<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/PASAR-BUAH-3975401706.jpg" alt="Penampakan pasar buah Tanjung Sari, Surabaya. (Foto: Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>Penampakan pasar buah Tanjung Sari, Surabaya. (Foto: Radar Malang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memastikan akan memeriksa perizinan empat stan pasar buah di Jalan Tanjung Sari. Langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas dugaan pasar yang beroperasi tanpa izin dasar yang lengkap. Sekretaris DPMPTSP Kota Surabaya Lasidi menjelaskan, keempat pasar buah itu memang sudah beroperasi lama. Namun demikian, tidak ada perbedaan perlakuan dengan usaha lain yang sudah melengkapi izinnya. Jika terbukti tidak memiliki izin lengkap, Pemkot akan mengambil langkah tegas. Di sepanjang Jalan Tanjung Sari terdapat empat pasar buah yang beroperasi. Yakni di persil 36, 47, 74, dan 77. Keempatnya berjualan secara grosir maupun ecer. Tahun 2020 lalu, Satpol PP pernah menertibkan pasar buah nomor 77 dan 74. &ldquo;Tentunya kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinkopumdag),&rdquo; ujarnya. Lasidi meminta pengelola pasar bisa menyesuaikan izin sesuai peruntukannya. &ldquo;Kami akan cek satu per satu kekurangan apa nanti,&rdquo; tegasnya. (ata/gal) &nbsp;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkot Surabaya memastikan akan memeriksa perizinan pasar buah di Jalan Tanjung Sari.

Pemkot Cek Izin Empat Pasar Buah di Tanjung Sari, Pernah Ditertibkan Satpol PP pada tahun 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/18/Untitledw-2625607691.jpg" alt="Lawson Embong Malang Surabaya disegel Satpol PP Surabaya." width="100%">
<figcaption>Lawson Embong Malang Surabaya disegel Satpol PP Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setelah penantian hampir sebulan, Lawson Embong Malang Surabaya bakal buka kembali. Setelah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya menyampaikan bahwa seluruh perizinan untuk Lawson Embong Malang tuntas. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Eringgo Perkasa mengatakan, seluruh berkas perizinan sudah beres. Namun, masih kurang satu. &rdquo;Kurang pembayaran retribusi saja ini. Kalau sudah bayar retribusi, prosesnya sudah beres kok. Proses IMB yang sesuai peruntukkan sudah tuntas,&rdquo; jelas Eringgo kepada JawaPos.com. Eringgo menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha yang membuka usaha di Surabaya. Dia menyampaikan, Pemkot Surabaya beri karpet merah untuk seluruh pelaku usaha. Lawson Embong Malang Surabaya menjadi satu-satunya Lawson yang berdiri sendiri. Berbeda dengan Lawson lain yang menempel di minimarket, yang memang masih satu perusahaan. Salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Lawson Embong Malang Surabaya, menyewa tempat dengan biaya perkiraan Rp 5 miliar per 5 tahun. Bangunan yang sekarang disegel itu berdiri tepat di samping Alfamart dan sederet dengan Indomaret. &rdquo;Dua bangunan itu yang dipakai sama Lawson Embong Malang Surabaya. Dulu sebelum ini dipakai perkantoran tapi sudah lama sekali,&rdquo; ujar dia. Sementara itu, Sukri, salah seorang pedagang makanan yang lama bekerja di kawasan rumah kantor (rukan) di Embong Malang Surabaya mengaku, kesal dengan aroma tidak sedap dari belakang rukan di tempat pembuangan sementara (TPS). Diduga aroma tidak sedap itu dari limbah sisa makanan milik Lawson Embong Malang. &rdquo;Setiap hari dibuang di situ (paling belakang rukan),&rdquo; ungkap Sukri. Lawson Embong Malang Surabaya menjual produk olahan makanan khas Korea Selatan. Seperti udon, shrimp ball, hingga fish ball. Sebelumnya, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa mengatakan, sebetulnya Lawson Embong Malang sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) restoran risiko rendah. Nah, di PP 5 2021 pasal 4 disampaikan bahwa pelaku usaha wajib memiliki dua hal. Yakni, NIB dan persyaratan dasar seperti Surat Keterangan Rencana Kota Surabaya (SKRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rekomendasi lingkungan, tata drainase, hingga sertifikat laik fungsi (SLF). &rdquo;Nah, ketika belum memiliki IMB ya harus dibenarkan dulu karena sudah ada regulasinya peraturan presiden. Kami gelarkan karpet merah untuk para pelaku usaha di Surabaya. Supaya iklim usaha di Surabaya ini makin positif dan terkontraksi dengan baik,&rdquo; jelas Erringgo. Lawson Embong Malang sudah mempunyai IMB tapi tidak sesuai peruntukan. Yaitu, IMB perkantoran dan pertokoan. Sementara praktik di lapangan, Lawson Embong Malang berusaha bukan untuk perkantoran atau pertokoan. &rdquo;Kami gayung bersambut, kami lihat Lawson Embong Malang cukup kooperatif juga. Maka, kami berkewajiban membantu, gampang kok mengurus IMB itu nggak sampai berbulan-bulan. Sebentar lagi juga buka, karena mereka langsung mengurus,&rdquo; terang Erringgo.

Lawson Embong Malang Surabaya bakal buka kembali setelah DPMPTSP Surabaya menyampaikan bahwa seluruh perizinan tuntas

Hore, Pemkot Surabaya Sampaikan Izin Lawson Embong Malang Sudah Selesai, Kurang Ini Saja

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/Untitledq-3313423834.jpg" alt="Lawson Embong Malang disegel Satpol PP Surabaya karena tidak memenuhi perizinan." width="100%">
<figcaption>Lawson Embong Malang disegel Satpol PP Surabaya karena tidak memenuhi perizinan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Belum genap setahun, Lawson Embong Malang Surabaya disegel Satpol PP Surabaya. Penyegelan Lawson Embong Malang Surabaya itu banyak disayangkan warga Surabaya. Salah satunya Michael Surya. Michael mengatakan, Lawson Embong Malang menjadi satu-satunya Lawson yang berdiri sendiri tanpa bergabung dengan Alfamart atau Alfamidi. &rdquo;Ya sayang banget, lokasinya di Lawson Embong Malang Surabaya juga strategis dekat jalan sama perkantoran mal,&rdquo; tutur Michael. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa mengatakan, sebetulnya, Lawson Embong Malang sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) restoran risiko rendah. Nah, di PP 5 2021 pasal 4 disampaikan bahwa pelaku usaha wajib memiliki dua hal. Yakni, NIB dan persyaratan dasar seperti surat keterangan rencana Kota Surabaya (SKRK), izin mendirikan bangunan (IMB), rekomendasi lingkungan, tata drainase, hingga sertifikat laik fungsi (SLF). &rdquo;Nah, ketika belum memiliki IMB ya harus dibenarkan dulu karena sudah ada regulasinya. Kami gelarkan karpet merah untuk para pelaku usaha di Surabaya. Supaya iklim usaha di Surabaya ini makin positif dan terkontraksi dengan baik,&rdquo; jelas Erringgo saat dihubungi. Lawson Embong Malang sudah mempunyai IMB tapi tidak sesui peruntukan. Yaitu, IMB perkantoran dan pertokoan. Sementara praktik di lapangan, Lawson Embong Malang berusaha bukan untuk perkantoran atau pertokoan. Saat IMB tidak sesuai apa dampak terhadap Kota Surabaya? Maka dampak yang signifikan adalah terhadap pengeluaran pajak yang harus dibayarkan pemilik atau pelaku usaha kepada Surabaya. &rdquo;Kapan hari SKRK baru, IMB baru juga seminggu selesai. Kita sudah ngomong ke Lawson ya memang secara perizinan sudah lengkap tapi secara persyaratan dasar. Kami gayung bersambut, kami lihat Lawson Embong Malang cukup kooperatif juga. Maka, kami berkewajiban membantu, gampang kok mengurus IMB itu nggak sampai berbulan-bulan. Sebentar lagi juga buka, karena mereka langsung mengurus,&rdquo; terang Erringgo. Erringgo menyebutkan, mengurus IMB butuh waktu lebih kurang 4-5 hari kerja. Apabila Lawson Embong Malang sudah mengantongi semua dokumen termasuk IMB, baru boleh membuka gerai kembali. Erringgo menegaskan, sudah kewajiban Pemkot Surabaya membantu semua pelaku usaha untuk mengurus dokumen perizinan. Hal itu wujud dari pelaksanaan dan kepatuhan Surabaya terhadap UU Cipta Kerja. Lawson Embong Malang Surabaya ditutup dan disegel Satpol PP Surabaya. Keberadaan Lawson Embong Malang Surabaya yang disegel garis kuning itu menyita perhatian publik yang melintas.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya menyatakan, Lawson Embong Malang bisa dibuka kembali dengan syarat semua perizinan dipenuhi

Kabar Bahagia, Lawson Embong Malang Surabaya Buka Sebentar Lagi Asal…

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-31-at-09.03.09.jpg" alt="Kunjungan wisman ke Kota Pahlawan dapat memberikan dampak ekonomi UMKM Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kunjungan wisman ke Kota Pahlawan dapat memberikan dampak ekonomi UMKM Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Selama Ramadan (bulan puasa) iklim investasi di Surabaya terkerek positif. Masih ada usaha-usaha baru yang tumbuh. Hal itu diakui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya. Kepala DPMPSTP Surabaya Dewi Soeriyawati mengatakan, berdasar catatan dari sistem, nomor induk berusaha (NIB) yang terbit di Surabaya selama Ramadan mencapai ribuan. Angka tepatnya 3.298 NIB. &rdquo;Kalau sebelum Ramadan angka NIB di Surabaua yang terbit sekitar empat ribuan. Tapi, tren usaha di Surabaya terasa positif kok,&rdquo; terang Dewi. Dari angka tiga ribu NIB Surabaya yang terbit itu, lanjut Dewi, sektor perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan hingga minuman menduduki paling atas. Lalu, yang kedua, ada sektor usaha rumah atau warung makan. &rdquo;Kemudian yang ketiga perdagangan besar berbagai macam barang. Untuk perdagangan eceran pakaian ada di posisi keempat,&rdquo; ujar Dewi Soeriyawati. &rdquo;Di posisi kelima ada NIB dari industri produk roti dan kue di Surabaya juga banyak,&rdquo; imbuh Dewi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, akan berupaya memberikan ruang selebar-lebarnya bagi seluruh investor untuk ikut membangun iklim bisnis di Surabaya. Namun, pihaknya juga berkomitmen untuk mengerek seluruh pelaku UMKM. &rdquo;Saya akan berusaha mati-matian untuk seluruh UMKM di Surabaya. Banyak UMKM yang kami libatkan di banyak event Surabaya,&rdquo; ucap Eri.

DPMPTSP Surabaya menyatakan, berdasar catatan dari sistem, nomor induk berusaha (NIB) yang terbit selama Ramadan mencapai 3.298 NIB

Di Surabaya, Ribuan Pelaku Usaha Tumbuh Selama Bulan Puasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/eri-saat-sidak-di-siola_1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya, Jumat (18/2). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya, Jumat (18/2). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu target Pemkot Surabaya adalah pelayanan publik sebisanya harus dekat dengan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan membangun lagi mal pelayanan publik (MPP) berskala mini. Harapannya, hal tersebut bisa memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.  Pelayanan yang terintegrasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) kini baru terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Sementara itu, lingkup lain yang lebih kecil bisa dijangkau melalui gawai. Namun, hal tersebut dirasa masih kurang maksimal, apalagi bagi warga yang kesulitan menyesuaikan dengan teknologi.  Rencana memperluas jangkauan MPP pun dilakukan. Ada tiga lokasi yang sudah ditetapkan untuk dibangun sarana tersebut. Lokasinya pun dipilih yang strategis dan dekat dengan pusat kegiatan warga.  ’’Rencananya tahun ini akan dibangun di Surabaya Selatan di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), Taman Pakal di Surabaya Barat, dan Taman Nambangan di Surabaya Utara,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya Dewi Soeriyawati.  Dewi menyebut penambahan pusat layanan itu merupakan keinginan wali kota untuk pemerataan ke akses layanan di seluruh wilayah. Misalnya, terkait kependudukan hingga perizinan, mereka yang berada di Surabaya Barat tidak perlu jauh-jauh ke MPP di Siola. Lokasi yang strategis juga dipilih yang bisa diakses transportasi umum.  ’’Namun, nanti konsepnya tidak seperti MPP yang terdapat banyak instansi lain juga. Yang diutamakan adalah layanan dari Pemkot Surabaya. Karena itu, namanya MPP mini,” jelasnya.  Sementara itu, Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Krestian Maharhandono menyebut pembangunan tiga sarana itu belum bertahan. Saat ini masih tahap proses lelang pengerjaan. Targetnya, bulan depan lelang telah selesai.  ’’Dua minggu lagi baru masuk ke sistem lelang. Untuk anggarannya, masing-masing tempat sekitar Rp 1 miliar,” ujarnya.  Iman menyebut tiga tempat itu didesain lebih sederhana. Kapasitas layanan juga tidak sebesar di Siola. Namun, tetap didesain senyaman-nyamannya, seperti kursi tunggu hingga ruang rapat.  ’’Seperti di MPP Pakal, kami sediakan ruang bermain anak, laktasi, hingga ruang khusus pengaduan. Desain yang dibuat juga ramah lingkungan,” jelasnya.  Konter layanan juga didesain dengan adanya pemisah antara petugas dan warga. Karena itu, dalam desain MPP mini ini, layanan layaknya di bank. Tidak ada sekat antara petugas dan warga sehingga bertemu petugas layaknya ngobrol santai dan terbuka.  BUAT MAL PELAYANAN PUBLIK DI MANA-MANA  - Saat ini baru ada dua MPP di Surabaya, yakni MPP Siola dan MPP Menur.  - Penambahan MPP bertujuan untuk memperluas akses layanan publik yang mudah dijangkau warga di semua kawasan.  - Lokasi yang dipilih strategis sehingga bisa dijangkau oleh transportasi umum.  - Pemkot ingin merombak wajah pelayanan publik lebih modern, tidak kalah oleh layanan di sektor swasta.  - Semua layanan yang serba-online dan paperless akan diterapkan di MPP mini.

Pemkot Surabaya Bangun Mal Pelayanan Publik Mini di Tiga Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/aset-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi pengelolaan aset dengan menerapkan perencanaan keuangan yang baik. Pixabay" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengelolaan aset dengan menerapkan perencanaan keuangan yang baik. Pixabay</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Investasi di Surabaya terus bergeliat sepanjang 2022. Total angka investasi yang masuk mencapai Rp 34,90 triliun. Selain penanaman modal dalam negeri (PMDN), Surabaya juga mencatat investor asing dengan nilai yang cukup tinggi.  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya mencatat ada kenaikan 19,45 persen investasi di Surabaya dibandingkan 2021. Itu lompatan yang cukup besar di tengah setahun masa pemulihan ekonomi.  Investor luar negeri juga belum melupakan Surabaya dari target utama mereka. Pada 2022, investasi asing yang masuk mencapai Rp 2,52 triliun. Nilai itu terealisasi melalui 339 proyek yang berjalan di Surabaya.  ’’Catatan kami bidang usaha listrik, gas, dan air yang paling besar nilainya. Meskipun hanya dua proyek, angka investasinya mencapai Rp 1,03 triliun,’’ ujar Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati.  Persebaran investasinya pun merata. Paling besar lokasinya di Kecamatan Benowo. Diikuti wilayah lain seperti Wiyung, Genteng, Wonocolo, dan Wonokromo.  ’’Sedangkan negara investor paling besar adalah Singapura. Kemudian, diikuti Belanda, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia,’’ paparnya.  PMDN juga menunjukkan performa yang tinggi. Dari keseluruhan jumlah investasi, PMDN masih memegang lebih dari 70 persen. Jumlah itu didominasi sektor properti.  Tahun ini kinerja investasi pun terus digenjot. DPMPTSP sudah menyiapkan banyak langkah untuk memasarkan Surabaya menjadi destinasi investasi yang lebih diminati. Baik pemodal dalam maupun luar negeri.  Salah satu sektor yang menunjukkan perkembangan positif adalah sektor kesehatan. Di antaranya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Timur yang dibangun Pemkot Surabaya. Nilai investasinya mencapai lebih dari Rp 150 miliar. Groundbreaking bakal dilakukan pada 2023.  Selanjutnya adalah rumah sakit kelas internasional yang dibangun Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Lokasinya menempati bekas Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI). Faskes tersebut memiliki spesialisasi untuk otak, jantung, dan kanker. Kini proses pengerjaan tengah berlangsung.  Rumah sakit tersebut bakal menjadi faskes yang melayani Indonesia Tengah dan Timur. Kemampuannya diklaim akan memiliki standar yang sama dengan luar negeri.  ’’Lainnya dari swasta. Ada rumah sakit Universitas Surabaya yang sudah mulai berjalan. Ada juga yang masih dalam tahap FS, investornya dari Ciputra,’’ ujar Koordinator Bidang Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hefli Syarifuddin.  Jika iklim investasi seperti itu sudah terbentuk, Surabaya memiliki power yang tidak ada di daerah lain. Hefli mencontohkan soal pasokan listrik. Sepanjang tahun listrik tidak pernah off. Cadangan pembangkit khusus pun dimiliki Surabaya berupa pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS).  Dia menyatakan, bertambahnya fasilitas kesehatan di Surabaya berarti membuka peluang metropolis menjadi medical city. Artinya, mampu mengakomodasi kebutuhan faskes masyarakat. Bonusnya, muncul medical tourism yang turut ramai.  ’’Orang tidak perlu lagi berbicara pengobatan di luar negeri. Fasilitas di sini sudah lengkap. Apalagi yang dibangun mengarah ke spesialisasi kasus kesehatan khusus,’’ katanya. (gal/c6/git)  ---  PENANAMAN MODAL DI SURABAYA  - Realisasi investasi Surabaya pada 2022 sebesar Rp 34,9 triliun.  - Selain situasi pandemi yang kondusif, kemudahan perizinan menjadi faktor pendukung lain.  - Pemkot menargetkan capaian yang lebih tinggi tahun ini.  - Upaya promosi terus dilakukan seperti melalui forum bisnis hingga pameran investasi.  - Sektor properti hingga kesehatan menjadi peluang bagi Surabaya dilirik investor.

Singapura Dominasi Investasi di Surabaya, Terbanyak Pilih di Benowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-17-at-14.34.39.jpg" alt="PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang baru meresmikan Allianz Center Surabaya di Pakuwon Center, Tunjungan Plaza. Istimewa" width="100%">
<figcaption>PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang baru meresmikan Allianz Center Surabaya di Pakuwon Center, Tunjungan Plaza. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya mencatat ada beberapa negara yang berinvestasi di Kota Pahlawan. Di antaranya, Singapura, Belanda, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia.  Kepala DPMPSTP Dewi Soeryawati mengatakan, untuk Singapura menduduki nomor satu terkait nilai investasi. Yakni mencapai Rp 1,311 triliun. Kemudian disusul Belanda dengan nilai investasi Rp 187 miliar.  ”Kalau Tiongkok itu Rp 156 miliar, Jepang Rp 136 miliar, dan Malaysia Rp 133 miliar nilai investasinya,” terang Dewi.  Investasi terkerek, pertumbuhan ekonomi Surabaya juga menggemuk. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur pada kuartal III tahun 2022, Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen (YoY).  Sedangkan Surabaya mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,17 persen pada periode yang sama. Sementara itu, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, perekonomian Jawa Timur triwulan III-2022 yang diukur berdasar produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 700,59 triliun. Kontribusi itu menempatkan Jawa Timur sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua (Q3 2022) di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 25,51 persen.  Salah satu perusahaan yang mendukung potensi besar ekonomi Surabaya dan Jawa Timur PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang baru meresmikan Allianz Center Surabaya di Pakuwon Center, Tunjungan Plaza 5.  Business Director Allianz Life Indonesia Bianto Surodjo mengatakan, peresmian kantor layanan baru menunjukkan keseriusan Allianz dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Surabaya dan Jawa Timur merupakan salah satu kota dan provinsi penting untuk Allianz Indonesia dalam hal meningkatkan pangsa pasar dan penetrasi asuransi.  ”Tentunya untuk mengamankan masa depan masyarakat melalui produk perlindungan,” terang Bianto Surodjo.

Surabaya Menjadi Incaran Investor Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/dpmptsp-surabaya.png" alt="PAHAM KONDISI: Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menjelaskan peta potensi investasi usaha baru, Sabtu (14/1). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PAHAM KONDISI: Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menjelaskan peta potensi investasi usaha baru, Sabtu (14/1). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memberikan optimisme pada perkembangan usaha. Apalagi, Agustus nanti Indonesia ditargetkan sudah berstatus endemi. Para investor pun dipastikan bakal masuk dan membangun usaha.  Salah satu wilayah incaran pengembangan usaha adalah Surabaya. Pada 2023 dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) mencatat proyek besar bakal berjalan. Mulai bidang kesehatan, properti, hingga perhotelan.  Kepala DPMPTSP Surabaya Dewi Soeriyawati optimistis pada 2023 investasi di Surabaya terus berkembang. Utamanya sektor perdagangan dan jasa yang memang pusatnya ada di Kota Pahlawan.  ’’Tahun lalu investasi di bidang perhotelan, restoran, dan properti terus tumbuh,’’ katanya Sabtu (14/1).  Tahun ini perkembangan sektor itu juga bakal berlanjut. Termasuk dari sektor kesehatan, ada rumah sakit baru yang bakal berdiri di Surabaya. Hal tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi warga.  ’’Usaha start-up kami lihat juga potensial. Di beberapa kampus, kami sudah bekerja sama untuk membantu penerbitan nomor induk berusaha (NIB) bagi mereka,’’ ucap Dewi. Menurut dia, banyak mahasiswa yang mendirikan start-up dengan potensi usaha besar.  Sementara itu, hotel dan restoran mulai menata kembali program-program pengembangan usaha. Di tengah ancaman resesi, banyak yang optimistis proyeksi bisnis ke depan bisa merangkak naik. Bahkan, ada yang menilai tahun ini merupakan titik balik setelah bencana Covid-19 melanda dua tahun silam.  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim Dwi Cahyono menyatakan, dua tahun lalu bisnis hotel dan restoran mengalami kondisi terburuk sepanjang sejarah. Bisa dikatakan yang terburuk setelah krisis moneter 1998.  ’’Kami pernah mengalami kondisi terburuk. Tapi, tidak seburuk kemarin (saat pandemi Covid-19, Red),’’ ujarnya.  Di pengujung 2022, para pemilik maupun pengelola hotel dan restoran mencatatkan capaian cukup memuaskan. Okupansi hotel dan restoran rata-rata mencapai 80–90 persen. Itu merupakan capaian terbaik pascapandemi Covid-19.  Kondisi tersebut bertahan hingga pekan ini. Menurut Dwi, itu merupakan pertanda bagus untuk bisnis. Sebab, high season sudah berlalu. Tapi, okupansi hotel dan restoran cenderung masih stabil. Belum ada tren menurun.  Hal itulah yang membuat para pelaku usaha optimistis. Mereka berbondong-bondong membuat program pengembangan bisnis. Baik investasi berupa aset fisik maupun nonfisik atau intangible asset.  Almas Fadil, pemilik salah satu restoran di wilayah Surabaya Barat, menilai banyak investor yang justru tertarik untuk berinvestasi di Surabaya. Dia menyebut salah satu brand yang cabangnya terus bertambah hingga awal tahun ini.  ’’Kenapa? Karena investor melihat Surabaya itu sexy. Daya beli masyarakatnya masih tinggi,’’ terangnya. Daya beli menjadi salah satu tolok ukur orang mau menanamkan modal.  Sementara itu, Ketua DPD Klub Logindo (Kolaborasi Lintas Usaha Bersama Logistik Indonesia) Jawa Timur Christin Adni mengatakan, di tengah ancaman resesi, pihaknya tetap optimistis kondisi ekonomi domestik terus menunjukkan hasil baik. Pada 2022, ekspor-impor mencapai 6,5 juta TEUs.  ’’Tahun ini kami menargetkan adanya kenaikan cukup signifikan. Menembus 7 juta TEUs,’’ ujar Christin. Untuk mencapai target, kolaborasi antar perusahaan pun semakin digencarkan.  Meski demikian, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur Putra Lingga Tan menuturkan, ancaman resesi pada 2023 juga memengaruhi usaha. Pada awal bulan ini, penurunan arus ekspor dan impor mulai terasa. Penurunan mencapai 7 persen. Kondisi tersebut berdampak terhadap para pengusaha jasa angkutan barang.  Aktivitas operasional menurun. Saat ini kendaraan yang beroperasi hanya 50 persen. ’’Penurunan (ekspor-impor) terjadi sejak Desember 2022. Ditambah lagi, banyak jasa angkutan perorangan yang semakin marak. Kondisi itu memperburuk keadaan,’’ kata Lingga Tan. <h3>Jamin Kemudahan, Persingkat Waktu Perizinan</h3> PEMKOT Surabaya memberi berbagai tawaran bagi pemodal agar mau berinvestasi di Surabaya. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya menjamin kemudahan berinvestasi melalui skema perizinan yang singkat. Pengusaha bakal dipandu hingga usaha mereka berjalan.  Daya tawar Surabaya sebagai ladang investasi, terutama sektor dagang dan jasa, memang besar. Namun, ketertarikan investor untuk mau singgah juga melihat kemudahan yang diberikan. Pemkot Surabaya memastikan hal itu telah dilakukan.  Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menyatakan, pengurusan perizinan sekarang semakin luwes. Artinya, siapa pun bisa mengajukan dari rumah. Besar kecil usaha sudah difasilitasi melalui online.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kota-surabaya.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BANYAK PEMINAT: Masih ada proyek pembangunan gedung bertingkat di Jalan HR Muhammad, Sabtu (14/1), Bidang properti, kesehatan, dan perhotelan menjadi sektor paling potensial untuk investasi di Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)  ’’Sekarang semua sudah ditampung dalam online single submission risk based approach (OSS-RBA). Perizinan keluar berdasar tingkat risiko usahanya,’’ ujarnya Sabtu (14/1). Semua persyaratan tinggal di-upload. Pemilik usaha akan mendapat nomor induk berusaha (NIB).  Selain itu, pemkot memiliki Surabaya Single Window (SSW) Alfa. Aplikasi tersebut mengakomodasi semua perizinan yang dikeluarkan daerah. Sebagaimana sertifikat laik fungsi (SLF), surat keterangan rencana kota (SKRK), hingga upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).  ’’Tidak ada proses tatap muka dalam pengajuan itu. Jadi, betul-betul mandiri,’’ kata Erringgo. Hal itu diberikan oleh pemkot sebagai suatu bentuk kepercayaan saat investor hendak menanam modal di Surabaya.  Investor yang datang pun sudah ada tempat khusus bagi mereka konsultasi. Namanya Klinik Investasi yang dikembangkan sejak tahun lalu. Pengusaha bisa tanya apa pun soal investasi di Surabaya di tempat yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) tersebut.  ’’Ada petugas yang siap membantu investor. Sekaligus memahami (kondisi, Red) Surabaya. Kami bantu dari awal hingga usaha jalan,’’ lanjut dia. Saat usaha berjalan pun, pengawasan dan pembinaan terus dilakukan.  Erringgo menjelaskan, daya tarik seperti itu tidak dimiliki semua daerah. Hal tersebut yang sering kali dilihat pengusaha sebagai jaminan mereka bisa berinvestasi tanpa hambatan.  ’’Apalagi, secara infrastruktur, di Surabaya itu sudah lengkap. Mulai aspek dasar seperti kelistrikan hingga air bersih. Sebab, kalau sampai listrik sering mati, ruginya triliunan rupiah. Itu tidak pernah terjadi di Surabaya,’’ terangnya.  Belum lagi dari sisi keamanan, Erringgo menyebutkan, di Surabaya sudah ada Command Center 112. Lengkap dengan perlengkapan penyelamatan yang mumpuni sehingga bisa meminimalkan risiko lain yang tidak diinginkan para pengusaha.  ’’Kami terus tingkatkan kualitas layanan di Surabaya. Agar pemodal yang memiliki banyak pendanaan itu betah di Surabaya. Sehingga perekonomian kita terus terpacu,’’ ujarnya.  CAPAIAN INVESTASI (PMA dan PMDN)  2018: Rp 4,7 triliun  2019: Rp 19,2 triliun  2020: Rp 22,1 triliun  2021: Rp 29,22 triliun  2022: Rp 18,56 triliun (hingga triwulan III)  PMA: Penanaman modal asing  PMDN: Penanaman modal dalam negeri  Sumber: DPMPTSP Surabaya

Bidang Kesehatan, Properti, dan Perhotelan Surabaya Terus Berkembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/surabaya-tumbuh.jpg" alt="POTENSI PEMASUKAN: Dua warga negara asing menikmati jalut pedestrian di kawasan Surabaya Pusat, Sabtu (17/9). Kondisi ekonomi Surabaya terus tumbuh ditandai dengan investasi masuk yang bertambah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>POTENSI PEMASUKAN: Dua warga negara asing menikmati jalut pedestrian di kawasan Surabaya Pusat, Sabtu (17/9). Kondisi ekonomi Surabaya terus tumbuh ditandai dengan investasi masuk yang bertambah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perekonomian Surabaya perlahan terus tumbuh. Kondisi itu ditandai dengan bertambahnya investasi yang masuk ke metropolis. Untuk memberikan fasilitas berusaha yang nyaman, Pemkot Surabaya pun menyiapkan klinik investasi sebagai sarana memudahkan penanam modal mengalokasikan dana mereka.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut keberadaan klinik investasi menunjukkan keseriusan Surabaya untuk menyambut investor yang datang. Pihaknya tidak ingin alur perizinan berjalan dengan cara lama. Yakni, harus mendatangi dinas terkait untuk mendapatkan perizinan. Hal itu justru akan membuat investor kabur.  Perizinan yang berbelit dan informasi yang minim jelas tak bersahabat bagi iklim investasi. Perlahan hal itu dirombak dan diselesaikan melalui klinik investasi.  ’’Saya ingin investasi di Surabaya itu cukup berhenti di DPMPTSP. Termasuk soal perizinannya. Jadi, tidak ada investasi yang datang ke cipta karya (dinas cipta karya dan tata ruang) atau DLH (dinas lingkungan hidup) untuk perizinannya. Ia hanya masuk klinik investasi, selesai semua,’’ katanya.  Menurut dia, investor tidak perlu menemui OPD (dinas) terkait. Yang bergerak justru DPMPTSP. Konsep pelayanan satu pintu itulah yang sekarang dikembangkan dan terus diperkuat.  ’’Ketika orang datang dan mau berinvestasi di Surabaya, terjawab semua di klinik investasi. Punya uang Rp 1 triliun misalnya, petugas bisa menunjukkan apa saja yang bisa ditanam di sana,’’ katanya.  Di klinik investasi, semua informasi lengkap. Mulai aset mana saja yang bisa dikerjasamakan dengan investor hingga wilayah mana yang potensi investasinya cocok dengan investor.  ’’Makanya, di klinik investasi petugasnya harus menguasai tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah, Red), data aset, serta alur perizinan. Sekarang tiga dinas yang memegang datanya itu ada di klinik investasi,’’ ujar mantan ketua Bappeko Surabaya itu.  Koordinator Bidang Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hefli Syarifuddin mengatakan, untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi, pihaknya berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot lainnya hingga organisasi di luar pemkot.  Untuk apa? Menggelar beberapa acara pameran. ’’Menunjukkan potensi-potensi lokal Surabaya yang menggiurkan. Dikenalkan ke para investor, ini loh kekuatan yang bagus,” ujarnya.  Selain melalui pameran, Hefli menambahkan bahwa pihaknya memfasilitasi calon investor di klinik investasi. Dia menyampaikan, siapa pun boleh datang ke klinik investasi di Mal Pelayanan Publik Siola. Di klinik investasi tersebut, calon investor bisa memahami lokasi mana saja yang prospek di metropolis untuk kebutuhan pengembangan investasi.  DPMPTSP menempatkan tim-tim yang expert dalam urusan investasi. Selain pemaparan terkait lokasi yang prospek untuk berinvestasi, para calon investor bisa langsung didampingi untuk pendaftaran nomor induk berusaha (NIB).  Tiap tahun DPMPTSP menguliti sektor-sektor investasi apa saja yang menjadi primadona. Tentunya dengan indikator sektor mana yang mendulang rupiah di Surabaya.  Hefli mengungkapkan karakteristik Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa, maka dua hal itu berpotensi menguatkan nilai investasi di Kota Pahlawan.  Pada triwulan pertama 2022, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengantongi nominal investasi sebesar Rp 6,68 triliun. Investasi terbesar di sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Nilai persentasenya 56,02 persen.  Posisi berikutnya, sektor hotel dan restoran Rp 1,06 triliun. DPMPTSP memprediksi, ke depan nilai investasi sektor pergudangan naik. ’’Kami terus memantau pergerakan nilai investasi semua sektor. Termasuk sektor pergudangan, apalagi di Surabaya ini sektor perdagangan juga kuat,” paparnya. <h3>Pastikan Semua Perizinan Gratis</h3> PERAMPINGAN sistem perizinan banyak dilakukan Pemkot Surabaya dalam setahun terakhir. Semua dipusatkan di dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Perizinan yang masih ada di dinas terpisah sudah ditarik agar alur dan pengawasannya lebih gampang.  Pemkot pun memastikan perizinan-perizinan itu tidak dipungut biaya atau gratis. Sebagaimana sertifikat layak fungsi (SLF), sebelumnya kewenangan ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya. Kini sudah dialihkan ke DPMPTSP sebagai pintu masuknya.  Namun, kajian-kajian dan urusan teknis masih dipegang DPRKPP. ’’Aspek teknis tetap ada di setiap OPD. Misalnya, untuk aspek kesehatan, hubungannya dengan dinas kesehatan. Tapi kemudahannya, pemilik usaha tidak perlu muter karena semua melalui satu koridor di DPMPTSP,’’ ujar Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad.  Dia menyatakan, untuk SLF pun, semua pengurusan gratis. Pemkot Surabaya sejak awal memang tidak memungut biaya untuk hal itu. Bahkan, sekarang SLF pun dipermudah dengan adanya SLF bersyarat. Investor pun pasti akan semakin mudah datang ke Surabaya.  ’’SLF bersyarat itu maksudnya bangunan memungkinkan untuk memegang SLF lebih dulu. Ini pun hanya berlaku satu tahun. Sebab, selama jangka waktu itu, syarat-syarat lain harus dipenuhi pemilik bangunan,’’ kata Irvan.  Koordinator Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menambahkan, di DPMPTSP pun saat investor sudah memiliki niat untuk masuk, fasilitas pendampingan akan diberikan. Penanaman modal dibuat nyaman dengan adanya paket perizinan yang sudah disiapkan.  ’’Misalnya, mau investasi di apartemen atau hotel, kebutuhannya apa saja sudah di-list. Investor tinggal menyiapkan kebutuhannya seperti berkas yang harus disiapkan. Baik itu SLF, amdal, ataupun kajian lalu lintas. Nanti didampingi sampai selesai,’’ ujarnya.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menambahkan, untuk perizinan, pihaknya sudah memastikan bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan. Misalnya SLF, dia memastikan semuanya gratis. Sebab, di sana Pemkot Surabaya bertugas memastikan apa saja yang ada di gedung sesuai dengan perencanaan.  ’’Untuk SLF, nggak ada biaya yang ditarik pemerintah. SLF itu berdasar yang dipantau, hanya ada ya atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, ya nggak dikeluarkan SLF-nya,’’ terangnya. <h3>Dinas Penanaman Modal Perlu Berkolaborasi dengan PD-BUMD</h3> KINERJA permodalan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) mendapat sorotan dari legislator. Dinas yang mengurusi masalah investasi itu harus mampu memfasilitasi para penanam modal yang masuk ke Kota Pahlawan.  Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno berharap tahun depan DPMPTSP bisa berkolaborasi dengan perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia mengungkapkan, DPMPTSP bisa memfasilitasi calon-calon investor untuk memberikan investasi. Misalnya, di PD Pasar Surya (PDPS).  ’’PDPS punya 67 pasar yang mungkin bisa bekerja sama dengan investor-investor,’’ kata Anas kepada Jawa Pos. Selain itu, DPMPTSP bisa terus memonitor perkembangan investasi di metropolis. Sektor-sektor mana saja yang berpotensi dikembangkan.  Di sisi lain, anggota komisi B Zuhrotul Mar’ah menilai tantangan capaian investasi Surabaya pada tahun depan harus ditingkatkan. Menurut dia, yang tak kalah penting adalah serapan tenaga kerja. Realisasi investasi tinggi perlu diimbangi dengan serapan tenaga kerja lokal.  Politikus PAN itu menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2021 berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) masih 9,68 persen. Dari angka itu, sekitar 60 persen didominasi warga yang berusia 15–24 tahun. Data tersebut sesuai dengan yang disampaikan BPS. ’’Tenaga kerja lokal perlu diprioritaskan untuk diserap di lahan-lahan investasi baru,’’ papar Zuhro.  Data Bappeko Surabaya menunjukkan, mulai 2016–2020, jumlah proyek yang terealisasi fluktuatif. Kecuali pada 2019–2020. Pada 2019, sebanyak 379 proyek terealisasi dari investasi di Surabaya. Angka itu naik pada 2020 sejumlah 588. ’’Tren kenaikan proyek itu menjadi napas yang positif untuk Surabaya,’’ tambahnya.  HARAPAN MASIH CERAH  Capaian investasi Surabaya:  2018: Rp 4,7 T  2019: Rp 19,2 T  2020: Rp 22,1 T  2021: Rp 29,22 T  2022: Rp 13,46 (hingga triwulan II)  Sumber: DPMPTSP Surabaya

Perizinan yang Ribet Dianggap Menghambat Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/SWK-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kota Surabaya tercatat memiliki 48 sentra wisata kuliner (SWK) yang tersebar di berbagai wilayah. Setelah pandemi mereda, SWK menjadi solusi penggerak roda perekonomian rakyat. Meski masih banyak kendala, upaya tersebut memunculkan harapan besar.  ”SWK itu sebagai penggerak roda ekonomi. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tapi, saya melihatnya pemkot perlu mendorong lebih masif,” kata Zuhrotul Mar’ah, anggota Komisi B DPRD Surabaya.  Zuhro mengungkapkan, dirinya masih melihat beberapa SWK yang butuh perhatian dari pemkot. Khususnya SWK yang sepi pengunjung. Menurut dia, tugas pemkot tidak hanya berhenti dengan menyediakan tempat.  Dia mengusulkan para pedagang perlu diberi pelatihan seperti pengemasan yang higienis, variasi menu, hingga strategi marketing penjualan. Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya itu menyatakan, yang tak kalah penting adalah nomor induk berusaha (NIB). ”Pemkot harus menginventarisasi apakah masih ada pedagang SWK yang belum punya NIB,” tambahnya.  Sekretaris Komisi B Mahfudz mengatakan, beberapa lokasi SWK tidak strategis sehingga mengakibatkan SWK sepi pengunjung. Politikus PKB itu menambahkan, ada SWK yang lokasinya masuk di area permukiman. Tidak dekat dengan jalan raya.  Mahfudz meminta pemkot mengkaji kembali jika ada SWK baru. Lokasi menjadi poin penting untuk SWK. ”Misalnya, ada juga SWK yang lokasinya di samping sekolah. Tapi, kebijakan sekolah melarang siswanya keluar jajan. Lah terus bagaimana?” papar ketua Garda Bangsa Surabaya itu.  Penentuan lokasi jelas menjadi hal penting. Misalnya, yang terlihat di SWK Ketintang yang baru diresmikan bertepatan dengan HUT Ke-77 RI Rabu (17/8). Lokasinya berdekatan dengan kampus, perkantoran, dan permukiman penduduk.  Ketua Paguyuban Sentra Wisata Kuliner (SWK) Ketintang Djumadi mengatakan, pendapatan para pedagang saat ini mencapai 75 persen seperti saat berjualan di pinggir jalan. ”Belum 100 persen balik, berangsur ya,” ucapnya.  Dia mengungkapkan, SWK Ketintang tidak pernah sepi pengunjung sejak kali pertama diresmikan. Selain karena lokasi, hal itu diyakini karena infrastruktur bangunan yang bagus. Pengunjung pun selalu stabil setiap hari dan semakin meningkat saat malam. ”Bisa mencapai seribu orang per hari,” ungkapnya.  Salah satu faktor pendukung aktifnya SWK ini adalah pembayaran yang bisa dilakukan secara cashless atau nontunai. Bagi mereka, hal tersebut mempermudah dalam mencari uang kembalian dan keamanan yang lebih terjamin sehingga tak perlu repot menyiapkan uang tunai.  Saat ini para pedagang belum dibebani iuran operasional. Namun, ke depan iuran tersebut ada untuk membiayai listrik hingga air yang digunakan. Nominal iuran operasionalnya belum dipastikan, tapi skema awalnya Rp 350 ribu. Dia mengaku tidak ada service charge Rp 5 juta oleh dinkopdag. ”Itu iuran antara paguyuban dan pemilik lahan,” jelasnya.  Terpisah, Sekretaris Serikat Pedagang Kaki Lima Tata Sri Sulistiani berharap para pemangku kebijakan menggelar acara di SWK-SWK. Selain untuk meramaikan, cara tersebut dinilai mampu mengenalkan SWK kepada masyarakat. ”Nah, belum ada agenda-agenda seperti itu di SWK,” ujarnya.  SWK Manukan Lor, Kecamatan Tandes, punya inisiatif. Ada komunitas Tresno Zumba dan paguyuban jajanan pasar yang membuat tempat tersebut semakin hidup. Paguyuban jajanan pasar yang membuka lapak di emperan SWK itu menjadi jujukan orang yang ingin beli eceran maupun kulak dalam jumlah banyak.  Ketua paguyuban jajanan pasar Anik Indrayani menyatakan, anggotanya yang berjumlah 100 orang diberi tempat khusus untuk berjualan. Meski bertempat di emperan SWK, semua anggota paguyuban tetap bisa berjualan dengan nyaman. ”Ramai. Kalau pagi kayak pasar. Jadi tempat orang kulak jajanan pasar,” katanya.  Anik mengatakan, SWK tersebut memang tidak begitu ramai. Ruang khusus yang diberikan kepada para pedagang jajanan pasar diharapkan bisa memberikan efek domino yang positif. ”Harapannya, SWK juga bisa ikut terdampak ramai,” ucapnya.  Selain paguyuban pedagang jajanan pasar, ada komunitas Zumba yang rutin menggelar kegiatan di SWK Manukan Lor. Ketua komunitas Tresno Zumba Listyawati Ningsih mengatakan, setiap Rabu anggotanya berkumpul di SWK tersebut untuk menggelar zumba dance.  Selain permasalahan infrastruktur, problem lain adalah potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bocor. Salah satunya piutang retribusi. Sumber dari pemkot mengungkapkan, utang retribusi pedagang SWK kepada pemkot (piutang) mencapai puluhan juta rupiah. ”Contohnya, SWK di Pegirian. Itu sulit sekali kami tagih,” ucapnya.  Belum lagi permasalahan praktik sewa stan secara ilegal. Stan di SWK disewakan ke pihak lain dengan biaya lebih besar dari retribusi. Sebetulnya tak hanya nominal retribusi, pemkot juga mengatur sanksi bagi penyewa stan yang bayar telat. Tepatnya di Pasal 6 Perwali 78/2016. Nominal sanksi 2 persen dari biaya retribusi Rp 60–63 ribu per bulan. <h3>Sambungkan Tempat Usaha dengan E-Peken</h3> SENTRA wisata kuliner (SWK) menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Upaya meningkatkan potensi pun terus dilakukan. Mulai memberikan pendampingan perizinan hingga merombak desain SWK.  Koordinator Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Industri DPMPTSP Surabaya Erringgo Perkasa menyatakan, selama ini pihaknya menjalankan program jemput bola ke setiap kecamatan. Para pelaku UMKM dikumpulkan dan dibantu dalam pengajuan NIB. Ada petugas yang siap membantu hingga izin itu terbit.  ”Namun, kami rasa di kecamatan masih kurang. Karena itu, kami memperluas tempat sosialisasi dan pengajuan izin tersebut. Kami pun memperluas jangkauan hingga ke SWK,” terangnya.  Kepala Diskominfo Surabaya M. Fikser membangun aplikasi belanja bernama e-peken. Dulu awalnya aplikasi itu memang diperuntukkan toko kelontong. Kini banyak pula produk SWK yang dimasukkan.  ”Hingga sekarang, ada 1.737 penyedia produk di e-peken. Jumlah itu terdiri atas 820 toko kelontong, 751 UMKM, 165 pedagang sentra wisata kuliner (SWK), serta 1 rumah potong hewan (RPH),” paparnya.  Toko-toko dan UMKM itu memajang barang dagangan mereka di e-peken. Mulai sembako hingga kerajinan tangan atau handicraft. SWK juga mampu menyediakan makanan dan minuman untuk berbagai kegiatan.  Fikser menyampaikan, transaksi di e-peken juga mengalami kenaikan yang signifikan. Sepanjang Juli 2021–Juli 2022, nilainya tercatat Rp 19,2 miliar. Diperkirakan, jumlah itu terus meningkat seiring dengan besarnya pemanfaatan aplikasi.  Sementara itu, beberapa SWK sudah dipugar. Pemkot Surabaya memberikan sentuhan baru pada lokasi-lokasi tersebut. Misalnya, dari segi tampilan dan penataan tempat.  ”Pekerjaan sebelumnya sudah rampung. Sekarang ini kami kerjakan pembangunan SWK baru di Kelurahan Kalijudan,” ungkap Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Krestian Maharhandono.  Arsitektur SWK turut menjadi perhatian saat ini. Mengikuti minat masyarakat. Misalnya, penataan ruangan yang lebih terbuka.  BANGUN DAN RAMAIKAN SWK  - Jumlah SWK di Surabaya: 48 lokasi  - Selesai direnovasi: 19 lokasi  - Pembangunan SWK baru: 1 lokasi  - Jumlah pedagang yang tertampung: 1.116 pedagang  - Biaya sewa stan: Rp 60 ribu–90 ribu per bulan

Sentra Wisata Kuliner Surabaya Ramai Bukan Sekadar Faktor Lokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPMPTSP Surabaya

Berita Terkini