<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/dprd-jabar-3642467935.jpg" alt="Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti fenomena peralihan masif masyarakat ke kendaraan listrik yang berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat struktur APBD provinsi masih sangat bergantung pada pajak kendaraan konvensional. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana mengingatkan pemerintah provinsi untuk segera melakukan mitigasi risiko fiskal atas tren hijau tersebut. "Komisi III DPRD Jawa Barat mencatat dinamika dan tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan, salah satunya berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap kendaraan bermotor (jenis bensin ke listrik)," ujar Jajang Rohana dikutip, Minggu (11/1). Hal tersebut juga disampaikan Jajang saat memimpin kunjungan kerja evaluasi kinerja tahun 2025 dan rencana kerja 2026 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jumat (9/1). Saat itu, Jajang menyebutkan pergeseran minat masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik, terutama roda dua, terjadi cukup signifikan. Dan tanpa strategi diversifikasi pendapatan yang baru, tren ini dinilai akan mengguncang stabilitas penerimaan daerah karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini menjadi tulang punggung pendapatan provinsi. "Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu, kebijakan terkait kendaraan listrik perlu disiapkan secara bertahap dan matang," ujarnya. Lebih lanjut, Jajang menilai realitas ini harus menjadi variabel utama dalam menyusun target pendapatan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 agar tidak terjadi target yang meleset (shortfall). Ia meminta P3D dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk lebih realistis melihat capaian tahun 2025 sebagai dasar proyeksi tahun depan. "Capaian hingga akhir 2025 tentu menjadi bahan evaluasi bersama. Di awal tahun ini, kita perlu berhati-hati dan cermat dalam menetapkan target, termasuk dalam pembahasan APBD 2026, agar target yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dicapai," ujar Jajang.

Menurut Jajang, hal itu mengingat struktur APBD provinsi masih sangat bergantung pada pajak kendaraan konvensional.

Waduh! DPRD Jabar Nilai Tren EV Mengancam Stabilitas Pendapatan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/20250831_104155_Gallery-1572454960.jpg" alt="Massa berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung, Sabtu (30/8) malam. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Massa berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung, Sabtu (30/8) malam. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) angkatan 2019 bernama Ilham Renal dilaporkan mengalami kekerasan dan penusukan dari orang tak dikenal (OTK). Korban ditusuk di tengah demonstrasi di sekitar Gedung DPRD Jabar, Bandung, Sabtu (30/8) malam. Dilansir dari Antara, Ilham yang telah menyandang sarjana baru dan juga merupakan pengemudi ShopeeFood berada di lokasi, tetapi tidak ikut aksi massa. Saat itu, dia berusaha menolong seseorang yang dikeroyok sekelompok orang dengan cara berteriak meminta aksi itu dihentikan. Akan tetapi, hal itu justru membuatnya turut menjadi korban kekerasan. Ilham turut dikeroyok hingga helm yang dikenakannya terlepas dan kepalanya dipukuli. Ilham berusaha menjelaskan dia tidak terlibat aksi, namun dia malah mendapatkan ancaman akan diculik. Untung seseorang yang tak dikenal membantu melarikan diri dan membawanya ke ambulans. Ilham mengaku sadar berdarah, namun tak menyangka telah ditusuk karena yang dirasakannya hanya pegal. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di kawasan Unpas, dia kemudian dibawa ke kawasan Unisba dan dirujuk ke RSHS Bandung karena mengalami sesak nafas. Tim medis RSHS dikabarkan menemukan adanya luka tusuk dan juga menemukan paru-paru sebelah kiri Ilham tidak berfungsi dengan baik, akhirnya dia segera dioperasi dan tengah dalam pemulihan. Kepala Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik (KKIPP) UPI Vidi Sukmayadi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Ilham Renal merupakan mahasiswa UPI. Vidi menjelaskan, Ilham baru resmi menyandang gelar sarjana sehari sebelum mengalami penusukan oleh orang tidak dikenal. &rdquo;Beliau baru sidang yudisium pada Jumat (29/8) dan baru resmi menyandang gelar sarjana. Saat ini alhamdulillah Kang Ilham kondisi stabil, telah diberi tindakan medis. Diinformasikan beliau mengalami penusukan kemarin malam sekitar pukul 7-8 malam oleh orang tak dikenal (bergerombol) di sekitar Jalan Trunojoyo,&rdquo; ucap Vidi. Vidi mengatakan saat kejadian, Ilham tengah menonton aksi tersebut, namun terseret massa yang berlari, hingga akhirnya menerima tusukan orang tak dikenal. &rdquo;Ditusuk di bagian punggung, Alhamdulillah ada massa yang membantu membawa ke tim kesehatan dan langsung dibawa ke RS,&rdquo; ucap Vidi.&nbsp; Vidi mengatakan, Ilham secara psikologis masih terpukul walau secara fisik sudah lebih stabil. "Sementara ini fokus pada kesehatan kang Ilham, kondisi Alhamdulillah stabil, mohon doanya," kata Vidi.&nbsp; Vidi menegaskan pihak kampus akan memberikan pendampingan hukum dan dukungan untuk perawatan medis yang sekiranya diperlukan Ilham. "Kami mendampingi aspek hukum dan dukungan perawatan medis. Saat ini menunggu kondisi kesehatan kang Ilham dulu untuk langkah selanjutnya," tutur Vidi.

Mahasiswa UPI angkatan 2019 dilaporkan mengalami kekerasan dan penusukan di tengah demonstrasi di sekitar Gedun DPRD Jabar

Mahasiswa UPI Bandung Jadi Korban Penusukan OTK di Tengah Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/hoyrFAoxGkjTyAWnFfr3ggxIBdlQXP92GMCaJZOR-1253502712.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui langsung massa aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (30/8). (Radar Bandung/ JPG)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui langsung massa aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (30/8). (Radar Bandung/ JPG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi solidaritas atas kematian Affan Kurniawan di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (29/8), berakhir ricuh hingga larut malam. Ribuan massa dari berbagai elemen turun ke jalan, mulai dari pengemudi ojek online, mahasiswa, hingga pelajar. Meski polisi berkali-kali menembakkan gas air mata, demonstran tetap bertahan di lokasi hingga malam. Dikutip dari Radar Bandung (JawaPos Group), situasi makin tegang saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hadir langsung di tengah kerumunan. Kehadirannya memicu reaksi beragam, mulai dari sorakan dukungan hingga cemoohan. Sebagian massa bahkan menuding kedatangan Dedi sebagai bentuk pengalihan isu. Dialog yang hendak dibangun pun berujung ricuh. Kericuhan memuncak ketika aparat kembali melepas tembakan gas air mata. Dedi bersama rombongan hampir terjebak di tengah kerumunan sebelum akhirnya dievakuasi ke dalam Gedung DPRD Jabar untuk menghindari amukan massa. Pengawal pribadi Dedi sempat terlibat adu mulut dengan demonstran. Massa mengira mereka adalah aparat polisi yang menyamar. Ketegangan itu berhasil diredam setelah personel TNI turun tangan melerai, sehingga insiden tidak berkembang menjadi bentrokan fisik yang lebih besar. Sejak dimulai pukul 14.00 WIB, aksi protes sudah diwarnai tindakan anarkis. Massa berpakaian serba hitam membakar ban, melempar bom molotov, dan merusak fasilitas publik. Sejumlah fasilitas rusak parah, mulai dari CCTV, videotron, hingga rumah aset MPR RI yang ikut terbakar. Meski dibubarkan dengan gas air mata, massa selalu kembali berkumpul di depan gedung dewan. Hingga pukul 21.30 WIB, kericuhan belum terkendali. Massa bahkan melancarkan serangan lebih agresif dengan bom molotov dan semprotan gas api bertekanan tinggi ke arah Gedung DPRD Jabar. Aparat gabungan masih berusaha menahan eskalasi agar kerusuhan tidak meluas ke kawasan lain di pusat Kota Bandung. Belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun total kerusakan. Namun aksi solidaritas ini kini berubah menjadi bentrokan terbuka yang mengancam keamanan publik.

Situasi makin tegang saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, hadir langsung di tengah kerumunan. Kehadirannya memicu reaksi beragam.

Gubernur Dedi Mulyadi Hampir Jadi Sasaran Amukan Massa Saat Demo Solidaritas di DPRD Jabar Ricuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/tGLiNcNUfext8HWv3VQFIfmHwIcBb5RDHogtGlJi-416838678.jpg" alt="Puluhan pengunjuk rasa mendapatkan perawatan di Aula Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba), Kota Bandung, Jumat (29/8). (Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Puluhan pengunjuk rasa mendapatkan perawatan di Aula Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba), Kota Bandung, Jumat (29/8). (Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (29/8), berujung ricuh. Gas air mata yang ditembakkan aparat membuat ratusan massa tumbang dengan gangguan pernapasan hingga luka ringan. Dilansir dari Jabar Ekspress (JawaPos Group), data sementara tenaga medis di Aula Universitas Islam Bandung (Unisba) mencatat, hingga pukul 21.30 WIB ada 201 orang yang menjadi korban. Mereka mendapatkan perawatan darurat berupa pemeriksaan pernapasan, pemberian oksigen, hingga pertolongan pertama untuk luka ringan. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Unisba, Fajar Awalia Yulianto, mengungkapkan korban terus berdatangan sejak sore. "Kami membuat triase darurat untuk memilah korban berdasarkan tingkat kegawatannya, mana yang urgent, bisa ditunda, atau tergolong ringan," ujarnya. Fakultas Kedokteran Unisba bertindak sebagai koordinator utama posko medis. Mereka bekerja sama dengan STAI Sabili dan Universitas Pasundan (Unpas). Selain peralatan medis dasar, tim juga menyiapkan logistik berupa makanan dan minuman untuk para petugas. "Semua bantuan murni atas dasar kemanusiaan. Unisba netral, tidak berpihak pada siapa pun," tegas Fajar. Hingga pukul 23.23 WIB, massa aksi yang semula memadati depan DPRD Jabar bergeser ke arah Gedung Sate. Aparat masih berjaga ketat dan sesekali menembakkan gas air mata untuk memukul mundur demonstran. Namun, hingga malam hari, polisi belum menurunkan personel tambahan guna membubarkan massa.

Gas air mata yang ditembakkan aparat membuat ratusan massa tumbang dengan gangguan pernapasan hingga luka ringan.

Ratusan Massa Tumbang Terkena Gas Air Mata di Depan DPRD Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/f01gi0dWSNTYk3SxJo4m7i1dCJyyvtc4w1U37QK1-2614831140.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Kanal Youtube Lembur Pakuan Channel)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Kanal Youtube Lembur Pakuan Channel).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi aksi walk out anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP saat rapat paripurna menjelang akhir pekan lalu. Akar masalahnya, anggota DPRD khususnya dari Fraksi PDIP baper ke Dedi Mulyadi akibat kejadian yang dinilai menyinggung saat Musrenbang beberapa waktu lalu. Di tengah hubungannya dengan DPRD Provinsi Jawa Barat yang memanas, Gubernur Jawa Barat itu menyinggung soal kegiatan saat Musrenbang di Cirebon. Berbagi video melalui Instagram @dedimulyadi, Gubernur Jawa Barat menyoroti ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD dalam Musrenbang di Cirebon sebagai forum sakral dalam proses penyusunan arah pembangunan daerah. "Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang, ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi Mulyadi melalui unggahan video Instagram. Mantan bupati Purwakarta itu pun mengajak kepada semua pihak untuk melakukan refleksi atas peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai penyelenggara pemerintahan. "Ngaku berpihak untuk rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa," ujar Dedi Mulyadi. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2025. Kegiatan digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5) sebagai bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025&ndash;2029. Dia menilai gubernur sepertinya tidak membutuhkan pendapat dari DPRD Provinsi Jabar, meski penyusunan peraturan daerah dibutuhkan keterlibatan legislatif.

Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi aksi walk-out Fraksi PDIP dalam rapat paripurna, menyoroti peran DPRD dalam pembangunan daerah

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sentil Anggota DPRD Jabar: Ingin Dihargai tapi Tak Pernah Menghargai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/IMG_20230414_223622-963578365.jpg" alt="Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya resmi mundur dari Partai Demokrat. Itu dilakukan setelah lama berseteru dengan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Suratto. &rdquo;Surat pengunduran diri saya sudah diluncurkan ke DPD Partai Demokrat Jabar,&rdquo; kata Asep Wahyuwijaya yang akrab disapa AW seperti dilansir dari Antara di Bogor. Ketegangan kedua tokoh tersebut memuncak sejak Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jawa Barat, pada Februari 2022. AW menilai&nbsp;Musda itu jauh dari nilai-nilai demokrasi yang semestinya dianut partai berlambang bintang mercy tersebut. &rdquo;Dari musda ada kekecewaan. Saya tidak pernah bisa membayangkan, nilai demokrasi tidak berjalan maksimal. Prinsip demokrasi yang penting,&rdquo; ujar Asep Wahyuwijaya. Dia mengaku mengalah dengan cara mundur dari Partai Demokrat. Pasalnya, AW dan Anton berniat maju di kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 untuk DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) yang sama, Kabupaten Bogor. &rdquo;Sejujurnya, saya tak bisa membayangkan jika dalam kontestasi Pileg 2024, pencalegan saya ke DPR RI berpotensi akan mengganjal Anton Suratto kembali menjadi anggota DPR RI, mengingat dalam perjalanan dua kali pileg kemarin, raihan suara Anton Suratto tak pernah melewati raihan suara saya,&rdquo; tutur Asep Wahyuwijaya. Dia khawatir, jika memaksakan tetap maju ke DPR RI dari Partai Demokrat dan mengalahkan suara Anton Suratto, malah akan melestarikan perseteruan dengan Anton. Asep Wahyuwijaya otomatis melepas jabatan dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, setelah memutuskan keluar dari partai. Dia mengaku siap menyerahkan jabatan sebagai legislator kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Dede Chandra Sasmita, yang saat Pileg 2019 raihan suaranya tercatat kedua terbanyak di DPRD Provinsi Jawa Barat. &rdquo;Rela melepaskan dan memberikan jabatan itu menjadi anggota dewan give away, dengan maksud agar penampilannya (Dede Chandra) makin berwibawa dan perilaku politiknya pun semakin jauh berkualitas. Biar tidak ada kesan ketua partai seorang caleg gagal,&rdquo; papar Asep Wahyuwijaya. Dia menganggap proses pergantian antarwaktu (PAW) yang akan dilakukan tersebut merupakan sedekah jabatan di bulan Ramadan. &rdquo;Hal ini pun semoga pula dicatat sebagai sedekah Ramadan. Kemudian, mengalah dengan memberikan peluang melanjutkan karir politik Anton Suratto, semoga pula dapat menjadi washilah kebaikan dalam karir kehidupan saya selanjutnya,&rdquo; ucap Asep Wahyuwijaya.

Anggota DPRD Provinsi Jabar Asep Wahyuwijaya mundur dari Partai Demokrat setelah lama berseteru dengan Ketua DPD Partai Demokrat Jabar

Berseteru dengan Ketua DPD Demokrat Jabar, Anggota DPRD Mundur dari Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221118_134706.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kejati Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kejati Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyebut mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Irfan Suryanagara ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi. Mantan Ketua DPRD Jabar periode 2009-2014 itu menjadi tersangka kasus penipuan.  Kasipenkum Kejati Jawa Barat Sutan Harahap mengatakan, dalam kasus dugaan penipuan bisnis SPBU itu ada dua tersangka. Yakni Irfan Suryanagara (IS) dan istrinya Endang Kusumawaty (EK). Mereka ditahan Kejari Cimahi karena lokasi penipuan itu diduga terjadi di Kota Cimahi.  ”Betul, tersangka dilimpahkan ke Kejari Cimahi karena locus-nya berada di situ,” kata Sutan seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (18/11).  Menurut dia, kasus itu dilimpahkan dari Bareskrim Polri setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 2 November.  Sementara itu, Kasi Intel Kejari Cimahi Carlo Lumban Batu menjelaskan, kasus itu bermula dari korban berinisial SG yang melaporkan ke Bareskrim Polri telah mengalami kerugian sebesar Rp 77 miliar akibat dugaan penipuan tersebut.  Irfan dan Endang, menurut dia, ditahan selama 20 hari sejak Kamis (17/11), sebelum kasusnya mulai masuk ke tahap peradilan.  ”Barang buktinya ada surat, bukti transfer dan sebagainya. Nanti saya koordinasi lagi karena untuk daftar barang buktinya banyak,” terang Carlo.  Untuk itu, dia menjelaskan, masih meneliti berkas perkara yang dilimpahkan dari Bareskrim Polri agar segera bisa dilimpahkan ke pengadilan.  ”IS ditahan di Rutan Kebon Waru dan EK di Sukamiskin karena kalau sudah tahap dua sudah ada penyerahan tersangka dan barang bukti,” ucap Carlo.

Mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara Ditahan Kejari Cimahi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221101-WA0007.jpg" alt="Pemprov dan DPRD Jabar setujui Raperda APBD 2023. Humas Pemda Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemprov dan DPRD Jabar setujui Raperda APBD 2023. Humas Pemda Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Barat (Jabar) menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2023 pada akhir Oktober. Pengesahan itu adalah catatan terbaik eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Raperda APBD karena biasanya persetujuan bersama selalu ditandatangani akhir November. Jabar merupakan provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya.  ”Kita apresiasi kinerja luar biasa ini. Kami mengucapkan terima kasih pada Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan seluruh yang terlibat,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Bandung.  Dia mengatakan dengan percepatan persetujuan bersama raperda APBD, kinerja Pemprov Jabar dengan seluruh perangkatnya bisa lebih baik. Berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan pada awal tahun sehingga penyerapan anggaran tinggi dan ekonomi bergerak lebih cepat pula.  Gubernur Ridwan Kamil berharap eksekutif dan legislatif bisa menghadirkan kinerja yang lebih produktif mengantisipasi resesi global yang diprediksi akan dirasakan pada 2023.  ”Walaupun diksi dunia seakan menggelap, insya Allah Indonesia tetap terang benderang,” kata Ridwan Kamil.  Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan volume anggaran 2023 direncanakan Rp 34,39 triliun, target pendapatan daerah sebesar Rp 33,52 triliun yang bersumber dari PAD dan lain-lain. Belanja daerah pada APBD 2023 diproyeksikan Rp 33,31 triliun, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.  Sehingga ada selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus anggaran sebesar Rp 214,45 miliar yang akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp 873,28 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2022.  Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah yang besarnya Rp 1,08 triliun akan digunakan untuk pemenuhan dana cadangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024, pembayaran cicilan pokok utang, dan penyertaan modal kepada BUMD.  Gubernur berharap dengan persetujuan itu akan menjamin pembangunan Jabar semakin maju dan sejahtera. ”Ini juga semoga menjamin semangat kita membangun Jawa Barat juara lahir batin, terpadu, serasi dan berkelanjutan,” ujar Ridwan Kamil.

Pemprov-DPRD Jabar Setujui Raperda APBD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220816-WA0013-01.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemda Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemda Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat minta Gubernur Ridwan Kamil lebih aktif berkomunikasi dengan DPR guna mempercepat proses pengajuan delapan calon daerah persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi tersebut.  ”Kami meminta kepada Gubernur (Ridwan Kamil) untuk lebih aktif dalam hal memfasilitasi dengan DPR, supaya suaranya kenceng di pusat terkait usul DOB ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Senin (5/9).  Bedi juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memfasilitasi berbagai pertemuan dengan para anggota DPR dan DPD, terutama yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Komunikasi tersebut untuk melancarkan pemekaran daerah di provinsi tersebut.  ”Jadi, Komisi I meminta supaya gubernur memfasilitasi pertemuan dengan anggota DPR asal Jabar, juga DPD. Bisa dilihat daerah yang dimekarkan yang berjumlah delapan calon daerah persiapan ini, dapilnya siapa saja. Kami minta supaya ikut memperjuangkan di DPR,” tutur Bedi Budiman.  Saat ini menurut Bedi Budiman, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Namun, wacana pemekaran itu masih terus bergulir di DPR.  ”Sehingga, pertemuan ini penting karena akan ada tim yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai persiapan daerah. Jangan sampai di provinsi sudah disahkan, udah diam saja. Enggak boleh gitu ya, karena daerah lain juga sama bersaing untuk berkompetisi, semuanya minta diprioritaskan,” ujar Bedi Budiman.  Dia mengatakan, pertemuan dengan DPD dan DPR dapat memantapkan kesiapan pemekaran setiap daerah. Supaya nanti kalau ada kekurangan dalam hal persiapan, dapat segera dapat diatasi bersama.  Bedi menyebutkan usul pemekaran desa di Jabar masih di angka 5.312 desa. Padahal di Jawa Timur dengan penduduk lebih sedikit sudah memiliki 7.000-an desa.

DPRD Minta Ridwan Kamil Aktif Berkomunikasi dengan DPR Percepat DOB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/cyber-bullying.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan telah memeriksa 15 orang terkait kasus perundungan disertai tindakan asusila yang menimpa bocah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tasikmalaya.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, sebanyak 15 orang yang diperiksa merupakan saksi yang melihat langsung maupun yang mendengar cerita perundungan tersebut. Termasuk keluarga korban.  ”Tapi polisi baru memeriksa dalam tahap interogasi saja,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (22/7).  Adapun peristiwa perundungan yang menimpa bocah kelas V SD itu terjadi di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Selain dirundung, bocah itu diduga dipaksa untuk melakukan tindakan asusila terhadap hewan.  Ibrahim mengatakan, polisi kini telah menurunkan tim untuk mendalami video perundungan tersebut guna mengetahui konstruksi kasusnya. Selain itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jawa Barat telah diturunkan ke lokasi.  ”Semuanya akan kita telusuri. Jadi kita harus kerja dengan tahap, kita perjelas terlebih dahulu tentang adanya peristiwa tersebut,” kata Ibrahim.  Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan terkait penyebab meninggalnya bocah di Tasikmalaya itu. Sehingga, opini-opini terkait perundungan yang menyebabkan bocah itu meninggal dunia masih perlu dipastikan kebenarannya.  ”Perlu kita perjelas semua supaya kita bisa memahami apakah kejadian bullying-nya ini yang menyebabkan kematian, ini kan masih menjadi pertanyaan,” ucap Ibrahim.  Aksi perundungan itu direkam teman-temannya menggunakan ponsel. Korban meninggal dunia setelah depresi video asusila terhadap hewan menyebar. Korban tak mau makan dan minum diduga akibat perundungan tersebut hingga dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat berharap kasus perundungan di lingkungan sekolah yang menimpa F, siswa kelas V SD di Kabupaten Tasikmalaya dan meninggal dunia setelah depresi tidak terulang kembali.  ”Kami berharap kasus bullying di kalangan anak-anak, di lingkungan sekolah atau kasus serupa tidak terjadi lagi,” kata  Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.  Menurut dia, semua pihak mulai dari pemerintahan daerah di tempat korban, yakni Pemkab Tasikmalaya hingga pemerintah provinsi harus ikut menyelesaikan kasus itu. ”Selain menjadi korban perundungan, berdasar keterangan ibu kandung F, anaknya juga dipaksa untuk menyetubuhi kucing dan videonya direkam oleh pelaku ke media sosial,” terang Ineu.  Dia menuturkan, pendampingan anak oleh keluarga dan sekolah perlu ditingkatkan agar kasus serupa tidak terulang kembali. ”Kasus bully ini sangat memprihatinkan dan saya sangat menyesalkan ada kejadian atau kasus bully yang tidak etis ini. Ini tentunya jadi tugas bersama orang tua dan juga sekolah. Peran guru BP juga harus muncul untuk konseling,” tutur Ineu.  Menurut dia, hadirnya perda perlindungan perempuan dan anak di Jabar saat ini harus diimplementasikan lebih sebagai antisipasi atau pencegahan adanya korban. Pendampingan anak oleh keluarga dan sekolah perlu ditingkatkan dan tak hanya itu pemerintah pun harus memberikan perhatian lebih agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Polda Jabar Periksa 15 Orang Soal Perundungan Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd jabar

Berita Terkini