<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/pdam-manukan-496987324.png" alt="BANYAK PERMINTAAN: Izha, pengusaha air minum isi ulang, menata galon kosong di tokonya, Kamis (9/11). Sejak air PDAM mampet, permintaan air isi ulang meningkat." width="100%">
<figcaption>BANYAK PERMINTAAN: Izha, pengusaha air minum isi ulang, menata galon kosong di tokonya, Kamis (9/11). Sejak air PDAM mampet, permintaan air isi ulang meningkat.</figcaption>
</figure>  JawaPos.com -&nbsp;Anggota Komisi A DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Gerry Wahyu Riyanto, menyoroti penggunaan air tanah oleh sejumlah tempat air isi ulang di wilayah Depok. Dia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pemanfaatan sumber daya air berjalan sesuai aturan. Langkah ini menindaklanjuti hasil peninjauan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok dengan PDAM yang menemukan empat titik produksi air isi ulang menggunakan sumur bor dengan kedalaman mencapai 100 meter. &ldquo;Temuan di beberapa pabrik air isi ulang sudah ditindaklanjuti oleh DLHK dan PDAM. Informasi terakhir, lubang bornya sudah ditutup dan penggunaan air tanahnya dihentikan,&rdquo; ujar Gerry di sela kegiatan pembukaan Liga 4 Zona Puncak Raya di Lapangan Koci Soccer Field, Kecamatan Beji, belum lama ini. Gerry menjelaskan, meskipun kewenangan izin penggunaan air tanah berada di tingkat provinsi, pemerintah kota tetap memiliki peran penting dalam memastikan pengawasan di lapangan berjalan efektif. Koordinasi antar lembaga, menurutnya, harus diperkuat agar kebijakan pelestarian lingkungan dapat diterapkan dengan optimal. &ldquo;Perizinan air tanah memang kewenangan provinsi. Tapi kalau ada temuan di lapangan, harus cepat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti supaya tidak merugikan lingkungan,&rdquo; ungkapnya. Dia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat, kelurahan, dan kecamatan dalam pengawasan kegiatan eksploitasi air tanah. Menurutnya, komunikasi yang terjalin dari tingkat bawah akan mempermudah deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. &ldquo;Pola komunikasinya harus dibangun dari bawah. Jadi tidak hanya tugas perangkat daerah, tapi juga masyarakat dan pemangku wilayah. Kalau komunikasi baik, pengawasan akan lebih maksimal,&rdquo; ujarnya. Empat titik penggunaan air tanah yang ditemukan berada di wilayah Kecamatan Tapos. Berdasarkan hasil pemeriksaan, aktivitas tersebut dilakukan oleh produsen air isi ulang, bukan pabrik air mineral kemasan. &ldquo;Beberapa titiknya ada di daerah Tapos dan kategorinya air isi ulang. Dari hasil peninjauan, air ini belum masuk klasifikasi air mineral. Saat ini pengawasan sedang dilakukan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan,&rdquo; pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Depok menekankan pentingnya pengawasan air tanah oleh tempat isi ulang agar sesuai dengan aturan.

DPRD Depok Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Air Tanah di Air Isi Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/dprd-depok-3431267893.jpg" alt="Rapat paripurna: Anggota DPRD Kota Depok melaksanakan rapat paripurna, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rapat paripurna: Anggota DPRD Kota Depok melaksanakan rapat paripurna, belum lama ini. (Febry Ferdian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna memastikan, pihaknya akan meninjau kembali komponen hak keuangan anggota dewan, termasuk tunjangan perumahan dan tunjangan lain yang sempat menuai sorotan publik karena dianggap terlalu besar. "Hak keuangan anggota DPRD sudah diatur dengan standar harga yang ditentukan, sebagai dukungan untuk tugas dan fungsinya (penganggaran, pembuatan perda, dan pengawasan). Selain itu ada juga edukasi politik, serap aspirasi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan," jelas Ade Minggu (31/8). Dia menegaskan, tunjangan perumahan bukan hanya sekadar fasilitas tempat tinggal, tetapi menunjang seluruh aktivitas anggota dewan dalam menjalankan peran legislasi. "Untuk tunjangan perumahan itu larinya juga ke kerja-kerja anggota legislatif lainnya," ujarnya. Ade juga menyampaikan bahwa kinerja DPRD tidak diukur dari jumlah perda yang dihasilkan, tetapi dari kesesuaian regulasi dengan kebutuhan masyarakat. "Jumlah Perda sekitar 10 per tahun. Perda sangat sesuai kebutuhan, tiap tahun kita akan review Perda yang sudah berusia 5 tahun ke atas," ungkapnya. Menurutnya, tinjauan atas tunjangan dewan dilakukan secara berkala agar tetap relevan dan sesuai aturan. "Masalah tunjangan DPRD juga akan dievaluasi," pungkas Ade. Sebagai informasi, tunjangan perumahan Ketua DPRD ini sempat viral. Tiap bulan, pimpinan DPRD Depok mendapat uang sebesar Rp 47 juta. Sedangkan anggota dewan mulai dari Rp 32 juta. Di tengah panasnya sorotan publik terkait tunjangan anggota DPR RI, anggota dewan di wilayah juga tidak ketinggalan. Sekretaris DPRD Kota Depok Kania Parwanti mengatakan, pemberian tunjangan itu sudah diatur dalam Perwal. "Saya di Setwan 2020, sudah mengurus tentang tunjangan," kata Kania. Pemberian tunjangan rumah kata Kania, dilakukan karena pemerintah belum bisa menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD Depok.

DPRD Kota Depok melakukan peninjauan terhadap tunjangan keuangan anggota dewan yang menuai sorotan publik.

Tembus Rp 47 Juta per Bulan, Tunjangan Perumahan DPRD Depok Disorot Publik, Ade Supriatna Janji Tinjau Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Tajudin-Tabri-instagram.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Golkar Kota Depok, Jawa Barat membentuk tim investigasi untuk melakukan klarifikasi atas kasus Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri yang viral di media sosial karena diduga melakukan penganiayaan terhadap sopir truk yang menabrak portal.  "Malam ini tim investigasi bekerja meminta klarifikasi Tajudin Tabri, mengenai kronologis kejadiannya," kata Anggota Tim Investigasi Partai Golkar Depok, Despandri di Depok, Senin (26/9).  Despandri mengatakan pihaknya sudah memiliki informasi dari lapangan, nantinya akan kami klarifikasi dengan Tajudin apakah benar informasi yang kami dapat dari lapangan."Tentunya akan kami crooschek apakah benar informasi yang kami sudah terima tentang kejadian tersebut," katanya.  Mengenai adanya laporan pidana dari Sopir truk ke Polres Metro Depok, Desfandri mengatakan hendaknya ini diselesaikan oleh Tajudin secara pribadi."Dalam hal ini Partai Golkar tak ikut campur. Kalau diselesaikan dengan cara mediasi tentunya lebih baik lagi," jelasnya.  DPD Partai Golkar Kota Depok membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan, mencari fakta-fakta dan bukti yang akan disampaikan kepada Ketua DPD untuk evaluasi dan mengambil keputusan selanjutnya sesuai Peraturan Organisasi/AD/ ART.  Adapun tim  yang telah dibentuk Jumat, 23 September 2022 dengan susunan Dindin Saprudin SE (Ketua), Fauzi Rachman SE (Anggota), Zhulfikri S. Ag (Anggota), Hadymartomo (Anggota), Despandri (Anggota).  Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial dimana seorang Wakil Ketua DPRD Kota Depok H Tajudin Tabri dari Partai Golkar diduga melakukan penganiayaan dengan cara menghukum seorang sopir truk yang menabrak portal di Jalan Raya Krukut, Kecamatan Limo, Depok, Jumat (23/9).  Aksi yang dinilai oleh para netizen tersebut sangat tidak manusiawi terhadap sopir truk. Walaupun sopir memang salah hingga menabrak portal, namun hukumannya tidak seperti itu. Tajudin yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Kota Depok menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan penganiayaan dengan menginjak bahu sopir truk yang hendak push up tersebut. "Tidak saya injek, tapi memang saya suruh guling-guling di jalan, dengan maksud memberikan efek jera," katanya pula.  Menurut Tajudin, emosinya tersulut ketika warga menelepon dirinya, karena ada truk yang menyangkut portal dan kejadian ini sudah berulangkali. Tajudin meminta maaf jika memang menurut masyarakat yang melihat video viral itu dinilai tidak manusiawi dengan kejadian tersebut. "Saya mohon maaf atas kejadian ini," katanya lagi.  Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi Arafiq menyatakan segera mengambil langkah tegas terkait video viral Wakil Ketua DPRD Depok dari Golkar Tajudin Tabri yang diduga melakukan penganiayaan terhadap sopir truk.  "Saya sangat menyesalkan kejadian tersebut dan DPD Partai Golkar telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan melalui surat untuk selanjutnya dilakukan proses secara kepartaian sesuai AD/ART Partai Golkar," kata Faradi.  Farabi mengatakan, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi tegas sesuai derajat kesalahannya, dari yang ringan sampai pada pemecatan, tergantung hasil investigasi tim khusus dan klarifikasi dari yang bersangkutan.  Persoalan sopir truk melakukan kesalahan, silakan diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku tanpa diperlukan secara kasar. "Kami sebagai partai prorakyat berkomitmen tidak membiarkan persoalan ini. Kader-kader kami harus humanis sebagai pelayan masyarakat," katanya pula.  Sopir truk Ahmad Misbah yang diduga dianiaya oleh Pimpinan DPRD Depok H Tajudin Tabri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok. Surat laporan bernomor: LP/B/2267/IX/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya. Hari Jumat tanggal 23 September 2022, ditandatangani langsung oleh AKP Wahyu Tri Karsono selaku Kanit II SPKT Polres Metro Depok. (*)

Buntut Video Viral, Golkar Depok Investigasi Kasus Tajudin Tabri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pemkot-depok-kandangkan-44-mobil-dinas-dewan_m_154809.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Batas akhir pengembalian mobil dinas (Mobdin) anggota DPRD Kota Depok, berakhir pada 31 Agustus. Dari jumlah 46, sebanyak 44 mobdin sudah dikembalikan. Dua mobdin belum dikembalikan karena sedang menjalankan ibadah Haji. &ldquo;Sudah semua dikembalikan, dua anggota dewan belum kembalikan karena izin ibadah Haji,&rdquo; sebut Kasubag Rumah Tangga DPRD Kota Depok, Zainal Arifin, kepada Harian Radar Depok (Jawa Pos Group). Mobdin yang dikembalikan itu, kata dia, akan diserahkan ke bagian aset Pemkot Depok di Badan Keuangan Daerah (BKD). Namun, perihal peruntukan mobdin itu selanjut, belum tahu untuk apa digunakan. &ldquo;Fisik mobdin yang dikembalikan dewan seperti awal semula. Semua seperti kunci, STNK, dan admintrasi,&rdquo; katanya. Sementara, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menuturkan, pengembalian mondin anggota DPRD ke Pemkot Depok merunjuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, dan kini sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penarikan mobdin itu, sambung Hendrik akan digantikan dengan dana trasportasi setiap bulan, sesuai keuangan Pemerintah Kota Depok. Tetapi,jumlah dana transportasi belum diketahui, dikarenakan masih dalam proses di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). &ldquo;Besaran dana transportasi tunggu Peraturan Walikota (Perwal),&rdquo; tegas Politisi PDI Perjuangan ini. Menurut HTA, panggilan tenar Hendrik, mobdin yang digunakan anggota DPRD Kota Depok statusnya pinjam pakai dari Pemerintah Kota Depok. Semua perawatan dari pajak, servis, dan lainya ditanggung anggota. Jadi, penganti mobdin dengan dana transportasi setiap bulan sama saja. &ldquo;Sama saja itu, September sudah mulai keluar dana trasportasi,&rdquo; tutup HTA.

Pemkot Depok Kandangkan 44 Mobil Dinas Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/duh-33-dewan-dipaksa-buang-air-kecil_m_121621.jpeg" alt="JADI CONTOH : Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo hendak ke kamar mandi mengeluarkan air kecing untuk dites urinnya, kemarin." width="100%">
<figcaption>JADI CONTOH : Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo hendak ke kamar mandi mengeluarkan air kecing untuk dites urinnya, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 33 anggota DPR dewan menjalani tes urine yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Depok. Usai mengelar Rapat Paripurna para wakil rakyat itu dipaksa buang air kecil di toilet gedung DPRD Kota Depok. Sementara sisanya 17 dewan tidak hadir. Namun, sayang hasil dari tes urin tersebut tidak diberikan secara gamblang. &ldquo;Memang sengaja kami tidak beritahu akan ada tes urin ke teman-teman dewan,&rdquo; kata Ketua DPRD Depok Hendrik Tangke Allo, kepada Radar Depok (Jawa Pos Group), Rabu (05/04). Hendrik menyatakan, mendukung memerangi barang haram tersebut di DPRD Kota Depok. Bahkan, dia menilai narkoba merupakan musuh seluruh elemen bangsa. Tidak hanya itu, dengan adanya tes urine ini untuk menepis anggapan masyarakat kepada dewan Depok. Apalagi belum lama ada salah satu anggota DPRD terjerat narkoba. &ldquo;Kami (DPRD) mendukung pemerintah dan BNN mendukung memberantas narkoba,&rdquo; ucapnya. Kebetulan saat itu ada kegiatan sidang Paripuran pembahasan pemadangan fraksi tentang dua Raperda: Sistem Kesehatan Daerah dan perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. &ldquo;Tentunya anggota banyak yang datang sehingga waktunya tepat,&rdquo; katanya. Sayang, saat ingin dikonfirmasi ke BNN dan Dinas Kesehatan semua petugas yang ada tidak memberikan keterangan pasti. &ldquo;Belum bisa diumumkan, nanti akan diumumkan resmi,&rdquo; kata salah satu petugas tes urin. Masih dilokasi yang sama, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna pun ikut serta dites urinenya. &ldquo;Saya juga ikut dites,&rdquo; katanya. Pradi menuturkan, tes urin ini langkah baik bagi DPRD dan pemerintah Depok dalam pencegahan narkotika di Depok. Upaya ini diharapkan tidak parsial dan terprogram untuk dijalankan. &ldquo;Tidak hanya lembaga ini saja, tapi seluruh stekholder dites juga. Ini bentuk pencegahan dan perlawanan kami terhadap narkoba,&rdquo; kata Pradi. Oleh karena itu, semua kompenen harus mendukung memberantas narkoba, karena narkoba itu musuh seluruh rakyat Indonesia. &ldquo;Terlebih hampir setiap hari puluhan ribu orang di seluruh Indonesia tewas akibat penyalahgunaan narkoba,&rdquo; tutupnya. (pj/irw/yuz/JPG)

Duh, 33 Dewan Dipaksa Buang Air Kecil

dprd depok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dprd depok

Berita Terkini

DPRD Depok Dorong Pengawasan Ketat Penggunaan Air Tanah di Air Isi Ulang

Tembus Rp 47 Juta per Bulan, Tunjangan Perumahan DPRD Depok Disorot Publik, Ade Supriatna Janji Tinjau Kembali

Buntut Video Viral, Golkar Depok Investigasi Kasus Tajudin Tabri

Pemkot Depok Kandangkan 44 Mobil Dinas Dewan

Duh, 33 Dewan Dipaksa Buang Air Kecil

Download Aplikasi JawaPos.com