<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/ezgifcom-resize1-224270809.jpg" alt="ILUSTRASI. TikTok. (Dado Ruvic/Reuters)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. TikTok. (Dado Ruvic/Reuters)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Rabu (13/3), meloloskan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang dapat melarang TikTok di seluruh negeri. Hal itu bisa dilakukan jika erusahaan induk aplikasi unggahan video yang sangat populer di Tiongkok itu tidak menjual sahamnya. Dukungan yang sangat besar bagi RUU tersebut menggambarkan kekhawatiran besar di Washington atas potensi ancaman besar yang ditimbulkan oleh Tiongkok terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. RUU tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 352 berbanding 65. Dokumen itu didukung 197 anggota Partai Republik dan 155 anggota Partai Demokrat. Para anggota parlemen khawatir jika pemilik TikTok, ByteDance, akan menyerahkan informasi pribadi sekitar 170 juta pengguna aplikasi di Amerika Serikat kepada pemerintah Tiongkok. Kekhawatiran itu didasarkan atas pemberlakuan UU keamanan nasional negara Asia tersebut, yang mengharuskan perusahaan untuk bekerja sama dalam pengumpulan informasi intelijen. Masih belum jelas apakah Senat, yang dikuasai oleh Partai Demokrat, akan mengajukan usulan tersebut untuk dibawa ke mekanisme pemungutan suara. Dan jika ya, apakah usulan itu akan disetujui atau tidak. Jika diberlakukan, undang-undang tersebut akan melarang TikTok di AS kecuali perusahaan teknologi Tiongkok itu melakukan divestasi dari platform media sosial tersebut dalam waktu sekitar enam bulan. Sejumlah anggota Senat telah menyarankan agar mereka terlebih dulu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap RUU tersebut, yang diberi nama UU Pelindungan Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing. Presiden AS Joe Biden, seorang Demokrat, telah berjanji untuk menandatangani RUU tersebut jika kedua partai meloloskannya, meski kampanye pemilihannya kembali tahun 2024 pada bulan lalu bergabung dengan TikTok. Tiktok telah menjadi salah satu platform media sosial paling populer di dunia, khususnya di kalangan generasi muda. Tiongkok bereaksi keras terhadap perkembangan tersebut, dengan mengatakan AS tidak punya bukti bahwa TikTok menimbulkan ancaman keamanan nasional. Tiongkok menuduh Washington mengganggu operasi bisnis normal. TikTok juga secara konsisten membantah kemungkinan memberikan data pengguna kepada Partai Komunis Tiongkok.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, Rabu (13/3), meloloskan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang dapat melarang TikTok.

DPR AS Sahkan RUU yang Bisa Dijadikan Senjata untuk Larang TikTok

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/Hunter-Biden-4127288790.jpg" alt="Hunter Biden atau Putra Presiden Joe Biden, tolak panggilan DPR AS untuk beri kesaksian keterlibatan sang ayah dalam bisnisnya./Reuters" width="100%">
<figcaption>Hunter Biden atau Putra Presiden Joe Biden, tolak panggilan DPR AS untuk beri kesaksian keterlibatan sang ayah dalam bisnisnya./Reuters</figcaption>
</figure> Jawapos.com -&nbsp;&nbsp;Putra Presiden Amerika Serikat Joe Biden yakni Hunter Biden, menolak panggilan pengadilan House of Representative (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberikan kesaksian di balik&nbsp;keterlibatan ayahnya dalam bisnisnya. Sebelumnya diberitakan, DPR AS pada hari Rabu (13/12) melakukan pemungutan suara untuk secara resmi mengesahkan penyelidikan pemakzulan yang sedang berlangsung terhadap Presiden Joe Biden. Dilansir dari Reuters, Kamis (14/12), Dewan yang dikuasai Partai Republik memberikan suara 221 berbanding 212 untuk menyetujui penyelidikan tersebut. Penyelidikan difokuskan terhadap apakah Presiden 77 tahun tersebut mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari urusan bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden. Hunter Biden menentang panggilan pengadilan komite dan mengatakan bahwa dia hanya akan bersaksi di depan umum karena &nbsp;khawatir kata-katanya akan disalahartikan. Ia juga mengklaim bahwa ayahnya sama sekali tidak terlibat secara finansial dalam bisnisnya. &ldquo;Tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa ayah saya terlibat secara finansial dalam bisnis saya, karena hal itu tidak terjadi,&rdquo; ujarnya. Sementara itu Anggota komite mengatakan, mereka akan mengambil langkah-langkah untuk menahannya karena menghina Kongres, yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013534937/sah-dpr-as-setujui-penyelidikan-pemakzulan-joe-biden-ini-alasannya">Sah, DPR AS Setujui Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden, Ini Alasannya</a> &ldquo;DPR kini telah berbicara, dan saya pikir cukup keras, cukup jelas dengan setiap suara Partai Republik yang mendukung peralihan ke tahap penyelidikan pemakzulan resmi ini sebagai tugas konstitusional kita untuk melakukan pengawasan,&rdquo; kata Anggota DPR dari Partai Republik Jim Jordan. Anggota DPR dari distrik yang dimenangkan Biden pada tahun 2020 mengatakan mereka memandang penyelidikan tersebut sebagai upaya pencarian fakta. &ldquo;Inti dari penyelidikan bukanlah untuk melakukan pra-hakim,&rdquo; kata Perwakilan Nick LaLota dari New York. Selain itu, penyidikan ini juga didasarkan pada kecurigaan warga New York terhadap kepemilikan harta keluarga Presiden AS ke 46 tersebut. &ldquo;Rata-rata warga New York sangat curiga terhadap orang-orang dari keluarga presiden yang berpenghasilan puluhan juta dolar dalam profesi yang tidak mereka miliki pengalamannya &ndash; tampaknya agak kabur,&rdquo; kata LaLota, merujuk pada peran Hunter Biden sebelumnya di dewan energi Ukraina. perusahaan Burisma. Sebelumnya, Hunter Biden, juga telah menjadi subyek penyelidikan kriminal selama bertahun-tahun. Dia menghadapi dakwaan federal bahwa dia berbohong tentang penggunaan narkoba saat membeli pistol dan dakwaan terpisah karena gagal membayar pajak sebesar $1,4 juta. Pria 53 tahun tersebut &nbsp;telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan kepemilikan senjata api, dan pengacaranya mengatakan dia telah melunasi pajaknya. ***

Hunter Biden atau Putra Presiden Joe Biden, tolak panggilan DPR AS untuk beri kesaksian keterlibatan sang ayah dalam bisnisnya.

Tolak Panggilan DPR AS, Anak Joe Biden Enggan Berikan Kesaksian Tentang Keterlibatan sang Ayah dalam Bisnisnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Kevin-McCarthy-TWP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Ketua DPR AS berantakan. Calon yang diusung dari Republik, Kevin McCarthy, gagal mendapatkan suara. Kevin McCarthy merupakan calon dari Partai Republik sebagai pengganti Ketua DPR sebelumnya yakni Nancy Pelosi dari Demokrat. Presiden AS Joe Biden ikut kesal dan menyindir pemilihan tersebut. Ia menyebut pemilihan itu memalukan. "Seluruh dunia sedang menyaksikan Capitol Hill. Saya pikir itu sangat memalukan karena butuh waktu lama," kata Biden. Pemilihan Ketua DPR AS ditunda sementara setelah enam suara selama dua hari gagal menghasilkan ketua DPR yang baru. Pada hari kedua pemungutan suara, perwakilan juga gagal mendukung Kevin McCarthy. Anggota parlemen memilih untuk pulang pada malam hari dan mencoba lagi pada pukul 12 siang (waktu AS) pada Kamis (5/1). Kebuntuan telah menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Partai Republik untuk memerintah selama dua tahun mendatang. McCarthy merupakan calon dari California. Ia telah menjabat sebagai anggota DPR Republik teratas sejak 2019 dan memimpin upaya sukses partainya untuk memenangkan kendali majelis dalam pemilihan paruh waktu 2022. Didukung Donald Trump Meski ada seruan persatuan dari Donald Trump, mantan presiden AS, sekitar 20 Republikan di sayap kanan partai menolak mendukung McCarthy karena alasan ideologis. McCarthy hanya mendapatkan 201 dari 218 suara yang dibutuhkan, sementara 20 Republikan memilih Byron Donalds, yang pertama kali terpilih pada 2020. Terakhir kali DPR gagal memilih pembicara pada pemungutan suara pertama adalah seabad yang lalu, pada 1923. McCarthy tetap yakin bahwa lobi-lobi akan berlanjut. Reaksi Pelosi Mantan Ketua DPR AS, Nancy Pelosi menyebut sikap Partai Republik terhadap McCarthy sembrono. "Tidak sopan, dan tidak layak," kata Pelosi. DPR berkumpul kembali Kamis (5/1) siang untuk memulai putaran ketujuh pemungutan suara. Pelosi mempertimbangkan drama seputar pemilihan calon penggantinya. Pelosi menegur Partai Republik atas sikap angkuh mereka dalam memilih pimpinan baru. "Semua yang bertugas di DPR berbagi tanggung jawab untuk membawa martabat lembaga ini. Sayangnya, sikap angkuh Partai Republik dalam memilih Pembicara adalah sembrono, tidak sopan, dan tidak pantas untuk institusi ini," tulis Pelosi.

Pemilihan Ketua DPR AS Kacau, Republik Pecah Suara soal Sekutu Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/32_republik_pecah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kevin McCarthy harus menelan pil pahit ’’pengkhianatan’’ dari rekan separtainya. Dia gagal terpilih sebagai ketua DPR AS untuk menggantikan Nancy Pelosi. Untuk kali pertama sejak 1923, DPR gagal memilih pemimpin di voting putaran pertama. Sidang yang berlangsung Selasa (3/1) itu pun ditangguhkan. Ada tiga orang yang dicalonkan sebagai ketua DPR AS. Yakni, McCarthy yang diusung Partai Republik, Hakeem Jeffires yang diusung Demokrat, dan Andy Biggs yang diusulkan oleh legislator Republik dari Arizona Paul Gosar. Ada tiga kali voting di putaran pertama dan semuanya tidak memastikan kandidat yang menang. Untuk bisa menjabat ketua DPR, minimal harus mendapatkan dukungan dari 218 legislator. Seharusnya itu mudah bagi McCarthy. Sebab, dalam pemilu sela lalu, Republik menang atas Demokrat meski tipis. Yakni, 222 untuk Republik dan 212 Demokrat. Namun, ternyata legislator Republik tidak kompak. Sebagian merasa bahwa McCarthy kurang konservatif. Dilansir Agence France-Presse, pada voting pertama dan kedua terdapat 19 legislator Republik yang membangkang dan memilih calon lain. Di voting ketiga bahkan naik jadi 20 orang. Pendukung McCarthy melabeli para pembangkang itu sebagai Taliban 20. Kekacauan saat voting dan kegagalan memilih pemimpin itu menjadi fokus berita di berbagai media AS. Rencananya, voting putaran kedua digelar Rabu (4/1) tengah hari waktu AS. Pemilihan bakal dilakukan hingga ada yang keluar sebagai pemenang. Tak tertutup kemungkinan nanti ada kandidat lain yang diusung pembelot Republik. Salah seorang legislator Republik yang memberontak adalah Matt Gaetz. ’’Yah, meskipun menyakitkan dan salah, saya juga siap untuk pertempuran panjang yang pada akhirnya akan saya menangkan,’’ cuitnya. Hal itu menunjukkan bahwa di voting selanjutnya dia tetap akan membangkang. Situasi tersebut memaksa McCarthy untuk melakukan lobi jika ingin menang. Namun, lobi juga membuatnya tampak lemah. Sebab, hal itu berarti dukungan untuknya tidak bulat.

Partai Republik Terbelah, Kursi Ketua DPR AS Masih Lowong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Donald-Trump-AFP.jpg" alt="US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on April 2, 2020, in Washington, DC. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)" width="100%">
<figcaption>US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on April 2, 2020, in Washington, DC. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jalan mantan Presiden AS Donald Trump menuju Pemilu 2024 kian terjal. Komite DPR yang menyelidiki serangan di gedung Capitol pada 6 Januari 2021 merilis laporan akhirnya Senin (19/12) lalu.  Mereka merekomendasikan kepada Departemen Kehakiman (DoJ) agar Trump diadili atas empat dakwaan. Yakni, melakukan kekerasan, kebohongan, pemberontakan, dan melalaikan tugas.  ’’Sistem hukum kita bukanlah sistem di mana prajurit rendah bisa masuk penjara dan dalang serta biang keladinya bisa bebas,’’ ujar legislator Demokrat Maryland Jamie Raskin yang menjadi anggota komite, seperti dikutip CNN.  Komite DPR itu tidak punya kekuatan untuk mengadili Trump dan keputusannya tidak mengikat. Ia hanya bisa memberikan rujukan kepada DoJ.  Di sisi lain, Trump langsung merilis pernyataan yang mengkritik panel komite DPR. ’’Pengadilan Kanguru ini tidak lebih dari proyek kesombongan yang menghina inteligensi Amerika dan mengolok-olok demokrasi kita,’’ ucap Trump, seperti dikutip BBC.  Sebelumnya, Trump dinilai membahayakan demonstrasi. Pernyataan itu ditegaskan Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer. Pernyataan tersebut menanggapi seruan Trump agar sebagian konstitusi AS diakhiri. Manuver itu membuatnya kebanjiran kecaman dan kritikan, baik dari politikus Demokrat maupun Republik.  Trump tidak membuat komentar kontroversial tersebut secara langsung. Dia mengunggahnya melalui akunnya di Truth Social Sabtu (3/12). Saat itu dia membahas klaim terkait kemenangannya dalam Pemilu Presiden 2020. Dia juga menuding perusahaan teknologi besar telah berkolusi dengan Demokrat untuk melawannya.  ’’Penipuan dalam skala besar dan meluas seperti ini memungkinkan diakhirinya semua aturan, regulasi, dan pasal yang bahkan ditemukan di dalam konstitusi. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan dan tidak akan memaafkan pemilu palsu dan penipuan,’’ tulis Trump seperti dikutip BBC.  Unggahan itu muncul hanya beberapa jam setelah pertimbangan pembatasan kisah kehidupan putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, bocor. Kisah tersebut muncul beberapa minggu sebelum Pemilihan Presiden 2020 dan diterbitkan oleh New York Post. Trump dulu kerap menggunakan masalah itu untuk menyerang Joe Biden.  Seruan Trump untuk mengabaikan standar konstitusi yang menjadi dasar sistem politik AS mencengangkan banyak pihak. Juru Bicara Gedung Putih Andrew Bates menegaskan bahwa tindakan Trump yang menyerang konstitusi harus dikecam.  ’’Anda tidak bisa hanya mencintai Amerika ketika Anda menang,’’ ujarnya seperti dikutip Agence France-Presse.  Anggota Kongres dari Demokrat Ted Lieu menyebut pernyataan Trump adalah hal anti-Amerika dan fasis. Beberapa tokoh Republik ikut mengecam. Salah satunya, legislator Adam Kinzinger. ’’Kini tidak ada seorang konservatif pun yang dapat mendukungnya secara sah. Ini gila,’’ ujarnya.  Pernyataan serupa diserukan John Bolton, penasihat keamanan nasional di era pemerintahan Trump. Dia meminta semua pendukung konservatif menolak kampanye Trump untuk Pilpres 2024.

Trump Hadapi Empat Dakwaan dari DPR AS, Jalan ke Pemilu 2024 Terjal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1N66MP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR Amerika Serikat (AS) kembali dipimpin sosok perempuan. Hal itu setelah Nancy Pelosi terpilih lagi sebagai ketua pada Minggu (3/1). Pemilihan dilakukan saat para anggota periode baru Kongres AS bertugas di tengah ketidakpastian politik.  Politik AS saat ini diselimuti dengan ketidakpastian soal partai mana yang akan mengendalikan Senat serta upaya Partai Republik yang membayangi hasil pemilihan presiden 2020.  Pelosi terpilih lagi melalui pemungutan suara dengan hasil tipis, yaitu dengan memperoleh 216 dukungan dan 209 menolak. Ini setelah Demokrat kehilangan 11 kursi dalam pemilihan November tahun lalu untuk mendapatkan mayoritas 222-212 kursi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/01/2021/trump-masih-ngotot-pertahankan-kursi-presiden-coba-peluang-di-kongres/">Trump Masih Ngotot Pertahankan Kursi Presiden, Coba Peluang di Kongres</a>  Lima Demokrat memilih untuk tidak mendukungnya yakni dua memilih anggota parlemen Demokrat yang tidak mencalonkan diri, sementara tiga lainnya memilih hadir.  "Saat kita dilantik hari ini, kita menerima tanggung jawab yang sulit dan penuh tuntutan seperti yang dihadapi generasi kepemimpinan sebelumnya. Kita memulai Kongres baru ini pada masa sulit yang luar biasa," kata Pelosi ketika berpidato.  "Sekarang adalah waktu bagi bangsa kita untuk pulih. Prioritas kita yang paling utama adalah terus mengalahkan virus Korona. Kita akan melakukannya," tambah Pelosi.  Pelosi berjanji bahwa bantuan lebih lanjut akan mengikuti paket terbaru USD 892 miliar yang disahkan Kongres pada Desember 2020.  Sementara itu, Partai Republik tetap memimpin persaingan kendali di Senat menjelang pemilihan ganda di Georgia pada Selasa (5/1). Posisi itu memberi para anggota asal Partai Republik mimbar untuk kembali menyuarakan klaim tak berdasar Presiden Donald Trump bahwa kekalahannya dari presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden adalah hasil dari penipuan.  Sejauh ini, peninjauan yang dilakukan beberapa negara bagian dan federal tidak menemukan bukti tentang jenis penipuan yang secara luas dituduhkan oleh Trump. Namun, para senator dan anggota DPR dari Republik berencana menantang hasil pemilihan ketika Kongres mengesahkan hasil itu pada Rabu.  Di Senat, Wakil Presiden Mike Pence pada Minggu (3/1) melantik 32 senator, memimpin pengambilan sumpah jabatan secara berpasangan karena pembatasan Covid-19. Kemenangan Partai Republik atas satu atau dua kursi Senat Georgia pada pemilihan Selasa akan memperkuat mayoritas Partai Republik yang dipimpin oleh McConnell.  Sementara itu jika merebut kemenangan ganda di Georgia, Demokrat akan menghasilkan posisi kekuatan Senat menjadi 50-50 dan Wakil Presiden terpilih dari Partai Demokrat Kamala Harris akan mengadakan pemungutan suara di Senat setelah dia dilantik pada 20 Januari.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BwdKyAxSRUM&amp;ab_channel=JawaPos

DPR AS Kembali Dipimpin Sosok Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/063_1192773852.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dewan Perwakilan AS yang dikuasai Partai Demokrat meloloskan resolusi yang meminta Presiden Donald Trump untuk mengajukan izin sebelum melakukan aksi militer. Resolusi bernama War Powers tersebut lolos dengan 224 suara mendukung berbanding 194 suara menolak.  Ada tiga politikus Republik yang mendukung resolusi. Sedangkan delapan anggota Demokrat membelot dan menolak resolusi tersebut.  ”Kongres khawatir dengan keputusan pemerintah yang melakukan tindakan agresif terhadap Iran namun tidak punya strategi ke depan,” ungkap Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi kepada CNN.  Elissa Slotkin, inisiator resolusi, mengatakan bahwa resolusi itu harus disahkan agar Trump tak seenaknya melakukan agresi ke Iran. Mereka juga meminta penjelasan terkait pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pekan lalu.  ”Satu-satunya kondisi pemerintah bisa mengerahkan militer adalah saat ada ancaman yang mendesak,” ungkapnya.  Yang jadi masalah, resolusi itu tak punya kekuatan cukup. Resolusi tersebut hanya disahkan di lingkup Kongres tanpa memerlukan tanda tangan Trump. Itu berarti, Trump tidak wajib menuruti resolusi itu.  Publik juga ragu apakah Senat mau mengadopsi resolusi itu. Namun, Demokrat bersikeras bahwa resolusi tersebut mengikat karena berkaitan dengan aturan deklarasi perang. ”Secara konstitusi, presiden tak bisa menyeret AS ke perang tanpa ada deklarasi. Dan deklarasi itu perlu disetujui Kongres,” ungkap Pelosi.

DPR AS Terus Mencoba Batasi Kewenangan Donald Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1N66SS-640x480-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bisa dibilang menjadi salah satu tokoh penting sepanjang 2019. Trump dikaitkan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un soal rencana denuklirisasi. Selain itu, Traump juga dikaitkan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, soal perang dagang.  Hanya saja, pada penghujung 2019, tepatnya Rabu (18/12) malam waktu AS atau Kamis (19/12) WIB, Trump membuat heboh dunia internasional. Bahkan, namanya menjadi trending di jagat maya. Tak hanya itu, Trump juga mengukir rekor cuitan di Twitter dalam sehari.  Gara-garanya adalah putusan DPR AS yang diketuai Nancy Pelosi resmi memakzulkan Trump. Dalam sejarah AS, Trump menjadi presiden ketiga yang dimakzulkan DPR setelah Andrew Johnson (1868) dan Bill Clinton (1998).  Pemakzulan itu dipicu dua tuduhan. Pertama, Trump dituding menyalahgunakan wewenang setelah menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump meminta Zelensky menyelidiki kasus yang melibatkan Hunter Biden, anak capres Partai Demokrat Joe Biden. Joe Biden disebut bakal menjadi pesaing kuat Trump pada Pilpres 2020. Trump dituding memanfaatkan dana bantuan AS untuk mengancam Zelensky.  Kedua, Trump dituduh menghalangi proses investigasi pemakzulan yang dilakukan oleh DPR. Sebab, Gedung Putih menahan dokumen penting dan melarang saksi kunci untuk hadir dalam sidang. Dorongan pemakzulan sangat kuat di DPR AS. Maklum, kursi DPR didominasi Partai Demokrat yang menjadi oposisi pemerintah. Hasil pemungutan suara sesuai dengan peta politik. Sebanyak 435 anggota DPR AS yang didominasi Demokrat, mengikuti voting tersebut. Voting dilakukan dua kali yakni untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Dalam dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, hasilnya 230 suara menyatakan Trump memang bersalah. Sedangkan 197 anggota DPR menolak dakwaan tersebut. Sebanyak 8 anggota DPR memilih abstain termasuk satu dari Partai Demokrat yakni Tulsi Gabbard.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1N66MP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, saat memimpin sidang pemakzulan Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)  Pada voting kedua untuk dakwaan menghalangi Kongres, sebanyak 229 anggota DPR menyatakan bahwa Trump memang bersalah. Sementara, hanya 198 suara yang menolak. Dengan hasil itu, disetujuinya dua dakwaan untuk pemakzulan, Trump resmi dimakzulkan. Dia menjadi Presiden AS ketiga dalam sejarah yang dimakzulkan oleh DPR AS.  Dalam sistem politik AS, keputusan DPR memang belum final. Impeachment tersebut harus dibawa ke Senat untuk disidang. Setelah sidang, Senat bakal melakukan voting untuk memutuskan perlu atau tidaknya melengserkan presiden. Jika dukungan terhadap pemakzulan kurang dari dua pertiga total senator (100 kursi), Trump bertahan sebagai presiden AS.  Nah, rencana impeachment diprediksi kandas di Senat. Sebab, Senat justru dikuasai kubu pendukung Trump, Republik. Dari 100 kursi, Republik menguasai 53 kursi dan Demokrat 45 kursi. Dua kursi sisa dipegang anggota independen. Artinya, Demokrat setidaknya harus membuat 20 senator Republik membelot.  ”Dalam sidang di Senat nanti, narasi partisan bakal berlanjut dan Trump sangat mungkin bertahan,” tulis koresponden politik The New Yorker David Rohde.  Pemimpin Kelompok Mayoritas Senat Mitch McConnell sudah lebih dulu menegaskan sikap pihaknya sehari sebelum pemungutan suara. Menurut dia, tak perlu bertindak secara adil. Sebab, sejak awal, pemakzulan merupakan langkah partisan. ”Ini adalah proses politik, bukan proses hukum. Jadi, saya bukan lagi juri yang adil,” tegasnya kepada CNN.  McConnell sudah memprediksi bahwa sidang Senat bakal dimulai awal Januari 2020. Namun, tanggal itu bisa molor jika DPR tak kunjung menyerahkan dokumen.  Respons Trump  Trump sendiri geram usai dirinya resmi dimakzulkan oleh DPR AS dalam voting yang dilakukan pada Rabu (18/12) malam waktu setempat atau Kamis (19/12) WIB. Trump berada di Michigan dan berpidato di depan pendukungnya saat DPR AS melakukan voting untuk memakzulkannya. Dia pun langsung mengecam hasil putusan sidang. Menurutnya, Demokrat yang mendominasi DPR AS telah dibakar kebencian. Bahkan, Trump menyebut DPR AS diisi oleh orang-orang gila. Kecaman ini ditujukan kepada anggota DPR AS dari Demokrat.  “Sementara kami tengah menciptakan lapangan kerja baru dan berjuang untuk rakyat, terutama Michigan, Kongres telah dipenuhi dengan kecemburuan, kebencian, dan kemarahan. Lihat apa yang terjadi. Orang-orang ini gila!” tegas Trump. “Pemakzulan sepihak yang tidak berdasarkan hukum ini merupakan upaya bunuh diri Partai Demokrat,” imbuh Trump.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/063_1194791384-640x480-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Donald Trump kecam DPR AS (SCOTT OLSON / AFP)  Sementara itu, Gedung Putih atau Kantor Kepresidenan AS mengecam putusan pemakzulan tersebut dan mengatakan sebagai episode politik paling memalukan dalam sejarah AS. “Hari ini menandai kulminasi di DPR dari salah satu episode politik paling memalukan dalam sejarah AS. Tanpa mendapat suara tunggal Republik, dan tanpa menghadirkan bukti kesalahan, Demokrat mendorong pasal tidak sah soal pemakzulan terhadap presiden melalui DPR,” sebut juru bicara Gedung Putih, Stephanie Grisham melalui pernyataan seperti dilansir Reuters.  Gedung Putih juga mengatakan pihaknya yakin bahwa Senat AS akan membuktikan Trump tidak bersalah dalam persidangan setelah DPR sepakat untuk memakzulkannya atas penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres.  Dipayungi Sejarah  Trump bisa lolos dari pelengseran di sidang Senat AS nanti. Bukan hanya karena Senat didominasi Republik, tapi Trump dipayungi sejarah. Dua presiden sebelumnya yang dimakzulkan DPR AS, semuanya selamat di Senat. Artinya, mereka tak dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden AS.  Johnson menjadi presiden pertama AS yang menghadapi proses pemakzulan. Dia merupakan presiden ke-17 AS. Proses pemakzulan Johnson dimulai pada 24 Februari 1868. Semua berawal dari keputusannya mencopot Edwin M Stanton dari jabatannya sebagai Menteri Perang pada 1868. Keputusan itu melanggar UU di AS karena tanpa izin dari Senat. Johnson sendiri memecat Stanton pada 21 Februari 1868.  DPR AS lantas melakukan sidang dan dalam voting, sebanyak 126 suara memutuskan Johnson bersalah. Setelah itu, proses pemakzulan dibawa ke Senat dan bersidang dari Maret hingga Mei 1868. Pada 16 Mei 1868, Senat gagal untuk menghukum atau melengserkan Johnson dari jabatannya sebagai Presiden AS. Hanya 19 suara yang menyatakan Johnson bersalah, dan 35 suara menyatakan Jonhson tak bersalah. Dibutuhkan mayoritas dua pertiga suara untuk menghukum Johnson.  Sidang pada waktu itu ditunda dan dilakukan sidang berikutnya pada 26 Mei. Tapi, hasilnya tetap sama. Dua pertiga suara tak terpenuhi. Johnson akhirnya tetap melanjutkan masa jabatannya sebagai Presiden hingga berakhir pada 1869.  Presiden kedua AS yang menghadapi pemakzulan adalah Bill Clinton. Dia menghadapi pemakzulan dengan sejumlah tuduhan yakni skandal keuangan, pelecehan seksual, dan perselingkuhan.  Pemakzulan terhadap Clinton dilakukan pada Oktober 1998. Terdapat 11 alasan yang menguatkan pemakzulan itu. Selanjutnya pada 11 Desember 1998, DPR AS menyetujui tiga pasal pemakzulan untuk Clinton yakni tuduhan kebohongan kepada dewan hakim, sumpah palsu dengan menyangkal perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky, dan ketiga menghalangi keadilan. Kemudian pada 19 Desember 1998 Clinton didakwa penyalahgunaan kekuasaan.  Dakwaan-dakwaan itu kemudian dibawa ke Senat AS. Hasilnya, dalam sidang Senat AS pada 12 Februari 1999. Clinton akhirnya lolos setelah melalui sidang Senat. Dia dibebaskan dari dakwaan setelah jumlah suara tidak memenuhi syarat dua pertiga untuk melengserkannya. Clinton tetap menjabat sebagai Presiden AS.

Pemakzulan Donald Trump, Tapaki Jejak Andrew Johnson dan Bill Clinton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Stephanie-Grisham-Axios.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gedung Putih atau Kantor Kepresidenan Amerika Serikat (AS) langsung merespons usai DPR AS resmi memakzulkan Presiden Donald Trump pada Rabu (18/12) malam waktu setempat atau Kamis (19/12) pagi WIB. Gedung putih mengecam putusan DPR AS tersebut dan mengatakan sebagai episode politik paling memalukan dalam sejarah AS.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/19/12/2019/dimakzulkan-donald-trump-sebut-anggota-dpr-as-diisi-orang-orang-gila/">Dimakzulkan, Donald Trump Sebut Anggota DPR AS Diisi Orang-orang Gila</a>  "Hari ini menandai kulminasi di DPR dari salah satu episode politik paling memalukan dalam sejarah AS. Tanpa mendapat suara tunggal Republik, dan tanpa menghadirkan bukti kesalahan, Demokrat mendorong pasal tidak sah soal pemakzulan terhadap presiden melalui DPR," sebut juru bicara Gedung Putih, Stephanie Grisham melalui pernyataan seperti dilansir Reuters.  Gedung Putih juga mengatakan pihaknya yakin bahwa Senat AS akan membuktikan Trump tidak bersalah dalam persidangan setelah DPR sepakat untuk memakzulkannya atas penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/19/12/2019/johnson-dan-clinton-lolos-dari-pelengseran-bagaimana-dengan-trump/">Johnson dan Clinton Lolos dari Pelengseran, Bagaimana dengan Trump?</a>  "Presiden (Donald Trump) yakin Senat akan mengembalikan ketertiban, keadilan serta proses yang wajar, yang semuanya diabaikan begitu saja dalam proses di DPR. Trump siap dengan langkah selanjutnya dan yakin bahwa dia sepenuhnya tak bersalah," pungkas Grisham.  Setelah DPR memakzulkan Trump dengan dua dakwaan, selanjutnya akan dibawa ke Senat AS. Nantinya, Senat AS akan bersidang untuk menentukan apakah Trump bisa dimakzulkan sepenuhnya dalam artian dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden AS atau tidak. Sidang Senat AS dikabarkan akan dimulai pada Januari 2020.

Gedung Putih Sebut DPR AS Membuat Episode Politik Paling Memalukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1N66SS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, geram usai dirinya resmi dimakzulkan oleh DPR AS dalam voting yang dilakukan pada Rabu (18/12) malam waktu setempat atau Kamis (19/12) WIB. DPR AS yang didominasi dari Partai Demokrat mendakwa Trump dengan dua pasal pemakzulan. Selanjutnya, dakwaan tersebut akan dibawa ke Senat AS untuk memutuskan apakah Trump patut dimakzulkan sepenuhnya atau tidak.  Trump berada di Michigan dan berpidato di depan pendukungnya saat DPR AS melakukan voting untuk memakzulkannya. Dia pun langsung mengecam hasuil putusan sidang pemakzulan yang digelar DPR AS. Menurutnya, Demokrat yang mendominasi DPR AS telah dibakar kebencian. Bahkan, Trump menyebut DPR AS diisi oleh orang-orang gila. Kecaman ini ditujukan kepada anggota DPR AS dari Demokrat.  "Sementara kami tengah menciptakan lapangan kerja baru dan berjuang untuk rakyat, terutama Michigan, Kongres telah dipenuhi dengan kecemburuan, kebencian, dan kemarahan. Lihat apa yang terjadi. Orang-orang ini gila!" tegas Trump.  "Pemakzulan sepihak yang tidak berdasarkan hukum ini merupakan upaya bunuh diri Partai Demokrat," imbuh Trump di depan pendukungnya di Michigan, Rabu (18/12) malam WIB.  Kampanye Trump di Michigan merupakan langkah menuju pemilihan presiden pada November 2020. Trump memang ingin kembali menjabat sebagai Presiden AS untuk periode berikutnya. Trump menyampaikan rasa bangga terhadap anggota Partai Republik yang solid untuk tidak terpengaruh ajakan Partai Demokrat memakzulkan dirinya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/19/12/2019/johnson-dan-clinton-lolos-dari-pelengseran-bagaimana-dengan-trump/">Johnson dan Clinton Lolos dari Pelengseran, Bagaimana dengan Trump?</a>  Trump menambahkan bahwa Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan anggota Partai Demokrat lainnya telah melakukan tindakan memalukan sehingga jutaan orang pada pemilihan umum tahun depan akan merampas kendali Partai Demokrat di parlemen serta meminta Pelosi untuk mundur dari jabatannya. "Mereka (anggota DPR AS dari Demokrat) adalah orang-orang yang harusnya dimakzulkan," tegas Trump.  Michigan merupakan arena kampanye yang kondusif bagi Trump untuk menyampaikan pendapat dan pidato retoriknya di depan publik. Pasalnya, Michigan merupakan negara bagian AS yang membantu Trump memenangkan Pilpres pada 2016. Saat kampanye berlangsung, para pengikut Trump tidak memperlihatkan tanda-tanda mengendurkan dukungan. Mereka bahkan berseru "empat tahun lagi" ke arah Trump.

Dimakzulkan, Donald Trump Sebut Anggota DPR AS Diisi Orang-orang Gila

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dpr as

Berita Terkini