<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/WhatsApp-Image-2025-07-20-at-021729-1519869296.jpg" alt="DP3A Kota Makassar tindak lanjuti anak balita diajari isap vape. (DP3A Makassar/Antara)" width="100%">
<figcaption>DP3A Kota Makassar tindak lanjuti anak balita diajari isap vape. (DP3A Makassar/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti video viral seorang anak balita diduga diajari mengisap vape. Pelaku diketahui pamannya sendiri di Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Kami menyesalkan kejadian ini dan menegaskan bahwa segala bentuk pembiaran yang membahayakan anak, baik secara fisik maupun psikologis tidak bisa dibenarkan,&rdquo; kata Kepala DP3A Makassar Ita Isdiana Anwar seperti dilansir dari Antara di Kota Makassar. Setelah video tersebut viral di media sosial, lanjut dia, pihaknya langsung melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan lintas sektor melalui tim Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak mengunjungi kediaman korban dengan menghadirkan pamannya. Ita Asdiana menyampaikan, kasus ini telah ditangani dengan pendekatan perlindungan anak yang berorientasi pada pemulihan dan edukasi. &rdquo;Anak harus dilindungi dari paparan zat adiktif, eksploitasi, dan kelalaian pengasuhan,&rdquo; ujar Ita Isdiana Anwar. Dia berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Dinas Sosial dan Unit PPA Kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Sebab, ada regulasi yang mengaturnya. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan melarang penggunaan vape anak di bawah umur. Dia menambahkan media sosial seharusnya menjadi ruang edukatif, bukan ruang yang mempertontonkan kelalaian terhadap hak anak. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk influencer dan konten kreator menjadi agen perubahan dan pelindung anak di era digital. DP3A Kota Makassar terus menguatkan sistem layanan perlindungan anak melalui edukasi, konseling, dan penjangkauan berbasis komunitas, sebagai bagian dari visi mewujudkan Makassar sebagai Kota Layak Anak yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. &rdquo;Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan anak, tetapi tetap membuka ruang pembinaan dan pemulihan, terutama ketika pelaku menunjukkan itikad baik untuk berubah,&rdquo; ujar Ita Isdiana Anwar. Pihaknya juga menyambut baik itikad baik pelaku tersebut dan akan memfasilitasi proses konseling guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari. Pelaku, paman korban inisial AL yang terlihat dalam video tersebut di rumah korban menyampaikan klarifikasi serta mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. &rdquo;Saya menyadari sepenuhnya bahwa tindakan saya salah dan sangat merugikan anak. Saya menyesal dan siap bertanggung jawab, serta telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti layanan konseling anak dan keluarga dari DP3A Makassar,&rdquo; tutur dia. Meski demikian, pelaku yang berprofesi Disc Jockey ini beralasan tidak ada maksud untuk membiarkan keponakannya mengisap vape apalagi sengaja. Dia membantah keras mengajari korban mengisap vape bahkan sudah menegurnya, tetapi tidak digubris sehingga dibiarkan agar mendapat efek jera supaya tidak mengulangi lagi.

DP3A Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti video viral seorang anak balita diduga diajari mengisap vape. Pelaku diketahui paman sendiri

DP3A Makassar Tindak Lanjuti Video Viral Balita Isap Vape

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/winks-2-3355546082.jpg" alt="Pendampingan dugaan kekerasan seksual anak di Pondok Tahfidz Alquran oleh tim satgas di kantor UPTD PPA DP3A Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pendampingan dugaan kekerasan seksual anak di Pondok Tahfidz Alquran oleh tim satgas di kantor UPTD PPA DP3A Kota Makassar. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar akhirnya membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas instansi dan lembaga menyikapi dan mengawal dugaan pelecehan santri di Pondok Tahfidz Alquran di Pontiku. &rdquo;Satgas ini dibentuk untuk pendampingan menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan di Pondok Tahfidz sehingga ada solusi penanganannya,&rdquo; ujar Pelaksana tugas (Plt) UPTD PPA Makassar Muallim seperti dilansir dari Antara. Tim Satgas tersebut tergabung dari tim Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, LBH Peradi, LBH Makassar, pengurus pondok, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulsel, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), LBH Apik. Ketua TRC UPTD PPA Kota Makassar Makmur dalam pertemuan itu menyampaikan, dibutuhkan langkah konkrit dalam penuntasan kasus ini agar tidak terulang kembali. &rdquo;Mendukung aparat kepolisian segera menyelesaikan penyelidikan sampai ke pengadilan. Kita mau ada atensi dalam kasus ini. Awalnya dilaporkan sembilan orang anak, belakang berkembang menjadi 15 orang anak. Kasus ini sedang diproses di kepolisian mudah-mudahan segera P-21 (dirampungkan),&rdquo; papar Makmur. Makmur bilang, pihaknya membutuhkan masukan-masukan dari pemangku kepentingan terkait guna mendukung dan mempercepat penuntasan kasus dugaan kekerasaan seksual pada santri di Pondok Tahfidz beberapa waktu lalu. Selain itu, pihaknya tidak akan menolak laporan. &rdquo;Tim Satgas ini dibentuk salah satunya memperkuat pendampingan baik konseling kepada korban maupun sekaligus percepatan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual anak,&rdquo; tandas Makmur. Kejadian dugaan kekerasan anak atau santri di Pondok Tahfidz Alquran di Pontiku pada 22 Oktober 2024. Sejumlah anak santrinya diduga mengalami kekerasan seksual rudupaksa oleh pengelola pondok, hingga dilaporkan ke polisi. Sebanyak delapan orang anak didampingi orang tua dan pendampingnya telah diperiksa penyidik PPA Polrestabes Makassar berkaitan kasus itu. Pengelola pondok juga telah menjalani pemeriksaan penyidik dan masih pendalaman. Sementara itu, Kemenag Kota Makassar menyebut Pondok Tahfidz tersebut tidak terdaftar.

UPTD PPA DP3A Makassar membentuk Satgas lintas instansi dan lembaga sikapi dan kawal dugaan pelecehan santri di Pondok Tahfidz Al-Qur'an

Ada 15 Korban, DP3A Makassar Bentuk Satgas Dugaan Kekerasan Seksual Santri di Pondok Tahfidz Al-Qur'an

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220614_153059.jpg" alt="Ilustrasi Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Polrestabes Makassar mendalami kejiwaan terhadap perempuan berinisial NM, 29, terkait kasus dugaan aborsi tujuh janin. Janin itu disimpan dalam botol minuman di rumah kontrakannya di Jalan Balangturungan, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.  ”Saat ini masih berlangsung proses pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater dengan Biddokes Polda Sulsel, sekalian nanti pengambilan sampel DNA, baik tersangka laki-laki maupun perempuan dan tujuh janin tersebut,” ujar Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonald Simanjuntak seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (14/6).  Dia menjelaskan, hasil pemeriksaan kejiwaan nanti tergantung kondisi tersangka dan bukan psikiater. Sebeb, memeriksa kejiwaan itu diperlukan ketenangan serta dilihat kondisi. Tidak bisa memaksakan secara cepat untuk mendapatkan hasil maksimal.  Sejauh ini, sudah dua orang ditetapkan tersangka yakni perempuan NM dan pasangannya SP, 30. Reonald menyatakan, keduanya telah menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari pengamatan fisik, mereka dalam keadaan sehat dan siap dilaksanakan tes kejiwaan.  Sedangkan untuk pencocokan DNA (deoxyribonucleic acid), lanjut dia, masih berproses, mengingat ada beda pendapat antara tersangka NM. Bahwa tujuh janin itu hasil hubungan gelapnya dengan tersangka SP. Tetapi, SP menyangkal dan menyebut sepengetahuannya hanya empat janin dari hubungan itu.  ”Tapi itu kan tanpa sepengetahuan dia. Sampai saat ini tetap empat dan tujuh (janin). Makanya, kita harus melakukan tes DNA apakah benar tujuh janin tersebut hasil dari hubungan mereka berdua,” ungkap Reonald Simanjuntak.  Meski demikian, dari pemeriksaan awal dari keterangan pelaku perempuan tidak pernah ada ancaman, begitu pula dari pihak laki-laki. Keduanya memang sepakat melakukan pelanggaran aborsi.  ”Jadi sama-sama mereka memutuskan untuk melakukan aborsi itu dan sama-sama sepakat menyimpan bayi itu di dalam boks (botol minum) hingga mereka akan menikah seperti yang dijanjikan, tetapi tidak terlaksana,” tutur Reonald.  Saat ditanyakan dalam kasus itu apakah ada pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar, kata dia, sejak awal kasus itu mencuat sudah didampingi tim DP3A. Soal pengakuan aborsi dilakukan di tempat berbeda sejak 2012, dia pun membenarkan.  ”Benar. Jadi, di kos-kosan mereka. Sebenarnya itu kos-kosan laki-laki, bukan yang perempuan. Jadi pelaku perempuan ini numpang di kosnya laki-laki. Tapi nanti kita lihat bagaimana rekonstruksinya karena kita belum lakukan itu,” papar Reonald Simanjuntak.  Sebelumnya, Operator Forensik Biddokes Polda Sulsel Deni Mathius menjelaskan, dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) tim Doksit di tempat temuan janin tersebut, awalnya dinyatakan satu janin. Namun, dalam pemeriksaan dan pengembangan di ruang forensik ternyata ditemukan ada tujuh yang sudah menjadi kerangka.  ”Bahkan ada yang memang sudah hancur terurai. Jadi perkiraan paling besar enam sampai tujuh bulan (usia janin). Kan ada di bawah tiga bulan, karena sudah hancur,” ungkap Deni.  Saat ditanyakan berapa masa janin itu disimpan sampai membusuk, Deni menyebut, sesuai dengan kondisi kerangka itu, serta hasil pemeriksaan kemungkinan kurang lebih enam bulan tersimpan di tempat itu.

Polrestabes Makassar Dalami Kejiwaan Tersangka Aborsi Tujuh Janin

DP3A

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DP3A

Berita Terkini

DP3A Makassar Tindak Lanjuti Video Viral Balita Isap Vape

Ada 15 Korban, DP3A Makassar Bentuk Satgas Dugaan Kekerasan Seksual Santri di Pondok Tahfidz Al-Qur'an

Polrestabes Makassar Dalami Kejiwaan Tersangka Aborsi Tujuh Janin

Download Aplikasi JawaPos.com