<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/IMG_20230901_183758-3450511780.jpg" alt="Kader Partai Demokrat Kabupaten Bogor merobek foto Anies Baswedan di baliho partai sebagai bentuk rasa kekecewaan mereka. (Dok Demokrat Kabupaten Bogor)" width="100%">
<figcaption>Kader Partai Demokrat Kabupaten Bogor merobek foto Anies Baswedan di baliho partai sebagai bentuk rasa kekecewaan mereka. (Dok Demokrat Kabupaten Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bukan hanya pengurus DPP Partai Demokrat yang kecewa terhadap Anies Baswedan. Beberapa kader partai di daerah juga menanggung kekecewaan yang besar. Banyak kader partai Demokrat yang menganggap Anies Baswedan berkhianat lantaran dirinya bakal dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor meluapkan rasa kekecewaannya dengan merobek semua foto Anies Baswedan yang terpampang di atribut partai. "Perilaku mengambil keputusan tanpa konfirmasi dengan teman seperjuangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen perjuangan," kata Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita kepada wartawan, dikutip dari RBG pada Jumat (1/9). Tak cukup di situ, pria yang sering disapa Dechan ini memerintahkan seluruh ranting untuk merobek gambar Anies Baswedan dari atribut Partai Demokrat. Aksi itu adalah bentuk rasa kecewa yang dirasakan DPC Demokrat Kabupaten Bogor atas sikap Anies Baswedan yang memilih Cak Imin. "Mulai detik ini dan hari ini, kami menolak tegas bekerjasama dan bersinergi dengan pengkhianat. Oleh karenanya, saya instruksikan kepada semua struktural Partai Demokrat, berikut para Bacaleg dan relawan Demokrat untuk mencopot semua foto ARB di semua baliho, banner, dan alat peraga lainnya di Kabupaten Bogor," jelasnya.

Bukan hanya pengurus DPP Partai Demokrat yang kecewa terhadap Anies Baswedan. Beberapa kader partai di daerah juga menanggung kekecewaan.

Merasa Dikhianati, Wajah Anies Baswedan Dirobek dari Spanduk Partai Demokrat Kabupaten Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/lucy-dan-DPAC.jpg" alt="Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari bersama pengurus Demokrat usai menyerahkan SK pengangkatan 12 Ketua DPAC di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Rabu (3/8). Demokrat Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari bersama pengurus Demokrat usai menyerahkan SK pengangkatan 12 Ketua DPAC di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, Rabu (3/8). Demokrat Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari menyatakan 12 ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Demokrat Surabaya, yang mundur pada 1 Agustus kini telah diganti.  ”Kemarin (3/8) malam, saya sudah menyerahkan SK (surat keputusan) pengangkatan 12 ketua DPAC yang baru,” kata Lucy Kurniasari seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (4/8).  Adapun 12 ketua DPAC yang baru meliputi Abdullah menggantikan Sahri sebagai Ketua DPAC Kecamatan Simokerto, Siswanto menggantikan Mustakim sebagai Ketua DPAC Kecamatan Kenjeran, Mudjib Ridwan menggantikan Syaiful Racmad Gunawan sebagai Ketua DPAC Kecamatan Pabean Cantikan.  Umi Laila menggantikan M. Latif sebagai Ketua DPAC Kecamatan Gunung Anyar, Saiful Hidayat menggantikan Isyono sebagai Ketua DPAC Kecamatan Sukolilo, Abdul Azis menggantikan Suparjan sebagai Ketua DPAC Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Gusti Ijuani menggantikan Ribut Santoso sebagai Ketua DPAC Kecamatan Wonocolo, Moch. Chalimin menggantikan Endang Mujiati sebagai Ketua DPAC Kecamatan Gayungan.  Lalu, Hariyanto menggantikan Syamsul Arifin sebagai Ketua DPAC Wonokromo, Moch. Topik menggantikan Sulaiman B. Sebagai Ketua DPAC Kecamatan Asemrowo, Ariadi Pramono menggantikan Siti Badriyah sebagai Ketua DPAC Kecamatan Dukuh Pakis, Yuhanita Megah Astriyah menggantikan Lusiati sebagai Ketua DPAC Kecamatan Lakarsantri.  Pada proses penyerahan SK tersebut juga dihadiri seluruh pengurus DPC Partai Demokrat Kota Surabaya dan DPAC yang lain, dari 31 DPAC Partai Demokrat di Kota Surabaya. Lucy yang juga anggota Komisi IX DPR itu menyampaikan, animo masyarakat yang tinggi untuk menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kota Surabaya.  Hingga Rabu (3/8) malam, lanjut dia, sudah ratusan dari berbagai profesi, usia, dan pendidikan yang datang ke kantor DPC untuk menjadi pengurus. ”Dari target 35 persen pengurus perempuan dari kader DPC Demokrat Surabaya, hingga saat ini telah mencapai 45 persen. Kalangan milenial juga sudah melebih 20 persen. Hal itu telah melampaui ekspektasi target itu sendiri,” terang Lucy.  Menurut Lucy, pasca penetapan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya, warga Kota Surabaya dari berbagai elemen masyarakat antusias bergabung di Demokrat. ”Kami membuka pendaftaran tentunya dengan kreteria tertentu,” kata Lucy.  Animo masyarakat yang tinggi, menurut Lucy, juga karena magnet Ketua Umum Partai Demokorat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang besar. Sebagian yang ingin menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kota Surabaya karena mengagumi AHY.  Sementara itu, Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Lakarsantri Yuhanita Megah Astriyah mengaku bangga telah dipercaya mengemban amanah selaku pimpinan pengurus partai di wilayahnya. Dia berjanji membirukan Lakarsantri.  ”Alhamdulillah atas amanah dari Partai Demokrat Surabaya kepada kami. Kami para Ketua DPAC bersepakat untuk memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2024,” tutur Yuhanita.  Hal sama juga dikatakan Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Kenjeran Siswanto. Dia optimistis dengan kepemimpinan Lucy Kurniasari, semua bisa bergandengan tangan.  ”Kepercayaan ini akan kami jawab dengan kerja cerdas meyakinkan pada masyarakat bahwa Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Kerja taktis untuk kemenangan Demokrat di Pemilu 2024,” kata Siswanto.

DPC Partai Demokrat Surabaya Angkat 12 Ketua DPAC Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220610-WA0030.jpg" alt="Herlina Harsono Njoto (tengah) bersama pendukungnya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Herlina Harsono Njoto (tengah) bersama pendukungnya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto mendaftarkan diri menjadi Calon Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya.  Dia mengaku puas dan mengucap syukur karena berkas yang dibawa telah diterima dan dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti Musyawarah Cabang (Muscab).  ”Jadi saat ini saya sebagai bakal calon setelah itu diterima menjadi calon ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya. Keputusan akhir berada di tangan DPP, apapun itu, saya sebagai kader partai tetap harus berupaya sampai dengan muscab dan fit proper test,” ucap Herlina kepada wartawan, Jumat (10/6).  Herlina mengaku optimistis, bisa menunjukkan visi misi maupun program yang lebih baik untuk partai berlambang bintang mercy itu.  ”Persiapan saya tetap melakukan konsolidasi dengan para pendukung, kemudian juga mempersiapkan muscab dan fit proper test  saya sampaikan ada 15 dukungan dari 31,” kata Herlina.  ”Saya kira kondisi internal partai sekarang tengah hangat. Sebuah partai akan menunjukkan terkesan hidup ketika ada suasana demokratis seperti saat ini. Ada beberapa calon dan berlangsung dengan hangat,” lanjut Herlina.  Herlina juga mengingatkan kepada para pendukung untuk saling menghormati dan tidak terprovokasi dengan isu-isu apapun. Dia juga mengajak dari masing-masing kubu saling menjual kebaikan calon.  ”Jangan menjatuhkan lawan, karena biar bagaimanapun, yang terpilih tetap berasal dari Partai Demokrat,” terang Herlina.  Dia mengaku, sederet program telah disiapkan jika terpilih menjadi ketua Demokrat Surabaya. Salah satunya makin giat turun di tengah masyarakat untuk mendengar keluhan dan memenangkan hati mereka untuk mengembalikan kejayaan Demokrat Surabaya.  ”Visi misi dan program sudah saya siapkan dan kepada pendukung saya tidak menjanjikan bahwa kehidupan bersama saya, ketika terpilih menjadi ketua DPC akan berlangsung dengan nyaman, tapi tugas berat harus dilakukan secara masif dan intensif di lingkungan masyarakat Kota Pahlawan,” ujar Herlina.  Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jatim Mugianto berharap apa yang menjadi maksud dan tujuan dua bakal calon dari Surabaya berjalan lancar.  ”Syarat syarat mendaftar sudah terpenuhi baik dari kubu Herlina dan juga kubu Lucy semua memenuhi syarat. Minimal dapat dukungan lebih dari 20 persen dari jumlah pemilik hak suara,” tutur Mugianto.

Herlina Harsono Didukung 15 DPAC Jadi Ketua Partai Demokrat Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/275-demokrat-1.jpg" alt="Peserta muscab serentak 17 DPC Partai Demokrat di Jatim usai mengikuti pembukaan di Asrama Haji Surabaya, Jumat (27/5). Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Peserta muscab serentak 17 DPC Partai Demokrat di Jatim usai mengikuti pembukaan di Asrama Haji Surabaya, Jumat (27/5). Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Para calon ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat periode 2022–2027 di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur akan ditentukan Tim 5. Mereka mewakili unsur di tingkat pusat dan daerah.  ”Ini sudah sesuai aturan internal partai. Sama halnya dengan pemilihan ketua daerah beberapa waktu lalu,” ujar Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron seperti dilansir dari Antara saat Musyawarah Cabang serentak di Asrama Haji Surabaya, Jumat (27/5).  Tim 5 terdiri atas Ketua Umum DPP Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen DPP Teuku Riefku Harsya, Ketua BPOKK Herman Khaeron, Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak, dan Sekretaris DPD Reno Zulkarnaen.  Menurut dia, muscab serentak digelar sebagai ajang konsolidasi dan harmonisasi kader partai menghadapi Pemilihan Umum Legislatif 2024. Terlebih, dalam waktu dekat juga dilakukan persiapan menyeluruh untuk pendaftaran partai politik yang dijadwalkan pada 1–7 Agustus, dilanjutkan keputusan penyelenggara pada 14 Desember.  ”Kami yakin muscab serentak ini berjalan efektif dan efisien. Siapa pun yang diputuskan sebagai ketua maka harus bekerja untuk menghadapi Pemilu 2024,” ucap Herman.  Sementara itu, pelaksanaan muscab serentak kali ini diikuti Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang, Bojonegoro, Kediri, Blitar, Malang, Tulungagung, Pamekasan, Sumenep, Bondowoso, Tuban, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kota Batu, serta Kota Blitar. Muscab, memilih para calon atau kandidat yang akan mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan di hadapan Tim 5.  ”Sekitar 1–2 pekan lagi sudah terpilih 17 ketua DPC yang baru,” terang Herman.  Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan 17 kabupaten/kota yang menggelar muscab kali ini adalah tahap pertama. Nanti digelar untuk tahap kedua pada pekan ketiga Juni.  ”Ini bagian dari konsolidasi menyongsong Pemilu 2024. Muscab serentak juga digelar pada periode lalu atau zaman Pakde Karwo menjabat Ketua Demokrat Jatim,” kata Emil, politikus muda yang juga Wakil Gubernur Jatim tersebut.

Calon Ketua DPC Demokrat 17 Kabupaten/Kota di Jatim Ditentukan Tim 5

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/185-demokrat.jpg" alt="Ilustrasi Partai Demokrat. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Demokrat. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 17 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di 17 kabupaten/kota Jawa Timur (Jatim), bersiap menggelar musyawarah cabang (Muscab) serentak. Salah satu agenda musda itu untuk memilih kepengurusan baru.  ”Muscab serentak dibagi dua tahap dan 17 DPC ini masuk tahap pertama,” ujar Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  DPC-DPC yang menggelar muscab serentak yaitu Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang, Bojonegoro, Kediri, Blitar, Malang, Tulungagung, Pamekasan, Sumenep, Bondowoso, dan Tuban. Lalu, Kota Pasuruan, Kota Kediri, Kota Batu, dan Kota Blitar.  Muscab serentak dimulai melalui proses pendaftaran sesuai peraturan organisasi (PO) DPP Partai Demokrat untuk pemilihan Ketua DPD Provinsi maupun DPC Kabupaten/Kota serta PAC. Sesuai peraturan, pendaftaran dibuka 18 Mei dan ditutup 20 Mei pukul 24.00 WIB di Kantor DPD Partai Demokrat Jatim, Jalan Kertajaya Indah 82 Surabaya.  Mugianto, yang juga ketua DPC Demokrat Trenggalek itu menjelaskan, kandidat calon ketua harus mengantongi dukungan minimal 20 persen pemilik suara sah di masing-masing DPC. ”Sesuai PO, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis, para kandidat ini nanti harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 20 persen pemilik suara di kabupaten/kota,” ucap Mugianto.  Untuk pelaksanaan muscab serentak tahap pertama, kata dia, akan dilaksanakan di Asrama Haji Surabaya pada 27 Mei. Nanti para kandidat yang ditetapkan menjadi calon ketua akan digelar uji kepatutan dan kelayakan dari daerah serta pusat secara daring.  Dalam ujian tersebut, lanjut Mugianto, calon ketua akan diminta menyampaikan visi misi, serta memaparkan program partai ke depan jika terpilih. ”Ini sebagai bahan pertimbangan kandidat mana yang memiliki kualitas terbaik. Nanti Tim 5 yang akan memberi penilaian, masing-masing tiga orang dari DPP dan dua orang dari DPD,” tutur Mugianto.

17 DPC Demokrat di Jatim Bersiap Gelar Musyawarah Cabang Serentak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-4.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak akan ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur. Namun, penetapan itu ditolak berbagai pihak.  Salah satu pihak yang menolak adalah DPC Partai Demokrat Bangkalan. Ketua DPC Partai Demokrat Bangkalan Abdurrahman menyebut, Musda Demokrat Jatim masih menyisahkan persoalan. Pelantikan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim dipaksakan.  ”Jika penetapan Emil Dardak dianggap sudah sesuai AD/ART, justru kami ingin bertanya kepada ketua umum, Pak Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Abdurrahman pada Rabu (20/4).  Berdasar anggaran dasar pasal 93 ayat 2, peraturan organisasi berlaku dan harus ditaati untuk seluruh jajaran partai. Kemudian pasal 100 ayat 3, peraturan organisasi berdasar anggaran dasar ditetapkan paling lambat satu tahun sejak anggaran dasar ini ditetapkan.  ”Nah, ini pun dipertegas dalam ART pasal 96 ayat 2, peraturan organisasi disusun berdasar AD dan ART. Peraturan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disahkan selambat lambatnya 1 tahun setelah AD/ART ditetapkan,” beber Abdurrahman.  Sedangkan, AD/ART ditetapkan pada 15 Maret 2020. Seluruh Musda yang dilaksanakan DPP saat ini tidak sah. Sebab, peraturan organisasi (PO) yang ditetapkan melanggar AD/ART melebihi batas waktu yang ditentukan.  ”PO ditetapkan pada 3 Mei 2021. Jika Musda itu sesuai AD/ART justru seluruh Musda yang dilaksanakan DPP saat ini tidak sah,” terang Abdurrahman.  Hal serupa disampaikan Fery Firmansyah, ketua DPC Partai Demokrat Bondowoso. Dia kecewa lantaran Bayu Airlangga secara nyata meraih suara dukungan terbanyak yakni 25 DPC dikalahkan Emil Dardak dengan raihan suara 13 suara.  ”Kami kecewa karena Mas Bayu secara nyata meraih dukungan besar ternyata tidak diberi mandat oleh DPP,” ujar Ferry.  Ferry berharap DPP Partai Demokrat menelaah kembali agar proses demokrasi berjalan baik. Dalam PO pasal 8 b ayat 3 berbunyi bakal calon ketua DPD Partai Demokrat hasil penjaringan yang akan diajukan dalam Musda/Musdalub diputuskan dan ditetapkan DPP selambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan Musda/Musdalub.  ”Kecewa itu jelas, proses demokrasi ini kurang. Kami meminta ditelaah kembali, ini yang paling penting supaya kekompakan dan guyub ini tetap terjaga dan kebesaran Demokrat bisa lebih diraih. Pada saat pelaksanaan musda PD Jatim kemarin baru pagi hari pada saat pelaksanaan Musda kami baru tahu Emil Dardak daftar. Artinya sesungguhnya sudah terlambat tidak ada calon selain Mas Bayu,” beber Ferry.  Dia menilai, ketua umum dan Tim 3 tidak jeli memotret dinamika Demokrat di Jatim. Memandang dukungan 25 DPC pada Bayu Airlangga hanya sebagai persoalan biasa biasa.  Ferry menambahkan, AHY sebagai ketum penerus trah SBY yang lahir dari Bumi Jawa Timur, kurang responsif dalam menangani persoalan kader di Jatim. Hal itu justru terkesan membiarkan orang kepercayaannya yang turun dan justru berpotensi menambah persoalan baru.  ”Pada saatnya Kami 25 DPC PD pendukung Bayu Airlangga, akan jadi saksi sejarah atas keputusan DPP memilih Emil Dardak pimpin PD Jatim,” ucap Ferry.

Emil Akan Dilantik Jadi Ketua Demokrat Jatim, Kader Sebut Tak Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649944288440.jpg" alt="Ilustrasi Partai Demokrat. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Partai Demokrat. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPC Partai Demokrat Mojokerto minta DPP menunda pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Permintaan itu disampaikan karena peraturan organisasi (PO) Musda Demokrat Jatim bermasalah.  Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono menilai pelantikan Emil Dardak tidak sah. ”Pasca Musda, hakekatnya sudah selesai karena amanat AD/ART. Tapi apakah bisa pelantikan dilakukan? jawabannya jelas belum. DPP harus menyelesaikan dulu payung hukum Musda yaitu PO yang berdasar AD/ART, kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan,” papar Ayub pada Kamis (14/4).  Ayub menjelaskan, Musda Demokrat yang digelar tidak hanya di Jatim sudah tidak sesuai AD/ART. Jika Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih nekat melantik Emil Dardak, sama saja melanggar aturan partai.  ”Musda kan sudah tidak sesuai AD/ART, DPP harus menyelesaikan, khususnya di Jatim dengan sebaik-baiknya. Dilihat itu PO, agar dicermati, apakah benar bisa pelantikan. Legal standing partai yaitu AD/ART, kalau PO saja tidak tepat waktu sesuai AD/ART, tentu saya pertanyakan keabsahannya PO. Sebelum itu diselesaikan, jangan ada pelantikan,” jelas Ayub.  Bila pelantikan tetap dilakukan, Ayub menilai AHY bertindak tidak sesuai dengan semangat Partai Demokrat yang harus tunduk dan patuh pada aturan. ”Musda yang menetapkan Emil Dardak, kalau masih nekat melantik, berarti DPP Demokrat melanggar aturan yang dibuat sendiri. Menurut saya aib sekali kalau itu terjadi. Karena dibuat sesuatu yang tidak sesuai ketentuan, sangat amat merugikan Demokrat, semua akan bersedih dengan kondisi itu,” terang Ayub.  Ayub menegaskan, payung hukum organisasi kepartaian adalah AD/ART. Ketum dan jajaran petinggi DPP Demokrat diminta mematuhi aturan tersebut.  ”Pelantikannya tidak sah, karena payung hukum ditabrak DPP. Kalau itu sampai ditandatangani keputusan pelantikan, apa Ketum itu baca tidak, benar atau tidak, harus diteliti detail, itu sebuah kecerobohan AHY. Kalau nekat dilantik, bisa jadi ini pengurus ilegal, tidak sejalannya PO dan AD/ART,” ucap Ayub.  Hal serupa disebutkan Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang. Dia mencatat terlalu banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim. Menurut dia, AHY ceroboh dalam mengelola Partai Demokrat Jatim.  ”Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan ketua DPD Demokrat Jatim berdasar AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga,” kata Joshua.  Dia mempertanyakan kemampuan AHY dalam mengatur partai. AHY dinilai tak sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi ketua umum.  ”Pertanyaannya, ketum paham gak terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, mestinya ketum mengelolanya bukan awur-awuran,” ujar Joshua.  Tidak hanya itu, Joshua melihat keganjilan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda. ”Penyampaian hasil Musda dinyatakan oleh Sekjen dan BPOKK, bukan dari ketum. Ini keputusan politis terkait partai di Jatim ke depannya, bagaimana bisa mengumumkan seperti orang jagongan di peternakan kuda, apa ini keputusan resmi partai, ini jadi aneh,” ungkap Joshua.  Joshua menambahkan, apa yang diputuskan DPP sangat bersebrangan dengan akar rumput di Jatim. Dia juga menilai, AHY tidak pernah berkomunikasi dengan kader di bawah.  ”Ini kok sangat tidak profesional, partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahap Musda dilalui cara yang tidak wajar. DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar Musda untuk kepentingan partai, tapi mendudukkan orang, ini yang gak boleh,” kata Joshua.

Demokrat Mojokerto Minta Pelantikan Pengurus Jatim Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/1649233459828.jpg" alt="Emil Dardak. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Emil Dardak. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menunjuk Emil Elestianto Dardak sebagai ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur masih disesalkan beberapa pihak. Yang terbaru, beberapa DPC menanyakan loyalitas Emil Dardak.  Salah satunya Yakup, ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri. Dia mempertanyakan keputusan Badan Pembna Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat yang memutuskan memilih Emil sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Sebab, Emil sempat menjadi kader partai lain sebelum bergabung ke Partai Demokrat.  ”Hal ini jelas berbeda dengan Bayu Airlangga, calon lain yang didukung beberapa DPC untuk menjadi ketua DPD. Bayu sangat loyal dengan Demokrat,” ujar Yakup.  ”BPOKK melihat Emil mampu karena loyal. Memangnya Mas Bayu nggak loyal? Coba lihat, apakah Mas Emil kader asli Demokrat? Pernah di beberapa partai, saya kira kalau alasan DPP loyalitas tidak masuk akal. Mas Bayu jelas membesarkan Demokrat lebih lama,” tambah dia pada Rabu (6/4).  Yakup juga menyinggung jumlah dukungan saat Musda Demokrat Jatim. Dalam Musda yang digelar 20 Januari, Bayu Airlangga meraih dukungan 25 DPC, unggul jauh atas Emil Dardak yang meraih 13 dukungan DPC. Tidak hanya itu, Yakup juga mempertanyakan, kapan Emil Dardak mendaftar sebagai Bacalon Ketua Demokrat Jatim.  ”Bahwa dalam musda penetapan bacalon diputuskan dan ditetapkan DPP selambat-lambatnya 7 hari sebelum musda. Lah ini, kita semua sampai H-1 pelaksanaan musda setahu kita hanya Mas Bayu yang telah mendaftar, karena tidak pernah disampaikan Mas Emil mendaftar. Tahu-tahu pas pelaksanaan musda diumumkan ada dua calon,” ungkap Yakup.  Dia menyayangkan sikap tidak demokratis Tim 3 DPP yang dimotori Ketum AHY, Sekjen Teuku Rafli Harsya, dan Ketua BPOKK Herman Khaeron dalam penentuan ketua Demokrat Jatim.  ”Saat sambutan, Pak Ketum menyampaikan musda akan berjalan demokratis, tapi nyatanya berlawanan dengan arti demokratis itu sendiri,” ucap Yakup.  Hal serupa diungkapkan Ketua DPC Demokrat Nganjuk, M. Fauzi Irwana. Dia mengaku kecewa usai penunjukan Emil Dardak sebagai Ketua Demokrat Jatim.  Fauzi menyebut, janji DPP soal musda yang demokrasi hanya omong kosong. ”Tentu kita kecewa, apa yang disampaikan pada awal bahwa pemilihan secara demokrasi, nyatanya seperti ini. Teman-teman 25 DPC sangat kecewa dengan keputusan ini,” kata Fauzi.  Dia mengatakan, DPC-DPC pendukung Bayu Airlangga tidak dijelaskan di mana letak kekurangan Bayu. Apalagi, soal jumlah dukungan juga terpaut jauh.  ”Kita gak tahu letak kekurangan Bayu tidak terpilih di mana? Mereka mengacu ke PO, kita Musda 20 Januari, 25 DPC lawan 13 DPC itu harusnya jadi pertimbangan. Kalau soal loyalitas, boleh diadu, Mas Bayu loyal ke AHY. Setiap Mas Bayu turun ke lapangan selalu menyampaikan loyal ke AHY, apalagi saat KLB dulu. Kalau Emil sama Bayu, ya jauh, lebih loyal Mas Bayu,” tegas Fauzi.  Fauzi menyebut, ada potensi Demokrat di Jatim terbelah akibat DPP tidak mendengarkan aspirasi di bawah. Di antaranya, beberapa memilih mundur dari kepengurusan atau malah pindah partai.  ”Kalau DPP tidak mendengarkan aspirasi bawah, sangat potensi pengurus mundur atau pindah partai. Sebenarnya Ketum AHY baik, tapi saya kira ada pihak yang jadi begal politik, ya yang ada di sekitar Mas AHY itu yang mempengaruhi. Toh kemarin kenapa bukan Mas AHY yang ngumumin? Kok malah BPOKK? Kita prinsip loyal sama Mas AHY,” ucap Fauzi.

Pernah Gabung Partai Lain, Loyalitas Emil Dardak Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211005_205241-1.jpg" alt="Ketua Balitbang DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu Harris Solihin. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Balitbang DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu Harris Solihin. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Indramayu, Jawa Barat, mencari tahu keterlibatan salah satu anggotanya dalam kasus bentrokan berdarah yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Saat ini, yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan aparat kepolisian setempat.  ”Kami akan mencari tahu sejauh mana anggota kami (Taryadi) terlibat (dalam kasus bentrokan itu),” kata Ketua Balitbang Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Indramayu Harris Solihin seperti dilansir dari Antara di Indramayu, Selasa (5/10).  Dia mengatakan, Taryadi merupakan anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Demokrat. Yang bersangkutan juga merupakan ketua Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (F-Kamis). Fraksi Demokrat akan mempertanyakan hak imunitas bagi anggota DPRD karena ketika diamankan pihak berwajib, tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah.  Menurut Harris, pada saat diamankan, Taryadi diseret petugas dan itu tersebar di media massa juga sosial. ”Kalau masalah penangkapan kami akan mendelegasikan fraksi untuk mempertanyakan hak imunitas bagi anggota DPRD,” tutur Harris Solihin.  Harris menambahkan, DPC Partai Demokrat belum bisa menentukan langkah yang akan ditempuh karena masih melakukan rapat internal. Demokrat Kabupaten Indramayu sangat menyayangkan kejadian yang merenggut nyawa dua korban tersebut. Pihaknya pun menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.  Meskipun begitu, pihaknya juga akan ikut mendalami keterlibatan Taryadi. ”Kami juga ikut menyelidiki sejauh mana keterlibatan anggota kami terhadap insiden tersebut,” terang Harris Solihin.  Sementara itu, mereka yang diamankan akibat bentrokan maut di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bertambah menjadi 20 orang.  ”Polres Indramayu sudah mengamankan 20 orang untuk dilakukan pemeriksaan guna mencari penyebab perkelahian itu,” kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung.  Menurut Erdi, belum ada di antara mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dalam bentrokan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia itu. ”Masih didalami, karena ini belum 24 jam ya, yang meninggal itu dari kelompok penggarap lahan,” tutur Erdi.  Selain itu, 20 orang tersebut juga masih ditahan untuk menjalani pemeriksaan guna mencari penyebab atau pemicu bentrokan.  ”Karena pada saat pengamanan, itu perkelahiannya sudah terjadi. Orang-orang yang diamankan ini juga yang diduga melakukan tindakan pidana,” terang Erdi.  Dia memastikan, kondisi lahan tebu di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, yang juga berbatasan dengan Kabupaten Majalengka itu sudah kembali kondusif. ”TNI dan Polri mengamankan supaya situasi kondusif, sehingga petani lahan tebu itu aman,” ucap Erdi.

Demokrat Indramayu Cari Tahu Anggota Terlibat Bentrokan Berdarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/DPP-Demokrat-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat telah menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi dan Rokan Hilir. Pemecatan dilakukan setelah terbukti membelot dengan menghadiri Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.  "Sebelum adanya KLB abal-abal mereka sudah menunjukkan gelagat tidak loyal kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Itu terbukti dari 12 kabupaten/kota, hanya dua yang tidak mau menandatangani pakta integritas yang menunjukkan loyalitas kepada AHY. Nah, sebelum KLB, mereka sudah ditandai," kat Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Asri Auzar di Pekanbaru, Kamis (3/11).  Dua mantan kader demokrat itu yakni Ketua Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi, Jontikal, dan Ketua Demokrat Kabupaten Rokan Hilir, Muhammad Ridwan. Keduanya secara terang-terangan menghadiri KLB yang menyatakan dukungan kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2021/terima-jadi-ketum-demokrat-moeldoko-disebut-lakukan-blunder-politik/">Terima jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Disebut Lakukan Blunder Politik</a>  Untuk 10 Ketua DPC Demokrat lainnya dinyatakan Asri solid satu barisan di bawah komando AHY sebagai Ketua Umum yang sah secara konstitusional. Bahkan, itu dibuktikan dengan telah dibubuhkannya cap darah sebagai simbol kesetiaan kepada AHY.  Asri menegaskan tidak main-main untuk melaporkan kader yang tidak patuh dengan instruksi partai. "Saya sudah memastikan yang membelot akan dipecat," ucapnya. Asri menyebut agar pihak-pihak yang berusaha membelah Demokrat agar mundur dan fokus membentuk partai politik baru sesuai keinginan mereka.

Dukung Moeldoko, Dua Ketua DPC Partai Demokrat di Riau Dipecat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dpc partai demokrat

Berita Terkini