<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/rumah-subsidi-248836366.jpg" alt="Ilustrasi rumah subsidi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah subsidi.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken pada tanggal 20 Mei 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui aturan itu, potongan gaji karyawan swasta akan bertambah satu, yaitu iuran simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sebelumnya, potongan yang berlaku hanyalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan terbaru, Pemerintah mewajibkan karyawan swasta untuk membayar iuran Tapera sebesar 3 persen. Dengan rincian, sebesar 2,5 persen dibayarkan oleh pekerja, sedangkan 0,5 persen dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri,&rdquo; bunyi Pasal 15 dalam aturan tersebut, dikutip Selasa (28/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014699761/isu-kejaksaan-vs-polri-sahroni-komisi-iii-dpr-saya-sudah-cek-semuanya-aman-aman-saja">Isu Kejaksaan Vs Polri, Sahroni Komisi III DPR: Saya Sudah Cek Semuanya Aman-aman Saja</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji karyawan swasta yang akan dipotong iuran Tapera</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi karyawan swasta dengan gaji setara UMR Jakarta, yakni Rp 5.067.381, maka iuran tapera sebesar 2,5 persen yang akan dipotong senilai Rp 126.684 per bulan. Adapun, iuran Tapera yang akan dibayarkan perusahaan pemberi kerja sebesar Rp 25.336 atau sekitar 0,5 persen dari gaji bulanan karyawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, total iuran Tapera yang akan dibayarkan karyawan swasta di Jakarta dengan gaji setara UMR sebesar Rp 152.020 per bulan. Jika ditotal, setiap satu tahun masa kerja akan terkumpul sebesar Rp 1.824.240 atau tembus Rp 18.242.400/10 tahun masa kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, nilai tersebut belum termasuk dengan nilai pemupukan yang dilakukan oleh BP Tapera. Pasalnya, setiap dana yang diperoleh BP Tapera akan dikumpulkan dan diinvestasikan atau dilakukan pemupukan dana dalam rangka meningkatkan nilai dana Tapera milik Peserta oleh Bank Kustodian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, iuran dana Tapera akan diinvestasikan pada deposito perbankan, surat utang/sukuk negara, surat utang/sukuk daerah, surat berbarga di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan amanat UU Tapera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, seberapa besar nominal yang akan diperoleh karyawan swasta jika iuran Tapera dibandingkan dengan salah satu investasi reksadana?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini simulasi hitung-hitungannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika mengacu pada simulasi investasi di aplikasi Bibit, nilai investasi yang akan diperoleh karyawan swasta dengan rutin mengalokasikan dana sebesar Rp 152.020 per bulan, dalam satu tahun akan memperoleh sebesar Rp 1.872.398.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai tersebut diperoleh jika karyawan swasta mengalokasikan gajinya sebesar Rp 152.020 per bulan dalam reksasana pasar uang Trimegah kas syariah. Bahkan, nilainya akan menjadi lebih besar jika terus berinvestasi secara rutin selama 5 tahun dengan total nilai diperkirakan mencapai Rp 10.128.735 pada tahun 2029 atau Rp 20.257.470 pada tahun 2035.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk iuran Tapera dalam 5 tahun akan terkumpul sebanyak Rp 9.121.200. Untuk diketahui, reksadana yang disimulasikan ini diatur oleh manajer investasi Trimegah Asset management dengan Bank Mandiri bertindak sebagai Bank Kustodian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014699686/indonesia-ajak-tiongkok-kolaborasi-kembangkan-ai">Indonesia Ajak Tiongkok Kolaborasi Kembangkan AI</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Iuran Tapera untuk DP rumah</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jika mengacu aturan Bank Indonesia (BI) tanggal 21 Maret 2021, DP minimal untuk KPR tapak dan rumah susun untuk tipe di atas 70 menjadi sebesar 5 persen untuk pembiayaan fasilitas KPR I (Pertama) dan 10 persen untuk pembiayaan fasilitas KPR II (Kedua).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka, DP rumah yang harus dibayarkan untuk harga rumah senilai Rp 576 juta sebesar Rp 28,8 juta. Sementara dengan total iuran Tapera sebesar Rp 18.242.400 maka rumah yang cocok diambil dengan harga sebesar Rp 350 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, nilai DP tersebut belum disesuaikan dengan angka inflasi dari biaya konstruksi serta lokasi yang turut menentukan terhadap harga rumah pada tahun-tahun mendatang.</div> </div>

Melalui aturan itu, potongan gaji karyawan swasta akan bertambah satu, yaitu iuran simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Hitung-hitungan Karyawan Swasta Jika Gaji Bulanan Dipotong Iuran Tapera 2,5 Persen, Beneran Bisa Buat DP Rumah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><h3>BI Tegur Bank BUMN karena Telat Pangkas Bunga Kredit</h3> JawaPos.com – Bank Indonesia (BI) melonggarkan ketentuan pembiayaan properti dengan mengubah rasio uang muka kredit kepemilikan properti (loan/financing to value) dari 85 persen menjadi 100 persen.  Artinya, uang muka kredit pembelian properti yang semula minimal 15 persen menjadi nihil. Pelonggaran ketentuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dp-nol-persen/">uang muka</a> tersebut berlaku untuk semua jenis properti. Mulai rumah tapak, rumah susun, apartemen, rumah toko, hingga rumah kantor.  Tidak semua bank dan lembaga pembiayaan mendapatkan fasilitas tersebut. Bank dan lembaga keuangan yang berhak membebaskan uang muka wajib memenuhi sejumlah kriteria kesehatan, baik rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) maupun rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF).  Ketentuan itu bertujuan untuk mendorong kredit, tapi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. ”Kebijakan ini berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021,” jelas Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo setelah rapat Dewan Gubernur BI kemarin (18/2).  Tak hanya memberikan insentif dari sisi konsumen, bank sentral juga mendorong bank untuk lebih ekspansif membantu pengembang dengan menghapuskan ketentuan pencairan bertahap properti inden. Selama ini pengembang memang mendapatkan kucuran kredit secara bertahap sesuai perkembangan proyeknya. Pencairan kredit kepada pengembang diberikan sepenuhnya setelah proyek selesai digarap. Kini ketentuan tersebut juga dihapus sehingga pengembang bisa memperoleh pencairan kredit sekaligus.  Dalam rapat dewan gubernur kemarin, BI juga memutuskan memangkas suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan perkiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. ”(Penurunan suku bunga acuan, Red) ini adalah langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional (PEN),” kata alumnus Iowa State University itu.  Penurunan suku bunga acuan, tutur Perry, merupakan wujud komitmen bank sentral memberikan dukungan ke pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN 2021. Penurunan BI7DRR diharapkan mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan sehingga mempercepat pemulihan ekonomi dari tekanan pandemi Covid-19.  BI optimistis pemulihan perekonomian global makin baik sejalan dengan vaksinasi Covid-19 di banyak negara untuk membangun herd immunity dan mendorong mobilitas. Stimulus tersebut juga memastikan berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter.  Dengan penurunan suku bunga acuan, BI mendesak perbankan menurunkan suku bunga perbankan. Pria asal Sukoharjo itu menilai penyesuaian suku bunga perbankan dengan penurunan suku bunga acuan masih berjalan lambat. Sepanjang 2020, suku bunga kredit perbankan baru turun 83 bps menjadi 9,7 persen. Padahal, pihaknya sudah terus menurunkan suku bunga acuan kebijakan moneter.  ”Lambatnya penurunan suku bunga kredit disebabkan masih tingginya SBDK (suku bunga dasar kredit) perbankan yang selama 2020 baru turun 75 bps menjadi 10,11 persen. Sehingga spread terhadap BI7DRR maupun suku bunga deposito mencapai 6,36 persen dan 5,84 persen,” paparnya.  Secara khusus Perry menyoroti tingginya SBDK bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Setelah bank BUMN, SBDK tertinggi ada di kelompok bank pembangunan daerah (BPD). ”Tercatat SBDK bank-bank BUMN mencapai 10,79 persen,” tegasnya.  Menurut Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede, dengan keputusan tersebut, BI7DRR sudah turun 250 bps sejak 2019 hingga Februari 2021. Artinya, ruang penurunan suku bunga acuan tahun ini makin terbatas. Mengingat, BI juga mempertimbangkan untuk terus menjaga daya tarik aset keuangan rupiah.  Josua menilai penurunan uang muka kredit properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor berpotensi mendorong konsumsi kelas menengah yang selama ini cenderung menahan belanja. Keputusan tersebut sangat strategis karena kelompok masyarakat menengah dan atas menyumbang hingga 83 persen dari total konsumsi nasional.  Harus Diimbangi Daya Beli  CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang muka untuk membeli properti karena sepenuhnya ditanggung perbankan.  Meski demikian, Ali menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menggairahkan sektor properti. Menurut dia, minat saja tidak cukup karena harus diimbangi daya beli. Alasannya, penghasilan masyarakat kelas bawah masih terganggu akibat pandemi Covid-19. Potensi pembeli properti dan kendaraan bermotor adalah masyarakat kelas menengah dan atas yang besaran uang muka bukan menjadi isu penting.  Selain itu, tambah Ali, sudah banyak pengembang yang telah melakukan strategi penjualan properti tanpa uang muka. Ali justru mendorong pemerintah segera menurunkan tarif BPHTB (biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) menjadi 2,5 persen. Juga pengurangan PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10 persen. ”Pembeli masih harus juga mengeluarkan biaya-biaya pajak PPN 10 persen, BPHTB 5 persen, dan biaya lainnya yang mencapai 22 hingga 23 persen. Biaya ini kan cukup tinggi dan memberatkan,” keluh Ali.  Berdasar riset IPW, minat masyarakat untuk membeli properti sebesar 68,09 persen. Namun, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menunda membeli properti. Antara lain besarnya uang muka, tingginya suku bunga, besarnya pajak, dan biaya transaksi. ”Pasar properti saat ini bukan kehilangan daya beli. Masyarakat hanya menunda,” terangnya.  Secara terpisah, peneliti ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penurunan suku bunga acuan BI7DRR memang upaya yang berani dan baik. Tapi, juga ada tantangannya. Pertama, terkait dengan transmisi BI7DRR ke bunga pinjaman perbankan masih relatif lama. Bisa tiga sampai lima bulan. ”Karena ada beberapa faktor, misalnya terkait besaran risiko perbankan. Sehingga bank tidak ekspansif atau cepat menyalurkan pinjamannnya,” ucap dia saat dihubungi Jawa Pos.  Kedua, meski ada penurunan suku bunga acuan, bank juga memperhatikan inflasi.  Bhima menyebutkan, BI harus meninjau transparansi komponen SBDK perbankan. Mulai biaya dana (cost of fund), biaya overhead, hingga margin keuntungan bank. Itu harus segera diimplementasikan. Sehingga bisa memotong transmisi BI7DRR ke suku bunga kredit perbankan lebih cepat lagi.  ”Jangan-jangan bukan hanya faktor risiko juga, tapi bank beroperasi secara tidak efisien, persaingan perebutan dana masyarakat secara tidak sehat, atau karena faktor ada margin yang terlalu tinggi. Ini yang harus diselidiki,” beber alumnus University of Bradford, Inggris, tersebut.  Menurut Bhima, jika pemerintah ingin mewujudkan ekonomi tumbuh hingga 5 persen, pembiayaan kredit setidaknya tiga kali lipat pertumbuhan ekonomi nasional. Setidaknya harus 15 persen. ”Itu rumusnya. Tanpa itu ya sulit sekarang untuk bergerak,” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/18/02/2021/dorong-bisnis-properti-bi-beri-relaksasi-kpr-dp-nol-persen/">Dorong Bisnis Properti, BI Beri Relaksasi KPR DP Nol Persen</a>  Sementara itu, rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tadi malam juga memutuskan sejumlah insentif untuk mendukung pemulihan ekonomi. OJK menurunkan bobot risiko kredit (aset tertimbang menurut risiko/ATMR) kredit kendaraan bermotor (KKB) dari 100 persen menjadi 50 persen.  Perbankan yang memenuhi profil risiko 1 dan 2 juga diperkenankan memberikan uang muka KKB sebesar 0 persen. Produsen kendaraan listrik juga mendapatkan insentif berupa penurunan ATMR dari 75 persen menjadi 50 persen.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=b-SXj8QEPMs

Mulai 1 Maret, DP Rumah 0 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/5-trik-gampang-menabung-untuk-dp-rumah-fresh-graduate-juga-bisa-kok_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mendapatkan rumah atau apartemen idaman membutuhkan komitmen dalam financial. Saat &nbsp;ingin membeli rumah atau apartemen, tentunya akan melewati tahapan mengumpulkan uang muka dan kemudian membayar cicilan.&nbsp; Situs properti Realtor.com memberikan lima trik cara mudah dan cepat untuk menabung. Sebenarnya, cara ini tidak terlalu sulit kok. Bahkan bisa dilakukan untuk orang yang baru mulai bekerja atau Fresh graduate. 1. Fokus pada prioritas.&nbsp; Harus paksa mengurangi cicilan kartu kredit, kredit tanpa agunan (KTA), kredit kendaraan bermotor, dan lainnya. Tentunya agar kamu tidak berat dalam membayar cicilan. 2. Buat tabungan otomatis.&nbsp; Coba cek penghasilan, pastikan ada sisa uang yang bisa ditabung. Buat tabungan yang langsung didebet otomatis. Saat kamu melakukan hal ini, praktis ada sebagian pendapatan kamu yang otomatis dipotong dan kemudian ditransfer ke rekening tabungan. Jadi kamu tidak tergoda untuk memakainya untuk keperluan konsumtif. 3. Menambah pendapatan.&nbsp; Tidak ada salahnya untuk memiliki satu dua pekerjaan sampingan saat kamu libur akhir pekan. Apalagi kalau kamu memiliki keahlian lain. Jika kamu merasa nggak punya keahlian lain, coba aja jual barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti baju, sepatu, tas, dan lainnya. Hasilnya langsung ditabung. 4. Mulai catat dan cek pengeluaran harian.&nbsp; Coba untuk mengecek pengeluaran harian. Seberapa sering kamu membeli kopi dari kedai kopi. Ini salah satu yang mesti kamu catat. Salah satu cara untuk penghematan adalah menggunakan uang tunai dan hindari kartu kredit. Kamu bisa menghitung kamu membeli apa saja dalam satu hari. 5. Kurangi biaya lain.&nbsp; Kamu bisa menghemat listrik di rumah sewa, rumah kontrak, atau kost dengan mengurangi jumlah lampu yang dinyalakan saat malam hari, mengurangi pemakaian benda-benda elektronik yang memakan daya listrik besar. Ngapain juga berlangganan televisi kabel kalau kamu lebih banyak berada di kantor. Banyak biaya dan tagihan lain yang bisa dikurangi lagi, coba cek lagi aja.

5 Trik Gampang Menabung Untuk DP Rumah, Fresh Graduate Juga Bisa Kok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cara-cepat-nabung-dp-rumah-buat-yang-berpenghasilan-rp5-juta-per-bulan_m_.jpg" alt="Ilustrasi menekan pengeluaran untuk investasi masa depan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menekan pengeluaran untuk investasi masa depan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat berpikir untuk mulai membeli rumah, pertama-tama yang harus dipikirkan adalah cara membayar uang muka atau down payment (DP). Bagaimana cara menyisihkan penghasilan per bulan supaya uangnya cepat terkumpul? Ternyata ada triknya. Dilansir dari rumah123.com, berikut dua cara supaya uang muka cepat terkumpul. Simulasinya adalah ketika kamu memiliki penghasilan atau gaji Rp 5 juta per bulan. Kamu berencana menyisihkan 20 persennya. Maka kamu akan menyisihkan Rp 1 juta per bulan. Dalam satu tahun, kamu akan mengumpulkan Rp 12 juta. Ini tentunya belum menghitung saat kamu mendapatkan bonus dan tunjangan hari raya (THR). Padahal kamu bisa menyisihkan lebih banyak lagi. Direktur RBK Advisory, Jason Robinson memiliki sederetan cara untuk menghemat dan juga menabung DP dalam jumlah lumayan dari cara yang mungkin kamu tidak sadari. Pertama, periksa tagihan bank. Mungkin kamu menghabiskan uang banyak tanpa kamu ketahui lantaran kamu lupa atau tidak kamu sadari. &ldquo;Saya pernah menemukan kalau iTunes menagih saya USD 10 (Rp 144 ribu) per bulan untuk langganan Techwise yang saya tandatangani dua tahun lalu. Saya harus membayar USD 240 (Rp 3,4 juta) dan saya tidak pernah membacanya sama sekali,&rdquo; ujar Robinson kepada situs properti Australia realestate.com.au. Berkaca dari kasus tersebut, kamu dapat memilih tagihan via e-mail, maka kamu bisa menghemat Rp 120 ribu per tahun. Artinya uang itu bisa dialihkan untuk menabung uang muka. Selain itu, kamu bisa mengecek tagihan lainnya seperti telepon, langganan televisi kabel, dan lainnya. Mungkin kamu pernah mengambil sejumlah paket televisi kabel? Padahal kamu juga jarang menonton televisi karena kesibukan di kantor atau aktivitas lainnya. Ngapain langganan televisi kabel Rp 500 ribu per bulan padahal kamu sudah bisa menonton via smartphone? Kedua, memasak dalam jumlah banyak. Cara ini bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kamu bisa menyiapkan makanan saat weekend, Sabtu dan Minggu, sekaligus juga melakukan family time. &ldquo;Kami memasak dalam jumlah banyak. Kami meracik makanan pada Minggu jadi satu pekan ke depan, kami sudah merencanakan dengan baik dan kami tidak berencana membeli makanan,&rdquo; ujar Robinson. &ldquo;Saat Anda membeli makan siang setiap hari, kamu akan mengeluarkan uang USD 10 (Rp 144 ribu) atau USD 20 (Rp 288 ribu) dan pengeluaran uang yang lebih banyak dari yang Anda sadari pada akhir pekan,&rdquo; lanjutnya. Kalau kamu makan siang Rp 50.000 per hari, kamu bisa menghemat Rp 1,5 juta per bulan. Artinya, ada uang yang bisa dihemat untuk dialokasikan untuk menabung uang muka.

Cara Cepat Nabung DP Rumah Buat yang Berpenghasilan Rp5 Juta Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dp-rumah-sesuai-wilayah-rei-kota-malang-tunggu-realisasinya_m_169902.jpeg" alt="Ilustrasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) bakal menerapkan loan to value (LTV) atau nilai kredit sesuai dengan wilayah atau geografis. Sehingga setiap daerah nantinya mempunyai batas minimal down payment (DP) rumah yang berbeda-beda. Rencana kebijakan tersebut mendapat respon positif dari pengembang perumahan. Pasalnya, bisa jadi DP&nbsp;rumah di Kota Malang nantinya menjadi lebih murah. Tidak menutup kemungkinan, minat masyarakat dalam kepemilikan properti akan meningkat. Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kota Malang Suwoko mengatakan, kebijakan tersebut merupakan angin segar untuk para pengembang properti. Sebab belakangan ini, tingkat daya beli masyarakat di wilayah Malang Raya dirasa masih stagnan, lebih tepatnya belum ada peningkatan. &ldquo;Mungkin karena kebutuhan ekonomi masing-masing orang berbeda," ujarnya, Selasa (21/11). Oleh karena itu, Suwoko sangat mendukung kebijakan baru tersebut. Dia berharap kebijakan DP rumah sesuai wilayah mampu mendorong calon user untuk membeli unit di sektor properti. Kini, tinggal menunggu kebijakan tersebut direalisasikan. REI Kota Malang juga berharap adanya konsistensi dari pihak pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Apalagi investasi di Malang cukup menjanjikan. &ldquo;Saat ini, investasi untuk sektor properti di Malang Raya cukup baik. Para user lebih tertarik pada unit yang lokasi dan akses jalannya mudah dijangkau,&rdquo; tuturnya. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa keuangan (OJK), pertumbuhan kredit di sektor Real Estate memang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada Desember 2016, target penerimaannya Rp 843 triliun. Sedangkan pada September 2016, realisasinya mencapai Rp 857 triliun. Selanjutnya pada September 2017, realisari target mencapai Rp 773 triliun. Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar 7,84 persen secara year to date.

DP Rumah Sesuai Wilayah, REI Kota Malang Tunggu Realisasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ltv-diberlakukan-kredit-rumah-makin-mudah_m_153358.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan realisasi Loan To Value (LTV) disebut akan mendorong pertumbuhan sektor properti dan kendaraan bermotor di Indonesia. Sebab, melalui kebijakan tersebut, masyarakat mendapat kemudahan dalam memiliki rumah maupun kendaraan. LTV sendiri jika diartikan secara sederhana merupakan Down Payment (DP). Apabila diberikan relaksasi, maka masyarakat akan mendapat DP murah saat membeli properti maupun kendaraan bermotor. Country General Manager Rumah123, Ignasius Untung mengatakan, kebijakan tersebut akan &nbsp;mendorong akselerasi pada dua industri itu. Ia memprediksi, rumah dibawah harga Rp 1 miliar akan menjadi buruan masyarakat. "Masih bawah ya, karena yang punya problem LTV itu masih di bawah. Kalau yang diatas saya tidak melihat," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (26/8). Lebih lanjut, dari data dan laporan yang dia terima, LTV masih menjadi momok bagi masyarakat yang menginginkan rumah dibawah Rp 1 miliar. Sebab, rata-rata DP yang harus dibayarkan masih sulit dijangkau. "Secara komposisi rumah dibawah 1 miliar itu dan problemnya yang bawah ya LTV. Kalau impact semuanya berasa tapi market di bawah. Semua wilayah," jelas dia. Sementara itu, ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan P. Roeslani mengatakan hal senada. Jika kebijakan relaksasi LTV direalisasikan, dirinya optimis rumah dengan harga dibawah Rp 500 juta akan sangat diburu masyarakat. "Ini diturunkan tidmndakan yang tepat. Misalnya untuk properti yang Rp 500 juta kebawah. Itu memang yang mengalami penurunan," pungkasnya.

LTV Diberlakukan, Kredit Rumah Makin Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bisakah-miliki-rumah-dengan-penghasilan-rp-35-juta-ini-tipsnya_m_150883.jpeg" alt="Ilustrasi rumah KPR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah KPR</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Di tengah semakin mahalnya harga rumah, muncul keraguan dari masyarakat khususnya kaum milenial untuk bisa memiliki hunian. Terlebih lagi, penghasilan mereka selama sebulan masih dianggap kurang untuk bisa membeli rumah. Head Of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan memberikan beberapa tips bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Diasumsikan penghasilan para kaum milenial pada umumnya sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Setiap akhir bulan, sisihkan sebesar 20 - 30 persen. Apabila berpenghasilan Rp 3,5 juta per bulan, maka besar uang yang harus disisikan sebesar Rp 700 ribu - Rp Rp 1.005.000 ribu per bulan. Uang itu nantinya akan dikumpulkan untuk pembayaran Down Payment (DP). "Bila belum ada tanggungan, lebih besar komposisi tabungan lebih baik," ujarnya kepada Jawapos.com di Jakarta, Senin (18/8). Kedua, lanjut Ika, utamakan kebutuhan yang diperlukannya setiap bulan. Kurangi sedikit gengsi untuk tidak hidup berfoya-foya. Kalau sesekali berkumpul bersama rekan, tidak masalah, asal bisa mengatur keuangan dengan baik. "Ingat, kebutuhan hidup itu sandang-pangan-papan, bukan sandan, pangan, jalan-jalan," tuturnya seraya tertawa. Ketiga, jangan pernah malas untuk mengakses informasi terkait rumah-rumah yang menyediakan promo menarik dari developer maupun promo dari perbankan yang berkaitan dengan kredit pembiayaan rumah (KPR). "Aktif cari info program yang bikin punya rumah jadi mungkin. Misalnya cari promo dari developer atau bank tentang DP bisa dicicil atau promo bunga KPR. Saat hari besar nasional atau hari ultah bank biasanya masa promo," jelas dia. Keempat, ketahui info program pemerintah yang membantu pembeli rumah. Sebagai contoh, pemerintah memiliki peraturan hunian berimbang. Artinya, untuk satu developer besar, dia harus menyediakan hunian mewah, menengah, dan sederhana. Karena itu, bila bertemu satu developer besar yang bonafide, tanyakan dimana lokasi perumahan yang terjangkau oleh kemampuan kita. "Hal lainnya adalah ada program cicilan dan bunga lebih ringan dengan memanfaatkan keanggotaan BPJS," terangnya. Terakhir, pantau terus pergerakan posisi pasar terhadap harga rumah. Banyak website penyedia indeks properti. "Ikuti perkembangan data sehingga tidak buta dan mengetahui posisi pasar. Rumah.com Property Index adalah salah satunya yang bida digunakan," tandasnya.

Bisakah Miliki Rumah Dengan Penghasilan Rp 3,5 Juta? Ini Tipsnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/agar-semua-bisa-punya-rumah_m_119532.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> MENYEDIHKAN rasanya ketika kita disuguhi data tentang betapa sedikitnya orang yang bisa membeli rumah. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa hanya 40 persen warga yang mampu membeli hunian. Sisanya, yang 40 persen mengandalkan bantuan pemerintah. Sedangkan 20 persen lainnya adalah kelompok termiskin yang tak memiliki akses kepemilikan tempat tinggal.  Figur data lain malah menunjukkan bahwa kemampuan membeli rumah tidak melulu terkait dengan tingkat kemakmuran. Dalam surveinya, rumah123.com menyebutkan, generasi milenial, yakni kaum muda yang lahir antara 1981&ndash;1994, terancam tak bisa membeli rumah. Penyebabnya adalah kenaikan gaji maksimal yang rata-rata hanya 10 persen. Padahal, harga rumah selalu naik lebih dari 20 persen tiap tahun. Rata-rata pendapatan generasi milenial saat ini adalah Rp 6 juta. Padahal, untuk dapat mencicil rumah dengan harga Rp 300 juta, diperlukan gaji setidaknya Rp 7,5 juta. Lima tahun lagi, harga rumah kian tak terkejar generasi milenial.  Artinya, berada di atas garis kemiskinan saja tidak cukup untuk mendapatkan akses kepemilikan rumah. Harga properti yang sulit direm menjadi penyebab generasi milenial dan masyarakat dengan penghasilan pas-pasan semakin sulit memiliki tempat tinggal.  Memang, tingginya harga properti berbanding lurus dengan kemajuan suatu daerah. Makin gencar pembangunan, kian cepat pula harga properti meningkat. Pertanyaannya, apakah lonjakan harga itu murni merupakan hasil pertemuan kurva penawaran dan permintaan yang wajar?  Bank Indonesia (BI) pada 2013 pernah berusaha mengerem laju permintaan yang tak wajar akan perumahan dengan memperketat kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah kedua dan seterusnya. Sebab, bank sentral itu mencatat, ada lebih dari 35 ribu debitor yang memiliki KPR lebih dari satu. Pengetatan tersebut berhasil sedikit mengerem pertumbuhan harga properti.  Namun, ternyata kebijakan BI tersebut tidaklah cukup. Sebab, pembentuk harga properti bukan hanya penawaran yang dilakukan pengembang. Ada faktor tidak terlihat lainnya seperti ulah spekulan tanah.  Faktor lainnya adalah belum berkembangnya instrumen investasi di pasar modal. Hal itu membuat orang-orang dengan kemakmuran tinggi lebih percaya menanamkan uangnya ke sektor properti. Jika itu terus terjadi, berapa pun harga dan penawaran yang ditawarkan pengembang akan langsung diserap &rdquo;pasar&rdquo;. Pasar tersebut menggunakan tanda kutip karena biasanya hanya terdiri atas segelintir orang superkaya.  Dibutuhkan langkah taktis dari pemerintah untuk mengintervensi masalah tersebut. Terlebih, lonjakan harga properti akan merugikan industri itu sendiri apabila terjerumus dalam situasi bubble. Dan yang lebih penting, pemerintah harus memikirkan skema agar harga rumah menjadi terjangkau. Sejumlah pemerintah kota di Tiongkok melakukannya dengan membatasi pembelian rumah. Pemerintah kita tak harus meniru. Namun, setidaknya ada yang diperbuat. (*)

Agar Semua Bisa Punya Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dp-rumah-rp-0-versi-anies-baswedan-sangat-realistis_m_119292.jpeg" alt="Ilustrasi pameran properti di salah satu pusat perbelanjaan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pameran properti di salah satu pusat perbelanjaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program penyediaan rumah murah dengan harga Rp 350 juta dan down payment (DP) Rp 0 yang digembar-gemborkan oleh calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih banyak menuai tanda tanya oleh publik. Tapi lain halnya dengan Direktur Institute for Development and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati. Menurutnya, program yang ditawarkan oleh calon gubernur nomor urut 3 itu sangat rasional. Pasalnya DP Rp 0 sudah banyak ditawarkan oleh para pengusaha properti. "Itu sangat realistis karena sekarang saja sudah banyak praktiknya," ujar Enny kepada JawaPos.com, Selasa (28/3). Namun kendati demikian adanya DP Rp 0 tersebut dalam angsurannya jangan memberatkan masyarakat. Karena masyarakat dengan penghasilan di bawah UMR akan kesulitan jika dibebani angsuran yang tinggi. Di mencontohkan, seperti skema kredit angsuran rumah tersebut diperpanjang, sehingga masyarakat dengan upah di bawah UMR bisa membayarnya. "Kalau angsurannya lebih mahal ya dari mana (mereka bayar), karena penghasilannya saja di bawah UMR," katanya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Anies Baswedan mengutarakan programnya jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah akan dibantu mendapatkan kebutuhan hunian itu dengan harga Rp 350 juta dan DP Rp 0. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu menegaskan, rumah seharga itu berada bukan di pinggiran Jakarta. "Ajukan ke kami, tapi syaratnnya itu rumah pertama dan bukan dijadikan tempat usaha," kata Anies. Sekadar informasi, debat kandidat putaran kedua ini digelar pada program acara Mata Najwa di Metro TV, pada Senin (27/3), sekira pukul 19.30 WIB, yang memiliki tema "Babak Final Pilkada Jakarta". Dua kandidat calon gubernur DKI Jakarta tersebut saling berargumentasi beberapa keunggulan program-program yang mereka miliki. (cr2/JPG)

DP Rumah Rp 0 Versi Anies Baswedan Sangat Realistis

dp rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dp rumah

Berita Terkini