<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1633076700908-1.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan industri. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan industri. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur menggelar forum bisnis untuk mendukung realisasi green industry di Jawa Timur. Forum yang berlangsung virtual itu digelar di Hotel Shangri-La pada Kamis (30/9). Tema yang diangkat Green Industry As The Capital And Acceleration For Future Industrial Development.  Hadiri secara offline puluhan investor, Wali Kota Madiun Maidi, perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, serta himpunan pengusaha muda Indonesia (Hipmi) Jawa Timur. Lalu secara online, perwakilan pengusaha dari Malaysia serta Head of Second Cities Unit United Kingdom Embassy Samuel Hayes.  Kepala DPMPTSP Jawa Timur Aris Mukiyono mengatakan, Jawa Timur menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor investasi termasuk paling besar. Bahkan, hingga Juli, sektor investasi tercatat sudah mencapai Rp 34,9 triliun. ”Peningkatan yang terjadi ketika pandemi masih terjadi,’’ kata Aris pada Sabtu (2/10).  Peningkatan itu merupakan bukti Jawa Timur memiliki daya tarik bagi investor. Karena itu, promosi potensi terus dilakukan pemerintah provinsi untuk menarik perhatian.  ”Ada program pemerintah yang diberi nama Green Industry. Itu sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan,’’ ujar Aris.  Ada beberapa kriteria yang wajib diterapkan pada green industry. Antara lain, efisiensi penggunaan energi, pengelolaan lingkungan produksi mulai dari awal hingga akhir, serta menggunakan bahan baku terbarukan.  Aris ingin forum tersebut memberi gambaran pada investor tentang potensi Jawa Timur. Selain itu, investor bisa merima penjelasan konsep green industry yang sedang digencarkan pemerintah.  ”Intinya, kami ingin mempertemukan. Setelah bertemu lalu klik, investasi berjalan di Jawa Timur,’’ kata papar.  Salah satu potensi yang ditampilkan pada forum itu adalah Kota Madiun. Gambaran umum dan potensi disampaikan Wali Kota Madiun Maidi.  Wali Kota menjelaskan, Kota Madiun sangat kecil dan dikelilingi 11 kabupaten dan kota. ”Jumlah penduduk Kota Maidun sedikit, tapi jumlah penduduk yang mengelilingi kami mencapai 10 juta,’’ ucap Maidi.  Maidi memberi jaminan untuk menyediakan infrastruktur bagi investor yang masuk ke Kota Madiun. Maidi mengatakan pemkot tidak akan menarik retribusi karena pihaknya fokus pada multiplayer effect-nya.  Head of Second Cities Unit United Kingdom Embassy Samuel Hayes menceritakan tentang green industry di Inggris. Saat ini, beberapa konsep yang sudah diterapkan. Salah satunya 10 point plant yang diterapkan di negara tersebut. ”Proyek ini hemat, efisien, dan ramah lingkungan,’’ ungkap Samuel Hayes.  Dia juga memaparkan nilai lebih sistem green industry. Selain ramah lingkungan, biaya industri lebih hemat. Samuel yakin, green industry memiliki manfaatkan besar bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi.

Jatim Mulai Realisasikan Green Industry

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/image-9-1.png" alt="Dari kiri, Suko Widodo (perwakilan Unair), Gubernur Jawa Timur KHofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, dan Sekretaris Daerah Jatim Heru pada Rabu (19/5). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Suko Widodo (perwakilan Unair), Gubernur Jawa Timur KHofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Dardak, dan Sekretaris Daerah Jatim Heru pada Rabu (19/5). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jemput bola perizinan kembali dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Jawa Timur. Kali ini program jemput bola di dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Muncar, Banyuwangi. Dari program itu, DPM PTSP memastikan nelayan dan pelaku usaha di sekitar Muncar bisa mendapat layanan perizinan tanpa harus datang ke tengah kota.  Tahun lalu, layanan itu diterapkan di Trenggalek. Ratusan nelayan mendatangi pos pelayanan tersebut. Mereka bisa mendapatkan izin tangkap ikan di tempat itu juga. Biasanya, mereka harus meluangkan waktu untuk mengurus izin ke kota.  Kepala DPM PTSP Jawa Timur Aris Mukiyono menjelaskan, program jemput bola itu berkolaborasi dengan lembaga terkait. Antara lain, Dinas Perikanan Jawa Timur, KSOP Tanjungwangi, serta KPP Pratama Banyuwangi.  ”Mereka melayani sesuai kewenangannya,” ucap Aris pada Jumat (26/3).  Program itu merupakan inovasi DPM PTSP Jawa Timur. Aris menyebutnya JOSS (Jatim Online Single Submission). DPM PTSP menyiapkan mobil keliling mengunjungi satu wilayah. Mobil tersebut terkoneksi langsung dengan kantor DPM PTSP Jawa Timur. Pengajuan perizinan di lapangan pun bisa diproses langsung.  ”Sesuai arahan gubernur, layanan masyarakat harus nyekrup dengan berbagai lembaga,” jelas Aris.  Aris mengungkapkan, beberapa layanan yang diberikan dalam program JOSS antara lain pengajuan NPWP, permohonan NIB, penerbitan izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal penangkap ikan, serta izin pemakaian generator set (genset).  Pada layanan itu, masyarakat bisa konsultasi dan sosialisasi tentang perpajakan. Mereka mengajukan permohonan NPWP sekaligus mendapat pendampingan tentang pelaporan pajak.  ”Kami ingin kebutuhan dalam bidang administrasi terpenuhi semuanya,” tutur Aris.  Di lapangan, proses layanan juga berlangsung cepat. Petugas di lokasi sigap dan tangkas melakukan proses pelayanan. Pelayanan tersebut dilakukan tanpa biaya. Lebih dari 120 pelaku usaha dan nelayan mengerumuni mobil tersebut. Permohonan paling banyak masih seputar NPWP dan  legalitas nelayan.  Sebagian besar nelayan mengaku tertolong dengan program tersebut. Salah satunya adalah Ahmad Mutohar, nelayan di Pantai Muncar. ”Sekarang, kami bisa menangkap ikan dengan tenang,” ujar Ahmad Mutohar.  Ahmad menjelaskan, selama ini, banyak nelayan yang belum mengantongi izin. Itu terjadi bukan karena nelayan menolak untuk mengurus izin tersebut. Tapi, mereka tidak memiliki waktu. Selain itu, banyak nelayan yang bingung ke mana harus mendapat legalitas itu.  ”Di sini, petugas memberi penjelasan apa yang harus kami siapkan, berkas lengkap langsung diproses,” terang Ahmad.  Ke depannya, roadshow pelayanan perizinan akan diterapkan di berbagai wilayah. DPM PTSP melihat respons masyarakat yang sangat bagus. OPD tersebut juga memiliki data terbaru pelaku usaha serta nelayan di wilayah Jawa Timur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/hPdI_yAEpBY

Jemput Bola Izin Tangkap Ikan Dilakukan DPM PTSP Bikin Nelayan Senang

DPM PTSP Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPM PTSP Jatim

Berita Terkini

Jatim Mulai Realisasikan Green Industry

Jemput Bola Izin Tangkap Ikan Dilakukan DPM PTSP Bikin Nelayan Senang

Download Aplikasi JawaPos.com