<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/ronny-3801630347.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus (kiri) saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus (kiri) saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus, mengingatkan kepada para anggota DPRD se-Kalimantan Barat dari PDIP agar benar-benar bekerja dengan hati dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan Deddy, saat mengisi bimbingan teknis anggota DPRD dari Kalbar di Jakarta, Sabtu (24/5). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016057383/irfan-jaya-blak-blakan-soal-peluang-pulang-ke-persebaya-surabaya-dari-bali-united-musim-depan-semoga-saja-ya">Irfan Jaya Blak-blakan Soal Peluang Pulang ke Persebaya Surabaya dari Bali United Musim Depan: Semoga Saja, Ya!</a>&nbsp; Deddy menegaskan, anggota DPRD dari PDIP harus bekerja serius, terutama dalam memperjuangkan peraturan daerah (perda) yang berpihak pada rakyat. "Dibicaralah dalam gedung DPRD, perjuangkan dalam bentuk perda, kalau tak dibicarakan kan berarti kita omdo. Betul gak. Ayo dong, itulah gunanya legislatif," kata Deddy Sitorus. Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, para anggota DPRD dari PDIP harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat. Serta, harus turun ke tengah-tengah masyarakat. "Advokasi rakyat. Ia dong, datangin tuh tempat tambang rame-rame. Kan begitu nih. Jangan kita diam saja," ucap Deddy. Ia juga meminta agar seluruh anggota DPRD dari Kalbar sadar bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Seluruh aset negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan kepada seluruh daerah. "Negara ini konsepnya NKRI. Seluruh kekayaan negara dibawa ke pusat untuk didistribusikan ke seluruh daerah. Kecuali kalau kita mau federal. Konsepnya memang seperti itu. Itu adalah implikasi kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya. Meski demikian, Deddy mengingatkan bukan berarti para legislator di daerah tak boleh bicara dan kritis. Menurutnya, Sikap kritis harus tetap disuarakan. "Saya ditunjuk jadi anggota DPR hampir setiap kali bicara keadilan terutama di Kalimantan. Kita (DPRD Kalimantan) juga harus seperti itu. Dalam bentuk yang paling konkret, yaitu perda. Itu harus kita lakukan," ujar Deddy. Lebih jauh, Deddy juga meminta agar wakil rakyat DPRD dari Kalimantan Barat dari PDIP untuk menanamkan pemahaman yang luas tentang warisan pengetahuan tradisional, khusunya peninggalan nenek moyang yang sudah ribuan tahun. Ia menekankan, ada banyak kampung-kampung tradisional yang khas, flora dan fauna, tanaman yang bisa jadi obat. "Cari orang tua yang masih mengerti, videokan. Nanti kita bisa bikin buku, bisa kita sebarkan ke mana-mana, sekaligus kalau perlu dipaketkan. Konkret," pungkasnya. (*)

DPP PDIP mengingatkan anggota DPRD Kalbar untuk berkomitmen pada kepentingan rakyat dan mengadvokasi peraturan daerah yang berpihak.

DPP PDIP Tekankan Anggota DPRD Bekerja Pro Rakyat dan Berkomitmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/21/FE18D7BB-54C9-40CE-809F-CAF015C497A3-2085864891.jpg" alt="Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi sinyal pengumuman calon presiden (capres) dari partainya berkisar antara Mei, Juni, dan Agustus. &rdquo;Kami tegaskan kembali bahwa keputusan capres PDI Perjuangan akan diumumkan Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat,&rdquo; kata Hasto seperti dilansir dari Antara, Jumat (21/4). Menurut dia, momentum yang tepat itu bisa kapan saja, dan keputusan akan diambil dengan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan terhadap dinamika dunia maupun nasional, mempertimbangkan berbagai kriteria kepemimpinan diikuti dengan refleksi dan doa, berkomunikasi transendental dengan Yang Mahakuasa. Hasto menegaskan DPP PDI Perjuangan melihat banyak momentum historis dan ideologis yang sangat penting bagi masa depan pada waktu-waktu ke depan. Pada Mei, misalnya, pada 20 Mei tidak hanya ditetapkan Bung Karno sebagai Hari Kebangkitan Nasional, tetapi juga pada 20 Mei 1965 Bung Karno mendirikan Lemhannas. &rdquo;Lembaga strategis tersebut berfungsi menjadi Kawah Candradimuka para pemimpin, baik sipil, militer, kelompok fungsional progesional, pusat, daerah, dan semua di-blended menjadi calon pemimpin dengan kesadaran geopolitik. Ini salah satu contoh momen historis yang ada,&rdquo; ujar Hasto. Menurut Hasto, pada Juni sebagai Bulan Bung Karno juga sangat penting. Pancasila terbukti menjadi alat pemersatu bangsa karena melekat falsafah, dasar, tujuan, dan the way of life bangsa. Pada Agustus penuh dengan nilai-nilai perjuangan, patriotisme, dan sosial nasionalisme karena pada bulan inilah Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta diumumkan ke dunia. &rdquo;Karena itulah, DPP partai agar selalu siap sedia tunggu komando yang ada. Selalu dalam kondisi siap berarti selalu berada di tengah rakyat untuk menggalang kekuatan rakyat. Maka itu, kami lebih baik turun ke bawah membantu rakyat daripada sekadar berwacana. Politik PDI Perjuangan adalah membumi bersama rakyat,&rdquo; ucap Hasto. Dia menegaskan agar seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan dapat menyikapi dengan bijak berbagai isu capres dan cawapres sebagai bagian dinamika politik nasional. &rdquo;Semua kader partai harus menyiapkan diri, baik secara ideologis maupun secara struktural. Setiap saat Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menemukan momentum yang tepat untuk mengumumkan calon definitif yang akan diusung oleh partai,&rdquo; ucap Hasto. &nbsp; &nbsp;

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beri sinyal pengumuman calon presiden (capres) antara Mei, Juni, dan Agustus

Sinyal Pengumuman Capres PDIP Antara Mei, Juni, dan Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-06-at-09.11.43.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri baru saja menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, menggantikan Kusnadi yang mengundurkan diri. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan, penunjukkan politikus senior PDI Perjuangan bernama lengkap Muhammad Haji Said Abdullah berdasar pertimbangan yang matang. Said Abdullah tidak sendiri dalam memimpin DPD PDI Perjuangan Jatim. ”Bu Mega selaku ketua umum sudah memastikan dan mempertimbangkan bagaimana bobot dan bibit kadernya,” terang Djarot saat dihubungi. Nah, Said akan ditemani Budi Sulistyono atau Kanang, mantan bupati Ngawi dua periode, sebagai ketua pelaksana harian (Plh). Amanah untuk Said Abdullah dan Kanang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 yang berlaku sejak 3 Februari. Lantas, siapa sosok Said itu? Said dikenal sebagai politisi senior dan berperan di Badan Anggaran DPR, selaku ketua untuk periode 2019-2024. Salah satu program yang dibesutnya yakni bantuan sosial sebagai program perlindungan sosial selama Covid-19. Said tercatat sebagai anggota DPR sejak 2004. Sejak saat itu, secara periodik politisi yang lahir 22 Oktober 1962 itu terpilih kembali menjadi anggota DPR hingga 2024. Dia menjadi corong rakyat dari daerah pemilihannya, yaitu Madura. Said Abdullah menghabiskan masa pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di kota kelahirannya di Sumenep. Sejak remaja sudah aktif berorganisasi. Mulai dari OSIS hingga Banteng Muda Indonesia. Pada 1982-1985, dia pernah menjabat Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumenep. Kemudian pada 1983-1988 menjadi Sekretaris DPC PDI Sumenep, Wakil Ketua DPC PDI Sumenep pada 1988-1992 dan Ketua DPC Majelis Muslimin Indonesia Sumenep pada 1984. Kemudian karirnya terus melejit dan kini menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian.

Ditunjuk Megawati Jadi Plt Ketua PDIP Jatim, Ini Sosok Said Abdullah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/sekjen-PDIP-dan-khofifah.jpg" alt="Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Ketua DPRD Surabaya Adi Suyarwijono. PDIP/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Ketua DPRD Surabaya Adi Suyarwijono. PDIP/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pertemuan itu dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Kamis (10/11) malam.  ”Selamat datang Pak Hasto,” ujar Eri Cahyadi sambil bersalaman seperti dilansir dari Antara.  Sekitar 20 menit kemudian, Khofifah datang. Gubernur mengenakan pakaian sipil lengkap dan jilbab putih. ”Sugeng rawuh (selamat datang) di Jatim, Pak Hasto. Rawuh jam pinten (datang jam berapa)? tanya Khofifah.  ”Kemarin, Bu,” kata Hasto menjawab sambil tersenyum.  Mereka kemudian sejenak bercengkerama di taman samping rumah dinas. Canda tawa terekam sejenak, lantas para tokoh tersebut beranjak memasuki rumah dinas.  Obrolan ringan tersaji tiga menit secara terbuka, lalu hadirin yang lain dipersilakan menunggu di luar. Sekitar satu jam lebih pertemuan tersebut selesai digelar. Para tokoh yang hadir tersenyum keluar ruangan.  Pertemuan itu berlangsung tepat setelah Hasto memimpin konsolidasi bersama 2.000 kader PDIP Surabaya. Saat ditanya apakah agenda pertemuan Hasto, Khofifah, dan Eri Cahyadi membahas Pilpres atau Pilgub Jatim? Semuanya enggan berkomentar dan hanya melempar tawa lepas.  Begitu juga saat ditanya apakah ini agenda memadukan Khofifah dan Eri di Pilgub Jatim mendatang?  ”Rahasia,” ujar Hasto tersenyum simpul.  "Yang jelas pertemuan ini ada banyak agenda strategis yang kami bahas, tetapi mohon maaf sebagian memang belum bisa kami sampaikan dalam konferensi pers ini,” ujar Hasto.

Sekjen PDIP Gelar Pertemuan Tertutup dengan Gubernur Khofifah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220704_163143.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Jawa Barat harus kembali merah.  Caranya semua kader solid.  ”Kita pernah memerahkan Jawa Barat dan nanti asalkan kita solid, solid, dan solid, Jawa Barat pasti bisa kita merahkan,” kata Puan seperti dilansir dari Antara di Kota Cirebon, Senin (4/7).  Puan mengatakan, solid antarsemua kader partai sangat menentukan nasib PDIP ke depan. Khususnya di wilayah Jawa Barat karena saat ini belum sepenuhnya daerah tersebut dimerahkan.  Namun, Puan meyakini ketika semua solid, Jawa Barat yang merupakan provinsi terbanyak penduduknya dapat dikuasi PDIP kembali. Untuk itu, semua daerah terutama yang masih abu-abu, harus bisa dimerahkan dan yang sudah merah pada Pemilu 2024 nanti minimal tetap merah.  ”Wilayah yang abu-abu harus kita merahkan, jangan sampai di warna abu-abu itu tidak dimerahkan,” tutur Puan.  Puan menambahkan DPP PDIP sudah memetakan daerah mana saja yang sudah merah dan di mana masih abu-abu sehingga konsolidasi partai perlu dilakukan. ”Kalau sekarang sudah bisa kita petakan di sini merah, di sana merah, wilayah yang merah itu pada 2024 nanti minimal harus tetap merah,” ucap Puan.  Dia menambahkan, pada Pemilu 2024, PDIP siap bekerja sama dengan partai lain asalkan sejalan dan satu misi, terutama menjalankan cita-cita Bung Karno. ”PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapa pun dari tingkat nasional sampai ke bawah. Selama kerja sama itu senapas dengan apa yang menjadi cita-cita Bung Karno dan Pancasila,” papar Puan.  Puan Maharani juga mengingatkan kader PDIP agar tetap rajin menyambangi masyarakat meski berbagai survei menunjukkan bahwa elektabilitas PDIP di posisi teratas. ”Survei selalu menyajikan, PDIP yang akan menang,” kata Puan Maharani.  Dengan tetap rajin menyambangi masyarakat, menurut Puan, perolehan suara PDIP bisa dipertahankan hingga Pemilu 2024. Meskipun dari hasil berbagai lembaga survei menunjukkan PDIP yang tertinggi, capaian tersebut harus tetap dipertahankan sampai kapan pun. menurut dia, ketika semua kader mulai dari yang terbawah sampai tingkat nasional merasa nyaman, tidak mau bekerja dan turun ke lapangan, posisi saat ini bisa saja tergeser. Semua harus tetap solid, dengan turun langsung ke lapangan dan mendatangi masyarakat, agar partai makin dicintai masyarakat luas.  ”Akan tetapi bukan berarti karena hasil survei (PDIP) tinggi, kita tidak bekerja, kita lengah, kita di zona nyaman, dan tidak turun ke lapangan. Untuk itu kita semua perlu solid, tidak lengah, tetap bersemangat, agar bisa bertahan,” kata Puan.

Puan Bilang Jawa Barat Harus Kembali Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220618-WA0008_1.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. PDIP/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. PDIP/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan dipertimbangkan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) pada 2024.  ”Tentu saja Mas Wali Kota Solo jadi salah satu kader sesuai dengan mekanisme, kami pertimbangkan maju di Pilkada 2024,” kata Puan seperti dilansir dari Antara, Senin (20/6) malam.  Namun, dia belum bisa memastikan apakah Gibran akan maju di Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Sebab, pilkada serentak masih terlalu jauh sehingga belum ada keputusan.  ”Masih jauh banget, kita pilpres dulu Februari 2024. Pilkada masih November. Setelah persiapan Pilpres matang, setelah kita selesai Pilpres pada Februari, baru kita persiapan pilkada. Jadi sekarang fokus pada posisi jabatan di kabupaten/kota atau provinsi saja,” ujar Puan.  Dia pun meminta kepala daerah dari PDIP, termasuk Gibran untuk fokus bekerja hingga masa jabatannya berakhir. Sehingga bermanfaat bagi masyarakat daerahnya.  ”Jadi sekarang lebih baik semua kepala daerah itu fokus kepada wilayah masing-masing sampai masa jabatan berakhir sehingga bermanfaat bagi daerahnya,” ucap Puan yang juga Ketua DPR itu.  Terkait capres, Puan mengatakan, PDIP masih menggodok sejumlah nama dan akan dibahas dalam Rakernas PDIP pada Selasa (21/6).  ”Bisa saja (bahas capres). Rakernas partai pemenang pemilu, partai yang saat ini punya kursi cukup, pastinya akan bicara juga terkait dengan masalah penting untuk bangsa dan negara. Salah satunya ya nama-nama, mungkin calon orang-orang yang dianggap punya potensi untuk maju di 2024,” terang Puan.  Sebelumnya, Gibran sempat menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang. Dia mengaku dalam salah satu bahasan dengan Prabowo terkait maju di Pilgub 2024.

Puan Sebut Gibran Kader yang Dipertimbangkan Maju di Pilgub 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/PUAN.jpg" alt="DPD RI" width="100%">
<figcaption>DPD RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dijadwalkan memberikan pengarahan kepada kader dan pengurus PDI Perjuangan saat kunjungannya di Surabaya, pada 1–2 Maret.  ”Kami berharap kehadiran Ibu Puan Maharani di Surabaya membawa solusi bagi problem-problem dan tantangan strategis yang dihadapi masyarakat,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Adi Sutarwijono seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (28/2).  Menurut dia, kader dan pengurus PDI Perjuangan Surabaya antusias dan penuh semangat menyambut kehadiran ketua DPR itu. Bahkan, baliho maupun videotron bergambar Puan saat ini menghiasi Surabaya.  ”Termasuk juga bendera-bendera PDI Perjuangan. Kesibukan juga terjadi di tempat-tempat yang akan dikunjungi politikus itu,” papar Adi Sutarwijono.  Selain bertemu kader dan pengurus PDI Perjuangan, lanjut dia, Puan dalam kapasitasnya sebagai kader dan pimpinan partai politik juga dijadwalkan akan bertemu dengan para pelaku UMKM. Selai itu, pedagang dan segmen masyarakat lainnya di Surabaya.  Pada bulan Juli 2021, kata Adi Sutarwijono, Puan datang ke Surabaya untuk mengecek pelaksanaan vaksinasi dan penanganan pandemi Covid-19. Saat itu Surabaya tengah menghadapi lonjakan positif Covid-19 akibat mewabahnya varian Delta.  Sebagai ketua DPR dia lantas mencarikan solusi atas ketersediaan vaksin di Surabaya serta mengecek kesiapan rumah sakit darurat di Lapangan Tembak Surabaya.  ”Kunjungan Ibu Puan Maharani waktu itu menjadi momentum pengungkit untuk mempercepat vaksinasi di Surabaya, sehingga bisa semakin melindungi warga. Kami bersyukur capaian vaksinasi di kota ini salah satu yang tercepat dan tertinggi di Indonesia,” ujar Adi Sutarwijono.

Puan Maharani Dijadwalkan Beri Pengarahan Kader PDIP di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/c9431af0-6a46-457b-9abb-7670062e2262-1.jpg" alt="eri cahyadi. Istimewa" width="100%">
<figcaption>eri cahyadi. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Calon Wakil Wali Kota Armuji mengikuti sekolah partai untuk para calon kepala daerah yang digelar DPP PDI Perjuangan. Sekolah partai digelar mulai Minggu–Selasa (13–15/9) secara daring.  Eri Cahyadi dan Armuji mengikuti sekolah partai calon kepala daerah dari kediaman masing-masing. Eri, yang tinggal di kawasan Ketintang Surabaya, memulai hari dengan berolahraga bulu tangkis ringan di depan rumah bersama anaknya. Lalu disusul dengan sarapan sate kelapa khas Surabaya. Setelah membersihkan diri, Eri sudah bersiap di depan laptop pada pukul 08.00 WIB.  Eri memulai sekolah partai dengan mengikuti pre-test dengan menjawab berbagai pertanyaan terkait Pancasila dan kerja-kerja kerakyatan.  ”Saya sangat antusias. Saya sangat senang DPP PDI Perjuangan menggelar sekolah partai sebagai panduan untuk menyiapkan kepala daerah yang kompeten, punya kapasitas teknokratik, adaptif terhadap perubahan zaman, dan tetap berjiwa kerakyatan dengan kekukuhan dalam menjalankan ideologi Pancasila,” ujar Eri.  Eri memaparkan, dalam sekolah partai, disajikan berbagai best practices kebijakan prorakyat dan tata kelola pemerintahan modern berbasis digital. Hal itu bisa menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembangunan saat sang calon kepala daerah terpilih dalam pilkada. Sehingga terjadi saling berbagi inovasi dan pengetahuan yang produktif dan dinamis.  Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya yang dikenal sebagai birokrat berprestasi itu menyebut, sekolah partai PDIP adalah bagian dari knowledge management (manajemen pengetahuan) khas institusi-institusi modern. Sekolah partai, kata Eri, adalah proses sistematis untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat, yang kemudian ditransmisikan ke seluruh calon kepala daerah, sehingga bisa mendorong kemajuan daerah.  ”Dalam kearifan lokal kita, ada konsep laku telu yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Bagaimana menjadi role model atau tulodo, menumbuhkan kreativitas dan inovasi atau mangun karso, dan menciptakan calon-calon inovator baru, leaders create leaders, tut wuri handayani. Luar biasa sekolah partai ini,” jelas Eri.  ”Proses dialektika ini adalah semangat outward looking. Kita menjadi yakin bahwa Surabaya akan tambah ngebut maju dan sejahteranya dengan proses belajar dan pembudayaan inovasi yang tiada henti,” imbuh Eri.  Terinspirasi dari sekolah partai, ke depan, Eri ingin menginisiasi program sekolah serupa namun untuk kalangan birokrat. Misalnya di tingkat Puskesmas, ada sekolah kepala Puskesmas, yang bisa melibatkan praktisi kesehatan internasional.  ”Dari sana kemudian ada pembudayaan inovasi. Puskesmas berlomba dalam inovasi. Ujungnya adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi rakyat Surabaya,” ujar Eri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EghddNEmi2k

Kutip Ki Hajar Dewantara, Eri Cahyadi Kagumi Sekolah Partai PDIP