<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Pembuataan-KTP_Salman-Toyibi_1-6.jpg" alt="Warga melalukan perekaman data kependudukan di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang dalam" width="100%">
<figcaption>Warga melalukan perekaman data kependudukan di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (25/5/2022). Pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama di sejumlah dokumen kependudukan. Aturan tersebut tertuang dalam</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Warga Jatim yang tengah mengurus KTP elektronik alias e-KTP harus bersabar. Penyebabnya, sebagian besar kabupaten/kota tengah mengalami krisis blangko. Hal itu tak terlepas dari tidak sebandingnya jatah blangko yang diberikan oleh pusat dengan permintaan pembuatan e-KTP. Imbasnya, untuk sementara, blangko diprioritaskan bagi pemohon KTP baru. Sementara itu, penggantian KTP menggunakan model KTP digital. Krisis blangko di Jawa Timur terjadi sejak Juli lalu. Estimasi kebutuhan blangko KTP mencapai 150 ribu keping. Yang terakomodasi dari pusat baru sekitar 40 ribu keping. Karena itu, masih ada kekurangan 110 ribu blangko. &rsquo;&rsquo;Sisanya kami upayakan bisa tuntas sampai akhir tahun,&rsquo;&rsquo; ucap Plt Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim Restu Novi Widiani kepada Jawa Pos kemarin. Dia menjelaskan, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Jatim telah mengusulkan beberapa kali terkait kekurangan blangko KTP ke pusat. Namun, karena jumlahnya terbatas, belum bisa difasilitasi sepenuhnya. Kuotanya diberikan secara bertahap. Untuk menyiasati minimnya stok blangko, pemprov dan pemerintah daerah memprioritaskan pembuatan e-KTP baru bagi pemohon pemula (warga yang masuk usia wajib ber-KTP). Sementara itu, perpanjangan KTP atau penggantian e-KTP rusak untuk sementara dialihkan menggunakan model KTP digital. &rsquo;&rsquo;Layanan KTP digital ini cukup membantu dalam mencukupi kekurangan blangko,&rsquo;&rsquo; paparnya. Keterbatasan stok blangko e-KTP membuat layanan di berbagai daerah terhambat. Di Lamongan, pelayanan e-KTP diarahkan ke identitas kependudukan digital (IKD). &rdquo;Persediaan blangko terbatas dan belum ada kiriman dari Jakarta. Kemungkinan dua minggu ke depan pasokan blangko baru normal,&rdquo; kata Kepala Disdukcapil Lamongan Edwyn Anedy. Di Probolinggo, tidak semua pemohon yang mengurus e-KTP langsung mendapatkan fisik KTP lantaran stok blangko begitu terbatas. Karena itu, pencetakan e-KTP hanya dilakukan kepada warga yang memiliki kebutuhan mendesak. &rsquo;&rsquo;Pemohon yang datang mengurus KTP kami upayakan langsung pencetakan. Namun, hal itu menyesuaikan ketersediaan blangko,&rsquo;&rsquo; kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Probolinggo Munaris. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslcahah meminta pemerintah pusat bertanggung jawab atas ketersediaan e-KTP. Aturan yang ditegakkan seharusnya sejalan dengan penerapannya.&nbsp;(elo/ris/rka/yan/ar/fun/c6/ris) SITUASI KETERSEDIAAN BLANGKO E-KTP DI JATIM - Terjadi di mayoritas kabupaten/kota - Penyebab: distribusi blangko dari pusat lambat karena produksi hanya dilakukan dua penyedia - Estimasi kekurangan: <ul> <li>Perkiraan kebutuhan 150 ribu blangko</li> <li>Stok kiriman pusat 40 ribu blangko</li> <li>Kekurangan 110 ribu blangko</li> </ul> Sumber: Diolah

Warga Jatim yang tengah mengurus KTP elektronik alias e-KTP harus bersabar. Sebagian besar kabupaten/kota tengah mengalami krisis blangko.

Jatim Krisis Blangko E-KTP, Butuh 150 Ribu Cuma Dapat 40 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Perekaman-E-KTP-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas saat melakukan proses perekaman KTP-el di kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta, Sabtu (19/11/2022). Ditjen Dukcapil Kemendagri memprediksi data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk tahun 2024 mencapai 206 juta jiwa. Dukcapil meningkatkan" width="100%">
<figcaption>Petugas saat melakukan proses perekaman KTP-el di kantor Kelurahan Kayu Manis, Jakarta, Sabtu (19/11/2022). Ditjen Dukcapil Kemendagri memprediksi data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk tahun 2024 mencapai 206 juta jiwa. Dukcapil meningkatkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemprov dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jatim melanjutkan program pembuatan KTP digital. Selama 2023, ditargetkan 7.653.403 penduduk di provinsi ini sudah memiliki KTP model baru itu.  Jumlah tersebut disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yakni, 25 persen penduduk yang telah memiliki e-KTP juga mempunyai KTP digital.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim Restu Novi Widiani menjelaskan, sejauh ini tercatat sudah ada 163 ribu warga Jatim yang mendapat layanan KTP digital. ”Tahun ini akan dilanjutkan,” katanya.  Untuk mencapai target 25 persen warga Jatim memiliki KTP digital, pemprov bersama seluruh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) di 38 kabupaten/kota sudah membuat kesepakatan terkait percepatan layanan tersebut.  Tahun ini layanan KTP digital akan dibuka untuk masyarakat umum. Selain itu, pemprov dan pemerintah daerah juga menyiapkan layanan KTP digital di lingkungan kampus. Ada 311 perguruan tinggi negeri dan swasta yang bakal disasar. ’’Beberapa kampus sudah setuju,’’ tuturnya.  Sementara itu, Kabid Kependudukan DP3AK Jatim Muji Santoso menambahkan, pihaknya juga membidik siswa SMA/SMK/sederajat untuk mendapatkan layanan pembuatan KTP digital. ’’Mereka diminta perekaman e-KTP dulu. Setelah itu, langsung mendapat KTP digital yang bisa disimpan di gawai,’’ paparnya.  Sasaran ke generasi milenial dan Z itu dipilih lantaran mereka lebih tertarik pada layanan tersebut. ”Karena dianggap lebih praktis dan tidak ribet saat membawa identitas diri,” katanya.  Program pembuatan KTP digital berlangsung sejak tahun lalu. Sebanyak 176 ribu sasaran telah mendapat e-KTP digital. (elo/c6/ris)  ---  PELAKSANAAN KTP DIGITAL DI JATIM  Jumlah wajib KTP di Jatim  30,6 juta orang  Yang sudah memiliki KTP Digital  163 ribu orang  Target distribusi KTP digital  7,65 juta orang

Tahun Ini, 7,6 Juta Warga Jatim Ditargetkan Dapat KTP Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-1-3.jpg" alt="Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buku nikah. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah program maupun kebijakan sudah digulirkan. Namun, fenomena pernikahan usia dini di Jatim masih cukup tinggi. Sebagaimana tahun ini, 10.104 pengajuan dispensasi pernikahan anak telah diajukan.  Jumlah tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir. ’’Tentu, kami berharap fenomena ini akan terus menurun,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim Restu Novi Widiani.  Dia menjelaskan, ada sejumlah faktor yang memicu masih tingginya angka dispensasi pernikahan anak. Salah satunya adalah pemberlakuan UU 16/2019 tentang revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan.  Dalam aturan terbaru itu, usia minimal boleh menikah dinaikkan. Dari semula minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Kondisi itu membuat angka kasus dispensasi melambung tinggi, terutama pada 2019–2020 (selengkapnya lihat grafis).  Selain itu, ada sejumlah faktor lain yang membuat pengajuan pernikahan usia dini masih tinggi. Mulai faktor ekonomi, budaya di lingkungan, hingga kasus tertentu.  Karena itu, kata Novi, pemprov baru saja menjalin kerja sama dengan USAID untuk mengatasi masalah dispensasi nikah di Jatim. Beberapa daerah menjadi pilot project. Di antaranya, Sumenep, Lamongan, dan Blitar. ’’Tujuannya, melakukan pemetaan mengenai penyebab paling banyak dispensasi pernikahan,’’ katanya.  Harapannya, pemetaan itu bisa diketahui secara spesifik mengenai intervensi penanganan yang melibatkan semua institusi terkait. Sebagaimana dengan dinas pendidikan (dispendik), dinas sosial, maupun pengadilan agama. ’’Untuk pengadilan agama, nantinya kami meminta bantuan agar tak mempermudah pengajuan dispensasi,’’ jelasnya.  Sementara itu, untuk penanganan masalah dispensasi, beberapa langkah dan upaya akan dilakukan. Di antaranya, penyusunan strategi pencegahan dan penanganan perkawinan anak, cross learning, tutorial pranikah, support kepada anak berisiko, dan riset tentang perubahan batas usia.  DISPENSASI PERKAWINAN DI JATIM SELAMA LIMA TAHUN TERAKHIR  Tahun | Pengajuan Dispensasi  2018 | 3.098  2019 | 5.766  2020 | 17.214  2021 | 17.151  2022 | 10.104 (selama Januari–Agustus)  Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dispensasi Perkawinan Anak di Jawa Timur Masih Tinggi

DP3AK Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DP3AK Jatim

Berita Terkini

Jatim Krisis Blangko E-KTP, Butuh 150 Ribu Cuma Dapat 40 Ribu

Tahun Ini, 7,6 Juta Warga Jatim Ditargetkan Dapat KTP Digital

Dispensasi Perkawinan Anak di Jawa Timur Masih Tinggi

Download Aplikasi JawaPos.com