<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/IMG_0896-1430439405.jpg" alt="Satpol PP amankan tiga remaja perempuan yang berkelahi gara gara saling ejek di media sosial. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Satpol PP amankan tiga remaja perempuan yang berkelahi gara gara saling ejek di media sosial. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tiga remaja perempuan diamankan Satpol PP Kota Surabaya, setelah kepergok berkelahi di sekitar Jalan Jimokerto. Perkelahian itu ternyata terjadi gara-gara saling ejek di siaran langsung media sosial Tiktok. &rdquo;Ada warga yang melihat dan melapor. Setelah diamankan dan kami data mereka, awal mulanya karena saling ejek di media sosial berlanjut saling bertemu,&rdquo; tutur Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser, Rabu (29/1). Selain mengamankan tiga remaja perempuan yang berkelahi, personel Satpol PP Kota Surabaya turut mengamankan tiga remaja perempuan lainnya sebagai saksi di tempat kejadian. &rdquo;Jadi total ada enam remaja perempuan yang kami amankan. Dua pelaku, satu korban, dan tiga lainnya adalah saksi. Rata-rata umur mereka itu 15 tahun dan masih berstatus pelajar,&rdquo; imbuh Fikser. Satpol PP Surabaya pun memanggil orang tua dari keenam remaja. Tujuannya agar mereka mengetahui aktivitas yang anak-anaknya lakukan saat di luar rumah. Terlebih ini aktivitas yang negatif dan merugikan. Berkaca dari kejadian ini, Fikser berharap para orang tua bisa lebih memantau aktivitas anak-anaknya. Baik dalam lingkungan sekitar maupun saat menggunakan media sosial. Sebab, peranan orang tua sangat dibutuhkan. &rdquo;Lakukan pengawasan, apa saja yang anak-anak akses dan siapa saja temannya di media sosial mereka. Bahkan orang tua harus tau media sosial anak agar lebih mudah memantaunya,&rdquo; tutur Fikser. Selain mengimbau orang tua, dalam kasus perkelahian remaja ini, Satpol PP Surabaya turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya. &rdquo;DP3APPKB akan melakukan pendampingan serta pendataan lebih lanjut pada anak-anak yang berkelahi. Kita bantu cek mengapa anak-anak sampai melakukan perilaku ini. Tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kami,&rdquo; tandas M. Fikser.

Tiga remaja perempuan diamankan Satpol PP Kota Surabaya, setelah kepergok berkelahi di sekitar Jalan Jimokerto

Gara-gara Saling Ejek di Medsos, Remaja Perempuan di Surabaya Ini Malah Berantem Beneran!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/Screenshot_20241016-091405-1931212731.jpg" alt="Ilustrasi stunting. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi stunting. (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya buktikan keseriusan untuk mencegah stunting. Pemkot akan memperkuat upaya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting yang difokuskan pada calon pengantin (Catin), calon Pasangan Usia Subur (PUS) hingga surveilans keluarga berisiko stunting. Pemkot Surabaya melakukan pendampingan tersebut dengan mengerahkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Surabaya yang melakukan pencatatan dan pelaporan menggunakan Aplikasi Sayang Warga (ASW). Langkah pendampingan bagi calon pengantin hingga balita tersebut bertujuan untuk pencegahan stunting sejak dini. &rdquo;Pendampingan dilakukan untuk memastikan kesehatan reproduksi dan keluarga, serta mencegah lahirnya bayi rawan stunting dan memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan usia,&rdquo; ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayati seperti dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya. Berdasar laporan pendampingan yang dihimpun melalui ASW pada September 2024, TPK merinci data pendampingan yang mencakup berbagai sasaran. Di antaranya Catin 3.255 orang, Pasangan Usia Subur (PUS) 317.614 orang, Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK) 901 orang, Ibu Hamil Tidak KEK 13.192 orang, Ibu Nifas (BuFas) 1.719 orang dan Balita 144.897 anak. Sedangkan data pendampingan balita pra stunting per 30 September, mencakup 303 balita pra stunting yang didampingi. Sementara data pendampingan terhadap balita stunting mencapai 203 anak. Ida menjelaskan pendampingan ini dilakukan secara menyeluruh sejak perencanaan pernikahan hingga usia remaja. Sasaran pendampingan mencakup seluruh tahap dalam siklus hidup keluarga. Dari masa perencanaan pernikahan hingga usia balita. &rdquo;Sampai anak usia sekolah menengah pertama agar sehat fisik dan mentalnya menuju generasi emas 2045,&rdquo; imbuh Ida. Dari hasil evaluasi pendampingan, TPK berhasil mendampingi seluruh calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, serta balita yang teridentifikasi berisiko stunting. Selain itu, pendampingan juga mencakup PUS yang berjumlah lebih dari 300 ribu orang. Ida juga memastikan pendampingan yang dilakukan mulai harian hingga bulanan akan dievaluasi berbagai pihak agar langkah strategis ini berjalan efektif. &rdquo;Pendampingan harian, mingguan, dan bulanan dievaluasi berbagai pihak. Termasuk Koordinator TPK, Kasi Kesra Kecamatan dan Kelurahan, TP PKK, Puskesmas, DP3APPKB dan Dinas Kesehatan,&rdquo; jelas Ida. Ida juga memastikan setiap temuan dan hasil pendampingan akan dilaporkan secara berkala kepada DP3APPKB dan Ketua TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Surabaya. Dengan begitu, tidak akan ada sasaran pendampingan yang terlewat di seluruh wilayah setempat. &rdquo;Kami juga terus memantau dan menangani pengaduan yang disampaikan oleh Tim Pendamping Keluarga melalui fitur pengaduan yang tersedia di aplikasi ASW,&rdquo; ucap Ida.

Pemkot Surabaya memperkuat upaya pendampingan bagi keluarga berisiko stunting yang difokuskan pada calon pengantin dan Pasangan Usia Subur

Serius Cegah Stunting, Pemkot Surabaya Lakukan Pendampingan bagi Calon Pengantin hingga Keluarga Berisiko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/WhatsApp-Image-2024-08-23-at-091118-2774029077.jpg" alt="Pemkot Surabaya tinjau penerapan program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak di RW 2, Sidotopo. (Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya tinjau penerapan program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak di RW 2, Sidotopo. (Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp;JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tinjau penerapan program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA) di RW 2, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semapir, Kamis (22/8). Program tersebut dilakukan sebagai upaya pemberdayaan di kelurahan dan kecamatan, supaya lebih responsif dalam menangani masalah perempuan dan anak. Tinjauan tersebut dilakukan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani didampingi Asisten II Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayanti. Rini Indriyani mengapresiasi program-program yang dilakukan RW 2 Kelurahan Sidotopo untuk mewujudkan kampung ramah anak dan perempuan. &rdquo;Saya sudah berkeliling melihat kampung sehat, kampung belajar, kampung aman, serta kampung kreatif dan produktif, yang dimiliki RW 2 Kelurahan Sidotopo. Saya yakin ini semua bisa terwujud karena sinergi warganya,&rdquo; Kata Rini Indriyani. Rini Indriyani takjub dengan program bapak dan ibu ASI yang berhasil dijalankan di kampung tersebut. Kesadaran untuk memberikan ASI pada anak harus dimiliki semua pasangan, terutama pasangan muda. &rdquo;Untuk menjadi kampung ramah anak dan perempuan salah satu yang harus diperhatikan adalah ASI dan ruang pendidikan anak. Di sini saya melihat hal tersebut ada duta bapak dan ibu ASI, ada ruang khusus bermain anak hingga ruang belajar,&rdquo; terang Rini Indriyani. Tak hanya itu, salah satu program yang membuat kampung RW 2 Kelurahan Sidotopo berbeda dari kampung lain adalah program jimpitan atau sedekah subuh. Hasil dari sumbangan sukarela itu diberikan kepada warga kurang mampu di wilayah RW lain, baik berupa beras maupun bahan pokok lain. Dengan banyaknya program yang dimiliki RW 2 Kelurahan Sidotopo pun meraih kategori pratama kegiatan KAS-RPA 2024. Rini berharap, pencapaian tersebut bisa dipertahankan dan disebarkan ke wilayah lain. &rdquo;Mimpi Pak Wali tercipta untuk menciptakan kampung madani terwujud di kampung ini, ada sedekah yang diberikan secara sukarela. Semoga berkah untuk semuanya dan saya berharap bisa tetap guyub dan rukun,&rdquo; harap Rini Indriyani. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayanti menjelaskan, tinjauan itu dilakukan dalam rangka roadshow pemenang lomba KAS-PRA 2024. Sebelumnya, lomba KAS-PRA dimulai sejak Juni. Ada lima indikator yang dinilai di antaranya Kampung Aman, Kampung Belajar, Kampung Sehat, Kampung Asuh, serta Kampung Kreatif dan Produktif. Pelaksanaan lomba KAS-PRA melibatkan akademisi dan pemerhati anak serta perempuan. &rdquo;KAS-PRA ini harus menyerahkan portofolionya dulu kepada kita, lalu dipresentasikan baru setelahnya dilakukan kunjungan para juri. Hasilnya kampung yang menang beberapa kategori akan dilakukan roadshow seperti di Sidotopo ini,&rdquo; ujar Ida. Ida menambahkan, kampung yang sudah menang KAS-PRA akan dimonitoring agar sistem yang sudah dilakukan tetap berjalan dengan baik. &rdquo;Harapannya dengan sistem yang sudah baik itu, tidak ada lagi anak dan perempuan yang mendapatkan kekerasan, baik itu dari pihak eksternal maupun internal,&rdquo; ujar Ida Widayanti. Program KAS-PRA merupakan implementasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) tentang Pemenuhan Konvensi Hak Anak untuk Program CFCI (Child Friendly Cities Initiative) Pemkot Surabaya bersama UNICEF dan Bappenas.

Pemkot Surabaya tinjau penerapan program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak di RW 2, Sidotopo, Kecamatan Semapir

Roadshow Kampunge Arek Suroboyo, Pemkot Surabaya Wujudkan Pemberdayaan Anak dan Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/1000377154-1095313583.jpg" alt="Ilustrasi Balai Kota Surabaya. (Diskominfo Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Balai Kota Surabaya. (Diskominfo Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat jumlah perkawinan anak pada periode Januari sampai Juli turun 130 kasus dari angka pada tahun lalu. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Thussy Apriliyandari mengatakan, berdasar data dari pengadilan agama (PA) pada 2024, perkawinan anak sebanyak 68 kasus. &rdquo;Data versi pengadilan agama untuk perkawinan usia anak pada 2023 ada 198 kejadian, kemudian 2024 turun menjadi 68 anak,&rdquo; kata Thussy Apriliyandari seperti dilansir dari Antara. Thussy menjelaskan, faktor yang menyebabkan turunnya angka pernikahan pada anak adalah penguatan kerja sama antara pemkot dan Pengadilan Agama Kota Surabaya pada 2023. Lebih lanjut, di dalam MoU itu mencantumkan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Aturan itu tetap berlaku meskipun sudah bercerai. &rdquo;Komitmen kami bersama, yakni untuk terus menekan angka kejadian perkawinan anak,&rdquo; ucap Thussy Apriliyandari. DP3APPKB, kata dia, juga rutin melakukan sosialisasi ke kelurahan yang menghadirkan lima anak sebagai agen perubahan. Nanti anak-anak tersebut akan melakukan penyuluhan terkait dampak jangka panjang kenakalan remaja yang bisa memicu pernikahan pada anak. &rdquo;Kami juga menggandeng PKK,&rdquo; ujar Thussy Apriliyandari. DP3APPKB Surabaya juga kembali melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Sosialisasi itu merupakan keberlanjutan agenda serupa yang dikemas di dalam training of trainer (ToT), pada Jumat (12/7). Sosialisasi dalam rangkaian menyambut Puncak Hari Anak Nasional di Kota Surabaya itu diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat terkait langkah pencegahan pernikahan yang terjadi pada anak. &rdquo;Dari sisi pencegahan, kami ingin menekan angka ini terus,&rdquo; tutur Thussy Apriliyandari.

Pemkot Surabaya mencatat jumlah perkawinan anak pada periode Januari sampai Juli turun 130 kasus dari angka pada tahun lalu

Pemkot Surabaya Catat Angka Perkawinan Anak Tahun Ini Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/newborn-baby-3255876398.jpg" alt="Ilustrasi bayi baru lahir/sumber: freepik/rawpixel.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bayi baru lahir/sumber: freepik/rawpixel.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Terbakar api cemburu membuat ayah berinisial R di Surabaya tega menganiaya anak kandungnya sendiri. R menduga anak kandungnya yang masih berusia 6 hari bukan hasil hubungannya dengan sang istri, A. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayawati mengatakan, saat ini, bayi E ada di rumah aman. Dia memastikan kebutuhan untuk bayi E dan ibu kandungnya akan dipenuhi. Tidak terkecuali untuk kebutuhan recovery psikologis sang ibu. &rdquo;Kami lakukan pendampingan kepada ibu dari bayi E yang masih berusia 6 hari ini,&rdquo; kata Ida saat dikonfirmasi. Ida menyebutkan, kondisi bayi E berangsur membaik. Bayi E mengalami beberapa memar. &rdquo;Bayi E tidak sampai dirawat,&rdquo; ujar Ida Widayawati. Mantan Sekeretaris Dinas Pendidikan Surabaya itu menyatakan, visum medis menyatakan tidak ada retak tapi memar pada bayi E. &rdquo;Bayinya usia 6 hari, ditempelngi lalu dibanting,&rdquo; jelas Ida Widayawati. Ida menambahkan, kasus penganiayaan terhadap anak itu sudah dilaporkan ke Polda Jatim pada Rabu (17/4). Pelaku, R ,ditangkap dan diamankan pada Kamis (18/4).

DP3APPKB Kota Surabaya menyatakan, saat ini, bayi E ada di rumah aman. Kondisinya berangsur membaik setelah dianiaya ayahnya

Kondisi Bayi Usia 6 Hari Bikin Miris setelah Dianiaya Ayah Kandung di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/woman-1284353_1920.jpg" alt="Ilustrasi ibu hamil (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibu hamil (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemkot Surabaya berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya, menurunkan angka unmet need atau perempuan yang tidak ingin lagi memiliki anak atau menjarangkan kelahiran, tetapi tidak memakai kontrasepsi. Tahun ini angka unmet need sudah tak terlalu tinggi, berada di angka 11,73 persen. Sedangkan tahun lalu sebesar 18,55 persen. Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya Atiek Tri Arini mengatakan, penurunan persentase tersebut menunjukkan beragam upaya yang dilakukan telah berhasil. &rsquo;&rsquo;Mereka tidak menggunakan kontrasepsi dengan berbagai alasan,&rdquo; katanya kemarin (5/12). Atiek mengungkapkan, Kecamatan Mulyorejo menjadi wilayah dengan unmet need tertinggi. Sedangkan, wilayah terendah berada di Kecamatan Asemrowo. Dia berharap, raihan unmet need semakin menurun tahun depan. Sebab, hal tersebut memiliki korelasi dengan angka kematian ibu (AKI) yang umum terjadi saat wanita usia subur. Yakni, usia 15 hingga 49 tahun. &rsquo;&rsquo;Artinya, jika unmet need menurun, dapat terhindar dari risiko 4T. Terlalu tua, terlalu dekat, terlalu muda, dan terlalu banyak,&rdquo; paparnya. Adanya risiko 4T menimbulkan banyak kerugian pada sang ibu saat kehamilan. Di antaranya, mengalami anemia hingga pendarahan. Atiek mengatakan, ada sejumlah kendala saat berusaha meyakinkan calon akseptor mengikuti kontrasepsi jangka panjang (MKJP). &rsquo;&rsquo;Mengubah pola pikir masyarakat yang telah menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek untuk dapat beralih menggunakan MKJP itu tak mudah,&rsquo;&rsquo; paparnya. Selain itu, meningkatkan kepesertaan KB pasca bersalin. &rsquo;&rsquo;Untuk monitoring dilakukan secara rutin minimal satu bulan sekali,&rdquo; ungkap dia. Sejumlah upaya pun telah dilakukan DP3APPKB Surabaya. Yakni, peningkatan dan penguatan komunikasi informasi dan edukasi kepada kader, peningkatan cakupan pelayanan KB melalui penguatan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, serta melakukan bakti sosial pelayanan KB demi mendekatkan akses kepada masyarakat. &rsquo;&rsquo;Upaya-upaya itu terbukti sangat berdampak positif,&rdquo; ucap Atiek. Agar pemantauan lebih mudah dan tertata, pihaknya telah merancang aplikasi Simpel KB. Aplikasi tersebut dapat mendata komunikasi, informasi, edukasi (KIE) yang dilakukan kader kepada calon akseptor. Dengan begitu, terpantau jumlah warga yang telah mendapatkan sosialisasi. Selain itu, ada pula penjadwalan pelayanan yang diinginkan calon akseptor yang telah bersedia ber-KB secara real time.&nbsp;(dho/c6/ai) TURUNKAN ANGKA UNMET NEED - Unmet need terus mengalami penurunan setiap tahun. Saat ini sudah 11,73 persen dari 18,55 persen pada tahun lalu. - Berkaitan erat dengan angka kematian ibu. Upaya percepatan dilakukan agar terhindar dari beragam risiko. - DP3APPKB terus berupaya mengajak masyarakat menggunakan kontrasepsi jangka panjang. - Wilayah tertinggi berada di Kecamatan Mulyorejo dan terendah Kecamatan Asemrowo. Sumber: DP3APPKB Surabaya

Pemkot Surabaya berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya, menurunkan angka unmet need di Surabaya.

11,73 Persen Wanita di Surabaya Tidak Ingin Lagi Punya Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/lomba-pemkot-3519856301.png" alt="JADI CONTOH: Wali Kota Surabaya Seri Cahyadi berfoto bersama para pemenang Kampung Ramah Perempuan dan Anak dari Balongsari, Tandes." width="100%">
<figcaption>JADI CONTOH: Wali Kota Surabaya Seri Cahyadi berfoto bersama para pemenang Kampung Ramah Perempuan dan Anak dari Balongsari, Tandes.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Perhatian terhadap masalah perempuan dan anak menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan Pemkot Surabaya. Salah satu caranya dengan membentuk masyarakat kota yang responsif gender. Kemarin (25/11) Pemkot Surabaya menganugerahi kampung yang sukses mendukung program tersebut. Sejak Mei lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya menggelar kompetisi Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS-RPA). Lomba antarkampung itu bertujuan mengajak komunitas permukiman di Surabaya peka terhadap isu gender. Terutama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berbagai unsur dinilai dalam kompetisi itu. Misalnya, cara yang dipraktikkan kampung tersebut untuk menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak. Program yang telah dijalankan hingga inovasi yang ditelurkan. Kemarin menjadi malam puncak gelaran tersebut. Sebanyak 15 kampung dikukuhkan sebagai yang terbaik pada isu gender. Mereka inilah yang lolos dari berbagai tahap seleksi sebelumnya. Ada lima kategori pemenang. RW 5 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, memenangkan juara satu kategori kampung belajar. Kemudian, kategori kampung sehat dianugerahkan kepada RW 3 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto. Lalu, kampung asuh diperoleh RW 1 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes. Sedangkan RW 5 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, meraih tiga gelar sekaligus. Yakni, kampung aman, kampung kreatif produktif, dan best of the best dari semua kategori. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kampung-kampung itu luar biasa dalam menerjemahkan program ramah anak dan perempuan. Kekompakan antarwarganyalah yang mampu mewujudkan itu semua. Dia yakin semua kampung di Surabaya memiliki semangat yang sama. &rsquo;&rsquo;Surabaya boleh menjadi kota besar, tapi tidak boleh melupakan sejarah. Guyub rukun dan gotong royong,&rsquo;&rsquo; terangnya. Menurutnya, selalu utamakan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan. Seperti program pemberdayaan UMKM banyak yang memberdayakan kaum perempuan untuk membantu peningkatan ekonomi keluarga. Dengan begitu, kesejahteraan keluarga, terutama jaminan bagi anak-anak mereka, meningkat. &rsquo;&rsquo;Dengan KAS-RPA ini, kami berharap akan memiliki calon pemimpin di masa datang. Apalah artinya kita punya harta dan jabatan jikalau anak-anak kita hancur dan tidak memiliki masa depan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013326773/dampak-anak-yang-terpapar-kdrt-berisiko-lebih-besar-jadi-pelaku-atau-korban-ketika-dewasa">Dampak Anak yang Terpapar KDRT Berisiko Lebih Besar Jadi Pelaku atau Korban ketika Dewasa</a> Kepala DP3APPKB Surabaya Ida Widayati mengatakan, kampung yang meraih penghargaan itu sudah memenuhi semua kriteria pemenang. Di antaranya kampung aman, kampung belajar, kampung sehat, kampung asuh, serta kampung kreatif dan produktif. Sehingga dalam penerapannya sehari-hari pun sudah layak untuk anak dan perempuan. &rsquo;&rsquo;Tugas yang sebenarnya adalah setelah ini. Mereka akan menjadi contoh bagi kampung yang lain. Kami berharap peraih awarding KAS-RPA bisa getok tular ke yang lain,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Dia mengatakan, kompetisi itu tak hanya melibatkan Pemkot Surabaya. Namun juga berbagai stakeholder lain yang memiliki visi sama dalam membentuk kota ramah anak dan perempuan. Apalagi, Surabaya juga menjadi salah satu nomine untuk bergabung dalam Child Friendly Cities Initiative (CFCI) atau kota ramah anak internasional di bawah naungan Unicef. &rsquo;&rsquo;Ada non-governmental organization (NGO), akademisi, dan pemerhati anak di 58 kampung yang menerapkan KAS-RPA. Sehingga sangat objektif untuk menilai apakah layak menjadi KAS-PRA atau tidak,&rsquo;&rsquo; ungkap Ida.&nbsp;(gal/c17/cak)

Perhatian terhadap masalah perempuan dan anak menjadi isu mendesak untuk Pemkot Surabaya. Dibentuklah masyarakat responsif gender.

Pemkot Surabaya Kukuhkan 15 Kampung Ramah Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/yayul-1908364737.png" alt="PENGABDIAN: Yayuk menyosialisasikan layanan PPA di Balai RW 1 Manyar Sabrangan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>PENGABDIAN: Yayuk menyosialisasikan layanan PPA di Balai RW 1 Manyar Sabrangan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> Sebagai kader PKBM dan satgas PPA, Yayuk Jumiatin harus siaga 24 jam. Tak jarang, dia memakai uang pribadinya untuk membantu korban. Kasus paling sulit adalah menangani kekerasan pada anak. GALIH ADI PRASETYO, Surabaya SEJAK&nbsp;2016, Yayuk Jumiatin didapuk menjadi satgas perlindungan perempuan dan anak (PPA). Berselang tiga tahun, pada 2019, dia juga dilantik sebagai kader Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM). Dua peran itu membuatnya tak bisa lepas dari persoalan sosial. Misalnya, Kamis (9/11) lalu Yayuk memberikan penjelasan kepada Asih. Asih bingung karena cucunya yang sudah masuk usia sekolah tidak bisa mengenyam pendidikan. Sebab, akta lahir cucunya dibawa sang ibu. Anak Asih dan istrinya telah bercerai. Ketika berpisah, dokumen anak dibawa ibunya. Saat anak Asih hendak mengambil berkas itu, mantan istrinya marah-marah. &rdquo;Sementara laporan ini akan kami tampung untuk nanti ditindaklanjuti. Kami minta Ibu Asih berdoa agar hal ini bisa selesai,&rdquo; ujar Yayuk. Kader PPA dan PKBM bertugas menangani masalah sosial. Keduanya berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya. Yang membedakan, lingkup kerja PPA hanya pada perempuan dan anak. &rdquo;Paling banyak soal KDRT. Namun, akhir-akhir ini banyak juga masalah ekonomi dan pendidikan. Seperti laporan soal putus sekolah,&rdquo; paparnya. Sebagai kader, Yayuk harus bisa memberikan solusi atas persoalan yang dialami warga. Tak jarang, dia harus merogoh uang pribadinya untuk membantu orang yang mendapatkan masalah. Misalnya, saat menolong ibu dan anak yang diusir keluarga suaminya. &rdquo;Sudah diajukan rusun, tapi kan perlu waktu. Akhirnya, saya bersama yang lain (lurah, babinsa, bhabinkamtibmas, dan lainnya) patungan mencarikan hotel. Ternyata untuk mendapatkan rusun harus antre. Akhirnya, kami carikan kos-kosan,&rdquo; terangnya. Yayuk harus selalu siap dihubungi bahkan saat malam sekalipun. Sebagai kader, mentalnya sudah teruji. Sebab, dia menghadapi orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Termasuk yang psikisnya tidak stabil. &rdquo;Seperti Mei 2023 kemarin, kami berhasil mengevakuasi anak yang mendapat kekerasan dari orang tuanya sendiri. Bahkan, mengarah ke seksual juga karena sampai kecanduan memegang alat vital pria,&rdquo; ucapnya. Menurut Yayuk, itu adalah kasus terberat yang pernah dia tangani. Korbannya, sebut saja Pelangi, masih berusia 9 tahun. Dari laporan awal, Pelangi sering mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Tetangga kiri kanan resah karena dia mengalami kekerasan fisik dan verbal. &rdquo;Sampai rambutnya dipotong pitak sama orang tuanya. Lengan disundut rokok. Alasan orang tuanya, cara itu agar Pelangi mengerti atas kesalahannya. Usut punya usut, dulu si ibu mendapat perlakuan yang sama dari orang tuanya,&rdquo; paparnya. Yayuk bersama perangkat lain sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tua Pelangi. Sampai dinas pun turun tangan memberikan pendampingan dari psikolog. Namun, tetap saja orang tua Pelangi enggan melepaskannya. Ancaman laporan ke polisi tak digubris. Sebab, ibu Pelangi sudah pernah dipenjara karena kasus kekerasan. &rdquo;Kami hanya bisa memberikan peringatan tegas. Jika kejadian serupa terulang, Pelangi akan diambil. Sekarang Pelangi sudah berada di rumah aman. Mendapat tempat tinggal yang layak. Sekaligus fasilitas dari Pemkot Surabaya untuk memulihkan kondisinya,&rdquo; ujarnya. Menangani masalah sosial hingga menemukan solusinya membuat Yayuk betah menjadi kader. &rdquo;Ada kepuasan tersendiri yang saya rasakan, apalagi ini berkaitan dengan kemanusiaan,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;(*/c6/aph)

Sebagai kader PKBM dan satgas PPA, Yayuk Jumiatin harus siaga 24 jam. Tak jarang, dia memakai uang pribadinya untuk membantu korban.

Kisah Yayuk Jumiatin, Kader PKBM dan Satgas PPA yang Menangani Masalah Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/bagaimana-cara-menjadi-ayah-yang-ideal-nih-saran-dari-kpai_m_168154.jpeg" alt="Ilustrasi anak-anak." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi anak-anak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala DP3APPKB Surabaya Ida Widayanti menjelaskan kronologi video bocah penjual pentol viral di media sosial. Dari pengakuan Rido pada Rabu (1/11) sekitar pukul 15.00 WIB, dia berangkat bersama tantenya menuju depan Kelurahan Putat Jaya untuk berjualan pentol. &rdquo;Nah, saat sedang menunggu gerobak datang, tante Rido mendapatkan kabar dari juragan pentol bahwa akan ada konten kreator yang akan meliput. Rido pun bersedia untuk dilakukan pembuatan video,&rdquo; kata Ida. Kemudian pada pukul 16.00 WIB, juragan pentol mengantarkan gerobak jualan Rido dan mengkonfirmasi kembali terkait pembuatan video bersama konten kreator. Lalu pada pukul 19.00 WIB, konten kreator tersebut datang dan sempat berkomunikasi dengan tante Rido untuk pembuatan video. &rdquo;Jadi Rido ini mendapatkan tawaran sebagai penjual pentol dari tantenya. Nah, saat videonya viral, Rido mengaku dimarahi dan dilarang berjualan oleh ayahnya. Sehingga saat ini Rido memutuskan untuk tidak kembali berjualan,&rdquo; terang Ida Widayanti. Sebelumnya, Vernando Rido Wijaya akhirnya memilih untuk berhenti berjualan pentol di depan Kantor Kelurahan Putat Jaya Surabaya. Sejak 3 November, bocah berusia 11 tahun itu berhenti berjualan karena dimarahi ayahnya. Itu lantaran video Rido saat berjualan pentol yang dibuat konten kreator viral di media sosial. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayanti menyebut, pasca video itu muncul di media sosial, pemerintah kota langsung melakukan penjangkauan. &rdquo;Jadi anak ini (Rido), orang tuanya sudah berpisah. Anak ini tinggal bersama kakak, ayah kandung, dan tantenya, di Gadel Sari Tama, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya. Ibu kandungnya tinggal di Malang,&rdquo; kata Ida Widayanti pada Minggu (12/11). Ida menerangkan, berdasar hasil penjangkauan, Rido mengaku, ingin mengikuti jejak kakaknya yang lebih dulu berjualan pentol. Keinginan itu dilakukan Rido karena ingin membantu keluarga. Sebab, pekerjaan ayahnya sebagai kuli bangunan tidak menentu. &rdquo;Jadi kakaknya dulu yang berjualan pentol, kemudian Rido ikut-ikutan. Informasinya ada penjual (juragan) pentol ini yang memberdayakan anak-anak. Jadi anak-anak itu diajak berjualan pentol. Nah, karena kebutuhan, Rido ini mau-mau saja,&rdquo; ungkap Ida Widayanti. Namun demikian, sejak 3 November, Rido berhenti berjualan pentol karena videonya viral dan ingin fokus mengenyam pendidikan di SDN Gadel II Surabaya. DP3APPKB dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya pun memberikan pendampingan agar anak tersebut tidak lagi berjualan. &rdquo;Sejak kita dampingi pada 3 November, anak ini sudah berhenti jualan pentol. DP3APPKB dan Dinas Pendidikan juga menyampaikan ke anaknya agar tidak jualan dan anaknya mau, sudah tidak jualan,&rdquo; terang Ida Widayanti. Selain memberikan pendampingan psikologis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) juga memberikan intervensi kepada ayah Rido. Intervensi itu berupa tawaran pekerjaan kepada ayah Rido, yakni Harianto. &rdquo;Jadi selain pendampingan psikologis, rutilahu, dan tawaran pekerjaan untuk ayah Rido, Pemkot Surabaya juga memberikan intervensi terkait kebutuhan sekolah Rido,&rdquo; tutur Ida.

DP3APPKB Surabaya menjelaskan kronologi video bocah penjual pentol di depan Kelurahan Putat Jaya yang viral di media sosial

Kronologi Video Viral Anak Surabaya 11 Tahun Penjual Pentol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/WhatsApp-Image-2023-11-12-at-183651-973990765.jpg" alt="DP3APPKB Surabaya lakukan pendampingan terhadap bocah 11 tahun penjual pentol hingga berhenti berjualan." width="100%">
<figcaption>DP3APPKB Surabaya lakukan pendampingan terhadap bocah 11 tahun penjual pentol hingga berhenti berjualan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Vernando Rido Wijaya akhirnya memilih untuk berhenti berjualan pentol di depan Kantor Kelurahan Putat Jaya Surabaya. Sejak 3 November, bocah berusia 11 tahun itu berhenti berjualan karena dimarahi ayahnya. Itu lantaran video Rido saat berjualan pentol yang dibuat konten kreator viral di media sosial. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Ida Widayanti menyebut, pasca video itu muncul di media sosial, pemerintah kota langsung melakukan penjangkauan. &rdquo;Jadi anak ini (Rido), orang tuanya sudah berpisah. Anak ini tinggal bersama kakak, ayah kandung, dan tantenya, di Gadel Sari Tama, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Surabaya. Ibu kandungnya tinggal di Malang,&rdquo; kata Ida Widayanti pada Minggu (12/11). Ida menerangkan, berdasar hasil penjangkauan, Rido mengaku, ingin mengikuti jejak kakaknya yang lebih dulu berjualan pentol. Keinginan itu dilakukan Rido karena ingin membantu keluarga. Sebab, pekerjaan ayahnya sebagai kuli bangunan tidak menentu. &rdquo;Jadi kakaknya dulu yang berjualan pentol, kemudian Rido ikut-ikutan. Informasinya ada penjual (juragan) pentol ini yang memberdayakan anak-anak. Jadi anak-anak itu diajak berjualan pentol. Nah, karena kebutuhan, Rido ini mau-mau saja,&rdquo; ungkap Ida Widayanti. Namun demikian, sejak 3 November, Rido berhenti berjualan pentol karena videonya viral dan ingin fokus mengenyam pendidikan di SDN Gadel II Surabaya. DP3APPKB dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya pun memberikan pendampingan agar anak tersebut tidak lagi berjualan. &rdquo;Sejak kita dampingi pada 3 November, anak ini sudah berhenti jualan pentol. DP3APPKB dan Dinas Pendidikan juga menyampaikan ke anaknya agar tidak jualan dan anaknya mau, sudah tidak jualan,&rdquo; terang Ida Widayanti. Selain memberikan pendampingan psikologis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) juga memberikan intervensi kepada ayah Rido. Intervensi itu berupa tawaran pekerjaan kepada ayah Rido, yakni Harianto. &rdquo;Karena basic bapaknya (Harianto) kuli bangunan, DPRKPP Surabaya menawarkan pekerjaan untuk ayah Rido,&rdquo; papar Ida Widayanti. Ida menyatakan, pada Senin (13/11), ayah Rido atau Harianto, sudah diarahkan ke Kantor Kelurahan Karangpoh dan DPRKPP Surabaya terkait dengan bantuan rutilahu (rumah tidak layak huni) dan tawaran pekerjaan. &rdquo;Jadi selain pendampingan psikologis, rutilahu, dan tawaran pekerjaan untuk ayah Rido, Pemkot Surabaya juga memberikan intervensi terkait kebutuhan sekolah Rido,&rdquo; tutur Ida Widayanti.

usai viral, bocah berusia 11 tahun berhenti berjualan pentol di depan Kantor Kelurahan Putat Jaya. Pemkot Surabaya lakukan pendampingan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DP3APPKB

Berita Terkini