<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/IMG-20250214-WA0027-533183740.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan sengat mendukung program Asta Cita dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, di sektor kelautan dan perikanan masih perlu digali dan dikembangkan. Saat ini fokus pemerintah terbagi, karena tengah mengusut polemik pagar laut di Tangerang dan sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. "Tentu sebetulnya potensi-potensi besar kita keniscayaannya ada di laut, ada di perairan, karena dua per tiga kawasan Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu, ke depan harus menjadi prioritas,&rdquo; kata Herman dalam diskusi bertajuk 'Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Suksesnya Program Asta Cita di Jakarta, Jumat (14/2). Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Presiden Prabowo dalam sektor perikanan dan kelautan. Kebijakan itu semakin memperjelas arah kemajuan Indonesia dalam sektor tersebut. &ldquo;Kami juga merasa ada prospek besar setelah Pak Prabowo Subianto, presiden kita semua ini mencanangkan hilirisasi di sektor-sektor terntentu yang salah satunya di sektor kelautan perikanan,&rdquo; ucap Herman. &ldquo;Beliau mencatatkan secara sektoral hilirisasi di sektor garam kemudian di komoditas garam, kemudian komoditas budidaya, yang menjadi keunggulan di sektor kelautan dan perikanan,&rdquo; sambungnya. Anggota DPR Fraksi Demokrat itu juga mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang belum tergali sepenuhnya. Karena itu, dia menilai perlunya peran pemerintah proaktif agar berbagai potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan rakyat. &ldquo;Bahkan kalau bicara energi, ada energi arus laut yang ini juga belum dikembangkan. Bagaimana ke depan potensi ini tentu menjadi domain negara, pemerintah,&rdquo; tegasnya. Herman siap memberi kontribusi positif kepada negara guna mendukung terwujudnya program Asta Cita Prabowo-Gibran. Dia menjamin MPN akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif dan produktif. &ldquo;MPN sebagai organisasi masa yang merupakan gabungan stakeholder organisasi-organisasi yang relatif dengan kelautan dan perikanan ingin berkontribusi,&rdquo; papar Heman. &ldquo;Kami tekadkan ke depan akan ada diskusi yang melahirkan inovasi kreativitas apa yang bisa disumbangkan ke negara dengan menjadi semangat kami, bukan hanya reklamasi, pagar laut tapi sumber dayanya yang bisa kita kembangkan,&rdquo; imbuhnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan sengat mendukung program Asta Cita dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demokrat Dorong Pemerintahan Prabowo-Gibran Kembangkan Lagi Potensi Kelautan Indonesia yang Belum Teroptimalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/20240909_120107-4072230803.jpg" alt="Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan sambutan di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan sambutan di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para kader Partai Demokrat menyukseskan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. SBY juga memastikan akan mendoakan kemenangan Partai Demokrat lima tahun ke depan. "Dukunglah antara Jokowi sama Prabowo, sekarang transisi antara Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Saya setuju sukseskan transisi itu, sukseskan. Ini etika politik, Demokrat tahu etika dan moral dalam politik," kata SBY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/9). "Nah setelah itu, dukung penuh sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo ke depan," sambungnya. SBY mengungkapkan bahwa dirinya telah banyak berbincang dengan Prabowo. Menurut dia, Prabowo merupakan sosok yang idealis serta mempunyai agenda pemerintahan yang baik untuk memajukan bangsa Indonesia. "Saya kerap berbincang-bincang dengan presiden terpilih Prabowo. Beliau punya idealisme, beliau punya agenda yang jelas, punya sasaran yang juga menurut saya tepat," jelas SBY. "Tetapi kita tahu cuaca tidak selalu cerah. Tantangan dan permasalahan akan ada di mana-mana, datang dan pergi. Dengan ini semua makin membulatkan tekad Partai Demokrat untuk menyukseskan kepemimpinan presiden mendatang dan pemerintahannya," ucap SBY. Presiden RI keenam itu menekankan, jika roda pemerintahan ke depan sukses, tentunya akan sangat berdampak bagi kemajuan bangsa dan negara. "Karena kalau sukses yang senang adalah rakyat Indonesia yang kita cintai bersama. Itulah pesan dan harapan saya sebagai orang tua," pungkas SBY.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono minta kader Partai Demokrat sukseskan transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

Berpidato di DPP Partai Demokrat, SBY Minta Kader Sukseskan Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

<div id="m#msg-f:1801099281302416094" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/Screenshot_2024-06-06-15-33-53-819_comgoogleandroidgm-edit-73848902.jpg" alt="DPP Partai Demokrat resmi menyerahkan surat tugas kepada bakal calon Wali Kota Bandung Arfi Rafnialdi di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (5/6) malam." width="100%">
<figcaption>DPP Partai Demokrat resmi menyerahkan surat tugas kepada bakal calon Wali Kota Bandung Arfi Rafnialdi di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (5/6) malam.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPP Partai Demokrat resmi menyerahkan surat tugas kepada bakal calon Wali Kota Bandung Arfi Rafnialdi. Surat tugas itu diserahkan secara langsung oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat Mohamad Handarujati Kalamullah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014732071/bukan-pelatih-lokal-arema-fc-pastikan-tunjuk-juru-taktik-asing-untuk-arungi-liga-1-musim-20242025">Bukan Pelatih Lokal, Arema FC Pastikan Tunjuk Juru Taktik Asing untuk Arungi Liga 1 Musim 2024/2025</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Handarujati menyatakan, berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia, elektabilitas Arfi Rafnialdi sudah masuk lima besar. Meski memang, terdapat hasil survei dari Partai Golkar bahwa elektabilitas Arfi Rafnialdi di bawah Atalia Praratya dan Edwin Sanjaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya kalau kita melihat perubahan konstelasi, sangat memungkinkan beliau (Kang Arfi) meraih survei paling tinggi di internal Partai Golkar,&rdquo; kata Handarujati kepada wartawan, Kamis (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang akrab disapa Andru itu meyakini, Atalia dan Edwin tidak ikut ambil bagian dalam Pilkada di Kota Bandung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila Bu Atalia dan Pak Edwin memang tidak maju, itu menjadi kans yang sangat besar tentunya buat Partai Demokrat mengusung Kang Arfi untuk bisa memenangkan pilkada di Kota Bandung,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andru menilai, Kang Arfi sebagai salah seorang figur unggulan untuk menjadi pemimpin masa depan di Kota Bandung. Karena itu, DPD Partai Demokrat Jawa Barat ikut mendorong Kang Arfi mendapat surat tugas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah DPP Partai Demokrat sudah mengeluarkan surat tugas untuk Kang Arfi sebagai bakal calon wali kota yang akan maju di Kota Bandung,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andru menyampaikan bahwa komunikasi sudah dibangun bersama partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mulai Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), sampai Partai Golkar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami merasa optimistis koalisi ini bisa segera terbentuk kemudian bisa segera mendeklarasikan, kemudian (Kang Arfi) masuk kepada tahapan untuk menerima rekomendasi dari partai politik pengusung,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kang Arfi mengaku sudah mendapat tiga tugas untuk bertarung dalam Pilkada Kota Bandung 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama tentunya adalah membangun koalisi. Kemudian juga menyiapkan pasangan calon. Kemudian nanti berkomunikasi dengan partai politik lain,&rdquo; ungkap Arfi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arfi juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari Partai Demokrat. Dia memastikan bakal melakukan langkah strategis sebagai bagian dari persiapan untuk berkontestasi dalam pilkada di Kota Bandung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Oleh karenanya memang komunikasi antar partai politik akan menjadi prioritas,&rdquo; ucapnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

DPP Partai Demokrat resmi menyerahkan surat tugas kepada bakal calon Wali Kota Bandung 2024 Arfi Rafnialdi

DPP Partai Demokrat Serahkan Surat Tugas ke Arfi Rafnialdi untuk Bertarung di Pilkada Bandung 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/IMG_20230901_183758-3450511780.jpg" alt="Kader Partai Demokrat Kabupaten Bogor merobek foto Anies Baswedan di baliho partai sebagai bentuk rasa kekecewaan mereka. (Dok Demokrat Kabupaten Bogor)" width="100%">
<figcaption>Kader Partai Demokrat Kabupaten Bogor merobek foto Anies Baswedan di baliho partai sebagai bentuk rasa kekecewaan mereka. (Dok Demokrat Kabupaten Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bukan hanya pengurus DPP Partai Demokrat yang kecewa terhadap Anies Baswedan. Beberapa kader partai di daerah juga menanggung kekecewaan yang besar. Banyak kader partai Demokrat yang menganggap Anies Baswedan berkhianat lantaran dirinya bakal dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor meluapkan rasa kekecewaannya dengan merobek semua foto Anies Baswedan yang terpampang di atribut partai. "Perilaku mengambil keputusan tanpa konfirmasi dengan teman seperjuangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen perjuangan," kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita kepada wartawan, dikutip dari RBG pada Jumat (1/9). Tak cukup di situ, pria yang sering disapa Dechan ini memerintahkan seluruh ranting untuk merobek gambar Anies Baswedan dari atribut Partai Demokrat. Aksi itu adalah bentuk rasa kecewa yang dirasakan DPC Demokrat Kabupaten Bogor atas sikap Anies Baswedan yang memilih Cak Imin. "Mulai detik ini dan hari ini, kami menolak tegas bekerjasama dan bersinergi dengan pengkhianat. Oleh karenanya, saya instruksikan kepada semua struktural Partai Demokrat, berikut para Bacaleg dan relawan Demokrat untuk mencopot semua foto ARB di semua baliho, banner, dan alat peraga lainnya di Kabupaten Bogor," jelasnya.

Bukan hanya pengurus DPP Partai Demokrat yang kecewa terhadap Anies Baswedan. Beberapa kader partai di daerah juga menanggung kekecewaan.

Merasa Dikhianati, Wajah Anies Baswedan Dirobek dari Spanduk Partai Demokrat Kabupaten Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Pidato-Politik-AHY-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politikdi Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politikdi Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya kubu Moeldoko untuk memerkarakan kepengurusan Partai Demokrat di bawah nakhoda Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ternyata masih berlanjut. Kalah di tingkat kasasi, kini kubu Moeldoko telah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Dalam konferensi pers kemarin (3/4), AHY mengaku sudah mendapat informasi sejak Maret lalu. &rdquo;PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA dengan Nomor Perkara No 487 K/TUN/2022 yang telah diputus pada tanggal 29 September 2022,&rdquo; ujarnya di kantor DPP Partai Demokrat. Sebelumnya, pada 2021, kubu Moeldoko sempat berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Mereka menggelar konferensi luar biasa (KLB) tandingan di Sumatera Utara. Namun, upaya itu gagal setelah berbagai upaya hukum memenangkan kepengurusan Demokrat versi AHY. Kendati menyayangkan langkah PK tersebut, AHY menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan perlawanan. Dia menyatakan melalui kuasa hukum sudah menyampaikan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK itu. Anak sulung mantan Presiden SBY tersebut optimistis pihaknya akan kembali menang. &rdquo;Pengalaman empiris menunjukkan, sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat,&rdquo; imbuhnya. AHY menilai tidak ada satu pun celah atau jalan bagi kubu Moeldoko untuk memenangi PK. Meski demikian, pihaknya tetap mengantisipasi segala kemungkinan. Sebab, AHY menilai situasi hukum sedang bermasalah. Dia mencontohkan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di luar dugaan memutuskan Pemilu 2024 ditunda. AHY khawatir PK kali ini disusupi kepentingan politik. Terlebih, dari sisi waktu, PK diajukan sehari setelah Demokrat menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Dia juga menduga ada upaya untuk membubarkan Koalisi Perubahan. &rdquo;Tentu saja salah satu caranya dengan mengambil alih Partai Demokrat,&rdquo; ungkapnya. AHY berharap MA menyikapi persoalan itu secara objektif, adil, dan jauh dari tekanan. &rdquo;Semoga yang mulia istiqamah dan menolak segala bentuk intervensi politik,&rdquo; pungkasnya. Saat dikonfirmasi, Moeldoko enggan menanggapi pengajuan PK tersebut. Termasuk novum atau bukti baru yang digunakan. &rdquo;Ora ngerti (tidak mengerti, Red) aku urusannya,&rdquo; ujar pria yang juga menjabat kepala staf kepresidenan itu. Ditanya soal langkah AHY yang akan melawan PK, mantan panglima TNI tersebut juga menjawab singkat. &rdquo;Terserah aja,&rdquo; ucapnya. (far/lyn/c9/hud)

Upaya kubu Moeldoko untuk memerkarakan kepengurusan Partai Demokrat di bawah nakhoda Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono masih berlanjut.

Polemik di Demokrat Masih Berlanjut, Kubu Moeldoko Ajukan Peninjauan Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Agus-Harimurti-Yudhoyono-Dery-Ridwansah-4-5.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan konfrensi pers di DPP Demokrat Jakarta, Rabu (31/3/2021). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara resmi menolak Partai Demokrat hasil KLB dengan Ketua Umum Moeldoko. P</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memimpin langsung pendaftaran Partai Demokrat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (5/8). AHY dan rombongan berencana bertolak dari kantor DPP Partai Demokrat ke KPU pukul 13.30 WIB.  ”Pendaftaran dipimpin langsung Ketum AHY dan jajaran dan bertolak dari kantor DPP setelah jumatan, tepatnya pukul 13.30 WIB menuju KPU,” ujar Herzaky kepada wartawan, Jumat (4/8).  Ketum AHY, kata Herzaky, rencananya didampingi Sekretaris Jenderal Teuku Riefky H., Bendahara Umum Renville Antonio, Wasekjen Agust Jovan Latuconsina, Direktur Eksekutif Sigit Raditya, Kasatgas Verifikasi Politik Partai Demokrat yang juga Wasekjen Andi Timo P., dan jajaran pengurus lain.  AHY memimpin langsung pendaftaran untuk menunjukkan komitmen kuat dan keseriusan Partai Demokrat dalam mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2024, yang merupakan momentum penting dalam perjalanan bangsa.  ”Pemilu, sebagaimana yang sering disampaikan Ketum AHY dalam berbagai kesempatan, merupakan salah satu elemen terpenting dalam demokrasi. Pemilu juga menjadi barometer kedaulatan rakyat, guna menentukan masa depan kepemimpinan bangsa,” tegas Herzaky.  ”Karena itu, pemilu selalu menghadirkan harapan akan perubahan dan perbaikan, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi,” tambah dia.  Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, Partai Demokrat yang pada tahun ini genap berusia 21 tahun, menyambut Pemilu 2024 dengan penuh suka cita. Selain itu, partai berlambang bintang mercy itu akan mengawal proses demokrasi ini dengan serius dan benar.  ”Demokrat berharap kita semua bisa meletakkan Pemilu 2024 dalam konteks membangun peradaban bangsa, dengan pilar demokrasi yang semakin kuat dan dewasa. Bukan malah semakin menurun seperti halnya demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir,” ucap Herzaky.

AHY Akan Pimpin Pendaftaran Partai Demokrat Jadi Calon Peserta Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220521-WA0007.jpg" alt="Bayu Airlangga (kanan) bersama Ketua Golkar Jatim Sarmuji." width="100%">
<figcaption>Bayu Airlangga (kanan) bersama Ketua Golkar Jatim Sarmuji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memproses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Jawa Timur Bayu Airlangga. Sebab, Bayu sudah menyatakan keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan partai politik lain.  ”Pasti PAW. Sedang diproses pengurus DPD,” ujar Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Sabtu (28/5).  Bayu Airlangga sebelumnya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim yang tercatat sebagai legislator periode 2019–2024 dari daerah pemilihan XI meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Nganjuk. Bayu Airlangga juga pernah menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim.  Pada musyawarah daerah awal 2022, Bayu bersaing dengan Emil Elestianto Dardak yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Jatim untuk menjadi ketua DPD Demokrat Jatim. Keputusannya, DPP Partai Demokrat memilih Emil Dardak dan membuat Bayu Airlangga pindah ke partai politik lain.  Secara terbuka, Bayu yang juga menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo itu menemui Ketua DPD Golkar Jatim Sarmuji sekaligus menyatakan diri bergabung dengan Partai Golkar.  Menurut Herman Khaeron, dinamika di internal partai sudah berakhir dan tidak mempermasalahkan kepindahan salah satu politikus mudanya ke partai lain. ”Kami tidak merasa kehilangan. Spirit kami yaitu mati satu, Insya Allah tumbuh seribu,” ucap Herman.  Sebelumnya, Bayu Airlangga memutuskan bergabung dengan Partai Golkar setelah menjalin komunikasi secara intensif dengan pengurus. Dia juga mengaku memiliki pertimbangan khusus untuk bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut dan siap mengikuti instruksi terkait langkah politik ke depan, khususnya menjelang Pemilihan Umum Serentak 2024.  Secara pribadi, Bayu mengatakan sudah menyiapkan diri maju dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dan maju sebagai calon anggota DPR.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

DPP Demokrat Proses PAW Anggota DPRD Jatim Bayu Airlangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649944288440.jpg" alt="Ilustrasi Partai Demokrat. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Demokrat. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPC Partai Demokrat Mojokerto minta DPP menunda pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Permintaan itu disampaikan karena peraturan organisasi (PO) Musda Demokrat Jatim bermasalah.  Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono menilai pelantikan Emil Dardak tidak sah. ”Pasca Musda, hakekatnya sudah selesai karena amanat AD/ART. Tapi apakah bisa pelantikan dilakukan? jawabannya jelas belum. DPP harus menyelesaikan dulu payung hukum Musda yaitu PO yang berdasar AD/ART, kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan,” papar Ayub pada Kamis (14/4).  Ayub menjelaskan, Musda Demokrat yang digelar tidak hanya di Jatim sudah tidak sesuai AD/ART. Jika Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih nekat melantik Emil Dardak, sama saja melanggar aturan partai.  ”Musda kan sudah tidak sesuai AD/ART, DPP harus menyelesaikan, khususnya di Jatim dengan sebaik-baiknya. Dilihat itu PO, agar dicermati, apakah benar bisa pelantikan. Legal standing partai yaitu AD/ART, kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahannya PO. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan,” jelas Ayub.  Bila pelantikan tetap dilakukan, Ayub menilai AHY bertindak tidak sesuai dengan semangat Partai Demokrat yang harus tunduk dan patuh pada aturan. ”Musda yang menetapkan Emil Dardak, kalau masih nekat melantik, berarti DPP Demokrat melanggar aturan yang dibuat sendiri. Menurut saya aib sekali kalau itu terjadi. Karena dibuat sesuatu yang tidak sesuai ketentuan, sangat amat merugikan Demokrat, semua akan bersedih dengan kondisi itu,” terang Ayub.  Ayub menegaskan, payung hukum organisasi kepartaian adalah AD/ART. Ketum dan jajaran petinggi DPP Demokrat diminta mematuhi aturan tersebut.  ”Pelantikannya tidak sah, karena payung hukum ditabrak DPP. Kalau itu sampai ditandatangani keputusan pelantikan, apa Ketum itu baca tidak, benar atau tidak, harus diteliti detail, itu sebuah kecerobohan AHY. Kalau nekat dilantik, bisa jadi ini pengurus ilegal, tidak sejalannya PO dan AD/ART,” ucap Ayub.  Hal serupa disebutkan Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang. Dia mencatat terlalu banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim. Menurut dia, AHY ceroboh dalam mengelola Partai Demokrat Jatim.  ”Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasar AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga,” kata Joshua.  Dia mempertanyakan kemampuan AHY dalam mengatur partai. AHY dinilai tak sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi ketua umum.  ”Pertanyaannya, ketum paham gak terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, mestinya ketum mengelolanya bukan awur-awuran,” ujar Joshua.  Tidak hanya itu, Joshua melihat keganjilan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda. ”Penyampaian hasil Musda dinyatakan oleh Sekjen dan BPOKK, bukan dari ketum. Ini keputusan politis terkait partai di Jatim ke depannya, bagaimana bisa mengumumkan seperti orang jagongan di peternakan kuda, apa ini keputusan resmi partai, ini jadi aneh,” ungkap Joshua.  Joshua menambahkan, apa yang diputuskan DPP sangat bersebrangan dengan akar rumput di Jatim. Dia juga menilai, AHY tidak pernah berkomunikasi dengan kader di bawah.  ”Ini kok sangat tidak profesional, partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahap Musda dilalui cara yang tidak wajar. DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar Musda untuk kepentingan partai, tapi mendudukkan orang, ini yang gak boleh,” kata Joshua.

Demokrat Mojokerto Minta Pelantikan Pengurus Jatim Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPP Partai Demokrat menurunkan dua elitenya ke Kota Medan. Yaitu, Ketua Bappilu Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng. Mereka mendorong ASN, TNI, dan Polri tetap netral agar Pilwali Medan tetap berlangsung meriah dan fair.  Andi Arief menyebut Pilwali Medan menjadi perhatian nasional karena salah satu kontestannya Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi.  “Kami berkeliling ke Medan untuk memastikan kemenangan untuk pasangan yang kami usung, Akhyar-Salman menang di Kota Medan,” kata Andi Arief di Posko Tim Pemenangan Akhyar-Salman (Aman), Rabu (21/10).  Andi Arief berharap pelaksanaan Pilwali Medan berjalan fair, aman, dan aparat netral. Supaya masyarakat lebih baik. “Di sini ada potensi yang cukup besar dan kita berharap pilkada di Medan fair,” ucapnya.  Andi Mallarangeng menambahkan, kehadirannya ke Medan untuk memastikan mesin Partai Demokrat dari dari pengurus DPD Partai Demokrat, DPC, DPAC di kecamatan dan hingga ke ranting-ranting bergerak dengan baik.  “Relawan terus bergerak bekerja secara sukarela memenangkan Akhyar-Salman. Ada juga sistem door to door menyapa masyarakat, dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan. Alhamdulillah, sambutan masyarakat luar biasa,” katanya.  Adapun relawan yang mendukung pasangan AMAN di Pilwali Medan berasal dari beragam komunitas. Mulai dari kelompok agama, tokoh masyarakat dan adat, komunitas etnis, komunitas profesi, buruh, ojek online, emak-emak dan milenial  Mantan Juru Bicara SBY itu menyatakan, Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi juga menolak UU Omnibus Law. “Jalannya kebijakan Demokrat dan PKS sudah benar, dan masyarakat sudah mendukungnya. Jika Anda menolak Omnibus Law di Medan, maka pilihlah pasangan AMAN, supaya Medan Aman, dan Insya Allah negeri akan Aman,” ucapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qWs0upAY2WI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Duo Andi dari DPP Demokrat Turun, Dorong Pilwali Medan Berjalan Fair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polisi-dalami-sosok-perempuan-saat-penggerebekan-kamar-andi-arief_m_.jpg" alt="Pihak manajemen Hotel Menara Peninsula memberikan keterangan resmi terkait kronologi penangkapan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief." width="100%">
<figcaption>Pihak manajemen Hotel Menara Peninsula memberikan keterangan resmi terkait kronologi penangkapan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat Andi Arief diamankan polisi ketika berada di Hotel Menara Peninsula, Slipi Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Senin (4/3). Saat ditangkap Andi tengah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Sebelum melakukan penangkapan, polisi menggeledah sebuah kamar hotel nomor 1214 di lantai 12 sejak Minggu (3/3) pukul 20.50 WIB hingga Senin (4/3) sekitar pukul 01.00 WIB. Kamar itu disebut-sebut ditempati <a href="https://www.jawapos.com/tag/andi-arief" target="_blank">Andi Arief</a>. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Tim Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengumpulkan sejumlah barang bukti dari kamar hotel yang dihuni Andi Arief itu. Di antaranya, sejumlah bungkus rokok, botol minuman, serta alat isap. Termasuk kloset yang dibongkar untuk mencari barang bukti alat isap sabu yang dibuang. Tak hanya itu, beredar foto saat penggeledahan oleh pihak kepolisian. Barang bukti tersebut termasuk satu paket bungkus kondom yang masih tertutup. Foto lain pun menunjukkan adanya sosok perempuan yang mengenakan pakaian blus&nbsp;sleeveless berwarna pink dengan celana jins ketat berwarna biru. Dari informasi tersebut, pihak manajemen Hotel Menara Peninsula enggan membeberkan dengan siapa Andi Arief menyewa kamar hotel. Termasuk sosok perempuan dalam foto yang beredar. "Sejauh ini kami belum mendapatkan klarifikasi dari polisi. Tapi yang bisa kami sampaikan adalah betul bahwa semalam ada datang dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan," ujar PR Manager Hotel Menara Peninsula, Elizabeth Ratna Sari saat memberikan keterangan resmi, Senin (4/3). Namun mengenai detail siapa yang berada di dalam kamar maupun target operasinya, pihak hotel enggan berkomentar. Menurutnya hal itu bukan kewenangan hotel untuk memberikan informasi tersebut. Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal menyatakan bahwa saat ditangkap Andi Arief hanya seorang diri saat penggeledahan dan penangkapan. Kendati demikian, bisa jadi ada fakta-fakta lain termasuk kejadian sebelum penggerebekan. Menurutnya, fakta lain akan terungkap setelah dilakukan pengembangan atas kasus ini. "Pada saat penggerebekan, cuma satu, Saudara AA. Bahwa nanti berkembang, ya sebelumnya ada siapa dan lain-lain, akan kami sampaikan nanti. Kan sedang pemeriksaan sekarang," kata Iqbal.

Polisi Dalami Sosok Perempuan Saat Penggerebekan Kamar Andi Arief

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dpp partai demokrat

Berita Terkini