<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_-Pekerja-Bergaji-di-Atas-UMR-Wajib-Ikut-Tapera_Salman-Toyibi-1-3217190229.jpg" alt="Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia (RDG BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6 persen, kemarin (16/10). Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit maupun pembiayaan. Termasuk, sektor properti perumahan. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, arah bauran kebijakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya, mempertahankan rasio&nbsp;loan to value/financing to value&nbsp;(LTV/FTV) kredit maupun pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100 persen. Yang berlaku efektif 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Dia memastikan likuiditas perbankan memadai. Sejalan dengan implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) berupa pemotongan setoran giro wajib minimum (GWM). "Nah, besarnya penurunan GWM, tergantung sektornya, tergantung besarnya kredit. Semakin kemringet berupaya keras mendorong kredit, kami kasih lebih insentifnya," ujar Perry. Tujuannya, agar perbankan mau menyalurkan kredit sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk sektor perumahan, konstruksi, dan perumahan rakyat yang merupakan program pemerintah. Hingga pekan kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp 256,5 triliun. "Kepada kelompok bank BUMN (badan usaha milik negara) sebesar Rp 119 triliun, bank BUSN (bank umum swasta nasional) senilai Rp 110,2 triliun,&nbsp;BPD (bank pembangunan daerah) sebesar Rp 24,6 triliun, dan KCBA (kantor cabang bank asing) Rp 2,7 triliun," beber alumnus Iowa State University itu. Perry menekankan, prioritas pemberian insentif KLM untuk kredit sektor-sektor padat karya. Yang mana berpeluang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. "Sektor pro-job. Dengan memastikan NPL (non-performing loan) tidak lebih dari 5 persen. Dengan demikian, BI meyakini pertumbuhan kredit 2024 bisa mendekati batas atas pada kisaran 10 sampai 12 persen year-on-year (YoY). Sedangkan untuk pertumbuhan kredit 2025 berkisar 11 hingga 13 persen YoY. Sementara itu, kinerja fungsi intermediasi perbankan pada September 2024 mencapai 10,85 persen YoY. Terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengusulkan, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rumah desa, dan rumah urban. Khusus untuk rumah urban, premi asuransi&nbsp;atau penjaminannya&nbsp;ditanggung negara. "Kalau itu semua dibebasin, 20 persen biaya di depan (saat beli rumah) itu hilang. Yang menyebabkan orang&nbsp;nggak bisa beli rumah bukan DP (down payment) karena sudah 0. Tapi biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang tidak bisa pakai kredit. Mesti cash," ungkapnya. Menurut dia, pembebasan pajak dan biaya tersebut tidak lantas membuat negara kehilangan pendapatan. Sebab, masyarakat akan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun. Sehingga, keberlanjutan penerimaaan negara tetap terjaga. "Itu idenya, bukan snapshot di depan. Tapi mikirnya sustain, akan ada 3 juta masyarakat bayar PBB setiap tahunnya. Sedangkan PPN cuma sekali doang," terang Nixon.

Rasio LTV/FTV kredit maupun pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100 persen. Yang berlaku efektif 1 Januari sampai 31 Desember 2025.

BI Tahan Rasio LTV/FTV, Bos BTN Pastikan Program KPR DP 0 Persen Berlanjut sampai 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/PERUMAHAN-26450081.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan rumah non subsidi. (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan rumah non subsidi. (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tawaran menarik diberikan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sepanjang Ramadan 1444 H dengan menggelar program &ldquo;Ramadan Berfaedah&rdquo; untuk produk kredit pemilikan rumah (KPR) non subsidi yang dikenal dengan KPR Platinum. Program ini berlangsung sejak awal puasa lalu pada 23 Maret dan berakhir hingga 30 April mendatang setelah Hari Raya Idul Fitri. Mochamad Yut Penta, Senior Vice President (SVP) Non-Subsidized Mortgage and Personal Lending Division BTN menyatakan program Ramadan Berfaedah ditujukan untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah di saat ada momen khusus seperti Ramadan dan Idul Fitri. "Program ini memberikan banyak kemudahan dan salah satunya adalah suku bunga fix 3,99% selama setahun serta kemudahan biaya provisi dan administrasi berupa diskon 50%. Juga ada kemudahan terkait angsuran kredit dengan sistem berjenjang dan uang mukanya pun variatif mulai dari 0%,&rdquo; jelas Yut Penta dalam keterangannya. Yut Penta menambahkan program KPR &ldquo;Ramadan Berfaedah&rdquo; ini bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat yang memiliki penghasilan non fixed income. Selain itu juga ada cashbcak THR jika nasabah melakukan akad kredit dilakukan sebelum tanggal 10 April mendatang. Penawaran atau pun promosi seperti ini terus dilakukan BTN untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat memiliki rumah impiannya. Selain banyak inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik terus dilakukan Bank BTN hingga menciptakan ekosistem perumahan yang terintegrasi dengan digital mortgage ecosystem. Yut Penta menambahkan, konsumen bisa memilih unit rumah yang diinginkannya dan juga juga memangkas waktu dalam memilih dan melakukan proses pembelian rumahnya. Sementara dari sisi layanan penjualan, BTN telah mengembangkan fitur baru khusus developer pada platform btnproperti.co.id yang di dalamnya ada layanan cash management,B2B integration bank, supplai chain, dan e-mitra bank BTN. BTN mencatatkan laba bersih senilai Rp 3,04 triliun pada 2022, naik 28,15% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp 2,37 triliun di periode yang sama tahun 2021. Peningkatan tersebut juga didukung oleh pertumbuhan kredit yang solid, perbaikan proses bisnis dan kualitas kredit, serta kenaikan simpanan.

Selain suku bunga fix 3,99% persen selama setahun serta biaya provisi dan administrasi diskon 50%, juga ada kemudahan angsuran kredit dengan

 Tawarkan DP 0% dan Angsuran Berjenjang Sepanjang Ramadan Bagi Pencari Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/daripada-bebas-dp-masyarakat-lebih-butuh-bunga-cicilan-murah_m_226101.jpg" alt="Ilustrasi: masyarakat lebih membutuhkan KPR dengan cicilan murah daripada bebas DP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: masyarakat lebih membutuhkan KPR dengan cicilan murah daripada bebas DP.</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Baru-baru ini Bank Indonesia melonggarkan aturan Loan to Value (LTV) menjadi 100 persen bagi pembeli rumah pertama. Hal itu membuat pembeli rumah pertama bebas dari biaya down payment (DP) atau uang muka. Akan tetapi, konsumen lebih banyak memilih mengkredit rumah dengan cicilan rendah alias bunga rendah, ketimbang bebas DP. Dikutip dari website Jual Beli Properti Rumah123.com, dalam risetnya belum lama ini menyatakan, dari 1.922 responden yang diminta pendapatnya, masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta lebih mampu membayar uang muka dibandingkan yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta. 43,62 persen konsumen yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta mengaku tidak mampu membayar DP. Sementara itu, 43,24 persen konsumen kelompok penghasilan di bawah Rp 10 juta mengaku mampu membayar DP. General Manajer Rumah123.com Ignatius Untung mengatakan, orang-orang berpenghasilan di atas Rp 10 juta mengalami kesulitan mengumpulkan uang muka rumah karena terjebak pada cicilan kartu kredit dan kredit tanpa agunan. Hal itu menggerus penghasilan mereka. &ldquo;Janji jangan mudah tergoda dengan janji manis promo bunga nol persen (kartu kredit),&rdquo; tuturnya. Sementara, masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta punya masalah lain yang lebih besar angkanya, yakni membayar cicilan bulanan. Dari 1.922 responden di Jabodetabek, 33,33 persen masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 10 juta kesulitan membayar cicilan. Sedangkan yang berpenghasilan di atas Rp 10 juta yang mengaku tak mampu bayar cicilan ada 23,34 persen. Perbedaannya sangat jauh. Dengan data tersebut, sebut Ignatius, uang muka bukanlah isu utamanya. Hal yang menjadi poin penting sebetulnya adalah masalah besaran cicilan yang harus ditanggung oleh debitur selama belasan bahkan puluhan tahun. Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran Aldi Garibaldi, Capital Markets &amp; Investment Services Colliers Indonesia menuturkan, pembebasan LTV untuk kepemilikan tak akan banyak membantu pembeli apabila amortisasi atau jangka waktu angsuran tidak ditambah. Idealnya, jangka waktu angsuran yang mesti diberikan apabila tak ada uang muka adalah 30 tahun. Hal ini juga tak akan membuat perbankan menjadi rugi. Justru cara ini dapat membuat Non Performing Loan (NPL) perbankan jadi berkurang. "Kalau dia gak perpanjang angsuran jadi 30 tahun, maka dia (bank) akan tetap dapat NPL sebab pembeli dapat bunganya terlalu tinggi," ujarnya Aldi di Jakarta, Rabu (4/7). Dia meyakini jika amoritasi atau angsuran yang diperpanjang juga minim risiko. Sebab orang yang mencicil rumah dalam jangka waktu lebih panjang tidak akan kabur. Dia mencontohkan data di United Nation bahwa penyumbang kredit macet sesungguhnya bukanlah orang dengan penghasilan rendah karena mereka <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/25/06/2018/sentimen-relaksasi-ltv-bisa-jadi-amunisi-baru-penguatan-rupiah" target="_blank">membeli rumah</a> untuk dijadikan aset. "Waktu saya ke UN dia bilang kalau orang miskin itu tidak pernah nunggak. Dibanding orang kaya, karena orang kaya tuh kadang banyak berkilah misal dia kan punya banyak bisnis yang bermitra dengan bank itu, misal kalau dia mau nunggak terus mengancan nanti saya tarik semua nih dari bank anda. Kemudian bank-nya takut. Sedangkan orang miskin gak mungkin melakukan itu karena itu akan menjadi asetnya," terangnya. Dia berharap adanya kebijakan pelonggaran <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/properti/07/07/2018/pengembang-sesuaikan-strategi-bisnis-dengan-adanya-program-ltv" target="_blank">LTV</a> bukan hanya jadi satu-satunya cara untuk dapat mempermudah masyarakat bisa memiliki properti. Kebijakan moneter juga harus bisa menjaga suku bunga perbankan tetap terjaga.

Daripada Bebas DP, Masyarakat Lebih Butuh Bunga Cicilan Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dp-nol-persen-bi-masyarakat-harus-pintar-pilih-program-kpr_m_224567.jpeg" alt="Konsumen harus pintar membandingkan program yang ditawarkan bank. Mana program yang lebih meringankan." width="100%">
<figcaption>Konsumen harus pintar membandingkan program yang ditawarkan bank. Mana program yang lebih meringankan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sehubungan dengan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama&nbsp;melalui relaksasi kebijakan maksimum nilai kredit atau Loan To Value (LTV), BI meminta masyarakat agar memperhitungkan tawaran bank terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Asisten Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, uang muka rendah dapat membuat cicilan menjadi lebih tinggi. Terutama bagi pembeli rumah pertama yang memiliki kemampuan mengangsur rendah. "Maka sebagai konsumen harus pintar membandingkan program yang ditawarkan bank. Mana program yang lebih meringankan," ujarnya dalam diskusi bersama media di Gedung BI, Jakarta, Senin (2/7). Filianingsih menuturkan, besaran nilai cicilan yang harus ditanggung debitur diserahkan pada kebijakan perbankan. Hal ini untuk memberikan keleluasaan pada bank mengatur saluran kredit. Disamping itu, Ia juga mengatakan, pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dapat mendorong kompetisi yang sehat dalam penyaluran KPR. "Karena kita ciptakan kompetisi yang sehat, kita beri pilihan supaya masyarakat lebih pandai dalam memilih investasi atau pembiayaan," tandasnya.

DP Nol Persen, BI: Masyarakat Harus Pintar Pilih Program KPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aturan-dp-kpr-nol-persen-adopsi-kebijakan-pemprov-dki-ini-kata-bi_m_224519.jpeg" alt="Ilustrasi unit perumahan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi unit perumahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 membebaskan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah pertama&nbsp;melalui relaksasi kebijakan maksimum nilai kredit atau Loan To Value (LTV). Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, aturan tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan aspek makro ekonomi yang lebih luas. "Jadi kita katakan bahwa makroprudensial ini kembali lagi, kita lihatnya makro yang besar bukan dilihat satu kepentingan,&rdquo; ujarnya saat ditemui di gedung BI Jakarta, Senin (2/7). Pernyataan tersebut sebagai respon terhadap pernyatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengklaim bahwa pemerintah telah mengadopsi kebijakan rumah DP nol persen milik Pemprov DKI.&nbsp; Menurut Filianingsih, kebijakan tersebut sebenarnya sudah direalisasikan sejak 2012 lalu.&nbsp; &ldquo;Kita lihat dari awal memang sudah tidak kita atur kita serahkan. Kita tahu kalau pemerintah itu dia punya kepentingan, dan kepentingan untuk masyarakat silakan saja direalisasikan, dan itu sudah terjadi 2012 jadi bukan sekarang, tuturnya. Sebagai informasi, saat ini, ketentuan LTV dibebaskan untuk properti rumah tapak pertama tipe 22-70 m2 dan tipe di bawah (&lt;) 21 m2. Sementara, kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah juga dikecualikan dari ketentuan LTV.

Aturan DP KPR Nol Persen Adopsi Kebijakan Pemprov DKI?  Ini Kata BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bank-mandiri-kaji-aturan-dp-kpr-nol-persen_m_224256.jpeg" alt="Bank Mandiri masih menunggu respon developer terhadap penerapan aturan Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 mendatang yang membebaskan aturan pembayaran down payment (DP)." width="100%">
<figcaption>Bank Mandiri masih menunggu respon developer terhadap penerapan aturan Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 mendatang yang membebaskan aturan pembayaran down payment (DP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu perbankan plat merah, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) masih mengkaji penerapan aturan&nbsp;Bank Indonesia (BI) per 1 Agustus 2018 mendatang yang membebaskan aturan pembayaran down payment (DP) atau uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah pertama. &ldquo;LTV kita masih pelajari karena memang secara umum positif karena memang peluang buat membeli rumah pertama ya,&rdquo; kata Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta seperti diberitakan, Minggu (1/7). Meskipun demikan, Kartika mengaku, kebijakan tersebut dapat mendongkrak &nbsp;permintaan KPR masyarakat, sehingga dapat mengurangi kebutuhan perumahan di Indonesia. &ldquo;Jadi harusnya bisa memberikan stimulasi untuk pembeli rumah pertama maupun developer untuk membangun lebih banyak rumah,&rdquo; tuturnya. Di samping itu, lanjutnya, dengan LTV yang rendah pengembang dapat meningkatkan kemampuan penyediaan unit dan dana yang cukup dalam membantu pemberian KPR rumah pertama. &ldquo;LTVnya bisa rendah dan juga untuk pengembang bisa memberikan penarikan untuk KPR nya bisa lebih cepat untuk dana cash-nya. Tapi kan kita enggak tau demand-nya kita lihat masih belum terlalu meningkat. Kita lihat nanti dengan kebijakan ini respon ke developer seperti apa, mudah-mudahan nanti developer akan punya cashflow untuk lebih cepat bangun lebih banyak unit,&rdquo; tandasnya. Kartiko mengaku, pertumbuhan KPR saat ini sekitar diangka 10 persen lantaran mengimbangi persaingan yang ketat. &ldquo;Kalo KPR kan perjaminan ya, jadi semua bank agresif termasuk subungnya ya, nah harapan kita developernya bisa lebi punya room untuk bangun lebih banyak unit. Kalo kemarin developernya kan terbatas bangun unitnya karena cashflownya kan agak berat pembayarannya agak di belakang,&rdquo; tandasnya. &nbsp;

Bank Mandiri Kaji Aturan DP KPR Nol Persen

dp 0 persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dp 0 persen

Berita Terkini

BI Tahan Rasio LTV/FTV, Bos BTN Pastikan Program KPR DP 0 Persen Berlanjut sampai 2025

Tawarkan DP 0% dan Angsuran Berjenjang Sepanjang Ramadan Bagi Pencari Rumah

Daripada Bebas DP, Masyarakat Lebih Butuh Bunga Cicilan Murah

DP Nol Persen, BI: Masyarakat Harus Pintar Pilih Program KPR

Aturan DP KPR Nol Persen Adopsi Kebijakan Pemprov DKI? Ini Kata BI

Bank Mandiri Kaji Aturan DP KPR Nol Persen

Download Aplikasi JawaPos.com