<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/Pelaksana-Tugas-Plt-Ketua-Umum-Partai-Persatuan-Pembangunan-PPP-Muhamad-Mardiono-4JPG-1172823604.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyampaikan pidato politik saat pembukaan Muktamar ke-10 PPP di Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Drama Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah antiklimaks.&nbsp;Meski sempat diwarnai dengan saling klaim menjadi ketua umum terpilih secara aklamasi, tetapi sudah berakhir dari keputusan dari pemerintah.&nbsp; Hal itu ditandai dengan keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. "Khusus yang terkait dengan PPP, pada tanggal 30 (September) salah satu yang mendaftar adalah Pak Mardiono," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).&nbsp; Adapun susunan pengurus DPP PPP periode 2025-2030 dalam surat Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2025 sebagai berikut:&nbsp; <ul> <li class="pf1">Ketua Umum: Muhamad Mardiono</li> <li class="pf1">Wakil Ketua Umum: Epyardi Asda, Ermalena, Rusli Effendi,</li> <li class="pf1">Sekretaris Jenderal: Imam Fauzan A Uskara</li> <li class="pf1">Wakil Sekretaris Jenderal: Atik Heru Maryanti</li> <li class="pf1">Bendahara Umum: Arya Permana Graha</li> <li class="pf1">Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Patrika Susana&nbsp;</li> </ul> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016651825/mahkamah-ppp-respons-pengesahan-menkum-tandatangani-kepengurusan-kubu-mardiono-tuding-kurang-syarat-formil">Mahkamah PPP Respons Pengesahan Menkum Tandatangani Kepengurusan Kubu Mardiono, Tuding Kurang Syarat Formil</a> Untuk diketahui, Mardiono mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum), sejak Selasa (30/9). Penyerahan berkas itu dilakukan lebih dulu, setelah kemudian kubu Agus Suparmanto menyerahkan hasil Muktamar ke Kemenkum, pada Rabu (1/10).&nbsp; Supratman menyatakan penandatanganan SK terhadap kubu Mardiono disahkan sekitar pukul 10.00 WIB, pada Rabu (1/10). &nbsp; Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Epyardi Asda yang baru disahkan namanya oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, bahwa pihaknya memang bergerak cepat mendaftarkan hasil Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9). &nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016649862/menkum-supratman-akui-sudah-sahkan-kepengurusan-ppp-kubu-mardiono">Menkum Supratman Akui Sudah Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Mardiono</a> "Dengan pengurusan ini kami akan melakukan konsolidasi dengan seluruh kader untuk merapatkan barisan PPP. Kita akan bekerja untuk rakyat demi mengembalikan PPP ke parlemen," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (2/10) &nbsp; Epyardi Asda menyadari bakal ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak sedang hasil Muktamar X PPP. Semua itu ada mekanisme dan jalurnya. "Jika dari sebelah melakukan upaya hukum, kami persilakan. Kami akan siap hadapi karena negara ini negara hukum," tandasnya.

Keputusan Menteri Hukum Nomor yang ditandatangani Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk susunan kepengurusan DPP PPP periode 205-2030.

Susunan Pengurus PPP Setelah Disahkan Menteri Hukum, Ketum Mardiono Dibantu 3 Waketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ade-Yasin-01_1.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin. Pemkab Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin. Pemkab Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) berupaya memberikan bantuan hukum terhadap Bupati Bogor Ade Yasin. Bupati Bogor ditangkap KPK terkait dengan kasus dugaan suap.  Ketua Bidang Hukum DPP PPP Andi Surya Wijaya mengatakan, PPP tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan berlandaskan asas hukum praduga tak bersalah sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap. ”Kami akan menghargai proses hukum tersebut apa pun keputusannya,” kata Andi Surya Wijaya seperti dilansir dari Antara, Rabu (27/4).  Ade Yasin adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Jawa Barat periode 2021–2026. Ketika ditanya apakah ada upaya pemberian bantuan hukum dari DPP PPP terhadap Ade Yasin, Andi Surya mengatakan, DPP PPP akan berupaya memberikan pendampingan hukum.  ”Kami baru akan membicarakannya besok,” ujar Andi Surya Wijaya.  Andi Surya mengaku baru mengetahui informasi penangkapan terhadap Ade Yasin.  ”Kami akan rapat di Kantor DPP PPP, besok. Nanti sekalian dibicarakan soal Bu Ade,” terang Andi Surya Wijaya.  Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap Bupati Bogor Ade Yasin terkait dengan kasus dugaan suap. ”Benar, tadi malam sampai Rabu (27/4) pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/4).  Selain Bupati Bogor, kata dia, beberapa pihak yang turut ditangkap, di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya. Ali mengungkapkan kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.  Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang telah ditangkap tersebut. ”KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1x24 jam, KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud,” ucap Ali.  Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, KPK turut mengamankan sejumlah uang dan barang bukti lainnya saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin.  ”Benar, KPK sedang melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bogor, Jawa Barat, telah mengamankan beberapa pihak dari Pemerintah Kabupaten Bogor, pemeriksa BPK, dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya,” kata Nurul Ghufron.  Menurut Ghufron, saat ini, para pihak yang ditangkap tersebut masih menjalani pemeriksaan. ”Kami sedang melakukan pemeriksaan. Setelah selesai, nanti kami sampaikan detail kasusnya,” ucap Ghufron.

DPP PPP Berupaya Berikan Bantuan Hukum untuk Bupati Bogor Ade Yasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/174-ppp.jpg" alt="Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa (kiri) bersilaturahim ke Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (tegah) di Kompleks Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Jalan Kedung Tarukan, Surabaya. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa (kiri) bersilaturahim ke Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (tegah) di Kompleks Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Jalan Kedung Tarukan, Surabaya. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa melakukan kunjungan silaturahim ke Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftachul Akhyar. Mereka membahas keumatan bangsa.  ”Saya bersilaturahim ke beliau dan berbagi pandangan,” ujar Suharso Monoarfa seperti dilansir dari Antara saat bersilaturahmi ke kediaman Kiai Miftachul Akhyar di Kompleks Pondok Pesantren Miftachus Sunnah Jalan Kedung Tarukan, Surabaya, Jawa Timur.  Suharso yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berbincang soal Indonesia. Termasuk membicarakan terkait kepemimpinan nasional yang bagus ke depan.  Selain itu, kedatangan Suharso Monoarfa juga untuk mendapat masukan dari Kiai Miftachul Akhyar terkait keislaman sekaligus berguru dan mengetahui pandangan untuk menegakkan syariat. Disinggung pembahasan terkait agenda politik, Suharso membantah.  Menurut dia, NU adalah ormas Islam terbesar dan aset bangsa. Sehingga, harus dijaga serta dihormati.  Dalam pandangannya, Suharso Manoarfa menegaskan, pihaknya enggan menjadikan NU sebagai alat politik. ”NU milik nasional, aset bangsa. Saya kira dengan apa yang telah dicanangkan harus dihormati. Bagaimana kita sesama umat yang sama-sama punya basis pemilih umat itu tidak berhadap-hadapan. Tapi justru saling memperkaya,” kata Suharso Monoarfa.  Sementara itu, Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftachul Akhyar menegaskan, PPP memiliki tugas untuk merawat umat Islam. Salah satunya di NU.  ”Kan kita punya umat yang besar ini juga kewajiban PPP untuk merawat umat itu. Kalau merawat dengan baik maka otomatis baik,” tutur KH Miftachul Akhyar.  Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut juga mengaku bersama Suharso Manoarfa yang datang beserta beberapa pengurus pusat berbicara soal kepemimpinan, keumatan bangsa. ”Kita bisa menaikkan kualitas. Tidak ada bicara politik, hanya bicara pemimpin, umat, bagaimana umat makin cerdas,” kata Kiai Miftah, sapaan akrab KH Miftachul Akhyar.

Ketum PPP Silaturahmi ke Rais Aam PBNU Bahas Keumatan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/image-2-1.jpg" alt="Hakim Itong mengenakan rompi oranye KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Hakim Itong mengenakan rompi oranye KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) tentang kepengurusan DPW PPP Jatim periode 2021–2026 telah direvisi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPW PPP Jatim Demisioner, KH Thohir.  ”Sesuai komitmen Ketua Umum Pak Suharso Monoarfa dengan Waketum Pak Musyaffa' Noer di Tulungagung beberapa hari lalu, disepakati SK pengurus DPW (Dewan Pengurus Wilayah) PPP Jatim akan direvisi,” kata Thohir di Surabaya, Kamis (7/10).  Thohir menegaskan, dengan keputusan revisi SK tersebut, tidak boleh ada rapat atau pertemuan pengurus DPW PPP Jatim saat ini. Terdapat beberapa alasan mengapa SK direvisi. Di antaranya, SK pengurus DPW PPP Jatim saat ini tidak sesuai dengan hasil usul tim formatur.  Saat Muswil IX PPP Jatim yang digelar 30–31 Mei 2021, tim formatur mengusulkan sejumlah nama pengurus. Namun, banyak nama yang tidak masuk dalam SK pengurus DPW Jatim saat ini.  ”Maka dari itu, tidak boleh menggelar rapat, islah, taaruf apapun untuk pengurus DPW PPP Jatim. Karena SK masih direvisi, belum ada pengurus DPW PPP Jatim,” ujar Thohir.  Sementara itu, Ketua Panitia Muswil IX PPP Jatim Abdul Rasyid mengatakan, saat ini, tidak ada kepengurusan PPP Jatim. Sebab SK masih direvisi.  ”Benar. Memang masih direvisi. SK yang diterbitkan DPP tentang kepengurusan DPW PPP Jatim 2021–2026, yang terbit ini masih ada penolakan, terkait orang-orang yang masuk di kepengurusan. Dengan penolakan itu, Ketum bertemu dengan Waketum Pak Musyaffa' saat kunjungan di Tulungagung. Hasilnya, Ketum menyepakati untuk merevisi SK yang sudah diterbitkan. Saat ini proses revisi berjalan,” terang Abdul Rasyid.  Mantan Wakil Ketua DPW PPP Jatim itu menegaskan, Ketum Suharso telah menyampaikan kepada Ketua DPW Mundjidah Wahab agar menunggu revisi SK.  ”Terkait rapat kepengurusan DPW PPP Jatim pada Minggu (3/10), Pak Ketum menyampaikan kepada Bu Mun, ditelepon terkait komposisi kepengurusan yang ada masih direvisi nama-nama itu. Alangkah baiknya tidak ada kegiatan DPW PPP Jatim, biar suasana tidak jadi panas, khususnya di internal,” ucap Abdul Rasyid.  Sebelumnya, Muswil IX PPP Jatim digelar pada 30–31 Mei. Setelah itu, disepakati dibentuk tim formatur selama 20 hari kerja untuk merumuskan nama calon Ketua DPW PPP Jatim. Ada 4 nama yang diusulkan tim formatur, yakni Musyaffa' Noer (mantan Ketua DPW PPP Jatim 2011–2021), Rofiq (anggota Fraksi PPP Jatim), Ra Latief Imron (Bupati Bangkalan), serta Achmad Baidowi (Anggota DPR RI).  Namun, DPP PPP mengeluarkan SK tidak sesuai dengan usul formatur. Di mana ketua DPW PPP Jatim dijabat putri pendiri NU KH Wahab Chasbullah yakni Nyai Munjidah Wahab yang juga saat ini menjabat sebagai Bupati Jombang. Untuk posisi Sekretaris DPW PPP Jatim dijabat Habib Salim Quraisy, salah satu pengasuh pondok Pesantren Ahlussunnah Wal Jamaah, Brani, Probolinggo.

SK Masih Revisi, PPP Jatim Dilarang Gelar Kegiatan Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppp-tujuk-suharso-manoarfa-sebagai-pelaksana-tugas-menggantikan-rommy_m_.jpg" alt="Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu 2019 merupakan kompetisi yang berat bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlambang kakbah itu sempat dikhawatirkan tidak lolos ke Senayan. Ternyata, pada 17 April lalu partai tersebut mendapatkan suara di atas 4 persen sebagaimana ketentuan ambang batas parlemen parlementhery Treshold (PT) di Pemilu 2019.  “Kami berterima kasih kepada masyarakat sehingga PPP masih mendapatkan kepercayaan dan bisa menembus ambang batas parlemen,” kata Plt Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa di Jakarta, Kamis (23/5).  Pada kesempatan itu PPP menggelar syukuran dengan menyantuni 100 anak yatim. Santunan tersebut digelar bersamaan dengan acara buka puasa bersama di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Buka bersama ini turut menghadirkan Ketua Komisi Dakwah MUI KH M Cholil Nafis untuk memberikan tausiah.  Suharso mengakui perolehan suara dan kursi PPP pada pemilu 2019 mengalami penurunan dibanding pemilu sebelumnya. Kondisi itu tidak menghalangi PPP untuk bersyukur atas yang sudah diperoleh. PPP akan terus bertekad untuk memperjuangkan aspirasi konstituean di parlemen.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sekjen-PPP-Arsul-Sani-saat-menyantuni-anak-yatim-ist-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sekjen PPP Arsul Sani saat menyantuni anak yatim pada acara syukuran PPP. (Istimewa)  “PPP akan terus bersemangat untuk menyampaikan aspirasi umat di parlemen dan akan menjaga amanah dengan baik,” kata Suharso.  Sementara itu, KH M Cholil Nafis dalam ceramahnya menyampaikan, perjuangan akan tetap bisa berhasil walaupun dilakukan sedikit orang. Hal ini juga yang bisa ditunjukkan PPP di DPR. Walaupun jumlah kursi PPP di DPR berkurang dibanding sebelumnya, namun jika terus bersemangat tetap bisa berhasil menyampaikan aspirasi konstituen. Untuk DPR periode 2019-2024, PPP menjadi salah satu dari sembilan parpol yang berjuang di Gedung DPR, Senayan.  Untuk diketahui dari data PPP, partai tersebut memperoleh 6,3 juta suara atau sekitar 4,52 persen. Angka itu lebih tinggi dari ambang batas parlemen yakni 4 persen. Sementara itu pada Pemilu 2019 ini terdapat tujuh parpol yang tidak lolos ke parlemen karena tidak mampu memperoleh suara sebesar 4 persen.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sekjen-PPP-Arsul-Sani-saat-menyantuni-anak-yatim-ist-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Lolos Ambang Batas Parlemen, PPP Santuni Anak Yatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terungkap-jokowi-pernah-bahas-kh-maruf-amin-sebagai-cawapres-2019_m_192989.jpeg" alt="Ketua DPP PPP Romahurmuziy, pads acara istighosah di Tim pememnangan pemilu Khofifah Emil, Jumat (2/3) malam" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PPP Romahurmuziy, pads acara istighosah di Tim pememnangan pemilu Khofifah Emil, Jumat (2/3) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mangaku telah menyampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kriteria yang akan menjadi Cawapresnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Romy, sapaan akrab Romahurmuziy mengungkapkan, dalam pertemuan yang berlangsung pada bulan Desember 2017 lalu itu, dirinya telah menyampaikan, bahwa ada 5 kriteria yang perlu dipenuhi Cawapres untuk menopang kepemimpinan Jokowi kedepan. "Pak, seperti yang saya sampaikan, kami mendukung bapak. Tapi, kalau boleh kami berpendapat, wakil panjenengan besok itu haruslah orang yang bisa melengkapi kebutuhan jenengan," kata Romy, mengulang percakapannya denga Jokowi, saat menghadiri sebuah acara di Surabaya, Jum'at, (2/3) malam. Dijelaskan Romy, 5 kriteria yang dibutuhkan Jokowi kedepan adalah, pertama, sosok yang bisa menjaga narasi keutuhan NKRI yang dibangun diatas Nasionalisme dan agama. Kedua, sosok yang mampu menyikapi maraknya ujaran kebencian bernuansa agama, sosok tersebut sangat cocok kalau diambil dari kalangan santri. Ketiga, sosok yang mampu menjawab tangangan dari kalangan milenial. Sementara kriteria keempat adalah, sosok yang dapat menyumbang elektabilitas agar mempermudah proses pemenangan. Sedangkan yang kelima adalah sosok yang memiliki kompetensi untuk bersama-sama membangun Indonesia. "Kriteria inilah yang kita sampaikan kepada pak Jokowi. Soal orangnya, monggo (terserah Jokowi)," terangnya. Bahkan, lajut Romy, seusai mendengarkan 5 kriteria tersebut, Jokowi langsung menanyakan, siapa sosok yang memenuhi 5 kriteria tersebut. Secara spontan, Romy mengaku kalau dirinya menyodorkan nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Makruf Amien kepada Jokowi. "Pak Jokowi mengatakan, kalau kriterianya seperti itu terus siapa. Saya jujur menjawab, Kiai Ma'ruf Amin. Malah pak Jokowi sempat mengatakan, (Cawapresnya) harus orang NU," beber Romy. Menurut, Romy, sosok Kia Ma'ruf merupakan tokoh yang bisa diterima oleh berbagai kalangan, termasuk ormas Muhammadiyah. Bahkan, Romy meyakini, jika Kiai Makruf yang menjadi Cawapres Jokowi, para alumni 212 juga akan mendukung Jokowi. Sayangnya, Jokowi terkendala dengan usia Kiai Makruf yang sudah sepuh. "Tapi, beliau menyampaikan, Ketuweken (terlalu tua) mas," pungkas Romy serasa menirukan Jawaban Jokowi.

Terungkap, Jokowi Pernah Bahas KH. Ma'ruf Amin Sebagai Cawapres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ppp-subang-dukung-ridwan-kamil-tindaklanjuti-keputusan-pusat_m_164910.jpeg" alt="Ridwan Kamil" width="100%">
<figcaption>Ridwan Kamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPP PPP secara resmi mendukung Ridwan Kamil (RK) untuk maju di Pilgub Jabar 2018. DPC PPP Kabupaten Subang pun segera menindaklanjuti keputusan tersebut. Seperti diketahui, PPP telah mendeklarasikan dukungan resminya terhadap Walikota Bandung itu, Selasa (24/10). Ketua DPC PPP Subang, Oom Abdulrohman mengatakan, DPC menyambut baik keputusan DPP tersebut. "Kami sejalan dengan DPP dan DPW yang mengusung Ridwan Kamil menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Apalagi Ridwan Kamil sudah memutuskan pendampingnya Uu Ruzhanul Ulum Bupati Tasikmalaya yang juga kader PPP," katanya kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group), kemarin. Dia mengatakan, sejak awal mendorong Ridwan Kamil untuk segera memiliki pasangannya. "Ketika itu tujuh DPC, termasuk saya di dalamnya mengusulkan agar Ridwan Kamil segera menetapkan calon wakilnya. Alhamdulillah sekarang sudah direspon, dan hasilnya sesuai harapan," jelasnya. Oom menuturkan, pihaknya akan segera mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Masyarakat Subang harus sesegara mungkin diperkenalkan dengan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. "Melalui jalur partai tentu sosialisasi akan kami lakukan ke masyarakat, kami harus berusaha untuk meyakinkan masyarakat dan kami berhasil memenangkannya," ungkapnya. Ia menilai, pasangan itu satu sama lain saling melengkapi dari aspek segmentasi pemilih. Ridwan Kamil populer di masyarakat perkotaan termasuk pemuda, sedangkan Uu di kalangan masyarakat pedesaan dan pesantren. "Mereka saling melengkapi dan semua lapisan masyarakat bisa terangkul dengan kedekatan masing-masing," pungkasnya.

PPP Subang Dukung Ridwan Kamil, Tindaklanjuti Keputusan Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/sk-tak-kunjung-disahkan-djan-faridz-bakal-polisikan-yasonna-laoly_m_161090.jpeg" alt="Menkumham Yasonna Laoly." width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Djan Faridz mengancam akan segera mempolisikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bila tidak segera mengesahkan Surat Keputusan (SK) dari muktamarnya. Untuk diketahui, rapat permusyawaratan hakim agung pada 12 Juni 2017 silam, menyatakan segala sesuatu berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan mahkamah partai. Ini, selaras dengan isi putusan PK Nomor 79/PK/Pdt.Sus-Parpol/2016. PPP kubu Djan pun beranggapan keputusan tersebut menguatkan kepengurusannya. Sebab, putusan Mahkamah Partai Nomor 49 tertanggal 11 Oktober 2014, ditindaklanjuti melalui Muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014, di mana Djan secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum. Sementara, kepengurusan PPP versi Romahurmuziy atau Romi yang merupakan dari Muktamar Surabaya, Jawa timur diklaim telah dinyatakan tidak sah dan dicabut berdasarkan keputusan kasasi nomor 504 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).&nbsp; Namun, sampai sekarang pemerintah melalui Menkumham cuma mengeluarkan SK untuk kepengurusan Romi. Dimana Menkumham justru menerbitkan Surat Putusan Menkumham nomor M.HH .03. AH.01. tahun 2016 tanggal 17 Febuari 2016 tentang pengesahan Susunan Personalia DPP PPP hasil Muktamar Bandung tahun 2011.&nbsp; &ldquo;Maka tindakan Menkumham itu telah memenuhi unsur pidana dengan membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHP," ujar Djan dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (5/10). Selain itu, lanjut Djan,&nbsp;perbuatan Yasonna yang malah menerbitkan Surat Putusan Menkumham nomor M.HH. 03 .AH.01. tahun 2016 tanggal 17 Febuari 2016 juga telah melanggar pasal 421 KUHP perlihal kewenangan kekuasaan. Padahal, tegas Djan, Menkumham seharusnya dapat menerbitkan Surat Keputusan pengurusan DPP PPP Muktamar VIII Jakarta, yang berkas permohonan telah dinyatakan lengkap. "Unsur pidana sudah terpenuhi maka dalam waktu dekat kami akan membuat laporan kepolisian terhadap Menkumham karena jika sudah berurusan dengan hukum konsekuensinya harus dijalankan," katanya. Tapi seluruh kader dan simpatisan PPP masih menunggu keterbukaan hati dan pemikiran Menkumham yang tidak memihak dan dapat melihat putusan sebagai undang - undang yang harus ditaati.

SK Tak Kunjung Disahkan, Djan Faridz Bakal Polisikan Yasonna Laoly

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dpp ppp

Berita Terkini