<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-cari-alasan-soal-dp-nol-rupiah-yang-tak-ada-kabar_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak hanya OK OCE, setelah ditinggal Sandiaga Uno maju jadi Calon Wakil Presiden (Cawapres), beberapa program janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Basedan seakan jalan ditempat. Sebut saja program Rumah DP Nol Rupiah yang kini tak terdengar kabarnya. Namun Anies membantah jika program Rumah DP Nol Rupiah itu kini mandek. Menurutnya justru program itu masih berjalan meski tidak ada informasi terbaru yang diberikan kepada masyarakat. "Jalan terus kok. Begini, kalau tidak ada berita, bukan berarti tidak ada pergerakan. Kalau kami tidak mengumumkan, bukan berarti tidak ada," kata Anies seperti dikutip JPNN.com (Jawa Pos Group), Kamis (6/9). Anies memastikan bahwa program tersebut masih berjalan. Bahkan, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini mengklaim, pembangunan proyek itu banyak perkembangan yang signifikan. Anies bahkan belum bisa memastikan kapan hunian yang ditujukan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) itu bisa mulai dijual. Menurutnya unit baru akan dijual setelah semua bangunan selesai dikerjakan. Anies mengaku program DP Nol Rupiah itu merupakan pengalaman pribadinya saat membeli rumah di Jakarta. Tanpa skema itu, Anies mengaku tidak akan memiliki rumah di tengah kota dengan harga yang terus meningkat. "Itu program prioritas kok. Dan saya sampaikan itu di debat dulu pada Januari, saya sampaikan, DP Nol itu pengalaman pribadi saya ketika mulai di Jakarta, pindah ke Jakarta dari nol," kata dia.

Anies Cari Alasan Soal DP Nol Rupiah yang Tak Ada Kabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simak-nih-tips-dan-trik-agar-kpr-dp-0-persen-disetujui_m_228030.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan rumah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan rumah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) telah memberi kelonggaran pada Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Masyarakat bisa membeli rumah tanpa uang muka atau Down Payment (DP) alias DP nol persen untuk pembelian rumah pertama. Mengutip situs resmi Rumah123.com, ada beberapa trik dan trip agar permohonan KPR bisa disetujui. 1. Persiapkan Rekam Jejak Kredit Pihak bank pasti akan menelusuri rekam jejak kredit kamu selama ini. Sebaiknya, sebelum mengajukan KPR, jaga pola pembayaran semua tagihan kamu apakah itu tagihan kartu kredit, KTA, cicilan barang di took online, dan sebagainya. Perbaiki reputasi dan rekor pinjaman kamu dua tahun terakhir sebelum kamu mengajukan KPR. 2. Jaga Alur Rekening Hindari terlalu sering memindahkan uang antar rekening. Pihak bank akan mempertanyakan hal itu. Meski bukan isu besar, tapi bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan akhir. 3. Pertimbangkan Besaran DP Saat ini, pemerintah sudah melonggarkan DP, bahkan untuk pembeli rumah pertama bisa tanpa DP. Sebelumnya, berlaku aturan membayar DP 15 persen dari harga rumah. Sebenarnya, jika memiliki uang lumayan lebih, sebaiknya maksimalkan uang mukanya karena bisa memperkecil nominal cicilan per bulannya. 4. Rekam Jejak Pekerjaan Konsistensi dalam rekam jejak karir juga memengaruhi penilaian pihak bank. Setidaknya saat kamu mengajukan KPR, sudah bekerja selama dua tahun di sebuah perusahaan. Konsisten kerja di satu bidang, dan mendapatkan kenaikan signifikan tentu akan berdampak penilaian positif. Sebaliknya, sering berpindah kerja dengan status karyawan yang tidak menentu, tentu akan memperkecil kemungkinan KPR disetujui 5. Konsultasi Dulu Lebih Baik Nah, sebelum kamu benar-benar mengajukan permohonan KPR, coba diskusikan lebih dulu dengan pihak bank. Hitung dengan saksama berapa besaran DP dan cicilan per bulan yang harus kamu bayar. Jangan lupa soal tenor, Karena hal ini juga memengaruhi besaran cicilan yang harus dibayar.

Simak Nih! Tips dan Trik Agar KPR DP Nol  Persen Disetujui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-saham-properti-layak-koleksi-bila-kebijakan-dp-nol-persen-moncer_m_226179.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 mendatang membebaskan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama melalui relaksasi kebijakan maksimum nilai kredit atau Loan To Value (LTV). Analis PT Binaartha Sekuritas Nafan Aji mengatakan, meskipun kebijakan tersebut belum sepenuhnya di respons positif oleh pelaku pasar saham, namun beberapa <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/08/07/2018/dp-nol-persen-siap-diberlakukan-begini-pergerakkan-saham-properti" target="_blank">saham properti </a>masih berprospek bagus untuk diakumulasi beli tahun ini. &ldquo;Positifnya berkaitan dengan meningkatkan animo dalam menggunakan KPR dalam kebutuhan properti. Ada keringanannya,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (8/6). Nafan merekomendasikan, saham PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), dan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) masih memiliki prospek bagus dalam soal properti hunian. &ldquo;Daya lebih memfavoritkan BSDE dan ASRI. CTRA menarik secara teknikal dan fundamental,&rdquo; imbuhnya. Nafan menjelaskan, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) masih mempunyai lahan yang luas sekitar 1.800 hektare. Selain itu, Ciputra juga berencana mengembangkan tanah seluas 5.000 hektare melalui kerja sama operasi dengan pihak ketiga atau pemilik tanah. Dengan kerja sama itu, Ciputra tidak membutuhkan belanja modal yang besar dalam membeli lahan. Salah satu proyek Ciputra yang diluncurkan pada 2018 adalah CitraLand City dengan pembangunan 17 apartemen untuk kelas menengah bawah. Ciputra menggandeng Gamaland Group untuk proyek yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur itu. &ldquo;CTRA juga punya recuring income yang positif. Mudah-mudahan ada ekspansi bisnis. Akan ada citra Land di Jawa timur,&rdquo; tuturnya. Selain apartemen, Ciputra juga mengembangkan CBD Cibubur. Untuk mewujudkan proyek itu, Ciputra menggandeng Subentra Land. Di dalam CBD Cibubur nantinya akan terdapat perkantoran, apartemen, hotel, pusat rekreasi, dan lain sebagainya. Kemudian, lanjutnya, untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Sama seperti Ciputra, saham BSDE cukup menarik karena land bank yang dimiliki perseroan sangat besar, hingga 5.000 hektare. Tercatat, kinerja BSDE menonjol dari pemasaran yang cukup bagus selama tiga bulan pertama tahun ini. Perusahaan properti tersebut telah membukukan marketing sales sebesar Rp 2,52 triliun di kuartal I 2018. Pencapaian tersebut setara dengan 35 persen dari total target perusahaan yang telah ditetapkan tahun ini yaitu sebesar Rp 7,2 triliun. Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pra penjualan BSDE kuartal I itu tumbuh signifikan sebesar 58 persen. Kuartal I 2017, perusahaan hanya mampu membukukan marketing sales Rp 1,59 triliun. &ldquo;BSDE kinerja Marketing bagus dan banyaknya landbank. Akan didorong dari sana,&rdquo; imbuhnya. Begitu pula dengan PT Alam Sutra Realty Tbk (ASRI) yang masih membukukan kinerja yang cukup baik pada kuartal pertama tahun ini. Perusahaan membukukan kinerja cukup tinggi, mencapai Rp1 triliun, atau tumbuh 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp702 miliar. Laba bersih perseroan pada kuartal pertama tahun ini tercatat Rp299,5 miliar, tumbuh 71 persen&nbsp; dibandingkan Rp178 miliar pada kuartal pertama 2017. Perseroan memang memiliki utang obligasi yang cukup tinggi, yakni senilai USD 235 juta yang akan jatuh tempo pada 27 Maret 2020 dengan bunga 6,95 persen per tahun dan USD 245 juta pada 24 April 2022 dengan bunga 6,625 persen per tahun. Bila dikonversi dalam rupiah, total utang tersebut mencapai Rp6,5 triliun. Ini mencapai setengah dari total liabilitas perseroan yang senilai Rp12,12 triliun per 31 Maret 2018. &ldquo;Untuk beberapa tahun kedepan masih proyek di garap. Kinerja maket sales akan positif. Memang jangka panjang,&rdquo; tandasnya.

Ini Saham Properti Layak Koleksi, Bila Kebijakan DP Nol Persen Moncer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kisruh-pemprov-dki-dan-pengembang-soal-rumah-tapak-dp-nol-rupiah_m_193204.jpeg" alt="Rumah tapak DP nol rupiah" width="100%">
<figcaption>Rumah tapak DP nol rupiah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembangunan rumah tapak DP 0 Rupiah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara oleh PT Nusa Kirana terus menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Mulai dari tidak selaras dengan Pemprov DKI, harga yang sangat tinggi, hingga lokasi yang berada di areal persawahan. JawaPos.com merangkum beberapa hal terkait pembangunan 100 unit rumah tersebut yang menjadi polemik di tengah masyarakat. # Tak Sinkron dengan program Pemprov DKI Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat mengatakan, Pemprov akan melakukan groundbreaking rumah tapak Rorotan pada Rabu (28/2) lalu. Namun yang terjadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah rencana itu. Menurutnya, peresmian itu diselenggarakan oleh pihak swasta. "Kalau swasta mau selenggarakan silahkan aja. Kami tdk permah melarang tapi kalau melibatkan pemprov maka harus mengikuti dan benar cara payung aturannya, payung hukumnya," ujar Anies, Rabu (28/2). Namun begitu, PT Nusa Kirana tetap melanjutkan peresmian atau soft launchinmenyesuaikan bangunan rumah tapak tersebut. Mereka mengaku tak masalah jika pengajuan untuk bergabung dalam program Pemprov tidak dapat memungkinkan. "Kita baru sounding saja (dengan Pemprov), memungkin nggak sih dengan ajuan kami ini masuk dalam program pemerintah, tapi tidak memungkinkan. Karena kan pemerintah punya FLPP lah," kata Government Relation PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan, Kamis (1/3). # Harga Rumah Rp 350 Juta Per Unit Sandi tegas menyebut Pemprov akan menjalankan program DP 0 Rupiah sesuai dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditetapkan pemerintah. Artinya, harga kisaran unit rumah yang menyasar kalangan menengah ke bawah adalah Rp 170 juta. Harga itu menyesuaikan warga dengan penghasilan Rp 3,5-7 juta per bulannya. Namun, PT Nusa Kirana menetapkan harga rumah yang berukuran 5x9 meter dengan dua kamar dan satu kamar mandi itu sebesar Rp 350 juta. Tidak setuju dengan angka itu, maka rumah hanya bisa dibeli warga berpenghasilan Rp 7 juta ke atas. Sandi pun menolak melanjutkan kerja sama. "Ini bukan skema FLPP. Kita sepakati juga bahwa ini rumah yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Kita sepakati juga ini dikhususkan untuk warga dengan KTP DKI. Ini juga kita sepakati untuk warga yang belum memiliki rumah. Dan kita akan ada pertemuan lanjutan," kata Sandi, Sabtu (3/3). # Dibangun di Atas Areal Persawahan Dengan pembangunan rumah tapak, maka lahan sawah seluas 1,3 hektar akan habis tak tersisa. Selain menambah krisis sawah di ibu kota, para petani juga akan kehilangan mata pencahariannya. Salah satu pemilik sawah di Kawasan Rorotan, Nahrowi, 50, mengaku sudah sejak 30 tahun lalu menjadikan sawah sebagai mata pencahariannya. Sayangnya, pria paruh baya itu harus merelakan usaha turun-temurun yang ditekuninya itu. Dia mengaku, telah mengetahui rencana pembangunan rumah tapak. Namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait lahan yang disewanya. "Saya kurang tahu masalah itu, saya sudah dikasih tahu, tapi dia bilang nanti dikasih tahu lagi," tutur Nahrowi, Kamis (1/3). Tak hanya Nahrowi, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga pun menyayangkan apabila rencana pembangunan rumah DP 0 Rupiah itu harus dibangun di lahan persawahan. Terlebih lagi, rumah yang dicanangkan akan berupa rumah tapak, tentunya akan menghabiskan banyak lahan. "Kalaupun untuk hunian, sayang sekali kalau dibangun rumah tapak, lebh baik dibangun hunian vertikal seperti apartemen, rusunami atau rusunawa, dan dibangun dengan menambahkan pasar atau perkantoran di bawahnya," jelas Nirwono, Jumat (2/3)

Kisruh Pemprov DKI dan Pengembang Soal Rumah Tapak DP Nol Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangunan-rumah-tapak-dikritisi-pedas-pengamat-ini-bunyinya_m_192964.jpeg" alt="Rumah tapak DP nol rupiah" width="100%">
<figcaption>Rumah tapak DP nol rupiah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembangun rumah DP nol rupiah di daerah Rorotan, Jakarta Utara, masih dikritisi berbagai kalangan. Apalagi pembangunan 100 unit rumah itu berada di sekitaran persawahan. Mengingat di Jakarta, khususnya kawasan Rorotan telah minim lahan persawahan apabila pembangunan itu tetap terealisasi. Hal ini diutarakan Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga, saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (2/3). "Jika Jakarta ingin membangun ketahanan pangan lokal harusnya lahan-lahan subur seperti sawah itu dilindungi, bahkan diperluas dengan konsep pertanian kota atau urban farming. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dengan lahan yang sangat terbatas dan realistis, harus dibangun hunian vertikal seperti rusunami atau rusunawa," tutur Nirwono. Nirwono juga menyayangkan apabila rencana pembangunan rumah DP nol rupiah itu, harus dibangun di lahan persawahan yang luasnya mencapai satu hektare itu. "Itu yang disayangkan. Perlu dicek ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta tahun 2030, lahan di Rorotan tersebut peruntukannya untuk apa, apakah masih tetap Ruang Terbuka Hijau (RTH) pertanian atau sawah, atau diperuntukan hunian," lanjutnya. Bukan hanya menyayangkan karena lahan sawah yang digunakan untuk program DP nol rupiah. Akan tetapi Nirwono juga menyayangkan apabila bangunan yang dibangun berupa rumah tapak. "Kalaupun untuk hunian, sayang sekali kalau dibangun rumah tapak, lebh baik dibangun hunian vertikal seperti apartemen, rusunami atau rusunawa, dan dibangun dengan menambahkan pasar atau perkantoran di bawahnya," pungkas Nirwono. Namun apabila mengacu kepada Zonasi RTRW dan RDTR, Nirwono menyarakan agar DP nol rupiah tidak dibangun di area tersebut. Akan tetapi dibangun di dekat tempat-tempat yang strategis. "Sesuai yang tertera di RTRW dan RDTR, Jakarta 2030 Pemda DKI fokus saja membangun hunian vertikal. Terutama di lokasi-lokasi strategis seperti dekat stasiun kereta api, MRT, LRT, halte Bus Transjakarta, atau dekat dengan transportasi masal," papar Nirwono.

Pembangunan Rumah Tapak Dikritisi Pedas Pengamat, Ini Bunyinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kesedihan-nahrowi-30-tahun-bertani-dan-akan-kehilangan-tanah-garapan_m_192817.jpeg" alt="Persawahan di Rorotan, Jakarta Utara" width="100%">
<figcaption>Persawahan di Rorotan, Jakarta Utara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah tapak program down payment (DP) nol rupiah akan dibangun di atas lahan sawah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Sawah seluas 1,3 hektare tersebut masih produktif dan sebagian lahan persawahan itu baru saja panen. Salah satu pemilik sawah di Kawasan Rorotan, Nahrowi, 50, mengaku sudah sejak 30 tahun lalu menjadikan sawah sebagai mata pencahariannya. Nahrowi menyewa lahan dari PT Nusa Kirana di belakang rumahnya seluas 1 hektare. "Saya nyewa tanah PT Nusa Kirana seluas 1 hektare, itu sudah lama nyewanya semenjak orang tua saya masih ada. Sekarang saya melanjutkan, sudah sekitar 30 tahunan," kata Nahrowi saat ditemui JawaPos.com di Rorotan, Clincing, Jakarta Utara, Jumat (2/3). Pria paruh baya ini menerangkan setiap dua kali dalam setahun sawah miliknya panen sebanyak enam ton gabah. Namun, Nahrowi tidak melakukan pengolahan sampai berbentuk beras. Dia hanya menjual gabah ke penampungan. "Panen setiap 6 bulan sekali bisa sampai 6 ton gabah. Bentuknya gabah kita jualnya, naik ke darat langsung ditimbang," ungkapnya. Selama 30 tahun mempunyai sawah, Nahrowi tidak menyangkal adanya kendala-kendala yang membuat sawahnya gagal panen. Namun, baginya hal itu sudah biasa dan dapat teratasi. "Biasanya masalah air, misalnya hama burung juga, enggak terlalu banyak kendala, bisa diatasi sampai saat ini," ucapnya. Sayangnya, Nahrowi harus merelakan usaha turun-temurun yang ditekuninya dalam waktu dekat ini. Pasalnya, lahan sawah tersebut akan dijadikan rumah tapak DP nol rupiah oleh pemilik lahan yaitu PT Nusa Kirana. Dia mengaku, telah mengetahui rencana pembangunan rumah tapak itu. Namun belum ada penjelasan lebih lanjut terkait lahan yang disewanya. "Saya kurang tahu masalah itu, saya sudah dikasih tahu, tapi dia bilang nanti dikasih tahu lagi," pungkasnya.

Kesedihan Nahrowi 30 Tahun Bertani dan Akan Kehilangan Tanah Garapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/anggaran-dp-nol-rupiah-bisa-bangun-rumah-bersama-bukan-rumah-lapis_m_169410.jpeg" alt="Ilustrasi: rusunawa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: rusunawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alokasi anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2018 untuk realisasi program rumah Down Payment (DP) 0 Rupiah adalah sebesar Rp 800 miliar. Dana tersebut sudah final dan tengah dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 bersama DPRD DKI Jakarta. Jakarta Research and Public Policy mengusulkan, realisasi program tersebut melalui pembangunan rumah bersama bagi pemenuhan papan warga Jakarta. Rumah yang dimaksud berbeda dengan rumah berlapis yang disebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. &ldquo;Rumah berlapis yang sempat dilontarkan Gubernur Anies seperti rumah susun pada umumnya, hanya saja intensitasnya rendah, hanya sekitar 8 lantai. Kalau rumah bersama berbeda, sedari awal yang dibangun adalah komunitas bukan sekadar tempat tidur saja," ujar Direktur Eksekutif JRPP Muhamad Alipudin, dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Minggu (19/11). Menurut dia, 49 persen warga Jakarta belum memiliki rumah. Mereka mengontrak atau tinggal di kos-kosan. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ada juga yang terlantar di jalanan. Sementara dalam perkembangan kota, masyarakat akan mengalami fase kesendirian. "Orang lain dianggapnya musuh, penuh kecurigaan. Keeratan hubungan sosial nyaris pudar. Sendiri di tengah keramaian," tandasnya. Berdasarkan data miliknya, perkembangan kehidupan kota di Eropa seperti Denmark justru sebaliknya kembali seperti akar kebudayaan Indonesia. &ldquo;Kesendirian kembali guyub. Akhir tahun 1990 Denmark mengembangkan Cohousing (Collaborative Housing). Desain perumahan yang memberikan ruang kebersamaan, seperti dapur bersama, tempat bermain bersama, parkir bersama, ruang pertemuan bersama. Guyub seperti akar kebudayaan kita, saling kenal-mengenal, tolong-menolong sesama warga," paparnya. Pembangunan rumah bersama juga mengembalikan pada akar kebudayaan dan sekaligus mewujudkan Jakarta Maju Bersama. &ldquo;Rumah bersama dibangun mungkin terinspirasi oleh Denmark (Cohousing). Namun sesungguhnya, itulah kebudayaan kita. Rumah bersama guna mewujudkan Jakarta Maju Bersama," tukas Alipudin.

Anggaran DP Nol Rupiah Bisa Bangun Rumah Bersama, Bukan Rumah Lapis

dp nol rupiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dp nol rupiah

Berita Terkini