semarang itu, kata dia, ternyata sudah ada massa yang tidak diketahui asalnya datang ke lokasi. ”Pembubaran aksi tersebut dilakukan karena peringatan yang sudah disampaikan tidak diindahkan,” ujar Auliansyah Lubis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JWeIOXugyXk&ab_channel=jawapostvofficial

Polisi Dalami Pemeriksaan Perusuh Unjuk Rasa di Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/serius-berantas-narkoba-dprd-jateng-siapkan-perda_m_.jpg" alt="Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi saat dijumpai di Hotel Noormans, Kota Semarang, Selasa (29/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi saat dijumpai di Hotel Noormans, Kota Semarang, Selasa (29/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Anti Narkoba. Ini digagas, sebagai langkah tindak pencegahan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang lebih serius. Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan, perda ini dibuat agar ada penguatan pada upaya pencegahan dan penindakan hukum. Sehingga, ke depan mampu mewujudkan Provinsi Jateng yang benar-benar bebas narkoba. "Kita agendakan segera pembahasannya. Sehingga paling tidak bisa menjadi payung hukum Provinsi Jateng dalam menanggulangi narkoba. Sehingga, arah kebijakan Jateng bebas narkoba lebih menggigit," kata Rukma, saat dijumpai di Hotel Noormans, Kota Semarang, Selasa (29/1). Dalam penyusunannya, diperlukan sinergi dari berbagai pihak terkait Itu dilakukan, agar perda tersebut benar-benar menjadi aturan yang efektif dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. "Kita akan perjuangkan perda tersebut untuk meminimalisir, karena narkoba betul-betul menghancurkan bangsa; negara; dan generasi kita," sambung Politisi PDIP tersebut. Meski nantinya perda ini bisa terealisasi, Rukma menekankan bahwa, tanggung jawab pencegahan narkoba tetap lebih utama dimulai dari lingkungan terkecil. Diawali keluarga dan segala elemen masyarakat. Jadi, tak cuma mengandalkan jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) ataupun kepolisian. Lebih jauh, ia pun turut meminta para pihak berwajib memberikan upaya-upaya pendampingan dan rehabilitasi. Agar para pengguna narkoba mampu pulih. Jadi, tak berhenti sampai di pengungkapan dan penangkapan. "Penindakan hukum secara tegas akan kita lakukan pada pengedar narkoba. Itu harus tegas. Sementara bagi pengguna, mereka yang jadi korban akan kita bantu pendampingan dan rehabilitasi. Sehingga bisa kembali ke orang yang punya masa depan cerah," cetusnya.

Serius Berantas Narkoba, DPRD Jateng Siapkan Perda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tol-solo-jogja-diharapkan-tak-pangkas-lahan-hijau_m_.jpg" alt="Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Jawa Tengah (Jateng) memiliki harapan besar terkait proyek Tol Solo-Jogjakarta. Proyek infrastruktur tersebut diharapkan digarap di atas lahan kering dan tidak memangkas lahan hijau. Artinya, proyek tidak sampai berdampak pada produksi pangan. "Tol ini kan memang kami butuhkan, harus ada. Tapi untuk lewat ke mana, kami harus bijak memilih. Jangan melewati lahan pertanian lestari atau situs budaya yang ada seperti Candi Prambanan," kata Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi saat dijumpai di Wisma Perdamaian, Selasa (29/1). Seperti diketahui, penyusunan jalur Tol Solo-Jogja sudah rampung. Sesuai konsep, rute infrastruktur penghubung antarprovinsi itu batal melintasi kawasan cagar budaya di Jateng dan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Susunan trase juga sudah ditunjukkan ke pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi tol. Meliputi Kabupaten Boyolali, Karanganyar, dan Klaten. selanjutnya akan diminta persetujuan dari masing-masing pemda apakah rutenya sudah sesuai. Dalam artian tak menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dan izin lingkungan. Sebelum nantinya dilakukan penetapan lokasi. Selain itu, susunan trase diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota agar bisa dinilai apakah keberadaan tol sudah sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya, pemerintah daerah bisa mengusulkan exit tol di salah satu ruas atau rest area. "Sawah-sawah produktif kalau bisa jangan berkurang. Itu kan Klaten dan sebagainya bagus sekali. Harus tidak boleh dilewati," ujar Rukma. Rukma memastikan sudah menelaah rencana tata ruang wilayah (RTRW) pembangunan jalan Tol Solo-Jogja. Sekaligus Sudah dikaji dan dievaluasikan ke Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). "Sudah kami evaluasi ke mereka. Tetapi sampai saat ini belum selesai. Padahal kami membuat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kalau RTRW belum jadi, ya nggak mungkin," imbuh Politikus PDIP itu. Rukma mengklaim sudah meminta agar evaluasi dipercepat. "Kalau nanti RPJMD nggak jadi, padahal ada tenggat waktunya. Nanti yang disalahkan kami. Padahal sudah kami kirimkan RTRW. Itu sebenarnya bisa menjadi patokan kabupaten/kota untuk membuat perda-perda yang sama," tutupnya. Sesuai rencana awal, Tol Solo-Jogja bakal dibangun memanjang sampai 54 kilometer. Proyek ini bakal berdiri di atas tiga Kabupaten di Jateng. Yakni Boyolali, Karanganyar, dan Klaten. Dengan total nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 19 triliun, nanti ada bagian-bagian jalan yang melayang. Meski belum ada detail di mana titiknya.

Tol Solo-Jogja Diharapkan Tak Pangkas Lahan Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-jateng-usulkan-tol-tanggul-laut-semarang-kendal_m_.jpg" alt="Anggota Komisi D DPRD Jateng, Abdul Aziz." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Jateng, Abdul Aziz.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- DPRD Jawa Tengah mengusulkan pembangunan tol Semarang-Kendal. Tak hanya ditujukan untuk kendaraan, infrastruktur tersebut nantinya juga akan berfungsi sebagai tanggul laut. Sama seperti rencana tol laut Semarang-Demak. Anggota Komisi D DPRD Jateng, Abdul Aziz mengatakan,sama seperti infrastruktur jalan lainnya, keberadaan tol tanggul laut Semarang-Kendal dinilai bisa mengurai kemacetan dengan memecah arus lalu lintas. Selain itu, juga bisa menjadi solusi permasalahan rob dan abrasi di pesisir pantura Jawa Tengah. "Sudah kami usulkan dan ini salah satu komitmen dewan dalam pembangunan infrastruktur di Jateng," katanya, Selasa (4/12). Usulan tol laut Semarang-Kendal ini sudah dimasukkan dalam revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jateng 2009-2029. Dengan dituangkannya usulan tersebut ke dalam Perda RTRW, maka sudah menjadi poin untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Saat dibahas dulu sebenarnya juga sudah diinformasikan kepada kementerian terkait, hanya saja belum ada tanggapan mendetail. Intinya, permasalahan soal rob yang sudah menahun di pesisir utara sudah harus ditangani secara serius. Agar tidak semakin merendam pemukiman warga terus menerus, dan pada akhirnya membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Lebih jauh, Aziz menjelaskan bahwa sebelum ini memang sudah ada konsep pembangunan jalan arteri primer Semarang-Kendal. Tetapi, diganti menjadi jalan bebas hambatan atau tol. "Karena abrasi dan rob ini harus segera ditangani. Dengan begitu, pembangunan akan lebih efektif dan multifungsi," jelasnya. Soal trase juga sudah disampaikan ke kementrian terkait. Bentuk dan fungsinya mirip tol Semarang-Demak. Sementara untuk panjang dan konsepnya, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah pusat.

DPRD Jateng Usulkan Tol Tanggul Laut Semarang-Kendal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd jateng

Berita Terkini