<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/Wahyu-Moridu-DPRD-Gorontalo-3796971272.jpg" alt="Tangkapan layar video oknum anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu menuturkan kalimat ingin merampok uang negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video oknum anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu menuturkan kalimat ingin merampok uang negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sosok perempuan yang muncul bersama anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu dalam video viral bertajuk kita rampok uang negara&nbsp;akhirnya terungkap.&nbsp; Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo memastikan perempuan itu berinisial FT alias Fadilah. Dia bukan istri sah dari politisi muda Fraksi PDI Perjuangan tersebut. Video yang direkam di dalam sebuah mobil SUV itu diduga diabadikan sendiri oleh FT. Dari keterangan Wahyudin kepada BK, FT disebut tengah mengandung anaknya dan menuntut dinikahi. Namun, permintaan itu ditolak sehingga diduga menjadi alasan video tersebut tersebar luas ke publik. &ldquo;Nama inisialnya FT,&rdquo; ungkap Wakil Ketua BK DPRD Gorontalo Umar Karim, saat konferensi pers di kantor dewan, Jumat (19/9) malam. BK juga menegaskan akan memanggil FT untuk dimintai keterangan mengenai video serta hubungannya dengan Wahyudin. <h3>Mabuk dan Tak Sadar Direkam</h3> Dalam pemeriksaan, Wahyudin mengaku video itu direkam pada Juni 2025 saat dia dalam keadaan mabuk dalam perjalanan dinas menuju Makassar. Dia berdalih tidak sadar direkam ketika mengucapkan kalimat kontroversial yang menyinggung soal merampok uang negara. Meski mengakui perbuatannya, BK DPRD menegaskan mekanisme hukum dan kode etik tetap dijalankan. &ldquo;Kami menjunjung asas praduga tak bersalah, tapi masyarakat memberi perhatian besar, sehingga rapat ini digelar secepatnya,&rdquo; tegas Umar Karim. Ketua BK DPRD Fikram Salilama menambahkan, sidang kode etik akan dilaksanakan pekan depan, dengan hasil putusan diumumkan di sidang paripurna. BK juga akan memeriksa pimpinan dewan terkait kejanggalan perjalanan dinas Wahyudin yang dilakukan secara perorangan. <h3>Karir Politik Singkat Anak Mantan Bupati</h3> Wahyudin Moridu, 29 tahun, merupakan anggota DPRD Gorontalo termuda. Dia terpilih lewat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Legislatif 2024 dari Dapil Gorontalo 6, meliputi Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.&nbsp; Dia dikenal sebagai anak dari mantan Bupati Boalemo Darwis Moridu sementara ibunya adalah anggota DPRD Boalemo tiga periode. Namun, karir politiknya langsung terguncang akibat video viral itu. Tak hanya diperiksa BK DPRD, Wahyudin juga mendapat sanksi berat dari partai pengusungnya. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, memastikan partai telah resmi memecat Wahyudin. &ldquo;Komite Etik dan Disiplin merekomendasikan pemecatan, dan hari ini DPP mengeluarkan surat resmi. Dalam waktu dekat akan segera dilakukan PAW,&rdquo; kata Komarudin, Sabtu (20/9). Pemecatan tersebut, lanjut dia, adalah bentuk ketegasan partai terhadap kader yang mencoreng wibawa organisasi. &ldquo;Tidak boleh ada kader yang menyakiti hati rakyat. Kader PDIP wajib menjaga disiplin, etik, dan kehormatan partai,&rdquo; tegas Komarudin. Sebelumnya diberitakan, dalam rekaman yang beredar, Wahyudin tampak tertawa bersama FT di dalam mobil menuju Bandara Djalaluddin Gorontalo. Dia kemudian melontarkan kalimat, Kita rampok saja uang negara ini. Kita habiskan saja, biar negara makin miskin. Ucapan itu langsung menuai kemarahan publik dan dianggap mencerminkan rendahnya integritas wakil rakyat. Meskipun sudah menyampaikan permintaan maaf melalui akun Facebook pribadi, kontroversi ini tetap berujung pada pemecatan dari partai dan pemeriksaan kode etik di DPRD.

Kisah Wahyudin Moridu, politikus muda Gorontalo, terungkap dalam video viral, dampak pemecatan dari PDIP dan pemeriksaan kode etik.

Identitas Perempuan dalam Video Viral Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Terungkap, Bukan Istri Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/wood-pellet2-2019900944.jpg" alt="LUSTRASI Wood pellet yang dianggap bisa mendukung pencapaian net zero emissions. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>LUSTRASI Wood pellet yang dianggap bisa mendukung pencapaian net zero emissions. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah anggota DPRD Gorontalo mengunjungi wilayah kerja PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) untuk mengecek langsung terkait berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Hasilnya, isu negatif tidak terbukti, bahkan BJA Group berkomitmen terus menerus menjaga lingkungan dan mengikuti regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). "Kami harus mengecek langsung di lapangan, tidak hanya di perusahaan, kami juga bertemu masyarakat untuk mengecek terkait kehadiran perusahaan BJA. Hal ini karena ada informasi negatif yang kami dapat bahwa BJA Group mengakibatkan banjir, PDAM keruh, ternyata ketika kami mengecek di lapangan, jauh dari tuduhan tersebut. Bahkan PT BJA Group berkomitmen terus menerus menjaga lingkungan dan mengikuti regulasi dari KLH," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, saat mengunjungi BJA Group di Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Sabtu (5/7). Ridwan Monoarfa menambahkan, semuanya sudah terklarifikasi, tuduhan-tuduhan ke BJA Group tidak terbukti. Masyarakat juga mengakui bahwa banjir yang lalu tidak ada kaitannya dengan aktivitas perusahaan.&nbsp;"Saya juga dapat informasi dari masyarakat, ada perkebunan masyarakat (di sekitar sungai), kita tidak bisa serta-merta melarang orang berkebun. &nbsp;Tapi, kami berharap perkebunan masyarakat itu untuk menjaga erosi dibuat sistem terasering," ujar Ridwan Monoarfa. Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa pengawasan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan sangat penting, khususnya terkait dampak terhadap lingkungan. Menurutnya, keterbukaan PT BJA dalam menerima masukan menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga hubungan baik dengan warga sekitar. Dia juga menyebut bahwa perizinan PT BJA telah lengkap, dan aktivitas seperti&nbsp;transhipment atau pemindahan barang di laut tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas nelayan setempat.&nbsp;Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Adat Suku Bajo, Jekson Sompah, turut angkat suara. Jekson memastikan bahwa keberadaan perusahaan tidak memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Lalu lintas nelayan tidak terganggu, penangkapan gurita juga tidak terganggu. Bahkan dampak positif terhadap ekonomi atas keberadaan BJA Group dirasakan langsung oleh nelayan. "Ekosistem laut tetap terjaga. Kapal perusahaan tidak hilir-mudik setiap hari, dan aktivitas nelayan, termasuk penangkapan gurita, berlangsung seperti biasa," ungkap Jekson. Kontribusi ekonomi Manager Community Development, Zunaidi menyampaikan, keberadaan BJA Group telah berkontribusi nyata bagi masyarakat. Salah satu buktinya, pada Februari 2023, Pemda Kabupaten Pohuwato memberikan penghargaan kepada PT BJA sebagai Perusahaan Penyumbang Realisasi Investasi Terbesar ke-1 di Kabupaten Pohuwato Tahun 2022. Terkait penyerapan tenaga kerja, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato, jumlah tenaga kerja di PT BJA bersama PT IGL dan PT BTL setara dengan 26,01 persen dari total tenaga kerja di perusahaan besar di Pohuwato. Dengan jumlah tenaga lokal sebanyak 1.007 orang (83 persen), PT BJA bersama PT IGL dan PT BTL tercatat sebagai perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja lokal terbesar di Kabupaten Pohuwato. Adapun total tenaga kerja BJA Group saat ini sebanyak 1.208 orang. BJA sendiri telah berinvestasi sebesar Rp 1,53 triliun sejak didirikan pada 2019 hingga Maret 2025 yang ditujukan pembangunan dan operasional pabrik pengolahan pellet kayu (wood pellet). Terkait proses bongkar muat kapal, Zunaidi menambahkan bahwa bongkar muat kapal tidak merusak lingkungan laut di sekitar terumbu karang serta biota laut lainnya. Labuh kapal ini di bawah pengawasan KUPP Tilamuta, selaku regulator urusan penyelenggara pelabuhan. "Ada pengawasnya, ada yang pemegang regulasinya, yaitu KUPP Tilamuta dan juga kantor distrik Navigasi Tipe A Bitung. Ini menunjukkan perusahaan benar-benar dalam menjalankan operasional pengiriman wood pellet dari sejak labuh kapal itu sudah mengikuti regulasi &nbsp;yang berlaku," tutup Zunaidi.

DPRD Gorontalo kunjungi PT BJA, isu negatif terbantahkan, perusahaan berkomitmen jaga lingkungan, kontribusi ekonomi lokal.

Kunjungi BJA Group, Wakil Ketua DPRD Gorontalo Pastikan Perusahaan Patuhi Aturan dan Jaga Lingkungan

DPRD Gorontalo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPRD Gorontalo

Berita Terkini

Identitas Perempuan dalam Video Viral Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Terungkap, Bukan Istri Sah

Kunjungi BJA Group, Wakil Ketua DPRD Gorontalo Pastikan Perusahaan Patuhi Aturan dan Jaga Lingkungan

Download Aplikasi JawaPos.com