<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/rudi-1-1.jpg" alt="FX Hadi Rudyatmo." width="100%">
<figcaption>FX Hadi Rudyatmo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X.&nbsp;Hadi Rudyatmo menanggapi isu keretakan hubungan antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan&nbsp;Megawati&nbsp;Soekarnoputri dengan&nbsp;Presiden Joko Widodo (Jokowi). &rdquo;Kalau saya mengomentari sederhana, kalau Pak Jokowi sudah menyampaikan seperti anak dengan ibunya, saya tidak melihat ada keretakan di situ,&rdquo; kata Rudyatmo seperti dilansir dari Antara di Kota Surakarta, Senin (5/6). Dia menyebut, isu tersebut berembus karena saat ini merupakan tahun&nbsp;politik. Ada upaya dari berbagai pihak untuk memecah belah hubungan Jokowi dengan&nbsp;Megawati. &rdquo;Setiap lima tahun sekali pasti, namanya tahun politik. Supaya masyarakat terpecah pemikirannya,&rdquo; ujar Rudyatmo. Dia mengatakan, isu serupa juga pernah terjadi pada 2019. Saat itu sedang dilaksanakan pemilihan presiden. &rdquo;Namanya tahun politik, semua akan digoreng terus. Pada 2019 juga katanya ada (isu) keretakan,&rdquo; tutur Rudyatmo. Rudyatmo yang mengenal baik&nbsp;dua sosok tersebut mengatakan,&nbsp;hubungan antara Jokowi dengan Megawati justru sangat dekat. &rdquo;Beliau berdua sering komunikasi, makan bersama,&rdquo; terang Rudyatmo. Sementara itu, saat disinggung mengenai 10 nama bakal cawapres yang sudah dikantongi PDI Perjuangan, dia mengatakan, hal itu bukan merupakan wewenangnya untuk menyampaikan. &rdquo;Nggak tahu, itu bukan hak dan wewenang saya. Yang penting siapa yang diusung PDI Perjuangan dengan dukungan dari partai politik lain, saya sebagai kader partai tugasnya hanya melaksanakan dan memenangkan,&rdquo; ujar Rudyatmo, mantan wali kota Surakarta itu.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo menyebut tak ada keretakan hubungan antara Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta Sebut Tak Ada Keretakan Hubungan Megawati dengan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/31.jpg" alt="Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Aloysius Jarot Nugroho/Antara" width="100%">
<figcaption>Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Aloysius Jarot Nugroho/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surakarta mempersilakan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang mengutarakan keinginannya terjun ke dunia politik, untuk bergabung.  ”Kalau kaum muda gabung ke PDI Perjuangan, sangat terbuka saya. Termasuk Mas Kaesang kalau mau masuk PDI Perjuangan, silakan. Kami terima,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo seperti dilansir dari Antara di Surakarta, Kamis (26/1).  Rudy mengatakan, pihaknya selalu menyampaikan kepada kader maupun kaum muda yang belum mengerti politik agar lebih paham dalam berpolitik.  ”Jadi, kita orang hidup ini berpolitik. Politik adalah seni mengelola aspirasi. Jadi, biar tahu bahwa apa tho isinya partai politik itu. Kalau nggak masuk, ya nggak ngerti. Makanya, kalau Mas Kaesang tertarik, ya saya sangat senang, (masih) muda sudah terjun ke politik,” kata Hadi Rudyatmo, mantan wali Kota Surakarta itu.  Disinggung soal potensi Kaesang untuk terjun di eksekutif maupun legislatif, Rudy mengatakan, semua anggota partai politik memiliki hak yang sama.  ”Silakan, semua punya hak. Mau masuk eksekutif atau legislatif, itu hak semua anggota partai. Nggak ada yang bisa menghalangi semua orang. Apalagi Mas Kaesang putra presiden, jejak politik jelas karena itu mengalir juga. Segera saja daftar ke DPC untuk mendapatkan KTA (kartu tanda anggota),” ujar Hadi Rudyatmo.  Meski demikian, lanjut dia, untuk mencalonkan diri sebagai eksekutif maupun legislatif, harus melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan partai. ”Prosesnya, kalau di partai itu ada penjaringan di tingkat anak ranting, ranting, PAC, DPC; baru disetor ke DPP dan DPD. Kemarin kan sudah kami lakukan juga, tapi semua tetap ketua umum yang punya hak prerogatif. Saya sebagai kader partai yang militan, apa pun yang diputuskan ketua umum, hukumnya wajib dilaksanakan dan dimenangkan,” jelas Hadi Rudyatmo.  Rudy juga berharap Kaesang dapat mengajak lebih banyak generasi muda masuk ke partai banteng moncong putih itu. ”Lebih banyak kan lebih senang saya. Tujuan kami adalah berjuang untuk meraih kekuasaan dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan diri sendiri. Aspirasi rakyat dikelola dengan berbagai cara, jadilah kebijakan politik partai,” terang Hadi Rudyatmo.

DPC PDI Perjuangan Surakarta Buka Pintu untuk Kaesang Pangarep

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ganjar-2.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi sanksi DPP PDIP untuk Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo beberapa waktu lalu.  ”Yang penting antar pendukung jangan saling menjelek-jelekkan orang,” kata Ganjar seperti dilansir dari Antara di Solo, Senin (31/10).  Selain antar pendukung, dia meminta agar tidak ada sikap saling menjelekkan antartokoh, partai, maupun lembaga. Dengan demikian, tidak ada contoh buruk yang diperlihatkan partai politik kepada masyarakat luas sehingga kontestasi bisa mengedukasi biar tak tambah panas.  Sebelumnya, Rudy mengatakan baru pertama kali mendapat sanksi selama dirinya bersama PDIP sejak 45 tahun lalu. DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi berupa peringatan keras kepada Rudy karena secara terbuka memberikan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.  Meski mendapat sanksi, dia mengatakan, akan tetap tegak lurus patuh pada instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, termasuk terkait pencapresan. Disinggung mengenai pencapresan, dia menyerahkan sepenuhnya pada ketua umum partai.  ”Sebelumnya kan saya bilang kalau Ganjar maju dengan rekomendasi dari ketua umum, akan saya dukung 1.000 persen. Kan nek ora didukung ra entuk rekomendasi (Kan kalau enggak didukung artinya tidak dapat rekomendasi),” ucap Rudy.

Ganjar Tanggapi Sanksi PDIP untuk FX Hadi Rudyatmo