<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Suasana-pelantikan-Dery-Ridwansah-4JPG-2410216749.jpg" alt="Suasana pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI langsung tancap gas menggelar rapat paripurna terkait&nbsp; penyusunan ketua dan pengurus fraksi terhadap delapan partai politik di parlemen.</div> <div dir="auto">Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI sementara, Guntur Sasono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Penetapan ini dilakukan usai Sidang Paripurna dengan Agenda Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan demikian seluruh partai telah menyampaikan nama fraksinya berdasarkan usulan nama nama yang diusulkan parpol tadi. Kami meminta persetujuannya dapat disetujui menjadi fraksi-fraksi yang sah di DPR ri masa keanggotaan 2024-2029, saya minta pendapat setuju?" kata Ketua Sementara DPR RI Guntur Sasono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota dewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dari delapan fraksi yang ada di DPR, fraksi PDIP dan PAN belum menyampaikan susunan pimpinan fraksi. Dua partai itu akan menyampaikan susunan pimpinan fraksi secepatnya kepada pimpinan DPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Partai Demokrat baru menunjuk ketua fraksi dan akan dilengkapi secepatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut susunan fraksi yang ditetapkan dalam rapat paripurna:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi PDIP&nbsp;</div> <div dir="auto">Belum menyampaikan&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi Partai Golkar&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi Muhammad Sarmuji</div> <div dir="auto">Sekretaris Mukhtarudin</div> <div dir="auto">Bendahara Sari Yuliati</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi Partai Gerindra&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi Budisatrio Djiwandono&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Bambang Haryadi</div> <div dir="auto">Bendahara Novita Wijayanti&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi Partai NasDem&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi Viktor Laiskodat&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Ahmad Sahroni&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara Nafa Indria Urbach&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi PKB&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi Jazilul Fawaid</div> <div dir="auto">Sekretaris Anggia Ermarini</div> <div dir="auto">Bendahara Muhamad Rano Al Fath</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015149622/dilantik-jadi-anggota-dpr-verrell-bramasta-saya-sepenuhnya-milik-rakyat">Dilantik Jadi Anggota DPR, Verrell Bramasta: Saya Sepenuhnya Milik Rakyat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi PKS&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi Jazuli Juwaini&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Idrus Salim Al Jufri</div> <div dir="auto">Bendahara Kurniasih Mufidayati</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi PAN</div> <div dir="auto">Belum menyampaikan&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi Partai Demokrat&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Fraksi Edhie Baskoro Yudhoyono</div> <div dir="auto">Struktur akan dilengkapi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Penetapan ini dilakukan usai Sidang Paripurna dengan Agenda Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR/DPD/MPR RI periode 2024-2029.

Ini Susunan Fraksi 8 Partai di DPR RI periode 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Puan-Maharani-Di-Tetapkan-Sebagai-Ketua-DPR-5.jpg" alt="Ketua DPR RI Terpilih dari Fraksi PDIP Puan Maharani  saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Penetapan Pimpinan DPR dengan pimpinan sementara DPR yaitu Abdul W" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Terpilih dari Fraksi PDIP Puan Maharani  saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Penetapan Pimpinan DPR dengan pimpinan sementara DPR yaitu Abdul W</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Puan Maharani akhirnya ditetapkan sebagai ketua DPR yang baru. Dia didampingi empat wakil ketua, yaitu Aziz Syamsudin, Rachmat Gobel, Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu berjanji lebih mendisiplinkan para anggota.<br /> <br /> Pimpinan baru DPR ditetapkan dalam rapat paripurna kemarin (1/10). Rapat dipimpin pimpinan sementara DPR Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut. Sebelum penetapan, sembilan fraksi di parlemen diminta menyampaikan susunan fraksi baru. Selanjutnya, Abdul Wahab membacakan nama-nama pimpinan baru DPR.<br /> <br /> ’’Apakah bisa disetujui?’’ ujar Wahab. Para anggota yang hadir pun serentak menyetujuinya.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Puan-Maharani-Di-Tetapkan-Sebagai-Ketua-DPR-6-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  PIMPINAN DPR 2019-2024: Ketua Puan Maharani didampingi oleh  empat wakilnya Azis Syamsudin (Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Partai Nasdem),  dan A Muhaimin Iskandar (PKB). Mereka ditetapkan sebagai pimpinan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)<br /> <br /> Acara dilanjutkan dengan pelantikan. Lima pimpinan baru diminta maju. Pelantikan dan pengambilan sumpah dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Dalam pelantikan itu, hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang merupakan ibu Puan Maharani. Hadir pula Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.<br /> <br /> Puan menyatakan, dirinya dan empat wakilnya akan membawa DPR lebih baik. Pihaknya bakal bekerja secara gotong royong. ’’Apa pun yang akan terjadi, kepentingan bangsa harus didahulukan,’’ tegasnya seusai pelantikan kemarin.<br /> <br /> Apa saja langkah yang bakal dikerjakan? Mantan ketua Fraksi PDIP itu menyatakan, hari ini pihaknya akan mengadakan rapat untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Khususnya agenda-agenda yang menjadi prioritas kerja pimpinan dewan yang baru dilantik.<br /> <br /> Mengenai rendahnya kedisiplinan anggota, terutama tingkat kehadiran dalam rapat, Puan menyatakan, dirinya bersama pimpinan yang lain akan membuat formula supaya anggota bisa mempunyai komitmen untuk hadir dalam rapat-rapat penting. Menurut dia, selain harus hadir dalam rapat, mereka tentu harus hadir di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.<br /> <br /> Begitu pula soal rendahnya penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) anggota DPR. Legislator asal dapil Jawa Tengah itu menyatakan akan mengimbau para anggota DPR yang sudah dilantik untuk segera menyerahkan LHKPN. ’’Kami mengimbau, tidak menginstruksikan,’’ ujarnya.<br /> <br /> Soal legislasi, Puan juga bakal membahasnya dulu di internal pimpinan. Kira-kira apa yang akan menjadi prioritas. Ke depan, kata dia, DPR tidak membuat produk legislasi terlalu banyak. Dia akan memilih yang menjadi prioritas dan berguna bagi bangsa. Sebelumnya, ucap Puan, setidaknya ada delapan RUU yang pengesahannya ditunda dan pembahasannya dilanjutkan pada periode ini.<br /> <br /> Dia juga mengingatkan para anggota untuk menjaga amanah rakyat. Kepercayaan rakyat harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang baik. Puan pun menggelorakan semangat gotong royong untuk mewujudkan parlemen modern. ’’Menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya,’’ ungkapnya.

Puan Maharani Bakal Disiplinkan Anggota Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Puan-Maharani-Di-Tetapkan-Sebagai-Ketua-DPR-9.jpg" alt="Moment Mantan Presiden Megawati memeluk putrinya sekaligus menjadi Ketua DPR RI Terpilih dari Fraksi PDIP Puan Maharani usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Penetapan Pimpin" width="100%">
<figcaption>Moment Mantan Presiden Megawati memeluk putrinya sekaligus menjadi Ketua DPR RI Terpilih dari Fraksi PDIP Puan Maharani usai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Rapat Paripurna DPR dengan Agenda Penetapan Pimpin</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Para anggota DPR yang dilantik kemarin langsung tancap gas dengan sejumlah agenda. Salah satunya, menyusun daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas setahun ke depan.<br /> <br /> Penyusunan dilakukan setelah pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk.<br /> <br /> Ada beberapa RUU yang menjadi prioritas. Termasuk, menuntaskan lima RUU yang tertunda di DPR periode sebelumnya. Yaitu, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Koperasi.<br /> <br /> Legislator PDIP Arteria Dahlan menyampaikan, lima RUU tersebut diprediksi masuk prolegnas prioritas. Termasuk, RUU KUHP. ”Karena kemarin tertunda, tentu harus segera dibahas,” kata Arteria setelah pelantikan DPR kemarin. Dia mengakui, pembahasan RUU tersebut memantik gelombang protes publik, khususnya mahasiswa. Karena itu, aksi demo tersebut akan menjadi pelajaran penting bagi DPR baru. ”Tapi, sesuatu yang jadi PR (pekerjaan rumah, Red) harus diselesaikan,” tegasnya.<br /> <br /> Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil menyampaikan, RUU KUHP dan RUU lain sudah masuk daftar carry over untuk dibahas DPR periode sekarang. Karena itu, papar dia, sangat wajar jika RUU tersebut masuk prolegnas prioritas tahun ini. Pasal-pasal yang selama ini dipersoalkan harus dibahas secara terbuka. ”Agar tidak berlarut-latut,” imbuh politikus dari Aceh itu.<br /> <br /> Pada bagian lain, parpol-parpol penyokong Presiden Joko Widodo mulai mempersoalkan wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Minggu lalu (29/9), misalnya, para sekretaris jenderal (Sekjen) partai menggelar pertemuan. Sekjen PPP Arsul Sani yang ikut hadir dalam pertemuan mengakui, pihaknya memang membicarakan dorongan publik yang meminta presiden mengeluarkan Perppu KPK. Menurut dia, semua partai koalisi penyokong pemerintah sepakat bahwa tidak ada kegentingan yang mengharuskan presiden mengeluarkan perppu. ”Koalisi sepakat perppu adalah opsi terakhir,” tegas Arsul.<br /> <br /> <strong>Janji Wajah Baru</strong><br /> <br /> Sebanyak 575 anggota baru DPR resmi dilantik dalam rapat paripurna awal masa jabatan di Gedung Nusantara, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (1/10). Sebanyak 287 orang adalah wajah baru. Mereka pun berjanji memperbaiki citra dan kinerja DPR.<br /> <br /> Sebelum pelantikan, Sekjen DPR Indra Iskandar mengumumkan pimpinan sementara DPR yang akan memimpin rapat paripurna. Mereka adalah anggota tertua dan termuda. Abdul Wahab Dalimunthe, 80, adalah anggota tertua dan Hillary Brigitta Lasut, 23, anggota termuda.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Hillary-Brigitta-Lasut-Dery-Ridwansah-4--750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Legislator Partai Nasdem Hillary Brigitta Lasut tercatat sebagai anggota termuda DPR 2019-2024. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)<br /> <br /> Hillary menyatakan, dirinya merasa sangat tersanjung ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPR. ”Ini sangat surprised,” ucapnya saat ditemui seusai pelantikan.<br /> <br /> Hillary menyadari, menjadi anggota DPR tidak mudah. Apalagi, saat ini citra dan kinerja DPR dituding rendah. Dia berjanji berupaya meningkatkan citra dewan di mata masyarakat. Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, masyarakat harus diberi pemahaman terkait kerja DPR. Dengan begitu, citra dewan akan semakin baik.<br /> <br /> Perempuan kelahiran Manado tersebut menerangkan, sosialisasi tentang DPR harus terus digalakkan. ”Harus dimulai dari transparansi antara DPR dan masyarakat,” tutur dia. Dewan harus transparan dengan apa yang mereka lakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui dengan baik.<br /> <br /> Sebagai anak muda, Hillary ingin menanamkan nilai-nilai idealisme dan memberikan harapan baru bagi masyarakat. ”Kami bukan anak-anak muda yang disiapkan untuk menghadapi masa depan, tapi anak muda yang disiapkan untuk mengubah masa depan,” terang anak Bupati Talaud Elly Engelbert Lasut tersebut.<br /> <br /> Muchamad Nabil Haroen, anggota baru DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan, sebagian wajah baru di DPR adalah anak-anak muda. Menurut pria 34 tahun itu, mereka akan menjadi darah segar untuk melakukan perubahan di parlemen. Ketua umum Pagar Nusa tersebut menyatakan, pihaknya sudah membentuk kaukus pemuda parlemen yang berisi para wakil rakyat muda dari seluruh pelosok Indonesia. ”Kami sudah beberapa kali bertemu,” ungkap dia. Selama ini ada 20 sampai 40 orang yang ikut berkumpul. Mereka bertemu untuk memikirkan nasib bangsa ke depan.<br /> <br /> Anggia Ermarini, anggota baru DPR dari Fraksi PKB, mengatakan, lolos ke Senayan dan dilantik sebagai anggota DPR bukan sesuatu yang harus dirayakan. Hal itu adalah langkah awal untuk berbuat lebih banyak bagi rakyat. ”Bisa berkontribusi bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat,” tutur dia kemarin.<br /> <br /> Ketua umum PP Fatayat NU tersebut menyatakan, semua pihak harus bekerja keras untuk menjadikan DPR lebih baik. Baik dari sisi kinerja maupun citra. Partainya akan melakukan konsolidasi untuk merumuskan program apa saja yang dilakukan ke depan. Langkah awalnya adalah memperbaiki kualitas kinerja tenaga ahli (TA) yang akan membantunya melaksanakan tugas.<br /> <br /> Selain itu, anggota dewan harus bisa memilih komisi sesuai dengan bidang masing-masing. ”Kalau passion saya di kesehatan. Tapi, saya serahkan ke partai,” terangnya. Anggia juga mengajak anggota dewan yang lain saling mengingatkan dan mengontrol. Dengan cara itu, mereka bisa mencegah terjadinya korupsi di DPR. ”Wakil rakyat itu amanah,” tegas dia.<br /> <br /> Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar Dyah Roro Esti mengaku siap bekerja keras untuk memulihkan citra DPR. Dia berharap anggota kaukus pemuda parlemen bisa berperan besar mengubah citra DPR. Menurut dara 26 tahun tersebut, sejauh ini ada 50 anggota yang terlibat dalam kaukus. Mereka adalah legislator yang berusia di bawah 40 tahun.<br /> <br /> Legislator dari dapil Gresik-Lamongan itu memiliki beberapa program yang berhubungan langsung dengan anak-anak muda. Misalnya bekerja sama dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan untuk mendorong pendidikan bagi anak muda. ”Saya kira ini akan sangat positif,” ucapnya.<br /> <br /> Farah Puteri Nahlia, legislator berusia 23 tahun, berjanji bekerja keras untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR ke depan. ”Saya akan mulai dari diri sendiri. Saya akan bekerja sebaik mungkin membawa aspirasi masyarakat. Tidak mau merusak karir dan masa depan yang masih panjang,” tegasnya.<br /> <br /> Terkait penempatan di komisi, Farah menyatakan masih berkoordinasi dengan fraksi. ”Tapi berharap sesuai bidang saya,” imbuhnya. Farah menuntaskan pendidikan luar negeri S-1 dan S-2 di London. Dia mengambil pendidikan magister ilmu hubungan internasional di University of London.<br /> <br /> Farah pernah bekerja magang di Kementerian Luar Negeri. Dia juga pernah terlibat dalam pendampingan seorang TKW asal Subang pada Juni 2018. TKW bernama Een Rohayati asal Desa Balingbing, Kecamatan Pegaden Barat, Subang, tersebut berhasil dipulangkan dari Arab Saudi karena tak menerima gaji selama bertahun-tahun.<br /> <br /> Anggota Fraksi Partai Gerindra Mulan Jameela juga menyita perhatian. Istri musisi kondang Ahmad Dhani itu melenggang ke Senayan setelah melalui proses pergantian caleg di internal Gerindra. Ditemui seusai pelantikan, Mulan berharap bisa ditempatkan di komisi X, komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, seni, budaya, dan sejarah.<br /> <br /> ”Saya ini kan punya latar belakang sebagai musisi dan industri kreatif. Jadi sesuai dengan bidangnya,” ujar Mulan. Dia juga mengaku mengikuti polemik yang berkembang akhir-akhir ini. Yaitu terkait pembahasan sejumlah RUU kontroversial yang menyulut demonstrasi mahasiswa.<br /> <br /> <strong>Pesan Ombudsman</strong><br /> <br /> Sementara itu, Ombudsman menitipkan pekerjaan rumah bagi anggota DPR yang baru. Khususnya legislator perempuan. Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu mencatat, setidaknya sejumlah rancangan UU harus menjadi perhatian anggota dewan.<br /> <br /> Antara lain, revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Ninik menyebutkan, setidaknya sudah empat kali revisi diajukan dalam program legislasi nasional, tapi belum tuntas hingga sekarang. Hal yang sama berlaku untuk RUU kesetaraan dan keadilan gender. ”RUU kesetaraan dan keadilan gender diusulkan dalam prolegnas berkali-kali sejak 2004. Nyatanya, usulan yang dimaksud tidak pernah jadi pembahasan prioritas,” ungkap Ninik kemarin (1/10).<br /> <br /> Kemudian, RUU yang tengah ramai diperbincangkan, yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ombudsman mencatat, RUU itu begitu kontroversial karena kembali ditunda di akhir masa jabatan anggota DPR periode 2014–2019. Padahal, desakan publik sudah sebegitu kuatnya dan menjadi salah satu poin tuntutan dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu belakangan. ”Sampai di ujung periode, ternyata DPR belum mampu menyelesaikan pembahasan tahap satu,” lanjutnya.<br /> <br /> Belum sahnya KUHP yang baru menjadi alasan untuk menunda pembahasan RUU PKS. Namun, bagi Ninik, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan karena RUU PKS merupakan lex specialis dan inisiatif DPR sendiri. Sudah ada pertimbangan yuridis, psikologis, dan filosofis yang menguatkan untuk pembahasan RUU PKS.

Setelah Dilantik, DPR Langsung Kebut RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Dukung-RUU-KPK-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Lawan Korupsi berunjuk rasa di halaman gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (14/9/2019). Dalam aksinya mereka menuntut DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-undang KPK dan membubarkan wadah pegawai KP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 575 anggota DPR RI terpilih telah resmi dilantik untuk masa bakti 2019-2024. Para legislator itu dipastikan telah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /> <br /> Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan, pihaknya siap membangun kerja sama yang baik dengan anggota DPR periode 2019-2024 yang baru saja dilantik. Sebab, KPK mensyaratkan bahwa anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah harus terlebih dahulu mencantumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).<br /> <br /> "Saya kan kemarin kita sudah kerjasama dengan KPU terkait dengan pelaporan LHKPN kan. Kan kita kerja samanya kemarin pokoknya kalau nggak lapor LHKPN nggak bisa dilantik, nah kan akhirnya kan 100 persen kan," kata Alex di Jakarta, Selasa, (1/10).<br /> <br /> Alex menuturkan, LHKPN sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab dengan mencantumkan LHKPN, legislator sudah berusaha transparan. Karena jumlah harta kekayaannya bisa diakses oleh publik dan masyarakat.<br /> <br /> "Itu kan saya bilang kan LHKPN ini menjadi neraca awal per 1 Oktober terkait dengan harta kekayaan Bapak Ibu semuanya anggota dewan DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia. Ya nanti kita akan monitor nanti setiap tahun kan mereka harus melaporkan per tanggal 31 Maret paling lambat kita akan Lihat nih kenaikan harta kekayaan bapak ibu semuanya," ucap Alex.<br /> <br /> Oleh karena itu, KPK memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan dan menyampaikan pelaporan secara terbuka, sehingga proses pengawasan bisa berjalan dengan baik.<br /> <br /> "Karena ini menjadi dokumen yang terbuka untuk publik kan ya. Jadi kalau ada masukan dari masyarakat terkait dengan itu, nanti akan kita klarifikasi," tukasnya.<br /> <br /> Untuk diketahui, sebanyak 575 anggota DPR RI masa bakti 2019-2024 resmi dilantik. Pelantikan digelar di Ruang Paripurna I, Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10). <br /> <br /> Sidang paripurna pelantikan anggota DPR RI 2019-2024 dipimpin oleh pimpinan sementara yakni Abdul Wahab Dalimunthe sebagai anggota DPR tertua dan Hillary Brigitta Lasut yang merupakan anggota DPR termuda.<br /> <br /> Pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024 ini pun disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Turut hadir pula beberapa tokoh undangan seperti Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wapres terpilih Ma'ruf Amin, politikus Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga sejumlah menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK.

KPK Siap Jalin Kerjasama dengan Anggota DPR RI Periode 2019-2024