<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/ekonomi-jatim-967924863.png" alt="GRAFIS: RIZKY/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS: RIZKY/JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menginjak&nbsp;usianya yang ke-78, posisi Jawa Timur kini makin strategis. Provinsi ini menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan investasi. Indikatornya, bukan hanya realisasi investasi yang terus tumbuh konsisten, sederet proyek strategis nasional hingga kawasan industri sudah dimulai. Sebagian telah beroperasi. Berdasar data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Jawa Timur pada triwulan pertama tahun ini sudah mencapai Rp 61,2 triliun. Jumlah itu setara 54,6 persen dari target selama 2023. &rdquo;Saat ini Jatim masuk tiga besar provinsi dengan realisasi investasi tertinggi nasional,&rdquo; kata Kepala DPMPTSP Jatim Dyah Wahyu Ermawati. Capaian positif itu tak terlepas dari tingginya tingkat kepercayaan para penanam modal. Sebab, ada sejumlah faktor yang membuat Jatim menjadi daerah yang layak sebagai tempat berinvestasi. Salah satunya adalah kemudahan dalam proses perizinan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah membuat regulasi tentang penyederhanaan izin lewat Peraturan Gubernur (Pergub) 88/22 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Selain itu, sederet inovasi layanan perizinan sudah digulirkan. &rdquo;Salah satunya, layanan peta informasi investasi bernama Investment Project Ready to Offer (IPRO). Ini untuk mempermudah para penanam modal,&rdquo; kata Gubernur Khofifah. Pemprov juga sudah menerapkan layanan perizinan dengan skema single submission. &rdquo;Lewat kolaborasi, kami juga menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara sahabat. Melalui misi dagang dan upaya lainnya,&rdquo; kata Khofifah. Hal tersebut membuat Jatim menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemudahan investasi tertinggi. Selain itu, ada sejumlah faktor yang membuat pertumbuhan investasi di Jatim masih terus berlangsung. Di antaranya, telah terbentuknya iklim usaha. Semua kebutuhan investor tersedia. Mulai lokasi, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga saling keterkaitan antarindustri yang sudah terbentuk. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013069450/belum-ungkap-sosok-pimpinan-kpk-yang-diduga-peras-eks-mentan-polisi-berdalih-masih-jadi-materi-penyidikan">Belum Ungkap Sosok Pimpinan KPK yang Diduga Peras Eks Mentan, Polisi Berdalih Masih jadi Materi Penyidikan</a> Pergerakan investasi di Jawa Timur diprediksi masih akan berkembang pesat. Berdirinya sejumlah kawasan industri baru serta beroperasinya dua kawasan ekonomi khusus (KEK) jadi faktor. Selain itu, Jatim terpilih menjadi salah satu daerah pelaksana hilirisasi industri yang digagas pusat. Yang saat ini bergulir adalah smelter di kawasan JIIPE, Gresik. Geliat itu berpotensi membuat para investor tertarik untuk berusaha di Jatim.&nbsp;(hen/c12/ris)

Menginjak usianya yang ke-78, posisi Jawa Timur kini makin strategis. Provinsi ini jadi salah satu daerah prioritas pengembangan investasi.

HUT ke-78 Jatim: Jadi Provinsi dengan Tingkat Kemudahan Investasi Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-2-3.jpg" alt="Pelaku IA dan barang bukti yang diamankan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pelaku IA dan barang bukti yang diamankan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jatim kembali melakukan roadshow pelayanan izin usaha ke berbagai pelaku usaha. Minggu lalu, DPMPTSP mendatangi pengusaha di Kabupaten Probolinggo. Rabu (16/3), layanan serupa dihelat di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan, secara gratis.  Layanan perizinan berkonsep jemput bola bagi para pelaku usaha itu sukses disambut antusias. Mulai pengurusan SIUP, SIKPI, TDKP, NIB, SIPI, izin genset, SIPA permukaan, SIPA bawah tanah, dan konsultasi perizinan.  Kegiatan itu dihadiri Kepala DPMPTSP Jatim Aris Mukiyono dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Selain itu, Sigit Tri Atmoko, kepala Cabang Bank Jatim Lamongan serta Ibrahim, kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan.  ”Ini merupakan rangkaian program dimana kami memberikan fasilitasi jemput bola langsung ke pelaku usaha. Hari ini (16/3) lokasinya di Pelabuhan Brondong Lamongan,” kata Aris.  Sebagai rangkaian pembukaan acara, Kepala DPM PTSP Aris Mukiyono memberikan secara simbolis perizinan yang telah terlayani kepada pelaku usaha. Dilanjutkan dengan peninjauan kapal nelayan di Pelabuhan Brondong.  ”Karena tentu kalau bagi nelayan jika harus ke tengah kota mengurus izin terkadang sulit. Kami mencoba mendekatkan layanan. Ini sekaligus sesuai dengan arahan Ibu Gubernur yang memang menginginkan layanan yang diberikan pemprov itu cepat dan dekat,” papar Aris.  Berdasar data dari Pemkab Lamongan, di wilayah Pelabuhan Brondong ada sekitar 400 kapal nelayan. Dari jumlah itu sekitar 80–90 persen belum memiliki izin. Oleh sebab itu, program tersebut akan hadir di Pelabuhan Brondong Lamongan selama 3 hari. Dengan harapan layanan itu dapat dimaksimalkan para nelayan untuk mengurus izin.  ”Layanan ini akan ada di sini selama tiga hari. Jadi monggo teman-teman nelayan, maupun pelaku usaha yang lain untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena di sini juga terintegrasi,” ucap Aris.  Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyambut baik fasilitasi perizinan yang dilakukan DPMPTSP Jawa Timur. Layanan itu dapat memberikan kepastian dan legalitas kepada para nelayan dalam melaut.  Bupati Lamongan juga berharap agar acara seperti itu dapat dilakukan secara berkala, serta dilakukan sosialisasi yang masif oleh DPMPTSP Jawa Timur yang selanjutnya bisa dilayani secara online, agar masyarakat tidak bingung.  ”Proses pelayanan perizinan terus disosialisasikan ke masyarakat, agar lebih mudah diakses,” tutur Yuhronus Efendi.

Nelayan Bisa Buat Izin Usaha dari Atas Kapal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220310-WA0021.jpg" alt="Salah seorang pengusaha menunjukkan perizinan. DPMPTSP for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Salah seorang pengusaha menunjukkan perizinan. DPMPTSP for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur lakukan penjangkauan pelayanan perizinan. DPMPTSP buka layanan perizinan bagi pengusaha dan nelayan di Mal Pelayanan Publik dan Pelabuhan Mayangan Kabupaten Probolinggo, Senin (7/3) hingga Rabu (9/3).  Hal itu dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi dan mempermudah pelayanan perizinan bagi pengusaha dan nelayan di kawasan tersebut. Ribuan pengusaha dan nelayan memanfaatkan fasilitas itu.  Kepala DPM-PTSP Jatim Aris Mukiyono mengatakan, kegiatan roadshow itu merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kegiatan roadshow diharapkan memberikan ketenangan bagi pengusaha mikro dan kecil agar ketika beraktivitas usaha jadi legal dan menjadi nyaman.  ”Alhamdulillah program turun ke bawah jemput bola terus kami lakukan dalam tiga tahun terakhir. Kali ini, kita gelar di Probolinggo. Ada dua lokasi kita buka layanan yaitu di MPP dan di Pelabuhan Mayangan,” papar Aris ketika ditemui pada Kamis (10/3).  Hingga kegiatan tersebut ditutup, total pemohon mencapai 672. Jumlah itu terdiri atas perizinan peternakan dan perikanan 76 pemohon, OPD 30 pemohon, Hipmi 9 pemohon, Diknas 7 pemohon, Dinkes 13 pemohon, UMKM 513 pemohon, Kadin 3 pemohon, pertanian 8 pemohon, dan 14 pemohon dari berbagai jenis usaha lain.  ”Dibukanya layanan ini juga sebagai wujud semangat kita agar pada 2022, realisasi investasi di Jatim bisa terus meningkat. Upaya mempermudah dan mendekatkan layanan pada pengusaha menjadi salah satu jurus kita guna mewujudkan investasi yang gemilang demi kemajuan Jatim dan juga khususnya di kabupaten/kota seluruhnya,” urai Aris.  Sementara itu, Plt Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko menyatakan, kolaborasi merupakan strategi percepatan pelayanan perizinan. Hal itu merupakan upaya peningkatan perekonomian sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  ”Pelayanan perizinan tidak hanya menyasar sektor perikanan. Namun dikembangkan untuk memfasilitasi sektor UMKM,” ungkap Timbul Prihanjoko.  Dia menambahkan, perekonomian di Kabupaten Probolinggo ditopang kelangsungan usaha koperasi dan UMKM. Kolaborasi DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo membawa dampak terhadap bangkitnya ekonomi Probolinggo.  ”Ini terobosan luar biasa yang memberi manfaat dan menyejahterakan masyarakat,” ungkap Timbul Prihanjoko.

672 Pengusaha dan Nelayan Manfaatkan Layanan Perizinan di Probolinggo

DPMPTSP Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPMPTSP Jatim

Berita Terkini

HUT ke-78 Jatim: Jadi Provinsi dengan Tingkat Kemudahan Investasi Tertinggi

Nelayan Bisa Buat Izin Usaha dari Atas Kapal

672 Pengusaha dan Nelayan Manfaatkan Layanan Perizinan di Probolinggo

Download Aplikasi JawaPos.com