<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/DPR-Aceh-Fadli-3082694133.jpeg" alt="Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, meminta Presiden Jokowi mencopot Achmad Marzuki dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Aceh." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, meminta Presiden Jokowi mencopot Achmad Marzuki dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Aceh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, meminta Presiden Jokowi mencopot Achmad Marzuki dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Aceh. Pria yang akrab disapa Abang Fadli itu menyampaikan bahwa DPRA tidak bisa menerima sikap Pj Gubernur Aceh yang tidak serius dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2024. "DPRA Aceh tidak bisa menerima sikap Pj Gubernur Aceh atas ketidakseriusannya dalam pembahasan APBA tahun 2024 dan DPRA akan melaporkan kondisi ini ke Mendagri,&rdquo; ujar Abang Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Selasa (31/10) Fadli juga meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Achmad Marzuki dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Aceh. "Ketua DPRA meminta bapak Presiden Jokowi mencopot Achmad Marzuki dari Pj Gubenrnur Aceh,&rdquo; ujar politisi PA itu. Ketegangan hubungan antara Pj Gubernur Aceh dengan DPRA diakibatkan oleh ketidakhadiran Pj Gubernur Aceh setelah beberapa kali diundang oleh DPRA untuk pembahasan bersama terhadap R-APBA 2024. Surat pertama dilayangkan setelah Marzuki menyatakan akan membangun komunikasi dan berkomitmen melakukan pembahasan anggaran 2024 tepat waktu. Pernyataan Marzuki itu disampaikan saat pelantikan Zulfadli sebagai Ketua DPR Aceh pada 19 Oktober lalu. Usai pelantikan, DPR Aceh mengirimkan surat undangan rapat bersama tim anggaran pemerintah Aceh (TAPA) terkait RAPBA Perubahan 2023 dan pembahasan RAPBA 2024. Namun Marzuki disebut tidak menghadiri rapat yang telah diagendakan. Surat kedua dilayangkan pada Jumat 20 Oktober dengan agenda yang sama. Namun Marzuki disebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Tiga hari berselang, DPR Aceh mengirim surat ketiga ke Marzuki pada Senin 23 Oktober dengan jadwal rapat Senin 31 Oktober. Menurut TRK, Marzuki menjawab surat itu dan mengaku menyambut baik undangan rapat tersebut. Namun Marzuki mengaku tidak dapat hadir karena akan mengikuti rapat koordinasi dengan Presiden Jokowi pada Senin (30/10). Marzuki disebut tidak menawarkan jadwal alternatif untuk dilakukan rapat bersama.

DPRA tidak bisa menerima sikap Pj Gubernur Aceh yang tidak serius dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA).

Dianggap Tak Serius Bahas RAPBA 2024, Ketua DPRA Minta Jokowi Copot Pj Gubernur Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-23-at-18.03.16_1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bakal bentuk tim advokasi untuk memperjuangkan pengembalian status empat pulau di wilayah Aceh. Empat pulau itu  diklaim masuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).  Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin mengatakan, Pemerintah Aceh sudah lima kali menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status empat pulau itu. Namun, belum ada respons positif.  ”DPR Aceh akan bentuk tim bersama Pemerintah Aceh untuk melakukan advokasi ke kemendagri,” kata Safaruddin seperti dilansir dari Antara di Aceh, Senin (23/5).  Adapun keempat pulau yang berpindah wilayah administrasi berdasar Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tertanggal 14 Februari 2022 yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.  Safaruddin menyatakan, beralih status kepemilikan empat pulau Aceh menjadi wilayah Sumut itu harus menjadi perhatian serius dari semua kalangan. Baik anggota legislatif maupun Pemerintah Aceh.  ”DPRA mengajak Pemerintah Aceh serta Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD asal Aceh untuk segera melakukan advokasi ke kemendagri guna mengembalikan status pulau tersebut,” ujar Safaruddin.  ”Kita harus melakukan koordinasi dengan kemendagri perihal status keempat pulau tersebut. Apa yang membuat keempat pulau itu menjadi milik Sumatera Utara,” tambah dia.  Menurut politikus Partai Gerindra itu, keluarnya Kepmendagri menandakan selama ini ada miskomunikasi antara Pemerintah Aceh dengan kemendagri dalam mempertahankan status empat pulau di Aceh Singkil itu. Kendati demikian, Safaruddin meminta semua pihak untuk tidak saling menyalahkan, apalagi menghakimi.  ”Saat ini yang dibutuhkan kerja kolaboratif untuk mengembalikan status empat pulau tersebut,” ucap Safaruddin.  Dia menambahkan, hak dari wilayah yang dimiliki Aceh sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sehingga harus saling menghormati.  ”Kita pegangannya tapal batas sesuai MoU Helsinki pada angka 1.1.4 yaitu perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Sekarang kita sedang reses, setelah reses advokasi ini menjadi tugas pertama kita yang harus kita selesaikan,” papar Safaruddin.  Dia juga meminta pihak kemendagri memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Sumut agar tidak terjadi gesekan yang bisa mengganggu keharmonisan yang selama ini sudah terbangun. Apalagi Aceh-Sumut akan menjadi tuan rumah PON 2024.  ”Jangan sampai hal ini menjadi pintu persoalan baru, sehingga komunikasi yang baik antara dua provinsi ini menjadi rusak. Kita tidak perlu memperdebatkan siapa salah. Sekarang segera lakukan advokasi. DPRA dengan semangat yang kita miliki mengajak Pemerintah Aceh untuk lakukan advokasi secara bersama-sama,” kata Safaruddin.

Empat Pulaunya Diklaim Sumut, DPR Aceh Bentuk Tim Advokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201202-WA0003_800-t-533_1-1.jpg" alt="Tim medis DPR Aceh memeriksa kondisi kesehatan peserta aksi mogok makan di depan gedung DPRA, Selasa (1/12) Rahmat Fajri/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim medis DPR Aceh memeriksa kondisi kesehatan peserta aksi mogok makan di depan gedung DPRA, Selasa (1/12) Rahmat Fajri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tiga pemuda Aceh yang melakukan aksi mogok makan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Sebab, kondisi fisik mereka terus melemah.  ”Mereka sudah dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin (RSUZA) oleh tim sekretariat DPRA dan juga didampingi polisi,” kata Kasubag Humas DPRA Mawardi Adami, seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh, Rabu (2/12).  Peserta aksi yang mengatasnamakan Aneuk Muda Menggugat (AMM) itu tidak mengonsumsi makanan apapun dan hanya minum air putih sejak menggelar aksi pada Senin (30/11) pukul 11.00 WIB.  Mereka menuntut implementasi butir-butir perjanjian damai atau MoU Helsinki yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).  Mawardi mengatakan setelah kesehatan mereka dicek tim medis DPRA, peserta aksi mogok makan tersebut hanya lemas akibat tidak makan, bukan karena sakit berat. ”Fisiknya saat dicek masih bagus, tensi darahnya sekitar 118, mereka cuman lemas karena tidak makan saja,” ujar Mawardi Adami.  Sebelum dibawa ke rumah sakit, koordinator aksi Ichsan Kelda mengaku, kondisi mereka sudah sangat lemah, bahkan satu anggotanya tumbang karena daya tahan tubuh yang berkurang sejak subuh (2/12) tadi. ”Menjelang subuh tadi makin parah dan tidak stabil, dan mendapat perawatan di rumah sakit,” kata Ichsan.  Tim medis DPRA, lanjut dia, menyarankan agar mereka minum vitamin saat dilakukan pengecekan kesehatan agar tetap sehat, namun mereka menolak.  Terkait aksi pemuda tersebut, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mengatakan, semua aspirasi ditampung sebagai wujud komplet dalam menjaga serta merawat perdamaian dengan mewujudkan semua perintah politik yang tertuang pada MoU Helsinki.  ”Kami DPRA sebagai representasi masyarakat Aceh akan mendiskusikan dan berharap ada sikap politik dari lembaga DPRA dengan segenap fraksi yang ada terkait perjalanan 15 tahun perdamaian Aceh,” kata Dahlan Jamaluddin.  Sejatinya, kata Dahlan, dalam upaya menjaga dan merawat perdamaian Aceh agar selalu abadi menjadi keharusan bagi semua elemen, baik pemangku kepentingan di Aceh maupun nasional, serta seluruh rakyat Aceh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=tpcIlLeQoUg

Pemuda Aksi Mogok Makan di DPR Aceh Dilarikan ke Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201023-WA0016_960-t-720-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Rahmat Fajri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin menegaskan, pihaknya bersama Pemerintah Aceh sudah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) diselenggarakan pada 2022.  ”Pemerintah dalam hal ini Gubernur Aceh dan juga DPRA sepakat Pilkada Aceh harus mengacu pada UUPA (UU Pemerintah Aceh) yaitu pada 2022,” kata Safaruddin, seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh, Selasa (24/11).  Safaruddin menyampaikan, sesuai dengan keputusan politik saat konsolidasi Komisi I DPRA dengan Komisi A DPRK kabupaten/kota se-Aceh, semuanya telah menyepakati Pilkada Aceh dilaksanakan 2022. Bahkan, Pemerintah Aceh juga sudah keluarkan sikap sepakat.  ”Pemerintah sudah siap gelar pilkada, semua kesepakatan juga telah diteruskan ke Kemendagri,” ujar Safaruddin.  Meski demikian, kata Safaruddin, mengingat masa jabatan Gubernur Aceh hingga Juli 2022, pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan sebelum periode kepala daerah berakhir. Pada posisi ini, harusnya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh sudah mengambil keputusan sendiri mengenai tahap pilkada, dan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).  ”Persiapannya tentu menjadi perdebatan yang sengit, apalagi KIP Aceh belum mengatur tentang keputusan terkait tahapnya,” kata Safaruddin, politikus Gerindra itu.  Mengenai anggaran, lanjut Safaruddin, Pemerintah Aceh bersama DPRA sudah menyiapkan dana untuk pesta demokrasi lima tahunan itu melalui biaya tak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021.  ”Anggarannya sudah kita persiapkan. Nanti kalau seandainya keputusan setelah koordinasi dengan KPU RI diselenggarakan 2022, sudah ada anggarannya,” ujar Safaruddin.  Safaruddin menambahkan, Mendagri Tito Karnavian telah memberi ruang untuk Aceh jika ingin melaksanakan pilkada pada 2022. Namun, kepastiannya masih menunggu regulasi nasional.  ”Pak Tito sudah memberikan ruang untuk Aceh melaksanakan pilkada pada 2022. Keputusan itu sudah dijawab melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik. Mereka menghargai keputusan politik Aceh,” ucap Safaruddin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=r-neoWAn_hw

DPRA dan Pemerintah Aceh Sepakat Pilkada Aceh Dilaksanakan pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/989826C2-5E0D-4923-BC30-9EC00A767D43.jpg" alt="Ilustrasi petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk penanganan pasien Covid-19. Irwansyah Putra/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk penanganan pasien Covid-19. Irwansyah Putra/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menilai penyebab meningkat drastis kasus Covid-19 di Aceh karena Pemerintah Provinsi Aceh sekaligus kabupaten/kota belum sepenuh hati dan serius dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya antisipasi yang dianjurkan WHO. Pemerintah provinsi Aceh maupun tim gugus tugas penanggulangan Covid-19 Aceh belum memiliki kesiapan yang matang mengantisipasi kemungkinan peningkatan kasus dalam jumlah signifikan.  ”Apabila pemerintah lengah dalam upaya mengatasi peningkatan kasus, saya khawatir kasus ini akan terus meningkat,” kata Ketua Komisi V DPR Aceh M. Rizal Falevi Kirani seperti dilansir dari Antara di Banda Aceh pada Minggu (28/6).  Falevi mengatakan, DPR Aceh telah jauh hari mengingatkan pemerintah agar terus memperketat wilayah perbatasan. Bila perlu pintu masuk ke Aceh itu ditutup sementara waktu guna memutuskan mata rantai persebaran Covid-19.  ”Selama ini Aceh sangat aman dari Covid-19, tapi penularan mulai terjadi ketika orang dengan mudah keluar masuk Aceh melalui beberapa pintu masuk. Terutama ilayah perbatasan,” tutur Falevi.  Menurut dia, apabila pemerintah tidak segera mengambil kebijakan yang tegas, kekhawatiran kasus Covid-19 terus meningkat akan benar-benar terjadi. Hal itu seperti bola salju yang terus menggelinding. ”Ini yang kita khawatirkan. Sementara persiapan kita dalam upaya pencegahan dan antisipasi masih kurang. Jangan sampai kuburan masal akan benar-benar dibutuhkan nanti,” ujar Falevi.  Oleh sebab itu, DPR Aceh mendesak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk menutup sementara wilayah perbatasan. Kalau tidak sepenuhnya ditutup, minimal harus ada pemeriksaan syarat masuk yang ketat. Selain itu, DPR Aceh juga meminta lokasi-lokasi transmisi lokal penyebaran Covid-19 agar dilakukan isolasi dengan pengawasan ketat dari aparat dan petugas medis untuk menghindari penularan lebih lanjut.  ”Plt harus segera menginstruksikan kepada dinas teknis untuk memperketat di wilayah perbatasan dan protokol kesehatan harus betul-betul di jalankan, bukan hanya sekadar mengecek suhu badan. Kalau tidak dilakukan, siap-siap transmisi lokal akan terjadi di seluruh Aceh. Ini betul betul ancaman serius bagi masyarakat Aceh,” ujar Falevi.  Saat ini, jumlah positif Covid-19 yang terkonfirmasi di Aceh mencapai 77 kasus, sebanyak 22 dinyatakan sembuh dan dua meninggal dunia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3fhyf0LHbok  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=EMSqF0cDjHA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IeCV5SuO6j8

Dinilai Tak Serius, DPR Aceh Kritik Cara Pemprov Aceh Tangani Covid-19

DPR Aceh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPR Aceh

Berita Terkini

Dianggap Tak Serius Bahas RAPBA 2024, Ketua DPRA Minta Jokowi Copot Pj Gubernur Aceh

Empat Pulaunya Diklaim Sumut, DPR Aceh Bentuk Tim Advokasi

Pemuda Aksi Mogok Makan di DPR Aceh Dilarikan ke Rumah Sakit

DPRA dan Pemerintah Aceh Sepakat Pilkada Aceh Dilaksanakan pada 2022

Dinilai Tak Serius, DPR Aceh Kritik Cara Pemprov Aceh Tangani Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com