<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/CjmEmsH9w4cG74IGFvCQzbRw9gEMSmCP6EVa6yS7-247029204.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beberapa kejadian kebakaran terjadi dalam sepekan terakhir di Jakarta. Bahkan, dalam kejadian pada Sabtu (19/7) dan Minggu (20/7), total ada lima orang yang meninggal akibat kebakaran tersebut. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta, agar setiap RT memiliki alat pemadam api ringan (APAR) segera diwujudkan. Selain itu, bila memungkinkan disiapkan juga hidran dengan menggunakan sumber daya air yang tersedia di setiap RT maupun RW di Jakarta. ''Selain itu, sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan agar ketika terjadi kebakaran bisa menggunakan APAR yang disediakan," ujar Politikus PDI Perjuangan tersebut. Untuk SDM itu, menurut dia, selain petugas, masing-masing RT maupun RW disebutkannya harus dilengkapi relawan penanggulangan kebakaran yang terlatih. Kehadiran relawan itu bisa menjadi garda terdepan untuk deteksi dini dan edukasi masyarakat dalam respons cepat terhadap potensi bahaya kebakaran. ''Sebab, relawan pencegahan kebakaran bukan hanya bertugas saat terjadi kebakaran. Namun berperan besar dalam membangun kesadaran dan budaya pencegahan di tengah masyarakat,'' ujar Yuke Yurike. Dia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga terhadap potensi bencana kebakaran di sejumlah titik rawan kebakaran. Utamanya, titik rawan di daerah padat penduduk. ''Selain peralatan yang harus tersedia, tapi juga harus dipastikan berfungsi dan bisa digunakan dengan benar,'' tambah Yuke Yurike. Dia menyatakan, masih banyak warga yang tidak memahami cara menggunakan APAR. Oleh karena itu, edukasi penggunaan APAR itu juga harus digencarkan. ''APAR yang sudah tersedia juga harus dipastikan ada isinya atau maintenance-nya juga harus rutin. Karena percuma ada, kalau saat genting tidak bisa digunakan,'' imbuh Yuke Yurike. Di sisi lain, Yuke juga menyebutkan, evaluasi pasca kebakaran juga perlu dilakukan. Masih banyak warga korban kebakaran yang hingga kini belum bisa membangun kembali rumahnya karena keterbatasan biaya. ''Perlu ada alokasi yang jelas, seberapa banyak anggaran yang harus disiapkan untuk relokasi mereka untuk sementara,'' ungkap Yuke Yurike. Sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung menyebutkan, sudah menerbitkan regulasi baru untuk pencegahan kebakaran di Jakarta. Yakni, satu RT satu APAR. Sebab, musibah kebakaran di pemukiman padat penduduk sering terjadi, dan cepat menghanguskan rumah. ''Saya yakin, mungkin di sini (Jakarta) belum semua RT itu ada satu APAR. Karena itu, pemerintah DKI menyiapkan untuk itu. Dan mudah-mudahan, Agustus ini setiap RT sudah punya satu APAR,&rdquo; kata Pramono Anung. "Jadi, kalau ada kejadian kebakaran, bisa dengan cepat ditangani," tambah dia.

DPRD DKI Jakarta meminta setiap RT memiliki Alat Pemadam Api Ringan untuk pencegahan dan penanganan pertama kebakaran

Kebakaran Meningkat, DPRD DKI Jakarta Minta Warga Dibekali APAR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/MADRASAH-19-2464653515.jpg" alt="Ilustrasi siswa putri sebuah Madrasah tengah bersiap melakukan kemah bersama. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa putri sebuah Madrasah tengah bersiap melakukan kemah bersama. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta menunggu dibukanya ruang diskusi di DPRD DKI Jakarta terkait penggratisan biaya pendidikan di madrasah swasta dan negeri. "Kami menunggu dari pihak DPRD untuk diajak berdiskusi," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta, Adib saat dihubungi di Jakarta, Ahad. Adib menyampaikan diskusi usulan madrasah gratis belum dilaksanakan antara Kemenag DKI dan DPRD DKI Jakarta. "Belum (usulan untuk disampaikan). Kami menunggu ajakan diskusi oleh DPRD," kata dia. Kanwil Kemenag DKI mendukung madrasah di DKI Jakarta bisa gratis. "Kami sangat mendukung agar masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis di madrasah, termasuk madrasah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari madrasah negeri," kata dia. Merujuk data, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Dari jumlah ini, sebanyak 22 sekolah merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setara Sekolah Dasar, 42 Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri atau setara Sekolah Menengah Pertama) dan 22 Madrasah Aliyah (MA) negeri. Adib menyampaikan, adapun usulan pemenuhan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya operasional dan pemeliharaan gedung dan fasilitas. Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki mengatakan, madrasah juga seharusnya bisa gratis karena siswa di lembaga itu merupakan warga Jakarta. Menurut dia, semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

Di Jakarta terdapat 22 sekolah merupakan Madrasah Ibtidaiyah (MI), 42 Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan 22 Madrasah Aliyah (MA) negeri.

 Kemenag DKI Tunggu DPRD Soal Madrasah Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/CAM07890-1-950601284.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana perombakan Wali Kota dan Bupati di kota administrasi Jakarta akan dilakukan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam waktu dekat.&nbsp; Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu angkat bicara terkait rencana pengangkatan para pejabat baru tersebut. Ia menyoroti dua hal yakni kompetensi individu dan transparansi proses seleksi. &ldquo;Sebagian dari nama-nama tersebut memang sudah cukup dikenal dalam birokrasi DKI, dan punya pengalaman di level menengah hingga tinggi,&rdquo; ujar Kevin Wu, Jumat (2/5). Namun, politisi PSI ini menilai, pengalaman saja tidak cukup. Ia mengingatkan agar proses uji kelayakan tidak dijadikan formalitas semata. &ldquo;Kami di Komisi A terus mendorong agar seluruh proses seleksi pejabat tinggi pratama dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis merit,&rdquo; tegasnya. Kevin Wu juga menuntut agar Gubernur Pramono &nbsp;dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membuka hasil fit and proper test kepada publik. &ldquo;Masyarakat berhak tahu, dan kami dari Fraksi PSI ingin memastikan bahwa tidak ada kompromi terhadap kualitas dan akuntabilitas,&rdquo; tegasnya. Diketahui, isu ini mencuat usai beredarnya undangan resmi fit and proper test bagi calon pejabat wali kota yang digelar di ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, Jumat (2/5). Khoirudin pun membenarkan hal tersebut. Ia menyebut, pelaksanaan fit and proper test ini berdasarkan surat yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.&nbsp; Proses uji kelayakan ini dilakukan untuk memberikan pertimbangan dari DPRD terhadap nama-nama yang diusulkan menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Fit and proper test berdasarkan surat Gubernur yang sampai kepada saya," ujar Khoirudin, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Jumat (2/5). Lantas, siapa saja pejabat yang sedang diincar untuk naik jabatan atau justru digeser? Wakil Bupati Kepulauan Seribu, M. Fadjar Churniawan, diproyeksikan menjadi Bupati Kepulauan Seribu definitif. Saat ini ia masih menjabat sebagai Plt Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian, Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Utara menggantikan Ali Maulana Hakim.&nbsp; Lalu, Wali Kota Jakarta Selatan saat ini, Munjirin, bakal dipindah menjadi Wali Kota Jakarta Timur. Dan, M. Anwar, Asisten Deputi Bidang Pengendalian Permukiman, masuk radar untuk menggantikan Munjirin di Jakarta Selatan. Tak hanya Wali Kota dan Bupati, Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Augustinus akan dipromosikan sebagai Sekwan secara definitif.

Gubernur Pramono Anung akan melakukan perombakan pejabat DKI Jakarta. Kevin Wu menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi.

Gubernur Pramono Anung Berencana Rombak Wali Kota, DPRD Jakarta Pertanyakan Kualitas Calon dan Transparansi Seleksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/IMG_20230927_165124-2461149380.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan pelecehan seksual kembali muncul. Kali ini diduga dialami oleh seorang pegawai honorer yang sehari-hari bekerja di DPRD Jakarta. Kasus tersebut sudah dilaporkan kepada Polda Metro Jaya dan tengah dalam proses penyelidikan.&nbsp; Berdasar informasi yang diterima oleh awak media, laporan itu tertuang dalam laporan polisi dengan nomor STTLP/B/2499/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 16 April 2025 pukul 17.04 WIB. Terduga korban seorang perempuan berinisial N membuat laporan secara langsung.&nbsp; N mengadu kepada polisi setelah merasa dilecehkan oleh rekan kerjanya di DPRD Jakarta. Terlapor adalah pegawai yang juga berstatus honorer dan bekerja sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) salah satu anggota Komisi A DPRD Jakarta. Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak pun membenarkan bahwa N sudah membuat laporan dan instansinya telah menerima laporan tersebut. Namun demikian, dia belum bisa menyampaikan banyak keterangan.&nbsp; &rdquo;Benar ada laporan itu, pengumpulan keterangan dan masih dalam tahap penyelidikan,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi.&nbsp; Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jakarta Augustinus juga sudah membenarkan terjadinya peristiwa dugaan pelecehan seksual di tempat kerjanya. Dia memastikan bahwa proses hukum akan berjalan dan DPRD Jakarta mendukung penuh.&nbsp; &rdquo;Prinsipnya kami mendukung proses hukum yang sedang berjalan,&rdquo; kata dia dalam keterangan resmi.&nbsp; Sebelumnya, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa pihaknya memberi atensi terhadap berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini. Khususnya &nbsp;kasus di Jakarta. Dia meminta masyarakat untuk selalu waspada dan korban tidak ragu-ragu melapor kepada polisi.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kasus dugaan pelecehan seksual di DPRD Jakarta melibatkan pegawai honorer, laporan sudah diterima Polda Metro Jaya dan dalam penyelidikan.

Polda Metro Jaya Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Pegawai Honorer di Lingkungan DPRD DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/27/air-bersih-674910286.jpg" alt="Ilustrasi air bersih. (Kids Discover)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi air bersih. (Kids Discover)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPRD Jakarta Khoirudin menilai, peluncuran program Kartu Air Sehat oleh Perumda PAM Jaya merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat. Menurut dia, pemberian kartu ini bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses air bersih. &rdquo;Tentu ini kepedulian PAM Jaya kepada warga yang perlu dibantu,&rdquo; kata Khoirudin. Dia mengapresiasi langkah Perumda PAM Jaya yang telah meluncurkan program Kartu Air Sehat. Program itu dapat terus dikembangkan dan cakupannya diperluas, sehingga semakin banyak warga yang bisa menikmati manfaat dari program tersebut. &rdquo;Subsidi silang adalah program yang bagus. Saya apresiasi kepada PAM Jaya atas langkah berani untuk memberikan Kartu Air Sehat kepada warga tertentu yang memenuhi syarat,&rdquo; ujar Khoirudin. Lebih lanjut, Khoirudin juga mengusulkan agar keuntungan dari bisnis Perumda PAM Jaya bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat dan pengembangan komunitas. Program Kartu Air Sehat diluncurkan Perumda PAM Jaya bagi pelanggan rumah tangga kategori 2A1 (rumah tangga sangat sederhana) dan 2A2 (rumah tangga sederhana). Program Kartu Air Sehat secara efektif diberlakukan mulai Januari 2025 dan akan berlangsung selama satu tahun dengan evaluasi berkala. Pelanggan yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan berupa tarif air khusus dan beberapa manfaat lain. Selain tarif yang lebih terjangkau, pemegang Kartu Air Sehat juga akan mendapatkan layanan prioritas apabila terjadi gangguan suplai air. Layanan ini mencakup pengiriman air melalui mobil tangki PAM Jaya secara gratis untuk menjamin kebutuhan air tetap terpenuhi.

DPRD Jakarta menilai, peluncuran program Kartu Air Sehat oleh Perumda PAM Jaya wujud kepedulian kepada masyarakat mengakses air bersih

DPRD Jakarta Sebut Kartu Air Sehat Kepedulian kepada Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/1000215116-1636957390.jpg" alt="Wibi Andrino ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 dari Fraksi Nasdem. (ANTARA/HO-DPRD DKI)" width="100%">
<figcaption>Wibi Andrino ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029 dari Fraksi Nasdem. (ANTARA/HO-DPRD DKI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai NasDem resmi menunjuk Wibi Andrino sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor: 11-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024 yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2024. Usai penunjukan, Wibi mengungkapkan Fraksi NasDem akan lebih maksimal dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Jakarta. Wibi pun optimis dapat menjalankan amanah ini dengan baik demi kebesaran Partai NasDem di DKI Jakarta. Wibi menekankan, fokus utama fraksi NasDem ke depan adalah menangani berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, banjir, polusi udara, hingga penanganan sampah. "Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, terus menghadapi tantangan besar yang memengaruhi kehidupan warganya," ujar Wibi, Selasa (24/9). Wibi menyebutkan, meski sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, seperti pembangunan MRT dan revitalisasi sungai, tantangan yang ada masih memerlukan perhatian serius. Ia pun berharap agar semua kegiatan Fraksi NasDem dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat DKI Jakarta. Legislator muda ini juga mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan agar program-program yang diusung dapat berjalan dengan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Umum Partai NasDem resmi menunjuk Wibi Andrino sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029.

Surya Paloh Tunjuk Wibi Andrino jadi Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi NasDem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/25/JKT_Anies-Baswedan-Datangi-DPD-PDI-Perjuangan-Jakarta_Salman-Toyibi-06JPG-3026978335.jpg" alt="Anies Baswedan (kiri) didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Widjaja (kanan) usai menggelar pertemuan di kantor DPD PDI Perjuangan, Cakung, Jakarta, Sabtu (24/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan (kiri) didampingi Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Ady Widjaja (kanan) usai menggelar pertemuan di kantor DPD PDI Perjuangan, Cakung, Jakarta, Sabtu (24/8/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kans Anies Baswedan untuk maju dalam pilkada Jakarta kian menguat. Anies terus bergerilya mencari dukungan. Selain tengah menjalin hubungan dengan PDIP, Anies mendapat dukungan dari Partai Buruh. Kemarin dukungan secara resmi disampaikan Partai Buruh kepada Anies. Dalam Pileg DPRD Jakarta, Partai Buruh memperoleh suara 1,15 persen. Untuk maju, Anies harus mengantongi minimal 7,5 persen. Seusai penyerahan dukungan, Anies mengapresiasi perjuangan Partai Buruh yang berhasil mengubah ambang batas melalui gugatan ke MK. Momentum itu sekaligus memberikan ruang baginya untuk kembali maju di pilkada Jakarta. &rdquo;Terima kasih Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan bekerja di Jakarta,&rdquo; kata Anies. Dia mengakui dukungan Partai Buruh saja belum cukup. Masih dibutuhkan dukungan dari partai lain. Terkait PDIP, Anies mengaku masih mengikuti prosesnya. &rdquo;Menunggu arahan dari Ketum (Megawati),&rdquo; ujarnya. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, pihaknya tidak akan mengusulkan nama wakil. Dia menyadari perolehan suara partainya tidak mencukupi. Namun, dia menduga ada peluang Anies melaju bersama PDIP. &rdquo;Pak Anies dan pasangannya tentu PDIP yang menentukan. Kami kan partai kecil, tapi cabai rawit lah,&rdquo; kata Said di kantor KPU. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan bahwa dirinya memang langsung bertemu Anies seusai putusan MK pada 20 Agustus lalu. Dalam pertemuan itu, Basarah berdiskusi banyak hal dengan Anies. Di antaranya, diskusi tentang ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran Bung Karno. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015017617/jelang-pilgub-koalisi-partai-non-parlemen-kunjungi-kantor-pdip-jatim">Jelang Pilgub, Koalisi Partai Non Parlemen Kunjungi Kantor PDIP Jatim</a> Apakah pembicaraan dengan Anies menemukan kesepakatan politik? Basarah menjelaskan, pihaknya masih punya waktu sampai 29 Agustus atau batas akhir pendaftaran pilkada untuk terus berproses. Setelah itu, Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri memutuskan siapa cagub dan cawagub Jakarta yang diusung partai berlambang banteng tersebut. Mengenai keharusan Anies menjadi kader PDIP, Basarah menyebut hal itu bukan ukuran dalam menentukan calon. Sebab, tidak sedikit kader PDIP yang berkhianat. &rdquo;Intinya itu pada komitmen yang tulus, yang sungguh-sungguh untuk membangun kerja sama politik dengan PDIP yang menyatu,&rdquo; ujarnya. Kerja sama itu terutama menyangkut prinsip-prinsip ideologi dan platform perjuangan. Meski begitu, Basarah menegaskan bahwa pihaknya terus melihat dinamika politik sebelum mengeluarkan keputusan. Meski, dia mengakui PDIP dan Anies dipertemukan oleh satu persamaan nasib. &rdquo;Kami sama-sama punya persamaan kehendak untuk menjadi antitesis dari upaya politik (oligarki),&rdquo; tegasnya. Secara terpisah, Ridwan Kamil (RK) menyatakan siap bertarung dengan mantan gubernur Jakarta itu. Bacagub dari Koalisi Indonesia Maju tersebut mengatakan, masuknya nama Anies menjadi kabar baik. Semakin banyak calon, bagi dia, akan semakin bagus untuk warga Jakarta. &rdquo;Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak. Nggak ada masalah,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(far/tyo/c7/fal)

Kans Anies Baswedan untuk maju dalam pilkada Jakarta kian menguat. Anies terus bergerilya mencari dukungan.

Mengukur Kans Anies Baswedan Jadi Calon Gubernur Jakarta Lewat PDIP Jelang Restu Megawati

DPRD Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Jakarta

Berita Terkini