<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/grafis-beras-3821415985.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Fluktuasi harga beras kembali terjadi di sejumlah wilayah di Jatim. Tercatat sedikitnya ada 11 daerah yang harga beras mediumnya melebihi harga eceran tertinggi (HET). Berdasar data terakhir sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok (siskaperbapo) Jawa Timur, lonjakan harga beras tertinggi terjadi di Sidoarjo. Mencapai Rp 12 ribu per kilogram. Selisih Rp 1.100 di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 10.900. Kenaikan tertinggi harga beras berikutnya terjadi di Pasuruan (Rp 11.800 per kilogram), Kabupaten Gresik (Rp 11.666 per kilogram), serta Pamekasan (Rp 11.625 per kilogram). Sementara itu, harga beras medium di tujuh daerah lainnya sudah di atas Rp 11 ribu. Dua lainnya pas dengan HET. Dan 25 kabupaten/kota lainnya masih di bawah HET. Berdasar prediksi, kondisi itu dipicu sejumlah faktor. Di antaranya, dampak kekeringan imbas cuaca ekstrem yang memicu berkurangnya stok beras. Faktor lain adalah soal adanya kabar penghentian impor beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim Dydik Rudy menegaskan bahwa sebenarnya sejauh ini stok beras di Jatim masih sangat cukup. &rsquo;&rsquo;Hingga pekan ketiga Agustus 2023, surplus hingga 3,8 juta ton,&rdquo; katanya. Saat ini DPKP berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengendalikan harga. &rsquo;&rsquo;Operasi pasar belum dilakukan. Sebab, sejauh ini harga masih di bawah HET,&rdquo; katanya.&nbsp;(elo/c12/ris) 5 DAERAH DENGAN KENAIKAN HARGA BERAS TERTINGGI - Sidoarjo: Rp 12.004 per kilogram - Kota Pasuruan: Rp 11.800 per kilogram - Gresik: Rp 11.666 per kilogram - Pamekasan: Rp 11.625 per kilogram - Kota Blitar: Rp 11.500 per kilogram Sumber: Siskaperbapo Disperindag Jatim

Fluktuasi harga beras kembali terjadi di sejumlah wilayah di Jatim. Tercatat sedikitnya ada 11 daerah harga beras mediumnya melebihi HET.

El Nino dan Penghentian Impor Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/1653108454589.jpg" alt="Ilustrasi petani. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Produktivitas pertanian di Jawa Timur hingga kini memang masih terjaga. Bahkan, provinsi ini masih berstatus sebagai lumbung pangan nasional. Hanya, persoalan ketersediaan lahan menjadi PR besar Pemprov Jatim saat ini. Sebab, dari hasil evaluasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim, setiap tahun rata-rata alih fungsi lahan pertanian di provinsi ini mencapai 1.100 hektare. Di sisi lain, berdasar data Kementerian Pertanian (Kementan), dari 7,46 juta hektare lahan pertanian di Jawa Timur, yang sudah beralih fungsi mencapai 659.200 hektare. Kepala DPKP Jatim Dydik Rudy Prasetya menyatakan, perubahan fungsi lahan pertanian terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya, terimbas sejumlah proyek infrastruktur berskala nasional seperti jalan tol, bendungan, dan industri. &rdquo;Pertumbuhan perumahan atau kawasan permukiman lainnya juga turut menyumbang menyusutnya lahan pertanian,&rdquo; katanya. Hanya, alih fungsi itu bukan satu-satunya penyebab. Di sejumlah daerah, pemerintah daerah setempat bisa menyiapkan lahan pengganti setelah lahan existing beralih fungsi. &rsquo;&rsquo;Seperti di Nganjuk. Lahan pertanian berkurang 90 hektare dipakai tol. Namun, ada lahan yang menggantikan,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebab, kabupaten tersebut sudah memiliki lahan cadangan pangan pertanian berkelanjutan (LPCP2B). &rsquo;&rsquo;Karena memiliki peraturan daerah (perda) khusus tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B),&rsquo;&rsquo; katanya. Masalahnya, sejauh ini di antara 38 kabupaten/kota di Jatim, baru 16 daerah saja yang sudah memiliki perda LP2B. &rsquo;&rsquo;Karena itu, saat ini kami sudah meminta agar kabupaten/kota yang belum memiliki regulasi ini untuk segera menyusunnya,&rsquo;&rsquo; paparnya. Sebab, saat ini perda tersebut sangat vital untuk menahan laju alih fungsi lahan pangan. Sebab, Pulau Jawa sudah tidak ada lagi area untuk pembukaan lahan sawah baru. Selain regulasi, yang saat ini bisa dilakukan adalah intensifikasi pertanian. Pola tanam ditingkatkan dari sekali setahun bisa menjadi empat kali. &rsquo;&rsquo;Upaya ini yang dilakukan pemprov dan kabupaten/kota. Sehingga sampai saat ini, produksi pangan Jatim masih selalu surplus,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebelumnya, isu seputar ketersediaan lahan pertanian juga dicarikan solusi oleh Kementan. Institusi itu menggulirkan usaha pengendalian alih fungsi lahan bekerja sama dengan jajaran aparat penegak hukum (APH) dan akademisi di wilayah Jatim.&nbsp; <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>Terjunkan 32.392 Petugas Gelar Sensus Pertanian</h3> </div> <div class="box-body">SENSUS&nbsp;pertanian (SP) tahun 2023 bakal dimulai pada 1 Juni mendatang. Ada 32.392 petugas yang terlibat dalam pendataan di wilayah Jatim yang berlangsung selama dua bulan. Bukan hanya unit usaha pertanian kelas rumah tangga yang menjadi sasaran. Nanti juga ada pendataan perusahaan pertanian dan usaha pertanian yang dikelola kelompok. Pendataan dilakukan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan, dan jasa pertanian. &rsquo;&rsquo;Seluruh jajaran di Pemprov Jatim dikerahkan untuk membantu pendataan. Kami meminta masyarakat juga mendukung sensus,&rsquo;&rsquo; kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Menurut dia, sensus tersebut sangat penting sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan ke depan. Terlebih, Jatim masih menjadi lumbung pangan nasional. &rsquo;&rsquo;Kami berharap upaya ini menghasilkan data-data yang akurat mengenai kondisi terkini pertanian, baik di tingkat nasional maupun daerah,&rsquo;&rsquo; tambah Khofifah. Khofifah menegaskan bahwa saat ini sektor pertanian di provinsi ini mengalami tren positif. Pada kuartal I 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jatim tumbuh paling signifikan. Yakni, mencapai 14,29 persen. Angka tersebut cukup menggembirakan mengingat sebelumnya sektor tersebut sempat mengalami kontraksi.&nbsp;(elo/hen/c12/ris) </div> &nbsp; PENYUSUTAN LAHAN PERTANIAN DI JATIM - Luas lahan pertanian 7,46 juta hektare. - Tingkat alih fungsi mencapai 1.100 hektare per tahun. - Yang sudah beralih fungsi diperkirakan 659 ribu hektare. - Faktor penyebab: <ul> <li>Tak ada lahan pengganti.</li> <li>Sebagian daerah tidak menyiapkan regulasi tentang penggantian lahan yang beralih fungsi.</li> </ul>

Produktivitas pertanian di Jawa Timur hingga kini memang masih terjaga. Bahkan, provinsi ini masih berstatus sebagai lumbung pangan nasional

Lahan Produktif di Jatim Berpotensi Makin Menyusut, Per Tahun, 1.000 Hektare Beralih Fungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/longsor.png" alt="TERGERUS: Area tebing di tepi jalan utama Malang-Kediri di Kecamatan Pujon mengalami longsor yang cukup luas. Efeknya, sempat terjadi kemacetan panjang di jalur tersebut. (Jawa Pos Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>TERGERUS: Area tebing di tepi jalan utama Malang-Kediri di Kecamatan Pujon mengalami longsor yang cukup luas. Efeknya, sempat terjadi kemacetan panjang di jalur tersebut. (Jawa Pos Radar Malang)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Efek rentetan bencana alam yang melanda berbagai daerah di Jatim begitu besar. Bukan hanya bagi warga di wilayah bencana, kerugian materiil yang ditimbulkan juga tidak sedikit.  Berdasar data BPBD Jatim hingga akhir Februari, sedikitnya 23.031 KK terdampak. Paling banyak adalah korban bencana banjir, angin kencang, serta tanah gerak/longsor.  Kerusakan imbas bencana juga terjadi pada sederet infrastruktur maupun fasilitas publik. Lima jembatan terputus serta 12 tanggul dan plengsengan rusak. Itu belum termasuk penurunan kualitas jalan serta kerusakan lain.  Dampak bencana yang paling terasa terjadi di sektor pertanian. Berdasar data terakhir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim, sedikitnya 3.923 hektare terdampak bencana, mayoritas banjir.  Dari jumlah itu, 786,28 hektare lahan pertanian mengalami puso. Mayoritas terjadi di wilayah langganan banjir. Di antaranya, Mojokerto Raya, Tuban, Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro. ’’Dari data itu, sebagian terjadi di daerah yang mengalami banjir tahunan,’’ ucap Kepala DPKP Jatim Dydik Rudy Prasetya kemarin.  Sebenarnya, kata Rudy, pihaknya sudah menyarankan petani untuk tidak menanam saat musim rawan bencana tiba. Namun, faktanya sulit diterapkan. ’’Kami juga menyosialisasikan agar petani mengikuti asuransi usaha tani padi (AUTP). Lewat program ini, petani mendapat pertanggungan Rp 6 juta per hektare,’’ katanya.  Di bagian lain, hingga kemarin, rentetan bencana alam akibat cuaca ekstrem masih melanda sejumlah wilayah Jatim. Di Malang, selama tiga hari terakhir, dua insiden tanah longsor terjadi di Kecamatan Pujon, tepatnya di jalan akses utama Malang–Kediri.  Insiden pertama terjadi pada Senin (27/2) malam. Tebing di pinggir jalan tersebut tergerus selebar 40 meter dan ketinggian 15 meter. Akibatnya, arus lalu lintas di jalur utama itu sempat lumpuh. ’’Setelah dibersihkan, lalu lintas mulai lancar sekitar pukul 10.00 tadi (kemarin, Red),’’ kata Kapolsek Pujon AKP Purwanto Sigit Raharjo kemarin.  Namun, tadi malam (28/2), longsor kembali terjadi di kawasan perbukitan di sepanjang jalur tersebut.  Di Ponorogo, fenomena tanah gerak yang terjadi di Desa Tumpuk, Sawo, masih terus berlangsung. Dari pengamatan, setiap jam terjadi pergeseran tanah 1–2 sentimeter. Sampai-sampai aparat setempat tengah mencari lahan alternatif untuk merelokasi warga terdampak.

23 Ribu KK di Jawa Timur Terdampak Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT-1-PANEN-PADI-JAKARTA-FED-13.jpg" alt="Petani saat panen padi di Lahan Pertanian Rorotan, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Sebanyak 350 petani yang berasal dari sembilan kelompok tani melakukan panen tani sebanyak 38,5 juta ton yang diharapkan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. FOTO : FED" width="100%">
<figcaption>Petani saat panen padi di Lahan Pertanian Rorotan, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Sebanyak 350 petani yang berasal dari sembilan kelompok tani melakukan panen tani sebanyak 38,5 juta ton yang diharapkan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. FOTO : FED</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Musim kemarau mulai berimbas terhadap kecukupan air di sejumlah wilayah di Jatim. Tak hanya memicu krisis air untuk memenuhi kebutuhan warga, situasi itu juga berpotensi mengakibatkan penurunan produksi padi.  Potensi tersebut membuat dinas pertanian dan ketahanan pangan (DPKP) mengajukan usul terkait dengan percepatan masa tanam di sejumlah kabupaten/kota di Jatim.  Kepala DPKP Jatim Hadi Sulistyo menyatakan, pihaknya sudah mengajukan usul tersebut kepada gubernur. ”Nanti usulan itu dikirimkan ke kabupaten/kota untuk segera melakukan percepatan masa tanam,” katanya Kamis (1/9).  Dia menjelaskan, yang masuk prioritas percepatan masa tanam adalah wilayah yang memiliki cadangan air untuk irigasi. Terutama di kabupaten/kota yang dilewati daerah aliran sungai (DAS) besar. Misalnya, Bengawan Solo, Brantas, dan Pekalen Sampean. ”Kami meminta daerah segera memulai masa tanam padi ketiga,” tuturnya.  Langkah ini, kata Hadi, dilakukan untuk menjaga produktivitas padi di Jatim yang selama ini dikenal sebagai lumbung nasional. ”Upaya percepatan tanam ini sangat membantu,” ujarnya.  Sejak 2019, Jatim adalah provinsi dengan produksi gabah tertinggi secara nasional. Tahun lalu hasil panen Jatim mencapai 9,789 juta ton gabah kering giling (GKG). Potensi ini bisa terus tercapai jika musim tanam tiga kali berlangsung di daerah.  Anggota Komisi D DPRD Jatim Satib menyatakan, kondisi keringnya air di beberapa daerah sebenarnya cukup mengenaskan. Kondisi itu jelas berdampak pada sektor pertanian yang membutuhkan banyak air. ”Karena itu, kami usulkan ada anggaran khusus untuk pembuatan embung-embung lewat APBD Jatim,” katanya.  PERKEMBANGAN PRODUKSI PADI DI JATIM  - Sejak 2019, Jawa Timur menjadi provinsi peringkat pertama penghasil padi di Indonesia.  - Pada 2020, produksi padi di Jawa sebanyak 9,94 juta ton GKG (gabah kering giling).  - Pada 2021, produksi padi di Jawa Timur mencapai 9,9 juta ton GKG.  Sumber: Badan Pusat Statistik

Kekeringan, Produksi Padi di Jawa Timur Terancam Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/petani-pupuk.jpg" alt="SELALU TERULANG: Seorang petani beraktivitas di lahan padinya di wilayah Madiun. Hingga kini, mereka masih sering kalang kabut akibat sulitnya mendapat pupuk bersubsidi. (Bagas/Jawa Pos Radar Madiun)" width="100%">
<figcaption>SELALU TERULANG: Seorang petani beraktivitas di lahan padinya di wilayah Madiun. Hingga kini, mereka masih sering kalang kabut akibat sulitnya mendapat pupuk bersubsidi. (Bagas/Jawa Pos Radar Madiun)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Problem kelangkaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pupuk-bersubsidi/">pupuk bersubsidi</a> plus makin mahalnya harga pupuk nonsubsidi sebenarnya sudah menjadi keluhan ’’rutin’’ para petani. Sebab, situasi itu hampir selalu terjadi setiap tahun.  Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya kecurangan di balik distribusi pupuk. Mulai dari dugaan kuat adanya penimbunan hingga pengoplosan. Problem itu terjadi di mayoritas kabupaten/kota di <a href="https://www.jawapos.com/tag/jawa-timur/">Jatim</a>.  Misalnya, yang dialami para petani di wilayah Kabupaten Madiun. Gara-gara sulit mendapat pupuk bersubsidi, para petani terpaksa merogoh kocek dalam-dalam karena terpaksa membeli yang nonsubsidi. ’’Harganya empat kali lipat dibanding yang bersubsidi,’’ ujar Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten <a href="https://www.jawapos.com/tag/madiun/">Madiun</a> Suharno.  Dalam kondisi seperti itu, muncul pupuk bersubsidi yang dijual secara ilegal. Dia mengklaim kualitas pupuk tersebut sama persis dengan yang asli. Dan lebih murah ketimbang nonsubsidi. Para petani pun memilih opsi itu. ’’Harga pupuk subsidi ilegal dua kali lipat pupuk bersubsidi asli,’’ ungkap Suharno.  Menurut dia, kondisi tersebut dipicu pola distribusi pupuk bersubsidi selama ini. Distribusi diatur tiap bulan sekali. Padahal, masa pemupukan padi hanya di satu bulan awal sejak tanam. ’’Kemungkinan ada sisa pupuk bersubsidi pada akhir tahun, dan bisa jadi sisa itu yang dijual ilegal tahun berikutnya,’’ kata Suharno.  Namun, sinyalemen itu dibantah Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperta) Madiun Parna. Dia menyebut jumlah pupuk bersubsidi minim karena jatah yang didapat jauh di bawah usulan berdasar rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK).  Di <a href="https://www.jawapos.com/tag/banyuwangi/">Banyuwangi</a>, situasinya juga sama. Bahkan, bagi sebagian petani di sana, pupuk subsidi seperti barang mewah. Jumlah yang disediakan agen tak pernah mencukupi kebutuhan petani. Gara-gara itu pula, akhir 2021 lalu, beberapa petani di wilayah Kecamatan Licin melaporkan dugaan kecurangan distribusi pupuk. Pemicunya, pupuk subsidi diberikan kepada pengusaha yang memiliki ladang cukup luas.  Di <a href="https://www.jawapos.com/tag/jember/">Jember</a>, dugaan permainan distribusi pupuk bahkan sudah sampai ke polisi. Februari lalu, Polres Jember menangani kasus dugaan pengoplosan, penjualan, hingga penimbunan pupuk tanpa izin yang melibatkan oknum kepala desa. <div class="box-header bg-blue-active"> <h3>150 Kilogram untuk 1 Hektare</h3> </div> <div class="box-body"> <div class="row"> <div class="col-md-6">  DI sisi lain, Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/kejati-jatim/dpkp-jatim/">Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</a> (DPKP) Jatim Hadi Sulistyo menanggapi masalah sulitnya pupuk bersubsidi serta mahalnya harga pupuk nonsubsidi.  Dia menyebutkan, tak semua petani bisa mendapat pupuk subsidi. Hanya mereka yang tercatat rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK). ’’Di luar e-RDKK, petani dan pemilik kebun tak bakal mendapatkan pupuk subsidi,’’ katanya.  Pemerintah juga menetapkan kriteria penerima pupuk bersubsidi. Untuk petani, hanya diberikan kepada yang punya tanah maksimal 2 hektare untuk sekali tanam. Lebih dari itu, petani tak akan tercatat di e-RDKK.  Selain itu, ditetapkan batasan perolehan pupuk tiap petani. Hitungannya, 1 hektare mendapat jatah 150 kilogram pupuk. Namun, kuota itu ternyata kurang. Maka, petani harus membeli sisanya di luar kuota subsidi yang diberikan pemerintah. ’’Masalah inilah yang kadang sering terjadi di daerah,’’ katanya.  Saat ini DPKP Jatim mendorong daerah untuk mempercepat distribusi pupuk subsidi sesuai kuota. ’’Kami harap para petani yang menebus pupuk juga tertib administrasi,’’ katanya.  Sebagaimana aturan terbaru untuk menebus pupuk, petani harus menyetorkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/e-ktp/">KTP</a>. Di lapangan, beberapa petani belum mau menyerahkannya. Padahal, data itu akan dimasukkan ke sistem T-Pubers.  </div> </div> </div> JATAH PUPUK BERSUBSIDI DI JATIM PADA 2022  Jumlah petani penerima : 3.638.557 orang  Usulan kuota yang diajukan : 4,68 juta ton  Kuota yang diperoleh : 2,25 juta ton  Serapan (hingga pertengahan Februari) : 160 ribu ton

Jatah Minim Picu Permainan, Pupuk Subsidi Sudah seperti Barang Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/khofofah-pagi.jpg" alt="PANEN: Gubernur Khofifah Indar Parawansa berinteraksi dengan petani di Desa Bandungrejo, Plumpang, Tuban, dalam panen raya pada awal Februari lalu. (Pemprov Jatim untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PANEN: Gubernur Khofifah Indar Parawansa berinteraksi dengan petani di Desa Bandungrejo, Plumpang, Tuban, dalam panen raya pada awal Februari lalu. (Pemprov Jatim untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun lalu, produksi padi di Jatim menjadi yang tertinggi secara nasional. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 9,9 juta ton gabah kering giling (GKG) dihasilkan dari provinsi di ujung timur Pulau Jawa tersebut.  Tahun ini, Jatim kembali menargetkan tetap bisa menjadi lumbung pangan nasional. ”Tahun ini kami menarget produksi GKG bisa mencapai 10,4 juta ton,” ucap Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim Hadi Sulistyo.  Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Hadi, untuk mencapai target tersebut, tak lagi menggunakan metode perluasan lahan pertanian. Mengingat sudah banyak peralihan fungsi lahan yang terjadi. ”Penambahan luas area lahan itu bisa dilakukan, tapi hanya skala kecil,” katanya.  Ada sejumlah strategi yang digulirkan. Di antaranya, meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan penyelamatan produksi. Dengan menekan potensi susut hasil sebelum panen.  Untuk perbaikan IP, konsepnya adalah menanami padi di sawah yang memiliki irigasi sepanjang tahun sebanyak empat kali. Juga melalui adopsi teknologi.  Sedangkan, untuk penyelamatan hasil produksi supaya tidak banyak susut, penggunaan mekanisasi pertanian mulai banyak digunakan oleh petani. ”Saat ini telah banyak diberikan fasilitas-fasilitas dalam bentuk hibah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan tenaga kerja serta efisiensi proses,” terangnya.

Jatim Targetkan 10,4 Juta Ton Padi tanpa Perluasan Lahan

DPKP Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DPKP Jatim